Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Sosialisasi Pentingnya Masyarakat Mandiri dalam Menanggulangi Permasalahan Kebersihan Linkungan Tampubolon, Khairuddin; Elazhari, Elazhari
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 3: September 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i3.698

Abstract

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Lingkungan yang bersih akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun nonfisik. Namun, permasalahan kebersihan lingkungan masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui penyuluhan. Penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi, atau seminar. Penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, penyuluhan juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan yang memadai, masyarakat akan menjadi lebih mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan.Kata Kunci: Sosialisasi; Masyarakat Mandiri; Menanggulangi Permasalahan Kebersihan Linkungan.
Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair Organik Dari Air Kelapa Dan Molase, Nasi Basi, Kotoran Kambing Serta Activator Jenis Produk EM4 Irawan, Surya; Tampubolon, Khairuddin; Elazhari, Elazhari; Julian, Julian
Journal Liaison Academia and Society Vol 1, No 3 (2021): Desember
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1289.754 KB) | DOI: 10.58939/j-las.v1i3.198

Abstract

Penggunaan Pupuk dimasyarakat sudah menjadi kebutuhan sekunder, baik digunakan untuk keperluan perkebunan, pertanian maupun untuk kebutuhan tumbuhan taman rumah seperti bunga dan tanaman obat sekitar rumah. Data menunjukkan bahwa kebutuhan pupuk NPK di Indonesia pada tahun 2015 mencapai lebih dari 6,5 juta ton (Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, 2015). Hingga tahun 2015, Indonesia masih mengimpor pupuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Indonesia. Tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk ini disebabkan oleh kondisi industri pupuk di Indonesia yang tidak stabil. Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut diatas, pelaksana Pengabdian kepada masyarakat tertarik melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk kepada masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang 15158 jln. Kelurahan Parung Jaya no 15rt01/01. Adapun wkatu pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021. Adapaun metode pelaksanaannya berupa cermah dan praktek pembuatan pupuk kepada masyarakat. Adapun hasil kegiatan ini diperoleh kesimpulan yaitu:1) Keunggulan pupuk cair dari kotoran kambing adalah dapat membantu memperbaiki struktur tanah yang telah hilang, karena di dalam pupuk cair ini terkandung banyak unsur hara mikro yang jumlahnya lebih besar dari pada pupuk kimia. 2) Dampaknya tentu saja pertumbuhan tanaman lebih optimal, kekurangan unsur hara seperti Nitrogen (N), Phospor (P), serta Kalium (K) dapat diatasi dengan pengayaan unsur tersebut di dalam tanah. 3)Aplikasi pupuk cair dari kotoran kambing ini dapat dilakukan 1 minggu sekali, dengan dosis 1 gelas per tanaman. Untuk penerapan pada tanaman holtikultura, gunakan 15 cc pupuk cair lalu dicampur dengan 1 L air.Kandungan Hara pada Pupuk Cair dari Kotoran Kambing Berdasar penelitian, kadar unsur hara pada pupuk cair dari kotoran kambing meliputi:Unsur N, K, serta C-organik pad abiourine atau pun biokulture lebih tinggi jika dibanding urine atau feses yang belum difermentasi, 4) Meskipun beberapa unsur hara seperti yang kami sebutkan di atas meningkat, namun unsur P justeru menurun jika dibanding dengan urine atau feses yang tidak difermentasi Meningkatnya unsur N dipengaruhi oleh kehadiran mikroba Azotobacter yang mampu mengikat N dari udara, sedangkan peningkatan unsur K dan C-organik dipengaruhi oleh R. bacillus Untuk meningkatkan jumlah unsur P, maka perlu ditambahkan mikroba yang mampu mengikat unsur P, agar nutrisi yang terkandung dalam pupuk cair dari kotoran kambing menjadi lengkap. 5) Dengan membuat sendiri pupuk organik cair, Anda tentu akan banyak menghemat pengeluaran dari sisi produksi. Bahan yang digunakan pun adalah bahan alami yang tidak mencemari lingkungan serta membawa residu yang berdampak negatif bagi konsumen.Kata Kunci : Pupuk Cair Organik. Air Kelapa, Molase, Nasi Basi, Em4.
Sosialisasi Pentingnya Menjaga Kebersihan Air Danau dan Dampaknya di Siopat Sosor Parbaba Samosir Tapanuli Utara Hati, Yulis; Yusri, Yusri; Rinanda, Teja; Tampubolon, Khairuddin; Muthawali, Dede Ibrahim; Harahap, Yuliatil Adawiyah
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i4.675

