Articles
<![CDATA[ASPEK HUKUM PAJAK TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID - 19 SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 ]]>
<![CDATA[ALUSIANTO HAMONANGAN]]>;
<![CDATA[NANCI YOSEPIN SIMBOLON]]>;
<![CDATA[RITA .]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH SIMANTEK Vol 6 No 1 (2022): JURNAL ILMIAH SIMANTEK ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2MTBM MAKARIOZ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tax incentives are generally a fiscal stimulus given to taxpayers who are experiencing difficulties with the aim of easing thetax burden on taxpayers. The tax incentives given this time are due to the Corona Virus Disease 2019 pandemic which isendemic throughout the world and also Indonesia. To deal with the pandemic that eroded the economy, the governmentissued many policies. One of the policies issued is tax incentives for taxpayers affected by the 2019 Corona Virus Diseasepandemic as stated in the Minister of Finance Regulation Number 9/PMK.03/2021. The problems that will be examined inthis thesis include, among others, to find out what are the policy factors provided by the government for providing taxincentives to taxpayers who are affected by the Covid-19 pandemic, how to regulate and implement policies for providingBusiness Entity Tax Incentives based on Minister of Finance Regulation No. . 9/PMK/03/2021. The type of research used inthis thesis is normative and empirical legal research. The research technique obtained in this thesis is by conducting libraryresearch. A research conducted by collecting data related to the research topic in the form of primary legal materials,secondary legal materials, and tertiary legal entities. It can be concluded that this COVID-19 tax incentive can be a stimulusto the national economy. Due to the COVID-19 that is endemic in Indonesia, it has disrupted the economic conditions oftaxpayers. The tax incentives provided can reduce the suffering of taxpayers who are directly or indirectly affected by theCOVID-19 pandemic.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KDRT DI DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT ]]>
<![CDATA[NANCI YOSEPIN SIMBOLON]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH KOHESI Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH KOHESI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2MTBM MAKARIOZ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.779 KB)
<![CDATA[The study of the role of domestic violence investigation is raised given the process of investigation in this household, there are still many obstacles in the implementation. In this writing the problem is how the efforts to tackle domestic violence, the role of investigators in domestic violence and the barriers faced by investigators against domestic violence. Efforts in tackling acts of violence in households are by doing the pre-entip efforts by socializing to the community. In the case of violence in domestic investigators act to perform prepentif and respentive actions, where the respentif is to perform law enforcement process under the ACT NO. 22 year 2002 on police and based on criminal CODE and LAW NO. 23 year 2004 on the elimination of domestic violence. The prepentif is an investigation and investigation. Barriers to investigation in domestic violence, namely the lack of witnesses and lack of public response in household issues, so as not to be confused by other people or the police. According to the title of this research, the location of this research is in the unit of Poldasu. This research is done in normative juridical where here examine the application of the rules of law relating to law number 23 of year 2004. This research is also conducted by collecting data, conducting interviews with police investigators who are directly related to the domestic violence in this household, namely the Poldasu-based unit for the process of investigation of acts of violence in households. According to the results of the research of Poldasu-based units, the level of domestic violence is increasing year by year. The KUHAP investigation and the barriers found in this investigation process are the lack of responses from the community that considers the problem to be an internal problem in the family where the other person should not mix it.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK PROPOSIONAL DENGAN NILAI OBJEK PERKARA (Studi Putusan No. 157/Pdt.G/2015/PN.MDN Jo. Nomor 06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/PN.MDN) ]]>
<![CDATA[Harmono Mr Tambunan]]>;
<![CDATA[Cindy Mulfri Br. Sitepu]]>;
<![CDATA[Solistis Dachi]]>;
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1462
