Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Arena Hukum JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Justitia et Pax Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan YUSTISI Awang Long Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review PALAR (Pakuan Law review) JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuridika Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM ABDINE :Jurnal Pengabdian Masyarakat
Aji Lukman Ibrahim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia Hidayat, Faiz Aqiel Maula; Ibrahim, Aji Lukman
JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474

Abstract

Criminal acts, which in essence cannot be separated from social life, seem to not only occur among ordinary people, but can also occur for and against persons with disabilities. However, the author sees that arrangements regarding criminal liability, especially for persons with disabilities, still contain ambiguity and disharmony between one another. So the authors in this paper aim to discuss the criminal responsibility of persons with mental disabilities in positive law in Indonesia, by using juridicial-normative research methods and guided by the statutory and regulatory approach and case approach. The problems in this study were then analysed and presented in the form of descriptive-qualitative research, so that the results of the research were that in Indonesia's current legal regulations regarding criminal acts by perpetrators of persons with disabilities there are no provisions governing the criminal liability of persons with disabilities at all. Thus, there is a disharmony in the laws and regulations regarding this matter which results in disparity in the judge's decision, even though it involves expert testimony as the judge's consideration. If using a futuristic interpretation that is in line with progressive legal theory, then the existence of the Law on Persons with Disabilities needs to be revised. This is also an implication of the birth of a new Criminal Code which in Articles 38 and 39 regulates more specifically in this regard compared to the old Criminal Code, but still requires further explanation and discussion in the Law on Persons with Disabilities. So in this case the author provides suggestions and recommendations in the form of the need for revision of the Law on Persons with Disabilities as a form of harmonization of positive law in Indonesia. Keywords: Disharmonization of Regulations; Criminal Offenders; Disabilities.
Anti-Bullying Education, Discipline Education, and Responsibilities at SDN Rawa Barat 05 AM: Edukasi Anti-Bullying, Pendidikan Disiplin, dan Tanggung Jawab Pada SDN Rawa Barat 05 Pagi Ibrahim*, Aji Lukman; Bachtiar, Handar Subhandi; M. Rizki Yudha Prawira; Hilda Novyana; Anni Alvionita Simanjuntak; Al Fath; Nada Syifa Nurulhuda; Virna Amalia Nur Permata; Aisyah Nurhalizah; Rafif Sani; Riyanto, Riyanto
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i4.20062

Abstract

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan perundungan, sikap disiplin, dan tanggung jawab diperlukan adanya pemberian edukasi yang tepat dan terarah kepada peserta didik. Edukasi dengan cara edukasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah adanya kasus perundungan khususnya di SDN Rawa Barat 05 Pagi, edukasi ini melibatkan 30 peserta didik. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, edukasi, dan diskusi yang berjudul Edukasi Sadar Hukum Terhadap Bullying Serta Pendidikan Disiplin dan Tanggung Jawab. Target dari pengabdian ini adalah siswa Sekolah Dasar yang duduk di kelas 4 dan kelas 5. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membentuk sikap disiplin serta tanggung jawab agar tindakan perundungan di sekolah diminimalisasi. Peningkatan pemahaman peserta didik dapat dilihat dari hasil posttest yang memperlihatkan peserta didik dapat memahami materi yang dibawakan.
CONCEPT OF ILLICIT ENRICHMENT APPLICATION COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND AUSTRALIA Permata, Virna Amalia Nur; Aji Lukman Ibrahim
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1798

Abstract

This study aims to compare the application of illicit enrichment regulations and concepts between Australia and Indonesia and their implications in reducing corruption cases in both countries. The research method used is normative legal research with a Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. The legal materials used include primary legal materials, namely laws and regulations relevant to the issues under study. In addition, secondary legal materials consist of textbooks discussing various legal issues, scientific journals, works from legal circles, and research results. Tertiary legal materials are used as supplements, namely through the Internet. The data collection method used is library research. The results of the study show that illicit enrichment will be a breakthrough in the anti-corruption system in Indonesia. Although Indonesia has ratified the UNCAC, this ratification does not accommodate the concept of illicit enrichment. so that implementing illicit enrichment can be a good step, reflecting on Australia's success in indicating corruption earlier by looking at the increase and/or imbalance between the wealth of state officials and their legitimate income. In its implications, the Anti-Corruption Law can be the right legal framework for injecting the concept of illicit enrichment.
URGENSI PERATURAN PAJAK DALAM AKTIVITAS ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER INSTAGRAM Falya, Dintan; Dirkareshza, Rianda
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3962

