Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEDIA: ANALISIS TERHADAP PENYIARAN YANG MENYIMPANG DARI KRITERIA USIA Harla, Muh. Chaezar Fachreza; Salmi, Salmi; Syukur, Annisa Amalia
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3100

Penelitian yang bertujuan adalah untuk menentukan apakah anak di bawah umur dilindungi secara hukum oleh siaran televisi yang tidak mencantumkan informasi umur yang relevan dengan isi siaran tersebut dan apakah lembaga penyiaran tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melindungi anak di bawah umur dari tontonan yang tidak mendidik untuk menjaga psikologis dan tingkah laku anak. Studi ini dilakukan di Komisi Penyiaran Lembaga Daerah (KPID) Sulawesi Selatan dan melibatkan beberapa stasiun televisi lokal di Makassar, seperti TVRI, Fajar TV, dan Celebes TV. Teknik wawancara dan pengumpulan data digunakan secara langsung dan melalui website resmi stasiun televisi tersebut lalu menganalisa untuk menjadi satu kesatuan yang utuh.Adapun hasil penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa masih banyaknya program televisi yang melanggar aturan P3SPS dan memberikan dampak negatif pada anak di bawah umur.

Daya Hambat Ekstrak Kasar dan Fraksi Ekstrak Etanol Daun Gribong (Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat Insyira, Rania; Lingga, Rahmad; Salmi, Salmi
Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi Vol. 12 No. 2 (2024): December
Publisher : Department of Biology Education, FSTT, Mandalika University of Education, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/bioscientist.v12i2.12480

Acne is a dysbiotic condition caused by Cutibacterium acnes and Staphylococcus epidermidis bacteria. Gribong (Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielson) has been empirically used as a treatment for facial problems by the people of Bangka Belitung. This study aims to test the potential of ethanol extract and fractions of gribong leaves against two bacteria that cause acne.Â This study is an experimental research conducted in four stages, namely phytochemical testing, antibacterial activity testing, minimum inhibitory concentration testing, and minimum bactericidal concentration testing and equivalence tests against clindamycin antibiotics as positive controls. The results of this study showed (1) Secondary metabolites contained in 96% ethanol extract, ethyl acetate fraction and n-butanol fraction are phenolics, flavonoids, tannins and saponins. Terpenoids were only found in the ethanol extract. The ethyl acetate fraction found no alkaloids and the n-hexane fraction contained only steroids. (2) The 96% ethanol extract, ethyl acetate fraction and n-butanol fraction had antibacterial activity. (3) The highest antibacterial activity was shown by the ethyl acetate fraction with KHM on C. acnes at 0.375% and on S. epidermidis at 1% and KBM for both bacteria at 2.5%. (4) The equivalence value of antibacterial activity of fractions to antibacterial antibiotic clindamycin is still relatively low but still has good antibacterial activity. In conclusion, the ethanol extract and its fractions have potential as anti-acne against C. acnes and S. epidermidis bacteria.

Penghambatan Xantin Oksidase Oleh Gel Ekstrak Takokak (Solanum torvum Swartz) Berbasis Nanoteknologi Secara In Vitro Dwiyansyah, Muhammad Imam; Insyira, Rania; Mirsa, Almira Maurilla; Sawalia, Azzara Gita; Nugra, Daffa; Salmi, Salmi
Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi Vol. 12 No. 2 (2024): December
Publisher : Department of Biology Education, FSTT, Mandalika University of Education, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/bioscientist.v12i2.12610

Inhibition of xanthine oxidase is one of the strategies in handling gout. This study aims to explore the potential of takokak fruit extract (Solanum torvum Swartz) in inhibiting nanotechnology-based xanthine oxidase in the form of nanoemulgel. This research is an experimental study conducted in several stages, namely qualitative phytochemical tests, quantitative identification of total flavonoid content and preparation of nanoemulgel made with 3.75% extract with variations of surfactant Tween 80 and PEG 400, namely F1 (30:30), F2 (35:25) and F3 (40:20). The ability of the extract and nanoemulgel was evaluated in inhibiting xanthine oxidase. The results showed that the ethanol extract of takokak fruit contained flavonoids, saponins, phenolics and tannins qualitatively. The total flavonoid content in the extract was 4.472 Â± 0.133 mgQE. Formulation F2 has the smallest particle size (18.5 nm) and polydispersity index of 0.1313. Takokak fruit extract has almost the same inhibitory power as allupurinol with an IC50 value of 45.54 ppm. The IC50 value of nanoemulgel 3.75% takokak extract is 29.26 ppm so that the IC50 of the extract in nanoemulgel form is 1.10 ppm (45 times the IC50 of the crude extract). In conclusion, Formula F2 is the best formula in the preparation of nanoemulgel with particle size and polydispersion index and strong xanthin oxidase inhibitory activity.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LUWU Djidar, Haedar; Salmi, Salmi; Faisal, Faisal; Ralim, Ralim
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1887

Anak adalah suatu karunia Tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan yang khusus agar kelak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik dalam masyarakat. Kekerasan seksual atau sexsual abuse adalah tindakan ekspresi atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang diinginkan. Kekerasan seksual pada anak menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual akan menerima dampak secara fisik dan psikisnya. Permasalahan kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Melihat kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Luwu cukup banyak kejadian. Bahkan mungkin lebih banyak lagi berada di tengah-tengah kita karena bisa saja tidak dilaporkan karena itu sesuatu yang menjadi aib. Korban mendapat kekerasan seksual justru dari kalangan terdekat, seperti anggota kelurga inti, teman atau tetangga dan guru. Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana penal atau non penal, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan menurunkan kekerasan seksual terhadap anak.Untuk mencapai perlindungan yang maksimal terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penanganan yang lebih cepat dan tegas terhadap setiap kasus yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

