Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.706
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) IJOLTL (Indonesian Journal of Language Teaching and Linguistics) Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) International Journal of Linguistics and Discourse Analytics (ijolida) International Journal of Green Tourism Research and Applications Lexeme : Journal of Linguistics and Applied Linguistics JKTP Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Agriwar Journal Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Hospitality Management Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa (JURRIBAH) Seminar Nasional Aplikasi Iptek (SINAPTEK) JAKADARA: JURNAL EKONOMIKA, BISNIS, DAN HUMANIORA Journal of Business on Hospitality and Tourism Jurnal Pengabdian Dosen Republik Indonesia (JPDRI) Jurnal Analogi Hukum
I Nengah Laba
Universitas Dhyana Pura
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg.) Krishna, I Gede Bayu Ari; Sukadana, I Ketut; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 71-76
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.71-76

Abstract

The presence of PERMA No.1 Year 2016 of the mediation procedure is intended to give legal certainty, orderliness and smoothness in the process of the settlement of civil disputes beyond in order to produce the peace if the parties reach a peace then These standards are formulated in the form of writings and strengthened in peace certificate has the same power with the ruling of the judge agreement is settlement which has been completed, and a final binding cannot remedy or appeal in cassation only the execution can be carried out by Tribunal Judges against an act of peace. From the background then it can be formulated as the following problems: 1. how is the Division of property jointly with their inheritance according to Islamic Law Compilation? 2. How the legal power of the deed of the peace mediation results? As for the research methods used i.e. using normative approach to research methods used i.e. a conceptual approach and legislation. Legal materials used i.e. Premier legal materials and legal secondary materials. And in the end can be summed up as follows, regarding the Ordinance Division, according to a compilation of Islamic law which in the joint property that refers to the article 96 and 97 set about the Division of both the living and the dead for divorce, in the Division of inheritance is divided in Islamic law, the mediation results strengthened in peace, consisting of the deed. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (nonlitigasi) ataupun di dalam pengadilan (litigasi) implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata seperti gugatan waris dan gugatan harta bersama. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suat sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamian jika para pihak mencapai perdamaian maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim kesepakatan merupakan penyelesaian yang tuntas, mengikat dan final tidak bisa di upaya hukum banding atau kasasi hanya bisa dilakukan eksekusi oleh Majelis Hakim terhadap akta perdamaian. Dari latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana kekuatan hukum dari akta perdamaian hasil mediasi? Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendektan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut, mengenai tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dimana dalam harta bersama yang mengacu pada pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati diman dalam tata cara pembagian harta warisan dibagi secara Hukum Islam,hasil mediasi yang dikuatkan di dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Sebab akta perdamaian adalah akta yang dibuat dihadapan hakim yang berkekuatan hukum esekutorial dan tidak dapat dibanding atau kasasi hanya di lakukan eksekusi.
Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr) Hendrata, A A Made Yuda Dwi; Dewi, A A Sagung Laksmi; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 1-5
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.1-5

Abstract

Abstract Settlement of a case should present the defendant in the trial, but in the judiciary In Absentia particular cases of Crimiinal acts of corruption can be carried out even without the presence of the accused. Study Aims to Determine the Legal Arrangements In Absentia against criminal acts of corruption and consideration of judges in deciding cases In Absentia against criminal acts of corruption number 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN MTR. This research uses normative research that is a legal research conducted by examining literary materials and secondary data. Trial In Absentia against Corruption rule article of 38 (1) of 1999 jo . Act number 20 of 2001 against eradication of corruption. Trisl In Absentia against corruption is not only to create a deterrent effect, but also to save state assets. One of the considerations of judge in deciding the In Absentia case against corruption sees from the conditions that are burdensome and lightening for the defendant. One of the burdensome conditions in this In Absentia case was the defendant was not cooperative by escaping from the legal process. Keywords: In Absentia, Corruption Abstrak Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan terdakwa dalam persidangan, tetapi dalam peradilan In Absentia khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi pengaturan hukum in absentia terhadap Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara in absentia terhadap tindak pidana korupsi nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN MTR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum pustaka dan data sekunder. Pengaturan In Absentia ada dalam pasal 38 ayat1 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persidangan in absentia terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya untuk membuat efek jera melainkan juga untuk menyelamatkan aset milik negara. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara In Absentia terhadap tindak pidana korupsi yaitu melihat dari keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi pelaku. Salah satu keadaankeadaan yang Memberatkan dalam perkara In Absenia ini yaitu dari pelaku tidak Kooperatif dengan lari dari proses hukum menjeratnya. Kata Kunci: In Absentia, Korupsi
Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017) Santosa, I Putu Bagus Eko Hadhi; Arjaya, I Made; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 88-92
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.88-92

