Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.874
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BERKALA SAINSTEK Jurnal Counsellia Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA JOURNAL EQUITABLE Jurnal Ilmiah Ecosystem Journal I La Galigo : Public Administration Journal Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Real in Nursing Journal Best Journal (Biology Education, Sains and Technology) PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi Khatulistiwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Contemporary Law Studies Leges Privatae Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Salmi, Salmi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penghambatan Xantin Oksidase Oleh Gel Ekstrak Takokak (Solanum torvum Swartz) Berbasis Nanoteknologi Secara In Vitro Dwiyansyah, Muhammad Imam; Insyira, Rania; Mirsa, Almira Maurilla; Sawalia, Azzara Gita; Nugra, Daffa; Salmi, Salmi
Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi Vol. 12 No. 2 (2024): December
Publisher : Department of Biology Education, FSTT, Mandalika University of Education, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/bioscientist.v12i2.12610

Abstract

Inhibition of xanthine oxidase is one of the strategies in handling gout. This study aims to explore the potential of takokak fruit extract (Solanum torvum Swartz) in inhibiting nanotechnology-based xanthine oxidase in the form of nanoemulgel. This research is an experimental study conducted in several stages, namely qualitative phytochemical tests, quantitative identification of total flavonoid content and preparation of nanoemulgel made with 3.75% extract with variations of surfactant Tween 80 and PEG 400, namely F1 (30:30), F2 (35:25) and F3 (40:20). The ability of the extract and nanoemulgel was evaluated in inhibiting xanthine oxidase. The results showed that the ethanol extract of takokak fruit contained flavonoids, saponins, phenolics and tannins qualitatively. The total flavonoid content in the extract was 4.472 ± 0.133 mgQE. Formulation F2 has the smallest particle size (18.5 nm) and polydispersity index of 0.1313. Takokak fruit extract has almost the same inhibitory power as allupurinol with an IC50 value of 45.54 ppm. The IC50 value of nanoemulgel 3.75% takokak extract is 29.26 ppm so that the IC50 of the extract in nanoemulgel form is 1.10 ppm (45 times the IC50 of the crude extract). In conclusion, Formula F2 is the best formula in the preparation of nanoemulgel with particle size and polydispersion index and strong xanthin oxidase inhibitory activity.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LUWU Djidar, Haedar; Salmi, Salmi; Faisal, Faisal; Ralim, Ralim
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1887

Abstract

Anak adalah suatu karunia Tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan yang khusus agar kelak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik dalam masyarakat. Kekerasan seksual atau sexsual abuse adalah tindakan ekspresi atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang diinginkan. Kekerasan seksual pada anak menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual akan menerima dampak secara fisik dan psikisnya. Permasalahan kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Melihat kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Luwu cukup banyak kejadian. Bahkan mungkin lebih banyak lagi berada di tengah-tengah kita karena bisa saja tidak dilaporkan karena itu sesuatu yang menjadi aib. Korban mendapat kekerasan seksual justru dari kalangan terdekat, seperti anggota kelurga inti, teman atau tetangga dan guru. Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana penal atau non penal, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan menurunkan kekerasan seksual terhadap anak.Untuk mencapai perlindungan yang maksimal terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penanganan yang lebih cepat dan tegas terhadap setiap kasus yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
PROSES PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Djidar, Haedar; Salmi, Salmi; faisal, Faisal; Halun, Dirgantara
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1920

Abstract

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bagaimana upaya meminimalisir permasalahan dalam penerapan peraturan yang berlaku. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki proses yang kompleks yang disebabkan oleh banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintah sebagai pelaksananya, masyarakat ataupun individu sebagai pihak yang berhak/pemilik lahan. Ketaatan penyelenggara pelaksana, ketaatan melaksanakan semua tahapan 1 yang diatur dalam undang-undang, keterlibatan masyarakat setempat dapat menjadi suatu hal yang kompleks dan berpotensi menimbulkan permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui proses implementasi Undang-Undang yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo dan untuk menganalisis dan mengetahui upaya meminimalisir permasalahan implementasi Undang-Undang yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo khususnya Dinas Pertanahan Kota Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan segala proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman peraturan terhadap peraturan tersebut baik dalam tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Termasuk pada tahapan perencanaan yang penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN Subair, Laola; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Puspitasari, Eka Putri
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah, khususnya yang dilakukan secara akta di bawah tangan, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Transaksi jual beli tanah secara akta di bawah tangan masih sering dilakukan di masyarakat meskipun regulasi yang ada mengamanatkan penggunaan akta yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini mengkaji pertentangan antara regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320-1338 yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Penelitian ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai akta yang sah dalam regulasi pertanahan dengan prinsip-prinsip dalam KUHPerdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan yang jelas dan formalitas hukum dalam transaksi jual beli. Penelitian ini mengadopsi asas lex specialis derogat legi generali, yang menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli tanah di bawah tangan diakui, namun pembuktian dan perlindungan hukum bagi pembeli tetap terbatas. Perlindungan hukum bagi pembeli dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh pihak berwenang, dengan memperhatikan kejelasan peraturan dan pengawasan dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah
Penerapan Metode Simulasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Teknik Dasar Permainan Bola Besar Pada Siswa SMP Negeri 4 Siak Hulu Salmi, Salmi
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 2 No. 2 (2018): Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Pembelajaran: Perspektif Pengabdian dan Pen
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.234 KB) | DOI: 10.35446/diklatreview.v2i2.303