PROSES PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Djidar, Haedar; Salmi, Salmi; faisal, Faisal; Halun, Dirgantara
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1920

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bagaimana upaya meminimalisir permasalahan dalam penerapan peraturan yang berlaku. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki proses yang kompleks yang disebabkan oleh banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintah sebagai pelaksananya, masyarakat ataupun individu sebagai pihak yang berhak/pemilik lahan. Ketaatan penyelenggara pelaksana, ketaatan melaksanakan semua tahapan 1 yang diatur dalam undang-undang, keterlibatan masyarakat setempat dapat menjadi suatu hal yang kompleks dan berpotensi menimbulkan permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui proses implementasi Undang-Undang yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo dan untuk menganalisis dan mengetahui upaya meminimalisir permasalahan implementasi Undang-Undang yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo khususnya Dinas Pertanahan Kota Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan segala proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman peraturan terhadap peraturan tersebut baik dalam tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Termasuk pada tahapan perencanaan yang penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN Subair, Laola; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Puspitasari, Eka Putri
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1922

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah, khususnya yang dilakukan secara akta di bawah tangan, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Transaksi jual beli tanah secara akta di bawah tangan masih sering dilakukan di masyarakat meskipun regulasi yang ada mengamanatkan penggunaan akta yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini mengkaji pertentangan antara regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320-1338 yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Penelitian ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai akta yang sah dalam regulasi pertanahan dengan prinsip-prinsip dalam KUHPerdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan yang jelas dan formalitas hukum dalam transaksi jual beli. Penelitian ini mengadopsi asas lex specialis derogat legi generali, yang menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli tanah di bawah tangan diakui, namun pembuktian dan perlindungan hukum bagi pembeli tetap terbatas. Perlindungan hukum bagi pembeli dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh pihak berwenang, dengan memperhatikan kejelasan peraturan dan pengawasan dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah

PERAN POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN POLRES LUWU) Karnaen, Ijul; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar; Salmi, Salmi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1928

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Luwu. Fokus utama penelitian ini adalah memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran penyidik dalam penyidikan kasus yang melibatkan anak serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penyidikan, termasuk penyelidikan awal, pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pendampingan oleh pihak terkait, serta penerapan prinsip diversi dan restorative justice. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik khusus anak, fasilitas yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang dalam perlindungan anak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Polri telah berupaya menerapkan sistem penyidikan yang berorientasi pada perlindungan anak, masih terdapat berbagai kendala yang perlu segera diatasi guna memastikan penegakan hukum yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak.

PERAN POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN POLRES LUWU) Karnaen, Ijul; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar; Salmi, Salmi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1928

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Luwu. Fokus utama penelitian ini adalah memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran penyidik dalam penyidikan kasus yang melibatkan anak serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penyidikan, termasuk penyelidikan awal, pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pendampingan oleh pihak terkait, serta penerapan prinsip diversi dan restorative justice. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik khusus anak, fasilitas yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang dalam perlindungan anak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Polri telah berupaya menerapkan sistem penyidikan yang berorientasi pada perlindungan anak, masih terdapat berbagai kendala yang perlu segera diatasi guna memastikan penegakan hukum yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak.

Penerapan Metode Simulasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Teknik Dasar Permainan Bola Besar Pada Siswa SMP Negeri 4 Siak Hulu Salmi, Salmi
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 2 No. 2 (2018): Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Pembelajaran: Perspektif Pengabdian dan Pen
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Pelajaran bermain bola besar menjadi sebuah pelajaran yang menyenangkan oleh siswa, karena pelajaran ini diiringi dengan praktek permainan. Namun dalam praktek bermain terkadang siswa kurang mendapatkan teori yang memadai dari guru. Selain bermain di lapangan simulasi melalui alat permainan edukatif akan memberikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui penelitian tindakan kelas dengan menerapkan kepada siswa di SMP Negeri 4 Siak Hulu dengan teknik analisis kualitatif diperolah hasil bahwa terbukti dengan penerapan metode simulasi mampu meningkatkan kemampuan penguasaan teknik dasar permainan bola besar.

Analisis Yuridis Kewenangan Badan Permusyawarakatan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Yudha, Habriyanto; Subair, Laola; Salmi, Salmi
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.10390

This study aims to determine the authority of the Village Consultative Body (BPD) in the process of forming Village Regulations (Perdes) based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The role of the BPD as an element of village governance and a partner of the village head is crucial, especially in drafting and establishing Perdes, which is an important instrument for the implementation of village autonomy. However, the implementation of this authority often hampers legal and factual challenges in the field, which impact the quality and effectiveness of village regulations. This study uses empirical legal research methods (socio-legal) to examine the conformity of normative rules with their implementation practices. Data were obtained through literature studies to collect secondary data (statutory regulations and legal literature) and direct interviews with BPD officials, the Village Secretary, and community leaders as primary data. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that normatively, the authority of the BPD in the formation of Perdes has been clearly regulated, including discussion and approval of draft Perdes. However, empirical research has found that factors such as a lack of legal understanding among BPD members, limited human resources, and inter-agency communication are key obstacles to the implementation of this authority. Therefore, it is concluded that efforts are needed to improve the institutional capacity of the BPD and synchronize regulations at the village level to ensure the effective and optimal formation of Village Regulations (Perdes) in accordance with the principles of village autonomy.

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search