Abstract

Crimes against property are a crime blackmail either accompanied by violence or otherwise accompanied by violence. In this case the crime of extortion is the most frequent crimes committed by some people in carrying out the intentions and deeds for the sake of their interests. So that law enforcers are mainly public prosecutors need to prevent any legal process and need the right applied in criminal acts of extortion in order to give a deterrent effect as well as give rise to legal protection of the community. Problems in the writing of this legal arrangement, namely the Prosecutor in conducting the prosecution of criminal acts of extortion and threatening as well as the procedure of making the demands of the public prosecutor in making demands about the criminal acts of extortion and threatening. Research methods used in this thesis are the normative legal research in assessment based on legal materials and literature is a process to find the rule threatening of law, legal principles or doctrine law in order to answer the legal issues at hand. Approach to the problem of use, i.e. approach legislation and the approach to the case. In this research it can be concluded that based on the law No. 16-year 2004 about the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is the country that is implementing the power of the State, especially in the field of prosecution and in the field criminal set duties and authorities of the Attorney as specified in article 30. Associated with cases of extortion and threatening relic in Gianyar District Court, Prosecutor in making demands under article 368 of the book the laws of criminal law. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah kejahatan pemerasan baik yang disertai dengan kekerasan ataupun tidak disertai dengan kekerasan. Dalam hal ini kejahatan pemerasan merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatan demi kepentingannya. Sehingga para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu mencegah dan perlu memproses hukum apa yang tepat diterapkan dalam tindak pidana pemerasan guna memberikan efek jera serta menimbulkan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu pengaturan hukum jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta prosedur pembuatan tuntutan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan perihal tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dalam pengkajianya berdasarkan bahan-bahan hukum dan literatur yang merupakan suatu pelaksaan untuk menemukansuatu aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang nantinya dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang kejaksaan Republik Indonesia no. 16 tahun 2004 merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan dan dalam bidang pidana mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30. Terkait dengan kasus pemerasan dan pengancaman diwilayah Pengadilan Negeri Gianyar, jaksa dalam membuat tuntutan berdasarkan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP) Artana, I Wayan Jimmy; Budiartha, I Nyoman Putu; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 244-248
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.244-248

Abstract

Judges are an integral part of the system of rule of law, where the judge is a noble profession and must be free from interpretation in making a decision in order to create legal justice that can be trusted by the community. Based on the description above, there are two formulations of the problem described, namely, how the judge judges in making a case free verdict on the crime of theft committed by the child and any factors considered by the judge. The type of research used in this paper is the type of Normative Law research. By approaching the problem in legislation that is analyzing from the standpoint of legislation and opinions expressed by scholars related to the issues raised. While the approach to the problem used is the legislative and conceptual approach, where the approach is carried out by examining all the laws and regulations concerned with the problem at hand. In this paper, it can be concluded that the judge should have given a verdict lighter than the demands of the public prosecutor, but it is necessary to know whether the decision to return to parents can provide a deterrent effect on the child who is a criminal offender.
Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pornografi Dewi, Cokorda Istri Ratih Utami; Budiartha, I Nyoman Putu; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 282-288
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.282-288

Abstract

present there are many problems that arise in the community that are not only carried out by adults but also carried out by children, one of which is a criminal act of pornography. Children have a special position before the law based on the consideration that children are human beings with all their biological and psychological limitations and have not been able to fight for everything that their rights. So the question arises, namely regarding the role of the Prosecutors in the stage of prosecution and the sanctions for children who commit acts of pornography. The sources of legal material used in this research are primary legal material and secondary legal material. The techniques for collecting legal materials in this research use a study document technique with a card system, namely by recording and understanding the contents of primary legal material and secondary legallmaterial. Analysis of legal material in this research is descriptive analysis. The research method in this research is a type of normative legal research, namely by the legal approach, conceptual approach and case approach. The conclusion that can be drawn is the role of the Prosecutor in the prosecution stage on children who commit act of pornography in accordance with the prosecution stage in general, however there are differences in treatment for children who commit a criminal offense including pornography, that the Prosecutors must have experience as public prosecutor in the general court environment, have an interest, dedication and understanding child issues and have followed the technical appointment of child judiciary. Sanctions imposed on children who commit a criminal offense are criminal sanctions and sanction action. Criminal sanctions (imprisonment) is imposed for children aged 14 years to 18 years, with a maximum imprisonment of 1/2 (one in two) of the maximum imprisonment of adults. Sanctions are imposed for children aged 12 years but not yet 14 years old. Criminal sanctions can not be imposed on children under 12 years old.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Novitasari, Kadek Dwi; Widiati, Ida Ayu Putu; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 388-392
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.388-392

