Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BERKALA SAINSTEK Jurnal Counsellia Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA JOURNAL EQUITABLE Jurnal Ilmiah Ecosystem Journal I La Galigo : Public Administration Journal Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Real in Nursing Journal Best Journal (Biology Education, Sains and Technology) PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi Khatulistiwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Journal of Innovation Research and Knowledge JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan Journal of Contemporary Law Studies Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Leges Privatae Jurnal Pengabdian Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Salmi, Salmi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN Subair, Laola; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Puspitasari, Eka Putri
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah, khususnya yang dilakukan secara akta di bawah tangan, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Transaksi jual beli tanah secara akta di bawah tangan masih sering dilakukan di masyarakat meskipun regulasi yang ada mengamanatkan penggunaan akta yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini mengkaji pertentangan antara regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320-1338 yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Penelitian ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai akta yang sah dalam regulasi pertanahan dengan prinsip-prinsip dalam KUHPerdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan yang jelas dan formalitas hukum dalam transaksi jual beli. Penelitian ini mengadopsi asas lex specialis derogat legi generali, yang menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli tanah di bawah tangan diakui, namun pembuktian dan perlindungan hukum bagi pembeli tetap terbatas. Perlindungan hukum bagi pembeli dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh pihak berwenang, dengan memperhatikan kejelasan peraturan dan pengawasan dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah
PERAN POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN POLRES LUWU) Karnaen, Ijul; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar; Salmi, Salmi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Luwu. Fokus utama penelitian ini adalah memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran penyidik dalam penyidikan kasus yang melibatkan anak serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penyidikan, termasuk penyelidikan awal, pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pendampingan oleh pihak terkait, serta penerapan prinsip diversi dan restorative justice. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik khusus anak, fasilitas yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang dalam perlindungan anak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Polri telah berupaya menerapkan sistem penyidikan yang berorientasi pada perlindungan anak, masih terdapat berbagai kendala yang perlu segera diatasi guna memastikan penegakan hukum yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak.
Penerapan Metode Simulasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Teknik Dasar Permainan Bola Besar Pada Siswa SMP Negeri 4 Siak Hulu Salmi, Salmi
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 2 No. 2 (2018): Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Pembelajaran: Perspektif Pengabdian dan Pen
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.234 KB) | DOI: 10.35446/diklatreview.v2i2.303

Abstract

Pelajaran bermain bola besar menjadi sebuah pelajaran yang menyenangkan oleh siswa, karena pelajaran ini diiringi dengan praktek permainan. Namun dalam praktek bermain terkadang siswa kurang mendapatkan teori yang memadai dari guru. Selain bermain di lapangan simulasi melalui alat permainan edukatif akan memberikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui penelitian tindakan kelas dengan menerapkan kepada siswa di SMP Negeri 4 Siak Hulu dengan teknik analisis kualitatif diperolah hasil bahwa terbukti dengan penerapan metode simulasi mampu meningkatkan kemampuan penguasaan teknik dasar permainan bola besar.
Analisis Yuridis Kewenangan Badan Permusyawarakatan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Yudha, Habriyanto; Subair, Laola; Salmi, Salmi
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.10390

Abstract

This study aims to determine the authority of the Village Consultative Body (BPD) in the process of forming Village Regulations (Perdes) based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The role of the BPD as an element of village governance and a partner of the village head is crucial, especially in drafting and establishing Perdes, which is an important instrument for the implementation of village autonomy. However, the implementation of this authority often hampers legal and factual challenges in the field, which impact the quality and effectiveness of village regulations. This study uses empirical legal research methods (socio-legal) to examine the conformity of normative rules with their implementation practices. Data were obtained through literature studies to collect secondary data (statutory regulations and legal literature) and direct interviews with BPD officials, the Village Secretary, and community leaders as primary data. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that normatively, the authority of the BPD in the formation of Perdes has been clearly regulated, including discussion and approval of draft Perdes. However, empirical research has found that factors such as a lack of legal understanding among BPD members, limited human resources, and inter-agency communication are key obstacles to the implementation of this authority. Therefore, it is concluded that efforts are needed to improve the institutional capacity of the BPD and synchronize regulations at the village level to ensure the effective and optimal formation of Village Regulations (Perdes) in accordance with the principles of village autonomy.
TINJAUAN HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI UNJUK RASA DIKOTA MAKASSAR (Studi Penelitian Polda Sulawesi Selatan) Salmi, Salmi; Nur, Abdul Rahman; Faisal, Faisal; Kafrawi, Fahri Wira Surya
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.1990

Abstract

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan pewvujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, namun dalam praktik penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta pengendalian massa unjuk rasa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengambil tindakan tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi intimidasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra seperti membalas pelemparan pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, mengunci, mengucapkan, dan melanggar HAM. Rumusan permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana hak anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Kota Makassar serta faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam pengamanan massa pengunjuk rasa di Kota Makassar. Hasil penelitian yaitu 1) Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa yaitu menggunakan kekuatan secara proporsional, membubarkan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan preventif. 2) Faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam keamanan massa pengunjuk rasa yaitu massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai prosedur, pelanggaran pengendalian diri dari anggota Kepolisian dan penyerangan massa terhadap anggota Kepolisian
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI TORAJA UTARA (Studi Kasus Polres Toraja Utara) Fanesa Rambo, Indhy; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2008

