Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.917
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MERCATORIA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH MAKSITEK JURNAL ILMIAH SIMANTEK JURNAL ILMIAH KOHESI Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Journal of Social, Justice and Policy Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas International Journal of Community Service (IJCS) SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Nanci Yosepin Simbolon
Universitas Darma Agung Medan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN BARU) Telaumbanua, Nova Adil Ranto; Telaumbanua, Hendra Abadi; Simbolon, Nanci Yosepin; Zulkarnain, Novi Juli Rossani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4088

Abstract

Perjudian online adalah permainan untung-untungan yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan dapat diakses melalui internet. . Sebagai aparat negara yang melaksanakan penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, kepolisian juga bertugas untuk mencegah dan memberantas kejahatan perjudian tersebut. Sekarang ini judi online sangat marak di indonesia, perjudiantersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan remaja seperti anak-anak yang masih sekolah, perjudian akan membuat orang kecanduan, jika sering dilakukan akan menjadi kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, keluarga, maupun orang-orang yang berada dilingkungan sekitarnya. Bentuk-bentuk perjudian online di wilayah hukum polsek medan baru ialah: Togel online, higs domino/scatter, poker online. Upaya kepolisian dalam memberantas perjudian online di wilayah hukum polsek medan baru ialah: upaya preventif, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan di wilayah keramaian, mengadakan patroli yang rutin serta berkesinambungan, melakukan pengintaian untuk mengungkapkan perjudian. Ada juga upaya represif, yaitu melakukan penyelidikan, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Adapun kendala yang dialami polsek medan baru ialah: kurangnya reaksi masyarakat atas sosialisasi yang dipimpin polisi, karena adanya pembackingan perjudian dari oknum tertentu, tidak ditemukannya barang bukti, sulitnya menagkap bandar.
Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In Conventional Law Sulubara, Seri Mughni; Lubis, Hidayati Purnama; Simbolon, Nanci Yosepin; Razi, Fachrul
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 2 (2024): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i2.20414

Abstract

Shopee is an application engaged in online sales or e-commerce that can be accessed easily using a smartphone. Shopee paylater is a buy now pay later method provided by the Shopee platform that allows consumers to pay for a transaction at a later date, either in one payment or in installments. The research method used is qualitative descriptive research with a normative juridical approach. The legal review of shopee paylater transactions on the shopee application as internet-based technology financing for the convenience of remote electronic transactions is contained in Articles 1313, 1320, 1338 and Article 1365 of the Civil Code. To protect the interests of consumers who use shopee paylater in the shopee application, it is regulated in Articles 4, 6, 7 and Article 62 of Law Number: 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In the Electronic and Transaction Information Law, the protection of consumer interests of shopee paylater users is regulated in Article 18 paragraph 1 of Law Number: 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number: 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KAITAN TERJADINYA SALAH TANGKAP Ikhsan, Muhammad; Laia, Arowamati; Siregar, Gomgom T.P; Simbolon, Nanci Yosepin
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5178

Abstract

Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, penyidik harus memiliki cukup bukti, baik mengenai unsur tindak pidana 88 PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KAITAN TERJADINYA SALAH TANGKAP Muhammad Ikhsan 1) , Arowamati Laia 2) , Gomgom T.P Siregar 3) , Nanci Yosepin Simbolon 4) yang dipersangkakan maupun mengenai identitas seseorang yang disangka tersebut. Namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penangkapan terjadi salah tangkap. Terjadinya salah tangkap oleh Penyidik Polri, dalam istilah hukum disebut dengan error in persona yang artinya kekeliruan atau kekhilafan mengenai orangnya. Korban salah tangkap memiliki suatu kerugian yang harus segera dilakukan penanganan, khususnya pada kerugian immateriil. Kerugian yang utama adalah terkait tercemarnya nama baik mereka oleh stigma negatif dari masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan oleh Negara terhadap Korban salah tangkap yang berbentuk materiil, belum cukup untuk mengembalikan nama baik mereka. Ironisnya adalah ketika stigma negatif terhadap mereka tersebut terjadi, bukan hanya hak kemerdekaannya saja yang hilang, namun hak untuk bersosial pun juga tertindas, sehingga disamping adanya tuntutan ganti rugi kepada Negara, maka juga dibutuhkan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap. Pasal 1 angka (20) KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, jurnal, internet dan media lainnya. Fungsi polri dalam penegakan hukum di Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan proses penyelikan hingga penyidikan perkara.Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam kuhap adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam pasal 95 KUHAP. Pertanggungjawaban penyidik polri terhadap korban salah tangkap terdapat dalam 3 (tiga) hal. Pertama, pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP. Kedua, pertanggungjawaban perdata yaitu bentuk ganti rugi kepada korban salah tangkap dan ketiga pertanggungjawaban admisnistratif dan displin.
KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Pinem, Tomi Hagai; Siayung, Rotua Hotmauli; Simbolon, Nanci Yosepin; Devi, Ria Sintha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1726