Abstract

Endorsement merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kalangan diantaranya para selebriti, blogger, maupun YouTuber yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang atau mendukung hal tertentu sehingga dapat dikenal oleh masyarakat. Saat ini,   cukup banyak orang meyakini bahwa aktivias endorsement cukup menjanjikan sebagai sumber pemasukan sehingga banyak yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. Seperti yang diketahui bahwa dengan cara dan dalam bentuk apapun, sesuatu yang bernilai ekonomis dan menghasilkan suatu penghasilan wajib dilaporkan atas hasil dari kegiatan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Namun, banyak diantara pelaku aktivitas endorsement ini lalai dalam melaporkan penghasilan yang mereka dapatkan dari aktivitas endorsement tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan komparatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder juga jurnal dan artikel yang memiliki kesinambungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement oleh para influencer Instagram saat ini sangatlah urgen. Kebijakan dalam pengaturan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement perlu dibenahi kembali regulasinya karena dampak daripada penyerapan yang maksimal dari aktivitas ini sangatlah menguntungkan bagi negara. Adapun penulis menyarankan agar pemerintah dapat segera membuat peraturan khusus mengenai perpajakan atas aktivitas endorsement karena apabila pemerintah dapat menyerap pajak dari aktivitas ini secara maksimal akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi negara dalam upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat.
URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL Soemarsono, Langit Rafi; Dirkareshza, Rianda
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4005

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaiamana penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta  yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik Pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial.  Adapun dalam penelitian  ini akan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa  berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.  
The Challenges of Preserving the Kasepuhan Karang Indigenous Forest and Its Strategic Role in Addressing Climate Change Dirkareshza, Rianda; Sadiawati, Diani; Syahuri, Taufiqurrohman; Fauzan, Muhammad; Maula, Putri Ni'matul; Tobing, Vania Athalia Lumban
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i4.12893

Abstract

Kasepuhan Karang is one of the Sundanese indigenous communities located in the Lebak Regency, Banten Province, Indonesia. This community is part of a network of kasepuhan around the Gunung Halimun Salak National Park (TNGHS). Their lives are closely related to environmental sustainability, especially in the management of customary forests. The social and cultural systems of the Kasepuhan Karang community reflect harmony between humans and nature. These values are reflected in customary traditions such as ngaseuk (planting), customary spatial planning that divides the area into restricted forests, production forests, and agricultural land, as well as tatali paranti (customary rules) that serve as guidelines for maintaining ecosystem sustainability. This study focuses on the importance of the Kasepuhan Karang Customary Forest in the context of environmental conservation and climate change mitigation. In addition, this study will identify the main challenges faced in preserving customary forests, including policy aspects, cross-sectoral understanding, and external pressures that threaten their sustainability. By prioritizing the perspective of indigenous peoples as the primary managers of the forest, this study aims to provide an overview of how synergy between local traditions and modern policies can be realized to support sustainable development.
Comparative Analysis of Blood Alcohol Concentration Thresholds and Criminal Responsibility in Indonesia and Germany Josephine Steffanie; Ibrahim, Aji Lukman
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.62355

Abstract

Criminal liability is based on the perpetrator's awareness and ability. However, Indonesian criminal law still experiences a normative gap because it does not regulate the blood alcohol concentration (BAC) limit as an objective parameter for assessing the ability to be responsible. As a result, judges' assessments are subjective and lead to disparities in decisions. This normative-comparative research aims to analyze the gap in the BAC norm in Indonesia by comparing it to the German criminal law system. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and comparative approach, using literature study data. The results show that Germany sets a BAC limit of 0.3–1.09‰ for relative impairment and ≥1.1‰ for complete loss of ability, while Indonesia does not have a similar standard. The novelty of this research lies in the formulation of a concept for determining a measurable and applicable alcohol level limit in Indonesia, namely the proposed addition of Article 38A to the National Criminal Code with a BAC limit of 0.03%–0.1%. This determination is recommended to realize legal certainty, proportionality, and substantive justice in the Indonesian criminal law system.
Fake Accounts on Social Media as a Criminal Act of Electronic Information Manipulation in Indonesia Rezky, Michelle; Ibrahim, Aji Lukman
Yuridika Vol. 37 No. 3 (2022): Volume 37 No 3 September 2022
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v37i3.32484