Abstract

Fundamentally, a bank is an institution that collects funds from the public in the form of deposits and redistributes them to the public in the form of credit. One indication that sometimes becomes a problem in banking is that it's not just about distributing credit, but how that credit can be returned according to the agreed-upon time period and interest rewards by both parties. This classifies a bank as healthy when both the distribution and return of credit can run smoothly and continue to experience improvements in terms of both quality and quantity. Non-performing loans represent one of the problems faced by banking institutions, including Bank Rakyat Indonesia (BRI), which can affect the bank's financial health, disrupt liquidity, and damage reputation. Non-performing loans occur when customers fail to pay installments according to the agreed-upon agreement. One approach that can be taken is the non-litigation route, which prioritizes peaceful resolution through negotiation and restructuring, without involving legal processes or courts. This non-litigation route has become an increasingly chosen alternative by banks in Indonesia, including Bank BRI, to address non-performing loans. The formulation of the problem in this thesis is how the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking works, particularly at Bank BRI, as well as the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans. Meanwhile, this research was conducted with the aim of understanding the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking, particularly at Bank BRI, and to identify the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA BANK BRI (STUDI PENELITIAN BANK BRI UNIT LAMASI) Rahman Nur, Abdul; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Goali, Fahrul
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.962

Abstract

In many developing countries, there are still many public sector institutions that do not yet have the capacity to provide good quality public services. The Provincial Government of D.I. Yogyakarta is one of the institutions that is currently intensively carrying out various public service improvements throughout innovations. One of many innovations that has been implemented is an application called Jogjaplan, which is an e-planning (electronic planning) system that is also capable in not just actualizing, but also making improvement in public participation through open access towards information and by creating a public forum for aspirations regarding development planning. This study aims to determine the role of innovation in the form of the Jogjaplan application in increasing community participation in the governance of the Province of D.I. Yogyakarta. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies based on relevant books, scientific journals, news articles, and official government websites. Based on this research, Jogjaplan was proven to be capable of simplifying the planning process in terms of processing data and documents. However, the use of the Jogjaplan application in the context of public participation is still not optimal. The number of people who access and provide suggestions regarding program planning in D.I.Y is still relatively low. This is due to the lack of socialization carried out by the local government to the public which is also exacerbated by the low responsiveness of the government towards the inputs made by the public.
KAJIAN HUKUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Syahman Annas, Muhammad; Salmi, Salmi; Rahman Nur, Abdul
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10049

Abstract

Penelitian ini mengkaji pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam era digital yang serba cepat, pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi isu penting, mengingat dampaknya terhadap reputasi individu serta potensi pengaruh psikologis dan sosial. Rumusan masalah penelitian ini mencakup kajian hukum tentang pencemaran nama baik menurut UU ITE, upaya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, kendala dalam penegakan hukum, dan strategi penyelesaian kasus secara preventif, kuratif, dan non-yudisial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual dengan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan perlindungan terhadap pencemaran nama baik, implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi. Saran penelitian mencakup perlunya reformulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar lebih jelas, penguatan literasi digital di masyarakat, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa non-yudisial seperti mediasi untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat dan tidak represif.
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Hak Ulayat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi tentang Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Hak Ulayat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Luwu Timur Hamra, Hamra; Nur, Abdul Rahman; Salmi, Salmi
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the gap between the constitutional recognition of indigenous peoples and the reality of customary rights protection, which are often neglected by investment interests and the state's right to control. Although Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution guarantees the existence of indigenous peoples, this recognition is conditional and weak in technical implementation. The main problem in this study is the ineffectiveness of East Luwu Regency Regional Regulation Number 1 of 2022 in protecting the customary rights of the Padoe Indigenous Peoples from mining company expansion. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that the recognition of customary rights in the Basic Agrarian Law is still sectoral and has not been followed by comprehensive special legislation. In East Luwu Regency, the role of the local government is still very limited due to the lack of an inventory of customary territories and the existence of sectoral egos in natural resource management. In conclusion, de jure recognition does not automatically provide de facto protection for indigenous peoples without the government's political will to implement the regulation effectively. Researchers recommend accelerating the formation of the Customary Law Communities Law and establishing specific customary land boundaries through a Regent's Decree to ensure legal certainty and justice for indigenous communities.
Co-Authors Abu Bakar Achmad, Zulkifli Afdal Afdal, Afdal Andi Syawaluddin Ardianti, Dita Dalilah Dalilah Darmadi, Dandi Dianita, Andi Citra Djidar, Haedar Dwiyansyah, Muhammad Imam Faisal Faisal Fanesa Rambo, Indhy Fatmawati, Fatmawati Goali, Fahrul Halun, Dirgantara hamra, hamra Hariko, Rezki Harla, Muh. Chaezar Fachreza Hasmiati Hasmiati Insyira, Rania Irfanuddin Irfanuddin Ismiyanti, Ismiyanti Kafrawi, Fahri Wira Surya Kalaba', Deniko Karnaen, Ijul Layal, Kamalia Lingga, Rahmad Makmur, Muhammad Ardiansyah Mirsa, Almira Maurilla Nasri Nasri, Nasri Nedya Bellinawati, Nedya Nugra, Daffa Nur, Abdul Rahman Nurdin , Ilham B Priskila, Priskila Puspitasari, Eka Putri Rahman Nur, Abdul Ralim, Ralim Ramadhan, Muh Rifqy Reski, Sri RR. Ella Evrita Hestiandari Runi, Ishak Sawalia, Azzara Gita Siti Aisyah Subair, Laola Sulastryani, Sulastryani Susilawati, Susilawati Swandi, Monica Kharisma Syahman Annas, Muhammad Syukur, Annisa Amalia Tawang, Fitriani To'sambo , Windarningsi Yudha, Habriyanto Zakiah Drajat, Ulfah