Abstract

Jurnal pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan air danau toba dalam lingkungan masyarakat sehingga dampaknya pada Desa Siopat Sosor Parbaba memberikan hasil yang signifikan dimana banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak bertanggung jawab, dan akibat ulah manusia tersebut berdampak pula pada kesehatan diare dan penyakit kulit warga. Sehingga metode pengabdian pada tulisan ini yaitu penyuluhan dan pemberian informasi. Sehingga hasilnya menunjukan bahwa kesadaran masyarkat terkait menjaga kebersihan sudah baik, hanya saja dalam permasalahan sampah yang tersebar dipinggiran Danau Toba memberikan kesan negatif pada wisatawan dan kemungkinan ini mengganggu kesehatan warga akibat sampah yang terkontamisasi dengan bakteri sehingga aliran air pun ikut. Berdasarkan hasil tersebut tentu perlunya kebijakan lebih lanjut kepada pemerintah setempat atau himbauan rutin kepada warga melalui penyadaran agar air danau toba dapat terjaga kelestariannya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dari hasil yang didapatkan menunjukan bahwa adanya peningkatan pengetahuan terhadap masyarakat tentang menjaga kebersihan air Danai Toba di Siopat Sosor Parbaba.Kata Kunci: Sosialisasi, Menjaga Kebersihan, Dampak Kebersihan
Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dan Efektivitas Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan Natalia, Natalia; Tampubolon, Khairuddin; Zsazsa, Cut Sah Kha Mei
BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology) Vol 7, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Biologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/best.v7i2.11097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dan Efektivitas Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat Melalui Partisipasi Masyarakat Di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner atau angket. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel insidental. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah pegawai kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. dengan sampel sebanyak 76 orang pegawai. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier untuk hipotesis 1,2,3,4 danĀ  b5 melalui Program SPSS (Statistical Program for Social Science) 26 for windows. Berdasarkan Hasil Penelitian dengan taraf signifikansi 5% (0,05) diperoleh kesimpulan : (1) Terdapat Kualitas Pelayanan PublikĀ  Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, ini terbukti dengan nilai t hitung 8,879 lebih besar dari t table 0,2257, dengan signifikansi 0,001 0,05. maka dengan demikian tinggi rendahnya kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat sebesar 83,1 % dengan nilai koefisien 0,831. (2) Terdapat pengaruh efektivitas kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, hal ini terbukti dengan nilai t hitung 6,002 lebih besar dari t table 0,2257 dengan signifikansi 0,001 0,05. maka dengan demikian tinggi rendahnya efektivitas kinerja pegawai dipengaruhi kepuasan masyarakat sebesar 67,8 % dengan nilai koefisien 0,678. (3) pengaruh kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat
Integrasi Aspek Hukum, Administrasi Negara, Ekonomi, dan Akuntansi dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat Tampubolon, Khairuddin; Elazhari, Elazhari; Jenda Ingan Mahuli; Mahyudin Situmeang; Reza Hanafi Lubis; Hiya, Nirmadarningsih
Majalah Ilmiah METHODA Vol. 14 No. 2 (2024): Majalah Ilmiah METHODA
Publisher : Universitas Methodist Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46880/methoda.Vol14No2.pp256-260

Abstract

The purpose of writing this scientific paper is to determine the integration of multidisciplinary science in community-based mangrove forest management. The object of writing is the mangrove forest in Bagan Serdang, Pantai Labu District, Serdang Bedagai Regency. Community-based mangrove forest management is an important approach to ensure the sustainability of the ecosystem and the welfare of local communities. This scientific paper explores the integration of legal, state administration, economic, and accounting aspects in community-based mangrove forest management. By highlighting the importance of cooperation between various disciplines and compliance with regulations, this scientific paper seeks to provide a comprehensive framework for managing mangrove forests effectively and sustainably. The results of the discussion of this scientific paper are 1. The importance of the legal aspect to educate the public about the potential for conflict and customary law that applies among the community in the management of mangrove forests, 2) in the aspect of administrative science, it is necessary to accommodate the social response of the community to the regional regulations that are made, 3) The economic aspect is the need to educate the community in empowering mangrove forests in producing economic value such as ecotourism and processing of mangrove forest resources that can have economic value, 4) The accounting aspect is by suggesting the application of the mangrove kite concept, namely by involving 4 elements in the management of mangrove forests, namely: Government, Academics, Community and Private. From the results of this scientific paper, it is hoped that it can provide education to the community in optimizing the use of mangrove forests from the integration of various fields of science and will be able to provide solutions to obstacles that will occur.
Tata Kelola Olahraga Nasional: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara Tampubolon, Khairuddin; Elazhari, Elazhari; Alinur, Alinur; Mahuli, Jenda Ingan; Hiya, Nirmadarningsih
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i3.2048