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan justice collaborator terhadap pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yaitu membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan, posisi justice collaborator sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis yuridis normatif yaitu berdasarkan undang-undang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap justice collaborator tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang justice collaborator. Meskipun secara eksplisit aturan tentang perlindungan hukum justice collaborator telah dimuat dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) kedua aturan tersebut belum dapat melindungi keberadaan justice collaborator. Disarankan agar sebaiknya Indonesia membuat peraturan perundang-undangan khusus mengatur tentang perlindungan justice collaborator. Peraturan yang khusus mengatur secara tegas memberikan perlindungan terhadap justice collaborator harus terintegrasi mengikat para aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, LPSK, Lembaga Pemasyarakatan dan lembaga lainnya yang terkait seperti Kementrian Hukum dan HAM serta PPATK dan advokat.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG) Simbolon, Nanci Yosepin; Sinaga, Daniel Oktavianus; Sahari, Alpi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1706

Abstract

Di Indonesia dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan terbebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat bisa melakukan upaya restorative justice dengan mediasi menjembatani (menengahi) para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang te;ah diderita oleh korban. Dari hasil penelitian yag dilakukan dengan teknik kepustakaan dan wawancara dan menggunakan metode analisis kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian yaitu pertama; bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan restorative justice pada tingkat Kejaksaan negeri Deli Serdang adalah penganiayaan ringan, penganiayaan terhadap pelaku anak, penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional, kedua;, faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan restorative justice pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktir budaya, ketiga; penerapan restorative justice penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Melalui Peraturan Kejaaksaan Tersebut bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alassan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process). Syarat, tata cara, serta mekanisme upaya perdamaian dalam penghentian penuntutan erdasarkan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.
Optimization of Local Resource Utilization in Rural Economic Potential Development in Tourism and Fisheries Fields Hartoto; Satria Adhitama; M Yasir Pohan; Nanci Yosepin Simbolon; Alusianto Hamonangan
International Journal of Community Service (IJCS) Vol. 4 No. 1 (2025): January-June
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v4i1.1332

Abstract

Paropo Village in Sidikalang District , North Sumatra Province, has great potential in the freshwater fisheries and ecotourism-based tourism sectors. However, the utilization of local resources has not been optimal due to limited knowledge, technology, and market access. This program aims to improve the economic welfare of the community through training and assistance in managing community-based fisheries and tourism. The methods used include needs surveys, environmentally friendly fisheries cultivation training, value-added fish processing, and digital marketing strategies and tourism promotion. The results of the program show an increase in community skills in managing fisheries and tourism businesses, increased income, and the development of community-based business groups. Monitoring and evaluation are carried out periodically to measure the impact and effectiveness of the program. With a systematic and participatory approach , this program is expected to create a sustainable and competitive village economic ecosystem.
Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika Nanci Yosepin Simbolon; Ramsi Meifati Barus; Alusianto Hamonangan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1113

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan dalam penelitin ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak secara eksplisit menyebutkan deskriminalisasi atau depenalisasi, sejumlah pasalnya memberi kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memperkuat posisi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyalahguna dan korban narkotika. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya stigma sosial. Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan punitif ke pendekatan rehabilitatif dianggap lebih manusiawi dan relevan untuk mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi sosial pecandu. Dengan demikian, rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan perlu dioptimalkan melalui penguatan regulasi, pelatihan aparat, serta peningkatan kesadaran publik terhadap dimensi sosial penyalahgunaan narkotika.
Strategi Cyberlaw Terpadu dalam Menghadang Peredaran Gelap Narkotika di Era Digital: Optimalisasi Kolaborasi Penegak Hukum, Penyedia Layanan Internet, dan Analisis Big Data Nanci Yosepin Simbolon; Alusianto Hamonangan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2306

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola peredaran narkotika yang kini semakin bergantung pada platform daring seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan darknet. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi cyberlaw terpadu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika berbasis digital melalui kolaborasi hukum, teknologi, dan kelembagaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kualitatif, penelitian ini menganalisis regulasi, kerangka hukum, serta data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terkait kerja sama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan penerapan teknologi big data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkotika di ruang siber ditandai oleh anonimitas, penggunaan enkripsi, serta keterlibatan sindikat lintas negara, sehingga instrumen hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kolaborasi antara penegak hukum, penyedia teknologi, dan mitra internasional, yang disertai pembaruan hukum adaptif dan pemanfaatan analisis big data, menjadi kunci untuk memperkuat penegakan hukum siber. Integrasi komponen tersebut dapat meningkatkan deteksi dini, pengawasan digital, serta penindakan hukum yang lebih terarah, sekaligus memperkuat keamanan siber nasional dan perlindungan masyarakat
LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KORUPSI Sinaga, Lestari Victoria; Simbolon, Nanci Yosepin; Hamonangan, Alusianto
JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY Vol. 1 No. 2 (2022): 2022 MARET
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2848.634 KB)

