Claim Missing Document
Check
Articles

Pengecekan Handphone dalam Pengaturan Penggeledahan Badan oleh Penyidik Kepolisian Febriyani, Rahmawati Sri; Ibrahim, Aji Lukman
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2023.9.1.92-110

Abstract

Penggeledahan adalah salah satu otoritas penyidik kepolisian yang dibenarkan dalam Undang-undang, sesuai pada Pasal 33 Ayat (1) KUHAP. Tindakan penggeledahan dibagi menjadi dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan atau penggeledahan terhadap pakaian seseorang. Penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik guna memeriksa badan dan pakaian tersangka guna menemukan benda yang disinyalir keras ada pada badannya, lantas jika seseorang membawa handphone dan diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dapat diperiksa. Namun, pemeriksaan handphone harus dilakukan sesuai prosedur. Dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, polisi dilarang melakukan penggeledahan secara berlebihan yang berakibat pada terganggunya hak privasi yang digeledah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan terkait penggeledahan badan mengenai pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan untuk mengetahui pengaturan ideal maupun sebaiknya prosedur penggeledahan badan dalam hal pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Penelitian ini menerapkan  penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini yakni penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan penggeledahan badan khususnya pada saat mengecek “paksa” alat komunikasi berupa handphone seseorang tidak bisa semena-mena hal tersebut bisa berakibat pada terganggunya privasi orang yang sedang digeledah, namun pelaksanaan penggeledahan tersebut hendaklah dilandasi oleh suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki: Bahasa Indonesia Khazza Kayvana Affadya; Aji Lukman Ibrahim
JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2365

Abstract

Abstract : This study aims to discuss sexual harassment against men, which in the last few years has continued to increase and is troubling so that it can be categorized as a problem that needs to be addressed immediately. Various factors such as toxic masculinity and gender double standards can be one of the causes of rampant sexual harassment against men, especially in Indonesia. All forms of regulations that have been passed and enforced have not been able to provide a significant direct effect in reducing the number of sexual harassment that occurs to men. This happens because good regulations are not accompanied by good implementation by law enforcement officials and the lack of participation and concern from the community in responding to the seriousness of sexual harassment against men. It is hoped that special spaces, institutions and forums that need to be provided to provide a greater sense of security for male victims of sexual harassment can be realized immediately in order to overcome the current problems. The writing of this research uses a normative method with several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of this study are expected to provide theoretical benefits in the form of scientific development in the field of criminal law, especially those concerning sexual harassment in men and practical benefits in the form of new insights for writers and readers, including input for the government, law enforcement officials in taking steps appropriate and efficient policy steps to uphold fair and balanced legal protection to reduce or prevent the occurrence of criminal acts of sexual harassment against men. Keywords: Sexual Harassment, Male Victims, Law Enforcement
Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia Hidayat, Faiz Aqiel Maula; Ibrahim, Aji Lukman
JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474

Abstract

Criminal acts, which in essence cannot be separated from social life, seem to not only occur among ordinary people, but can also occur for and against persons with disabilities. However, the author sees that arrangements regarding criminal liability, especially for persons with disabilities, still contain ambiguity and disharmony between one another. So the authors in this paper aim to discuss the criminal responsibility of persons with mental disabilities in positive law in Indonesia, by using juridicial-normative research methods and guided by the statutory and regulatory approach and case approach. The problems in this study were then analysed and presented in the form of descriptive-qualitative research, so that the results of the research were that in Indonesia's current legal regulations regarding criminal acts by perpetrators of persons with disabilities there are no provisions governing the criminal liability of persons with disabilities at all. Thus, there is a disharmony in the laws and regulations regarding this matter which results in disparity in the judge's decision, even though it involves expert testimony as the judge's consideration. If using a futuristic interpretation that is in line with progressive legal theory, then the existence of the Law on Persons with Disabilities needs to be revised. This is also an implication of the birth of a new Criminal Code which in Articles 38 and 39 regulates more specifically in this regard compared to the old Criminal Code, but still requires further explanation and discussion in the Law on Persons with Disabilities. So in this case the author provides suggestions and recommendations in the form of the need for revision of the Law on Persons with Disabilities as a form of harmonization of positive law in Indonesia. Keywords: Disharmonization of Regulations; Criminal Offenders; Disabilities.
Anti-Bullying Education, Discipline Education, and Responsibilities at SDN Rawa Barat 05 AM: Edukasi Anti-Bullying, Pendidikan Disiplin, dan Tanggung Jawab Pada SDN Rawa Barat 05 Pagi Ibrahim*, Aji Lukman; Bachtiar, Handar Subhandi; M. Rizki Yudha Prawira; Hilda Novyana; Anni Alvionita Simanjuntak; Al Fath; Nada Syifa Nurulhuda; Virna Amalia Nur Permata; Aisyah Nurhalizah; Rafif Sani; Riyanto, Riyanto
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i4.20062