Abstract

National sports governance in Indonesia is an important focus in building character, and discipline and achieving optimal achievements at the national and international levels. This article explains the importance of national sports governance from the perspective of state law and administration. The principles of good governance, such as accountability, transparency, community participation, fairness, and effectiveness, are the main foundation in national sports management. Clear regulations, including Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System, provide a strong legal basis. However, several challenges such as a legal framework that is not yet comprehensive, lack of coordination among stakeholders, limited resources, and abuse of authority need to be addressed. Improving regulations, strengthening coordination, increasing transparency, and accountability, and developing human resources in the field of sports are needed. This effort is expected to improve sports achievements and achieve better national sports development goals in the future.
The Influence of Decentralization Policy and Family Hope Program on Social Welfare in Urban Areas Through Social Assistance Tampubolon, Khairuddin; Elazhari, Elazhari; Undang, Gunawan; Pin, Pin
Khazanah Sosial Vol. 6 No. 3 (2024): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v6i3.40882

Abstract

The decentralization policy gives authority to local governments to design and implement programs that are in accordance with local needs, including the Family Hope Program (PKH) as one of the social protection instruments. PKH aims to improve social welfare through conditional social assistance that encourages poor people's access to education and health. This study contributes by revealing how decentralization affects the effectiveness of PKH implementation in urban areas, especially through the distribution of social assistance, and its impact on improving social welfare in Medan City. This analysis is expected to strengthen evidence-based policies in realizing equal social welfare in urban areas, especially Medan City. However, the effectiveness of this policy still requires further study to understand its specific impact on the community in Medan City. The purpose of this study was to determine the effect of the Decentralization Policy and the Family Hope Program (PKH) on Social Welfare in Medan City with the Intervening Media of the Social Assistance Program. The sample used a purposive sampling technique to obtain respondents who were relevant to the study. The research method used was quantitative research, namely by distributing questionnaires to 100 respondents from the Medan City community, North Sumatra who received Social Assistance and the Family Hope Program (PKH). The results of this study: 1) There is an influence of Decentralization Policy on Social Welfare in Medan City, North Sumatra with a value of 24.1%; 2) There is an influence of the Family Hope Program (PKH) on Social Welfare in Medan City, North Sumatra 45.7%; 3) The magnitude of the influence of the Social Assistance Program on Social Welfare partially is 2.5%; 4) The magnitude of the influence of the Decentralization Policy and the Family Hope Program (PKH) on Social Welfare in Medan City with the Intervening Media of the Social Assistance Program is: 67.5% + 2.5% = 70%.
Implementation of the Responsibility to Protect Principle in the Prevention of Genocide in Indonesia Tampubolon, Khairuddin; Surya, Muhamad Hendry
PERSPEKTIF Vol. 15 No. 1 (2026): PERSPEKTIF January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v15i1.16262

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Responsibility to Protect (R2P) principle in the context of genocide prevention. Using a qualitative method based on literature study, this study examines national legal documents such as the Human Rights Law, the Social Conflict Handling Law, and Indonesia's diplomatic statements in UN forums related to R2P. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive models to identify the fit between R2P standards and Indonesian policy instruments. The results show that Indonesia supports R2P normatively, especially in Pillar 1 which emphasizes the state's responsibility to protect citizens from mass violence. However, this support is ambivalent because the state still rejects Pillar 3 which opens up the possibility of international collective intervention. A national policy analysis revealed that Indonesian legal instruments have contained elements of protection, but are not specifically designed to prevent genocide, so their implementation is more reactive than preventive. The Papuan case study shows that there is a risk of structural genocide that has not been officially recognized by the state. The main obstacles to the implementation of R2P in Indonesia lie in the dominant security paradigm, the absence of a human rights-based early warning system, and the politics of denial of the potential for mass violence. This study recommends the explicit integration of R2P principles into national policies, the establishment of early warning systems, and the reorientation of security approaches to human security. In conclusion, Indonesia is at the stage of R2P as a discourse, but it has not fully become R2P as a policy practice.