Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.041
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika Arena Hukum JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Justitia et Pax Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan YUSTISI Awang Long Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review Jurnal Yudisial JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuridika Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Aji Lukman Ibrahim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara Noerman, Chiquita Thefirstly; Ibrahim, Aji Lukman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8995

Abstract

This study aims to find out the regulations regarding deepfake crimes in Indonesia and to find out the ideal regulations regarding deepfake crimes in the future. Technology that is growing rapidly in fact can provide convenience in doing anything. But technological developments can cause serious problems, one of which is the misuse of deepfakes which are part of artificial intelligence. Deepfakes certainly harm many people, ranging from victims whose identities are used by fraudsters, to victims who get material losses. With no regulation governing deepfakes, the form of state protection for victims of this crime is still in doubt. This research uses normative legal research methods that use 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the comparative approach, and the conceptual approach. This research uses data collection techniques through library research. The author uses descriptive data analysis techniques by presenting data and information as an overview of the subject and object of research that is arranged systematically so that it can be understood. The author also uses the prescriptive analysis method by providing arguments for the research results described. The results of this study explain that Indonesia has not explicitly regulated deepfake crimes.  Indonesia only regulates general falsification of personal data in the PDP Law and also electronic falsification in the ITE Law which is a derivative of the 1945 NRI Constitution. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mengenai tindak pidana deepfake di Indonesia dan untuk mengetahui idealnya pengaturan mengenai tindak pidana deepfake di masa mendatang. Teknologi yang semakin berkembang pesat pada hakikatnya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan apapun. Namun perkembangan teknologi dapat menimbulkan permasalahan serius, salah satunya adalah penyalahgunaan deepfake yang merupakan bagian dari artificial intelligence. Deepfake tentunya merugikan banyak orang, mulai dari korban yang identitasnya digunakan oleh penipu, sampai dengan korban yang mendapat kerugian materil. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai deepfake mengakibatkan perlindungan negara terhadap korban tindak pidana ini masih diragukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menyajikan data serta informasi sebagai gambaran atas subjek dan objek penelitian yang disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dijabarkan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana deepfake. Indonesia hanya mengatur mengenai pemalsuan data pribadi secara umum dalam UU PDP dan juga pemalsuan secara elektronik dalam UU ITE yang merupakan turunan dari UUD NRI 1945.  
Pendekatan Spiritual Religius Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Perempuan dalam Rumah Tangga Ibrahim, Aji Lukman; Kusuma, Aditama Candra; Rahmawati, Putri
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2021.7.2.463-483

Abstract

The purpose of this study was to determine the permissibility of hitting children who do not pray and a nuzyus wife in Islamic law and to find out that violence against children and women in the household is associated with the values ​​contained in Pancasila. The results showed that although hitting children who do not pray and wives who are nuzyus in Islam is permissible, the Prophet SAW taught to treat children and wives with respect, compassion, and gentleness. Not by hitting arbitrarily when the wife and children make mistakes. Because in Islam, if you are going to hit you must pay attention to the conditions for hitting in Islam, it cannot be done arbitrarily. Domestic violence which is increasingly cruel day by day does not at all reflect the human values ​​contained in Pancasila, Some Indonesian people no longer understand the philosophical values ​​that should be a guide in social life and also guidelines for behavior, so that domestic violence that often occurs today does not reflect the real Indonesian people according to the ideals of the ancestors.  
Pengecekan Handphone dalam Pengaturan Penggeledahan Badan oleh Penyidik Kepolisian Febriyani, Rahmawati Sri; Ibrahim, Aji Lukman
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2023.9.1.92-110

Abstract

Penggeledahan adalah salah satu otoritas penyidik kepolisian yang dibenarkan dalam Undang-undang, sesuai pada Pasal 33 Ayat (1) KUHAP. Tindakan penggeledahan dibagi menjadi dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan atau penggeledahan terhadap pakaian seseorang. Penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik guna memeriksa badan dan pakaian tersangka guna menemukan benda yang disinyalir keras ada pada badannya, lantas jika seseorang membawa handphone dan diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dapat diperiksa. Namun, pemeriksaan handphone harus dilakukan sesuai prosedur. Dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, polisi dilarang melakukan penggeledahan secara berlebihan yang berakibat pada terganggunya hak privasi yang digeledah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan terkait penggeledahan badan mengenai pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan untuk mengetahui pengaturan ideal maupun sebaiknya prosedur penggeledahan badan dalam hal pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Penelitian ini menerapkan  penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini yakni penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan penggeledahan badan khususnya pada saat mengecek “paksa” alat komunikasi berupa handphone seseorang tidak bisa semena-mena hal tersebut bisa berakibat pada terganggunya privasi orang yang sedang digeledah, namun pelaksanaan penggeledahan tersebut hendaklah dilandasi oleh suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki: Bahasa Indonesia Khazza Kayvana Affadya; Aji Lukman Ibrahim
JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2365