<![CDATA[Permasalahan mengenai pertanahan tidak pernah surut. Seiring dengan berkembangnya suatu masyarakat, kebutuhan akan tanah baik sebagai tempat bermukim dan maupun sebagai salah satu modal dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha, semakin meningkat. Semakin banyaknya konflik pertanahan yang terjadi perlu segera diantisipasi, kualitas maupun kwantitas yang sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu adanya kebijakan Undang-Undang baru yang mengatur tentang konflik pertanahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penologi dan viktimologi yang dapat memberikan perlindungan hukum sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama bagaimana kedudukan putusan mediasi pada sengketa tanah dalam pemeliharaan data pertanahan dan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum?, kedua, bagaimana efektivitas lembaga mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa pertanahan? dan ketiga, apa upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi?. Jenis penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara memiliki bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang - undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan putusan mediasi oleh Kantor Pertanahan adalah sebagai komponen atau sumber daya yuridis dalam melakukan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan. Efektivitas lembaga mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa pertanahan bagi pihak pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sudah efektif, dimana dilakukannya proses mediasi sebagai upaya pertama dalam penyelesaian sengketa tanah. Walaupun begitu sosialisasi penyelesaian sengketa dengan cara mediasi belum dilakukan dengan baik, dimana masih banyak masyarakat belum mengetahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yaitu kantor pertanahan sebagai mediator harus mampu membuka jalur komunikasi dengan para pihak yang berselisih. Disinilah kemampuan dari para mediator dilihat, apakah dapat mempertemukan jawaban para pihak yang bersengketa atau tidak.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM TUGAS PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN ]]>
<![CDATA[Ahmi Resna Laeni Harahap]]>;
<![CDATA[Isrori Sembiring]]>;
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1437
<![CDATA[Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai,yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder,yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversi. Diversi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kendala yang dihadapidalam proses pengawasanpenerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak ada dua yaitu hambatan internal yaitu kendala dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri dan eksternal yaitu kendala yang didapat bukan dari Pembimbing Kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasid]]>;
<![CDATA[Beny Syahputra Sinaga]]>;
<![CDATA[Nancy Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Darma Agung Vol 28 No 1 (2020): APRIL 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.959 KB)
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v28i1.461
<![CDATA[The existence of foreign investment in Indonesia is very important and strategic in supporting the implementation of national economic development and increasing economic growth in the community, which is regulated in law number 25 of 2007. This research is an empirical normative research, data collection is done by interview and literature study. Data processing is done by checking the data, the analysis in this study is done descriptive, that is, systematically doing research in the field to obtain data.The results show that in every foreign company that wants to invest in Indonesia, it must take care of the principle permit to the Investment Coordinating Board (BKPM) and the One-Stop Integrated Investment and Service Office (PTSP). So that the company can be established in Indonesia and its establishment is in accordance with the procedures of the foreign investment law so that the foreign investment company is fully under the responsibility and supervision of The Republic of Indonesia. The Government also provides relief to foreign investment in Indonesia in foreign up the cost of the entry of goods or electronic equipment for the purposes of Foreign Investment in Indonesia in investing.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI PENANAMAN MANGROUVE DI KAWASAN PESISIR DAN PANTAI ]]>
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>;
<![CDATA[Lestari Victoria Sinaga]]>;
<![CDATA[Alusianto Hamonangan]]>;
<![CDATA[Ria Sintha Devi]]>
<![CDATA[ JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[LEMBAGA KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK (LKISPOL) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penegakan hukum dalam hal pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan manggrove di pesisir pantai ternyata masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Kawasan pesisir rentan terhadap abrasi membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program terdepan yang dilaksanakan dan dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove.selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasid Nasution]]>;
<![CDATA[Muhammad Ansori Lubis]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v12i2.2944