Abstract

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan perundungan, sikap disiplin, dan tanggung jawab diperlukan adanya pemberian edukasi yang tepat dan terarah kepada peserta didik. Edukasi dengan cara edukasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah adanya kasus perundungan khususnya di SDN Rawa Barat 05 Pagi, edukasi ini melibatkan 30 peserta didik. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, edukasi, dan diskusi yang berjudul Edukasi Sadar Hukum Terhadap Bullying Serta Pendidikan Disiplin dan Tanggung Jawab. Target dari pengabdian ini adalah siswa Sekolah Dasar yang duduk di kelas 4 dan kelas 5. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membentuk sikap disiplin serta tanggung jawab agar tindakan perundungan di sekolah diminimalisasi. Peningkatan pemahaman peserta didik dapat dilihat dari hasil posttest yang memperlihatkan peserta didik dapat memahami materi yang dibawakan.
PEMBATASAN IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERPPU Syahuri, Taufiqurrahman; Dirkareshza, Rianda
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i3.649

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibentuk guna mengatasi keadaan genting dan memaksa. Namun, belum ada yang mengatur lebih detail mengenai makna secara spesifik terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi masih sebatas tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Kewenangan presiden dalam  pembentukan Perppu didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebut adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dalam membentuk Perppu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kecenderungan pemakaian mekanisme pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu di Indonesia, serta konsep pembatasan ihwal kegentingan memaksa untuk mewujudkan efektivitas dan legitimasi Perppu di Indonesia. Analisis penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Metode ini menggunakan sistem norma, atau dengan kata lain sistem kaidah dan aturan, yaitu dengan menggunakan rujukan berupa doktrin hukum, asas-asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa penting untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Oleh karena itu perlu dibuat aturan terkait pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum. Hal ini untuk menghindari penfsiran secara subjektif oleh presiden dalam memaknai hal ihwal keadaan genting dan memaksa.
CONCEPT OF ILLICIT ENRICHMENT APPLICATION COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND AUSTRALIA Permata, Virna Amalia Nur; Aji Lukman Ibrahim
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1798

Abstract

This study aims to compare the application of illicit enrichment regulations and concepts between Australia and Indonesia and their implications in reducing corruption cases in both countries. The research method used is normative legal research with a Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. The legal materials used include primary legal materials, namely laws and regulations relevant to the issues under study. In addition, secondary legal materials consist of textbooks discussing various legal issues, scientific journals, works from legal circles, and research results. Tertiary legal materials are used as supplements, namely through the Internet. The data collection method used is library research. The results of the study show that illicit enrichment will be a breakthrough in the anti-corruption system in Indonesia. Although Indonesia has ratified the UNCAC, this ratification does not accommodate the concept of illicit enrichment. so that implementing illicit enrichment can be a good step, reflecting on Australia's success in indicating corruption earlier by looking at the increase and/or imbalance between the wealth of state officials and their legitimate income. In its implications, the Anti-Corruption Law can be the right legal framework for injecting the concept of illicit enrichment.
The Right to Be Forgotten Regulation for Former Convicts in Indonesia Yohana, Maria; Lukman Ibrahim, Aji
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.717-730

Abstract

This paper discusses the regulation of the right to be forgotten for former prisoners in Indonesia as an effort to support social reintegration and reduce recidivism rates. Based on normative legal research with legislative, comparative, and conceptual approaches, this study examines the regulation of the right to be forgotten in several countries such as the European Union, Japan, and South Korea, which have comprehensively regulated it in personal data protection laws. Meanwhile, in Indonesia, although it has been recognized in Article 26 of the ITE Law, Article 15 of Government Regulation No. 71 of 2019, and Article 8 of the PDP Law, the regulation is still partial, non-operational, and does not specify the requirements and mechanisms for its implementation, especially for former prisoners. Therefore, the author recommends a revision to Article 26 of the ITE Law to change the lawsuit mechanism to a request and add clear, selective, and proportional substantive provisions and exceptions to optimize the granting of the right to be forgotten for former prisoners who meet certain requirements.
URGENSI REFORMULASI MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI MUSIK BAGI UMKM RESTORAN SEBAGAI SOLUSI ATAS PARADOKS PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA Dirkareshza, Rianda; Rahayu, Monica Hermala; Mardiyati, Nursanti; Putri, Aisyah Nikita Permata
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.190

Abstract

Kewajiban pembayaran royalti musik bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) restoran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, menimbulkan paradoks antara perlindungan hak cipta dan keberlanjutan usaha kecil. Di satu sisi, pemungutan royalti dimaksudkan untuk menjamin hak ekonomi pencipta, namun di sisi lain, penerapan kewajiban yang seragam sering kali dianggap membebani UMKM yang memiliki keterbatasan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi mekanisme pemungutan royalti musik agar lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi UMKM restoran. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data kepustakaan berupa analisis kasus dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diskon royalti berbasis kapasitas usaha dan omzet dapat menjadi solusi kompromistis yang seimbang antara kepentingan pencipta dan pelaku usaha. Selain itu, penyaluran royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital diperlukan untuk membangun kepercayaan pengguna sekaligus menjamin distribusi yang tepat sasaran kepada pencipta. Reformulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem royalti yang lebih berkeadilan, melindungi hak pencipta, serta menjaga iklim usaha yang sehat bagi UMKM restoran di Indonesia
PENGUATAN LITERASI HAK KONSUMEN DAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS KONSUMEN KRITIS MELALUI KOLABORASI PENTAHELIX DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA Sakti, Muthia; Suherman; Dirkareshza, Rianda; Attamimi, Abdu El-Aziz; Emiliana, Niti; Priambodo, Rio; Ningrum, Dwi Rahayu
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 3 No 1 (2026): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v3i1.183