Abstract

Abstract—Rape crime is the most common case in Indonesia. Rape is a crime that is very cruel, immoral, despicable and violates the norm where the victims are women both adults and minors. Rape violates Human Rights especially for women. The formulation of the problem raised is how to protect the law of women who are victims of rape in the perspective of human rights and how criminal sanctions are applied to perpetrators of rape crimes. This type of research is a research with a legal and conceptual problem approach. The results of this study indicate that legal protection that can be given to women who are victims of acts of sexual violence / harassment is stipulated in Article 285 of the Criminal Code and Law No. 13 of 2006 specifically in Article 5, Article 8, and Article 9 which are generally in the form of protection and rights of witnesses and victims. Victims of sexual violence have rights that must be enforced, hurt, suffering, fear, and various kinds of adverse effects that befall him after rape and need serious attention. While criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of rape have been regulated in general in Article 285 of the Criminal Code which faces a sentence of twelve years in prison.
Enhancing Students’ Tourism English Competence through a Triadic Model of Humanities, Applied Linguistics, and Tourism Studies Laba, I Nengah; Narlianti, Ni Putu Veny
International Journal of Linguistics and Discourse Analytics Vol 7 No 1 (2025): IJOLIDA Vol. 7 No. 1, September 2025
Publisher : Denpasar Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52232/ijolida.v7i1.207

Abstract

Tourism English competence is increasingly essential in global tourism environments, where effective communication requires more than linguistic accuracy—it demands intercultural awareness, cultural interpretation, and context-sensitive interaction. Conventional language instruction that focuses primarily on grammar and vocabulary has proven inadequate for preparing learners to meet the pragmatic, sociocultural, and professional communication needs of the tourism industry. This study proposes a triadic model, an interdisciplinary pedagogical framework that integrates humanities, applied linguistics, and tourism studies to enhance students’ Tourism English competence in a comprehensive and culturally informed manner. The model was implemented with forty-seven vocational students and tourism practitioners in Bali and assessed through pre- and post-test measures across four domains of communicative competence. The results revealed substantial improvements across linguistic, sociolinguistic, discourse, and strategic competencies, underscoring the effectiveness of culturally grounded, communicatively oriented, and practice-integrated instruction. These findings indicate that the triadic model provides a robust and transformative framework for Tourism English education, particularly in culturally rich destinations where professional communication hinges on the integration of language proficiency, cultural literacy, and service excellence.
Co-Authors Anjas yanasmoro Aji Ardiani, Nyoman Dini Artana, I Wayan Jimmy Astawa, I Gede Budi, Agung Permana Dewi, A A Sagung Laksmi Dewi, Cokorda Istri Ratih Utami Dewi, Ni Luh Desy Suari Dewi, Ni Putu Nia Krisna Dewi, Putu Chrisma Doloksaribu, Michelle Jacqueline Gede Yoga Kharisma Pradana Hendrata, A A Made Yuda Dwi Hendrawan, I Putu I Dewa Nyoman Sudita I Gede Neil P. Wardhana I Gede Neil Prajamukti Wardhana I Gusti Ayu Nila Wijayanti I Gusti Ayu Nila Wijayanti I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Ketut Purnaya, I Gusti Ketut I Ketut Darmawan I Ketut Riana I Ketut Sukadana I Komang Ery Kusnanda I Made Arjaya I Made Budiarsa I Made Winia I Nyoman Putu Budiartha I Putu Windu Tejayadi I WAYAN PASTIKA Ilma, Arina Zaida Juan Franco Kolo Sae Kadek Diah Purnama Dewi Kadek Dwi Cahaya Putra Kamayana, I Gst Nyoman Putra Komang Ratih Tujungsari Krishna, I Gede Bayu Ari Md. Yudyantara Risadi Narlianti, Ni Putu Veny Nawung, Agnes Nawung Ni Ketut Puput Cahyaningsih Ni Luh Desy Suari Dewi Ni Made Diana Erfiani Ni Putu Chrisma Dewi Ni Putu Nia Krisna Dewi Novitasari, Kadek Dwi Oka, Ida Bagus Made J. Radith P Pradnyawati Pantiyasa, I Wayan Pradnyawati, P Putri, Putu Diah Kumala Putu Chrisma Dewi Raisya Syahma Aqila Reganata, Gde Palguna Risadi, Md. Yudyantara Santosa, I Putu Bagus Eko Hadhi Semara, I Made Trisna Sigit, Clara Bethesda Sonder, I Wayan Sukarsih, Ni Nyoman Tri Sutrisna, Km. Tri Toti, I Putu Mario Bintang Trisha Endah Setiawati Tujungsari, Komang Ratih Tunjungsari, Komang Ratih Utami, Gek Wulan N. Valencia Friska Suarliem Widiati, Ida Ayu Putu Wiguna, I Made Candra Winia, I Made Wulandari, I Gusti Ayu Agung Manik yanasmoro Aji, Anjas Yohanes Octovianus L. Awololon Yohanes Parlindungan Situmeang Zai, Tian Best Dion