<![CDATA[Children have rights guaranteed and protected by law so that the growth and development of children must be protected by every element of the country. The purpose of this study is to identify and explain the factors that cause violence against children in the family, to know and explain the forms of local wisdom contained in the Batak Toba tribe community to prevent violence against children in the family, to know and explain constraints and obstacles that arise in empowering local wisdom in the Batak Toba tribe. This research is a normative legal research and supported by empirical research. The data used in this research is secondary data. Factors causing violence against children in the family are poverty, parental education which is still lacking in terms of and patterns of child care, socio-cultural and technological advances and information and the environment. The forms of local wisdom of the Toba Batak community in preventing violence against children are pauli uhum (correcting mistakes) and manopoti sala (correcting violations). The obstacles and obstacles in empowering Batak Toba's local wisdom in preventing violence against children in the household are the concern of lawmakers and law enforcers, legal pluralism in Indonesia, the low level of socialization carried out by village and kelurahan officials.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.3740
<![CDATA[Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materil UU No. 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik (masyarakat) agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabanenya melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK. Kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dapat dipilah menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal didasari pada melemahnya kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK karena disahkannya UU No. 19 tahun 2019. Faktor Eksternal dipengaruhi oleh pengaruh politik kekuasaan pemerintah, dan Pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat Indonesia saat ini.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL DI KALANGAN GENERASI MUDA PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARMA AGUNG MEDAN ]]>
<![CDATA[Ria Sintha Devi]]>;
<![CDATA[Rudolf silaban]]>;
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Bulan Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal PKM Hablum Minannas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.031 KB)
<![CDATA[The development of information and communication technology was then responded by the government by issuing a law. Media managers in Indonesia are still developing their abilities in an effort to face the new world and provide excellent programs that suit the needs of the community, especially young people. This activity will conducted through face-to-face meetings attended by students of the Faculty of Law, Darma Agung University, social media on the one hand is private. An account belonging to someone on social media, such as Facebook, is interpreted as a substitute for that person's appearance in cyberspace which contains information about the owner, such as name and photo and identity to other privacy, spreading false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions and disseminating information aimed at causing hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA). Finally, a person can be punished for sending electronic information and/or electronic documents that contain threats of violence or intimidation aimed at personally]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Zefri Pandapotan Simamora]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>
<![CDATA[ Jurnal Darma Agung Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.1688
<![CDATA[Ganjaran ialah salah satu perlengkapan fakta yang legal bagi hukum sebab dipakai buat menguak suatu kenyataan. Penjelasan saksi digali buat mencari cara bukti atas perbuatan kejahatan yang lagi dalam pengecekan pada langkah investigasi sampai langkah cara pengecekan masalah di Majelis hukum. Penjelasan saksi yang diserahkan oleh orang yang sudah penuhi ketentuan tidak hendak jadi sesuatu permasalahan ataupun perbincangan., kaan namun bila sesuatu penjelasan saksi diserahkan oleh anak selaku saksi. Penjelasan dari anak selaku saksi bisa mempunyai angka pembuktian serta dapatkah dijadikan perlengkapan fakta yang legal ataupun tidak di majelis hukum, mengenang anak selaku saksi tidak disumpah serta anak selaku saksi dikira belum berusia. Proteksi hukum kepada anaks ebagai saksi dalam masalah kejahatan Tetapan Majelis hukum Negara Lubuk akam Nomor. 1482 atau Pid. B atau 2015? pn. Lbp, proteksi anak selaku saksi berkuasa atas usaha rehabilotasi kedokteran serta rehabilitasi sosial, bagus di dalam badan ataupun di luar badan; agunan keamanan bagus raga, psikologis, ataupun sosial; keringanan dalam mendaatkan data hal kemajuan masalah. Anak yang berdekatan dengan hukum harus disidangkan di majelis hukum spesial anak yang terletak sedang pada area peradilan biasa. Sistem cara penanganan erkara kejahatan anak yang berdekatan dengan hukum wajib bersumber pada kegiatan peradilan kejahatan anak. Angka pembuktian penjelasan anak selaku saksi dalam masalah kejahatan Tetapan Majelis hukum Negara Lubuk Pakam Nomor. 1482 atau Pid. B atau 2015 atau PN. Lbp, penjelasan anak emmpunyai daya angka pembuktian selaku fakta bonus serta selaku petunjuk untuk juri, penjelasan saksi anak yang tidak disumpah bila penjelasan itu cocok dengan penjelasan dari saksi yang disumpah bisa dipakai selaku bonus perlengkapan fakta yang legal serta dijadikan selaku estimasi juri. Kendala- kendala yang menimbulkan sulitnya buat memperoleh penjelasan saksi anak yang dibeberkan dalam pesidangan merupakan saksi anak yang sedang berumur dibawah baya, akibat dari peristiwa perbuatan kejahatan kekerasan kepada anak pengaruhi kondisi intelektual serta psikologis alhasil memunculkan perasaan guncangan tajut anak.]]>