Abstract

Operation Catch the Hand (OTT) is actually not known in the Criminal Procedure Code, this term contains the meaning of contradiction and confuses legal terms. In fact, it was an arrest operation because it had been preceded and sufficient preliminary evidence was found. The arrest operation carried out by the Corruption Eradication Commission is an effort to eradicate corruption through a secret operation by arresting the perpetrators while committing acts of corruption. This research method is normative juridical. The formulation of the problem studied is the regulation of hand arrest operations according to the legislation. Term caught in the hands in KUHAP and OTT in relation to the term controlled delivery. The result is that the implementation of OTT violates the rules in the Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code stipulates several acts or coercive measures that can be carried out by limiting a person's freedom and independence on the grounds of having committed a criminal act.
Analisis Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Wilayah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Nasfi, Nasfi; Sattar, Sattar; Simbolon, Nanci Yosepin; Susanti, Putu Herny; Rosid, Abdul; Handayani, Handayani
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.508

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode desain evaluatif untuk mengevaluasi efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara struktural dengan perwakilan perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat, serta studi dokumen untuk menganalisis dokumen resmi dan laporan kegiatan CSR. Populasi melibatkan seluruh perusahaan dengan program CSR di Kota Padang Panjang dan masyarakat setempat, dengan pemilihan sampel berdasarkan signifikansi dan representativitas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, menggabungkan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam dan kuantitatif untuk mendukung temuan dengan statistik. Hasil penelitian menyoroti efektivitas program CSR dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, dengan penilaian berdasarkan pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dukungan terhadap UMKM, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Dampak program CSR pada ekonomi wilayah dievaluasi melalui peningkatan lapangan pekerjaan, pertumbuhan usaha kecil, dan perkembangan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dianggap krusial, dengan penekanan pada keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Tantangan yang diidentifikasi melibatkan keterbatasan sumber daya lokal, ketidakpastian sosial ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kompleksitas peraturan. Solusi diusulkan, termasuk pengelolaan sumber daya yang efisien, perencanaan yang adaptif, kampanye kesadaran masyarakat, dan kerja sama dengan pemerintah lokal. Perbandingan hasil penelitian dengan praktik terbaik CSR di wilayah serupa membuka peluang untuk mengeksplorasi inovasi, partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur, keberlanjutan, dan pengukuran kinerja. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur CSR dengan menggali efektivitas program CSR dalam konteks ekonomi wilayah, memberikan wawasan praktis, best practices, dan solusi untuk tantangan lokal. Kesimpulannya, penelitian ini berpotensi memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi program CSR terhadap pembangunan ekonomi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dengan implikasi praktis dan kontribusi literatur yang dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya
Co-Authors Abdul Rosid Ahmi Resna Laeni Harahap Alex Obryan Simamora Alpi Sahari Alusianto Hamonangan Alusianto Hamonangan Arowamati Laia Beny Syahputra Sinaga Betty Berliana Boy Chasea Pasi Cindy Mulfri Br. Sitepu Dani Dizky M Daniel Oktavianus Sinaga Daniel Oktavianus Sinaga Efendi, Moch. Yusuf Fachrul Razi Gomgom TP Siregar Hamonangan, Alusianto Hamzah Hamzah Handayani Handayani Harmono Mr Tambunan Hartoto Hosaini, Hosaini Isrori Sembiring Laia, Arowamati Lestari Victoria Sinaga Lestari Victoria Sinaga, Lestari Victoria Lubis, Hidayati Purnama Lubis, Mhd. Ansori M Yasir Pohan Mhd Iqbal Sinaga Mughni Sulubara, Seri Muh. Zuhdy Hamzah Muhammad Ikhsan Muhammad Ikhsan Muhammad Yasid Nancy Saragih Nancy Saragih Nasfi, Nasfi Nasution, Muhammad Yasid Novi Juli Rosani Zulkarnain Obedi Laia PHILIPUS WARUWU Pinem, Tomi Hagai Purba, Desborn Rico Ramsi Meifati Barus Ramsi Meifati Barus, Ramsi Meifati Ria Sintha Devi Ria Sintha Devi Ricky Pratama Siregar RITA . Roland Aldini Hutahaean Rotua Hotmauli Siayung Sahari, Alpi satria adhitama Sattar Sattar, Sattar Siayung, Rotua Hotmauli Silaban, Rudolf Sinaga, Daniel Oktavianus Solistis Dachi Subaidi Subaidi, Subaidi Susanti, Putu Herny Sutiapermana, Aden Telaumbanua, Hendra Abadi Telaumbanua, Nova Adil Ranto THEOPILUS LUCKYTA MELIALA TIMBUL RONI SITORUS Tomi Hagai Pinem Yasid, Muhammad Zefri Pandapotan Simamora Zulkarnain, Novi Juli Rossani