Abstract

Low financial literacy amidst high digital service access leaves society, particularly university students, vulnerable to detrimental financial practices such as online loan traps and hidden costs. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta was selected as the partner location based on the strategic demographic of students as the younger generation and the institution's commitment to national defense and sustainability values. This activity was implemented using the Plan-Do-Check-Action (PDCA) framework, which integrates a pentahelix collaborative approach to ensure systematic program execution and measurable impacts. The community service results demonstrated a significant 25.7% increase in participants' financial literacy and consumer rights awareness, with the average score rising from 3.35 to 4.14. Furthermore, the program successfully fostered critical awareness among students regarding the connection between financial systems and the climate crisis while initiating the formation of the Consumer Sustainability Community as an advocacy platform. This cross-sector synergy proved effective in establishing an educational ecosystem that empowers students to become responsible and legally literate consumers in the digital financial era.
URGENSI PERATURAN PAJAK DALAM AKTIVITAS ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER INSTAGRAM Falya, Dintan; Dirkareshza, Rianda
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3962

Abstract

Endorsement merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kalangan diantaranya para selebriti, blogger, maupun YouTuber yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang atau mendukung hal tertentu sehingga dapat dikenal oleh masyarakat. Saat ini,   cukup banyak orang meyakini bahwa aktivias endorsement cukup menjanjikan sebagai sumber pemasukan sehingga banyak yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. Seperti yang diketahui bahwa dengan cara dan dalam bentuk apapun, sesuatu yang bernilai ekonomis dan menghasilkan suatu penghasilan wajib dilaporkan atas hasil dari kegiatan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Namun, banyak diantara pelaku aktivitas endorsement ini lalai dalam melaporkan penghasilan yang mereka dapatkan dari aktivitas endorsement tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan komparatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder juga jurnal dan artikel yang memiliki kesinambungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement oleh para influencer Instagram saat ini sangatlah urgen. Kebijakan dalam pengaturan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement perlu dibenahi kembali regulasinya karena dampak daripada penyerapan yang maksimal dari aktivitas ini sangatlah menguntungkan bagi negara. Adapun penulis menyarankan agar pemerintah dapat segera membuat peraturan khusus mengenai perpajakan atas aktivitas endorsement karena apabila pemerintah dapat menyerap pajak dari aktivitas ini secara maksimal akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi negara dalam upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat.
Co-Authors Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aisyah Nurhalizah Al Fath Al Sandi, Tias Amodra Mahardika Putra Widianto Andika, Alif Anjani, Axara Alejendra Anni Alvionita Simanjuntak Ardiansyah, Aldizar Fikri Ariani, Okta Attamimi, Abdu El-Aziz Avesina, Darari Rifqi Ayu Diah Rahmani Bambang Waluyo Bonde, Elsa Davilla Prawidya Azharia Deviana Cahya Fitri Dian Khorenita Pratiwi Diani Sadiawati Dion Azriel Dwi Rahayu Ningrum, Dwi Rahayu Emiliana, Niti Falya, Dintan Febriyani, Rahmawati Sri Haditama, Akbar Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Heru Sugiyono Hidayat, Faiz Aqiel Maula Hilda Novyana Joe, Cleo Patricia Josephine Steffanie Khazza Kayvana Affadya Kusuma, Aditama Candra Lestari, Hera Aprillya Dwi M. Rizki Yudha Prawira Mardiyati, Nursanti Maula, Putri Ni'matul Muhammad David Bagoes Ivano Muhammad fauzan MULYADI Muthia Sakti Nada Syifa Nurulhuda Naftali, Ronaldo Nareswari, Naura Nasution, Fatihana Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Pasah, Marip Permata, Virna Amalia Nur Pratiwi, Ni Wayan Widya Priambodo, Rio Primandana, Devan Fakhriy Putri Rahmawati Putri, Aisyah Nikita Permata Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Kayla Fellicia Rafif Sani Rahayu, Monica Hermala Ramadhan, Raflisyah Ramadhani, Dwi Aryanti Restu Adhie Charisma Rezky, Michelle Rianda Dirkareshza Rindu Audrye Rio Wirawan Riyanto Riyanto Riyawan, Dara Puspita Saputra, Rafi Rangga Sihombing, Oremia Exilla Rafelina Slamet Tri Wahyudi Soemarsono, Langit Rafi Subakdi, Subakdi Suherman Suprima Syahuri, Taufiqurrahman Syamsul Hadi Taufiqqurohman Syahuri Taufiqurrohman Syahuri Tobing, Vania Athalia Lumban Vanessa, Victoria Virna Amalia Nur Permata Yohana, Maria Zahrani Salsabila