Abstract

Abstract : This study aims to discuss sexual harassment against men, which in the last few years has continued to increase and is troubling so that it can be categorized as a problem that needs to be addressed immediately. Various factors such as toxic masculinity and gender double standards can be one of the causes of rampant sexual harassment against men, especially in Indonesia. All forms of regulations that have been passed and enforced have not been able to provide a significant direct effect in reducing the number of sexual harassment that occurs to men. This happens because good regulations are not accompanied by good implementation by law enforcement officials and the lack of participation and concern from the community in responding to the seriousness of sexual harassment against men. It is hoped that special spaces, institutions and forums that need to be provided to provide a greater sense of security for male victims of sexual harassment can be realized immediately in order to overcome the current problems. The writing of this research uses a normative method with several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of this study are expected to provide theoretical benefits in the form of scientific development in the field of criminal law, especially those concerning sexual harassment in men and practical benefits in the form of new insights for writers and readers, including input for the government, law enforcement officials in taking steps appropriate and efficient policy steps to uphold fair and balanced legal protection to reduce or prevent the occurrence of criminal acts of sexual harassment against men. Keywords: Sexual Harassment, Male Victims, Law Enforcement
Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia Hidayat, Faiz Aqiel Maula; Ibrahim, Aji Lukman
JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474

Abstract

Criminal acts, which in essence cannot be separated from social life, seem to not only occur among ordinary people, but can also occur for and against persons with disabilities. However, the author sees that arrangements regarding criminal liability, especially for persons with disabilities, still contain ambiguity and disharmony between one another. So the authors in this paper aim to discuss the criminal responsibility of persons with mental disabilities in positive law in Indonesia, by using juridicial-normative research methods and guided by the statutory and regulatory approach and case approach. The problems in this study were then analysed and presented in the form of descriptive-qualitative research, so that the results of the research were that in Indonesia's current legal regulations regarding criminal acts by perpetrators of persons with disabilities there are no provisions governing the criminal liability of persons with disabilities at all. Thus, there is a disharmony in the laws and regulations regarding this matter which results in disparity in the judge's decision, even though it involves expert testimony as the judge's consideration. If using a futuristic interpretation that is in line with progressive legal theory, then the existence of the Law on Persons with Disabilities needs to be revised. This is also an implication of the birth of a new Criminal Code which in Articles 38 and 39 regulates more specifically in this regard compared to the old Criminal Code, but still requires further explanation and discussion in the Law on Persons with Disabilities. So in this case the author provides suggestions and recommendations in the form of the need for revision of the Law on Persons with Disabilities as a form of harmonization of positive law in Indonesia. Keywords: Disharmonization of Regulations; Criminal Offenders; Disabilities.
Anti-Bullying Education, Discipline Education, and Responsibilities at SDN Rawa Barat 05 AM: Edukasi Anti-Bullying, Pendidikan Disiplin, dan Tanggung Jawab Pada SDN Rawa Barat 05 Pagi Ibrahim*, Aji Lukman; Bachtiar, Handar Subhandi; M. Rizki Yudha Prawira; Hilda Novyana; Anni Alvionita Simanjuntak; Al Fath; Nada Syifa Nurulhuda; Virna Amalia Nur Permata; Aisyah Nurhalizah; Rafif Sani; Riyanto, Riyanto
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i4.20062

Abstract

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan perundungan, sikap disiplin, dan tanggung jawab diperlukan adanya pemberian edukasi yang tepat dan terarah kepada peserta didik. Edukasi dengan cara edukasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah adanya kasus perundungan khususnya di SDN Rawa Barat 05 Pagi, edukasi ini melibatkan 30 peserta didik. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, edukasi, dan diskusi yang berjudul Edukasi Sadar Hukum Terhadap Bullying Serta Pendidikan Disiplin dan Tanggung Jawab. Target dari pengabdian ini adalah siswa Sekolah Dasar yang duduk di kelas 4 dan kelas 5. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membentuk sikap disiplin serta tanggung jawab agar tindakan perundungan di sekolah diminimalisasi. Peningkatan pemahaman peserta didik dapat dilihat dari hasil posttest yang memperlihatkan peserta didik dapat memahami materi yang dibawakan.
PEMBATASAN IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERPPU Syahuri, Taufiqurrahman; Dirkareshza, Rianda
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i3.649