Abstract

Pelajaran bermain bola besar menjadi sebuah pelajaran yang menyenangkan oleh siswa, karena pelajaran ini diiringi dengan praktek permainan. Namun dalam praktek bermain terkadang siswa kurang mendapatkan teori yang memadai dari guru. Selain bermain di lapangan simulasi melalui alat permainan edukatif akan memberikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui penelitian tindakan kelas dengan menerapkan kepada siswa di SMP Negeri 4 Siak Hulu dengan teknik analisis kualitatif diperolah hasil bahwa terbukti dengan penerapan metode simulasi mampu meningkatkan kemampuan penguasaan teknik dasar permainan bola besar.
TINJAUAN HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI UNJUK RASA DIKOTA MAKASSAR (Studi Penelitian Polda Sulawesi Selatan) Salmi, Salmi; Nur, Abdul Rahman; Faisal, Faisal; Kafrawi, Fahri Wira Surya
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.1990

Abstract

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan pewvujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, namun dalam praktik penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta pengendalian massa unjuk rasa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengambil tindakan tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi intimidasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra seperti membalas pelemparan pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, mengunci, mengucapkan, dan melanggar HAM. Rumusan permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana hak anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Kota Makassar serta faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam pengamanan massa pengunjuk rasa di Kota Makassar. Hasil penelitian yaitu 1) Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa yaitu menggunakan kekuatan secara proporsional, membubarkan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan preventif. 2) Faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam keamanan massa pengunjuk rasa yaitu massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai prosedur, pelanggaran pengendalian diri dari anggota Kepolisian dan penyerangan massa terhadap anggota Kepolisian
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI TORAJA UTARA (Studi Kasus Polres Toraja Utara) Fanesa Rambo, Indhy; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2008

Abstract

Fundamentally, a bank is an institution that collects funds from the public in the form of deposits and redistributes them to the public in the form of credit. One indication that sometimes becomes a problem in banking is that it's not just about distributing credit, but how that credit can be returned according to the agreed-upon time period and interest rewards by both parties. This classifies a bank as healthy when both the distribution and return of credit can run smoothly and continue to experience improvements in terms of both quality and quantity. Non-performing loans represent one of the problems faced by banking institutions, including Bank Rakyat Indonesia (BRI), which can affect the bank's financial health, disrupt liquidity, and damage reputation. Non-performing loans occur when customers fail to pay installments according to the agreed-upon agreement. One approach that can be taken is the non-litigation route, which prioritizes peaceful resolution through negotiation and restructuring, without involving legal processes or courts. This non-litigation route has become an increasingly chosen alternative by banks in Indonesia, including Bank BRI, to address non-performing loans. The formulation of the problem in this thesis is how the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking works, particularly at Bank BRI, as well as the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans. Meanwhile, this research was conducted with the aim of understanding the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking, particularly at Bank BRI, and to identify the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA BANK BRI (STUDI PENELITIAN BANK BRI UNIT LAMASI) Rahman Nur, Abdul; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Goali, Fahrul
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.962