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibentuk guna mengatasi keadaan genting dan memaksa. Namun, belum ada yang mengatur lebih detail mengenai makna secara spesifik terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi masih sebatas tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Kewenangan presiden dalam  pembentukan Perppu didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebut adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dalam membentuk Perppu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kecenderungan pemakaian mekanisme pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu di Indonesia, serta konsep pembatasan ihwal kegentingan memaksa untuk mewujudkan efektivitas dan legitimasi Perppu di Indonesia. Analisis penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Metode ini menggunakan sistem norma, atau dengan kata lain sistem kaidah dan aturan, yaitu dengan menggunakan rujukan berupa doktrin hukum, asas-asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa penting untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Oleh karena itu perlu dibuat aturan terkait pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum. Hal ini untuk menghindari penfsiran secara subjektif oleh presiden dalam memaknai hal ihwal keadaan genting dan memaksa.
CONCEPT OF ILLICIT ENRICHMENT APPLICATION COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND AUSTRALIA Permata, Virna Amalia Nur; Aji Lukman Ibrahim
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1798

Abstract

This study aims to compare the application of illicit enrichment regulations and concepts between Australia and Indonesia and their implications in reducing corruption cases in both countries. The research method used is normative legal research with a Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. The legal materials used include primary legal materials, namely laws and regulations relevant to the issues under study. In addition, secondary legal materials consist of textbooks discussing various legal issues, scientific journals, works from legal circles, and research results. Tertiary legal materials are used as supplements, namely through the Internet. The data collection method used is library research. The results of the study show that illicit enrichment will be a breakthrough in the anti-corruption system in Indonesia. Although Indonesia has ratified the UNCAC, this ratification does not accommodate the concept of illicit enrichment. so that implementing illicit enrichment can be a good step, reflecting on Australia's success in indicating corruption earlier by looking at the increase and/or imbalance between the wealth of state officials and their legitimate income. In its implications, the Anti-Corruption Law can be the right legal framework for injecting the concept of illicit enrichment.
The Right to Be Forgotten Regulation for Former Convicts in Indonesia Yohana, Maria; Lukman Ibrahim, Aji
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.717-730

Abstract

This paper discusses the regulation of the right to be forgotten for former prisoners in Indonesia as an effort to support social reintegration and reduce recidivism rates. Based on normative legal research with legislative, comparative, and conceptual approaches, this study examines the regulation of the right to be forgotten in several countries such as the European Union, Japan, and South Korea, which have comprehensively regulated it in personal data protection laws. Meanwhile, in Indonesia, although it has been recognized in Article 26 of the ITE Law, Article 15 of Government Regulation No. 71 of 2019, and Article 8 of the PDP Law, the regulation is still partial, non-operational, and does not specify the requirements and mechanisms for its implementation, especially for former prisoners. Therefore, the author recommends a revision to Article 26 of the ITE Law to change the lawsuit mechanism to a request and add clear, selective, and proportional substantive provisions and exceptions to optimize the granting of the right to be forgotten for former prisoners who meet certain requirements.
Co-Authors Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aisyah Nurhalizah Al Fath Al Sandi, Tias Amodra Mahardika Putra Widianto Anni Alvionita Simanjuntak Ariani, Okta Ayu Diah Rahmani Bambang Waluyo Bonde, Elsa Davilla Prawidya Azharia Deviana Cahya Fitri Dian Khorenita Pratiwi Dion Azriel Febriyani, Rahmawati Sri Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Heru Sugiyono Hidayat, Faiz Aqiel Maula Hilda Novyana Khazza Kayvana Affadya Kusuma, Aditama Candra M. Rizki Yudha Prawira Michelle Rezky Muhammad David Bagoes Ivano Muhammad fauzan MULYADI Nada Syifa Nurulhuda Naftali, Ronaldo Nasution, Fatihana Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Pasah, Marip Permata, Virna Amalia Nur Pratiwi, Ni Wayan Widya Putri Rahmawati Putri, Citraresmi Widoretno Rafif Sani Ramadhan, Raflisyah Ramadhani, Dwi Aryanti Restu Adhie Charisma Rianda Dirkareshza Rindu Audrye Rio Wirawan Riyanto Riyanto Riyawan, Dara Puspita Slamet Tri Wahyudi Subakdi, Subakdi Suprima Syahuri, Taufiqurrahman Syamsul Hadi Taufiqqurohman Syahuri Vanessa, Victoria Virna Amalia Nur Permata Yohana, Maria Zahrani Salsabila