Abstract

In many developing countries, there are still many public sector institutions that do not yet have the capacity to provide good quality public services. The Provincial Government of D.I. Yogyakarta is one of the institutions that is currently intensively carrying out various public service improvements throughout innovations. One of many innovations that has been implemented is an application called Jogjaplan, which is an e-planning (electronic planning) system that is also capable in not just actualizing, but also making improvement in public participation through open access towards information and by creating a public forum for aspirations regarding development planning. This study aims to determine the role of innovation in the form of the Jogjaplan application in increasing community participation in the governance of the Province of D.I. Yogyakarta. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies based on relevant books, scientific journals, news articles, and official government websites. Based on this research, Jogjaplan was proven to be capable of simplifying the planning process in terms of processing data and documents. However, the use of the Jogjaplan application in the context of public participation is still not optimal. The number of people who access and provide suggestions regarding program planning in D.I.Y is still relatively low. This is due to the lack of socialization carried out by the local government to the public which is also exacerbated by the low responsiveness of the government towards the inputs made by the public.
KAJIAN HUKUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Syahman Annas, Muhammad; Salmi, Salmi; Rahman Nur, Abdul
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10049

Abstract

Penelitian ini mengkaji pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam era digital yang serba cepat, pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi isu penting, mengingat dampaknya terhadap reputasi individu serta potensi pengaruh psikologis dan sosial. Rumusan masalah penelitian ini mencakup kajian hukum tentang pencemaran nama baik menurut UU ITE, upaya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, kendala dalam penegakan hukum, dan strategi penyelesaian kasus secara preventif, kuratif, dan non-yudisial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual dengan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan perlindungan terhadap pencemaran nama baik, implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi. Saran penelitian mencakup perlunya reformulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar lebih jelas, penguatan literasi digital di masyarakat, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa non-yudisial seperti mediasi untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat dan tidak represif.
Analisis GC-MS Senyawa Aktif Dan Aplikasi Dalam Ekstrak Etanol Daun Simpur Air (Dillenia Suffruticosa L.) Ardianti, Dita; Irfanuddin, Irfanuddin; Fatmawati, Fatmawati; Salmi, Salmi
BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology) Vol 8, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Biologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/best.v8i1.11139

Abstract

Daun simpur air  (Dillenia Suffruitcosa L.) secara tradisional telah banyak digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti diare, demam, rematik, penyembuhan luka dan menghamat pertumbuhan sel kanker. Tanaman ini juga berpotensi menjadi sumber pengembangan produk kesehatan modern dengan berbagai metabolit sekunder yang memberikan kontribusi signifikan terhadap manfaat kesehatan, seperti flavonoid dan alkaloid, dengan sifat antioksidan dan antibakteri yang mendukung kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif dalam daun simpur air yang di ekstraksi menggunakan etanol 96%. Analisis dilakukan dengan menggunakan GC-MS untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan struktur dan berat molekul senyawa. Identifikasi senyawa ekstrak etanol daun simpur air (Dillenia Suffruiticosa L) dengan GC-MS ditemukan 17 senyawa dengan enam senyawa dominan yaitu n-Hexadecanic Acid; γ-sitosterol; Neophytadine; Sitosterone; Octadecadienoic; dan Phytol. Ekstrak etanol daun simpur air (Dillenia Suffruiticosa L.) berpotensi untuk dikembangkan tanaman obat karena kandungan ekstrak memiliki berbagai aktivitas biologis yang bermanfaat seperti antiinflamasi, antioksidan, antikanker, antidiabetik, antibakteri, dan antijamur
Co-Authors Achmad, Zulkifli Afdal Afdal, Afdal Andi Syawaluddin Ardianti, Dita Dalilah Dalilah Dianita, Andi Citra Dwiyansyah, Muhammad Imam Faisal Faisal Fanesa Rambo, Indhy Fatmawati, Fatmawati Goali, Fahrul Haedar Djidar Halun, Dirgantara Hariko, Rezki Harla, Muh. Chaezar Fachreza Hasmiati Hasmiati Insyira, Rania Irfanuddin Irfanuddin Ismiyanti, Ismiyanti Kafrawi, Fahri Wira Surya Kalaba', Deniko Kasmad Kamal Layal, Kamalia Lingga, Rahmad Makmur, Muhammad Ardiansyah Mirsa, Almira Maurilla Muh. Rifqy Ramadhan Nasri Nasri, Nasri Nedya Bellinawati, Nedya Nugra, Daffa Nur, Abdul Rahman Nurdin , Ilham B Priskila, Priskila Puspitasari, Eka Putri Rahman Nur, Abdul Ralim, Ralim Reski, Sri RR. Ella Evrita Hestiandari Runi, Ishak Sawalia, Azzara Gita Siti Aisyah Subair, Laola Swandi, Monica Kharisma Syahman Annas, Muhammad Syukur, Annisa Amalia Tawang, Fitriani To'sambo , Windarningsi Zakiah Drajat, Ulfah