Abstract

There are often cases where irresponsible individuals create social media accounts using other people's personal identities as if the account is the original account of the person whose identity is being used, hereinafter referred to as fake social media accounts. Such actions can be threatened with Article 35 jo. Article 51 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). The type of research used by the author in this study is prescriptive normative law research with a statute approach and a case approach. In Verdict Number 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, the defendant was declared guilty of committing a crime under Article 28 paragraph (1) jo. Article 45A paragraph (1) ITE Law. Not only fulfilling the elements in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, but the defendant also fulfilled the elements in Article 35 of the ITE Law. However, the defendant was not found guilty of a criminal offense under Article 35 of the ITE Law, even though Article 35 of the ITE Law was one of the prosecutor's indictments. Based on this research, the defendant was not found guilty of a criminal offense under Article 35 of the ITE Law because  the form of the indictment in Verdict Number 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt is less precise. The form of indictment used by the public prosecutor is an Alternative Indictment where ideally the public prosecutor ought to use Cumulative Indictment on a concursus realis crime that the defendant committed.
The Right to Be Forgotten Regulation for Former Convicts in Indonesia Maria Yohana; Aji Lukman Ibrahim
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.717-730

Abstract

This paper discusses the regulation of the right to be forgotten for former prisoners in Indonesia as an effort to support social reintegration and reduce recidivism rates. Based on normative legal research with legislative, comparative, and conceptual approaches, this study examines the regulation of the right to be forgotten in several countries such as the European Union, Japan, and South Korea, which have comprehensively regulated it in personal data protection laws. Meanwhile, in Indonesia, although it has been recognized in Article 26 of the ITE Law, Article 15 of Government Regulation No. 71 of 2019, and Article 8 of the PDP Law, the regulation is still partial, non-operational, and does not specify the requirements and mechanisms for its implementation, especially for former prisoners. Therefore, the author recommends a revision to Article 26 of the ITE Law to change the lawsuit mechanism to a request and add clear, selective, and proportional substantive provisions and exceptions to optimize the granting of the right to be forgotten for former prisoners who meet certain requirements.
Pembentukan Koperasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Perekonomian dan Konektivitas Penyandang Disabilitas di Indonesia Sadiawati, Diani; Dirkareshza, Rianda; Suharyati, Suharyati; Supriadi, Yudi Nur; Akbar, Sahda Saraswati; Aryaputri, Aqila Shafiqa
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/abdine.v4i2.910

Abstract

Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas dalam bidang ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonomi kelompok penyandang disabilitas. Hal ini sebagai langkah untuk memberikan wadah kepada kelompok penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Maka dari itu diperlukan pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas sebagai wadah bagi kelompok penyandang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan juga sebagai sarana untuk konektivitas penyandang disabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Tim Pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membentuk koperasi perkumpulan penyandang disabilitas yang nantinya koperasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan konektivitas penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu tim melakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Hasil dari pengabdian ini yaitu Tim Pengabdi membantu kelompok penyandang disabilitas membentuk badan usaha koperasi dan juga memberikan penyuluhan materi terkait cara pengelolaan koperasi yang baik dan benar. Selain itu Tim Pengabdi juga memberikan best practice kepada peserta terkait dengan pengelolaan koperasi.
Co-Authors Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aisyah Nurhalizah Akbar, Sahda Saraswati Al Fath Al Sandi, Tias Amodra Mahardika Putra Widianto Anni Alvionita Simanjuntak Ariani, Okta Aryaputri, Aqila Shafiqa Ayu Diah Rahmani Bambang Waluyo Bonde, Elsa Davilla Prawidya Azharia Deviana Cahya Fitri Dian Khorenita Pratiwi Diani Sadiawati Dion Azriel Falya, Dintan Febriyani, Rahmawati Sri Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Heru Sugiyono Hidayat, Faiz Aqiel Maula Hilda Novyana Josephine Steffanie Khazza Kayvana Affadya Kusuma, Aditama Candra M. Rizki Yudha Prawira Maria Yohana Maula, Putri Ni'matul Muhammad David Bagoes Ivano Muhammad fauzan MULYADI Nada Syifa Nurulhuda Naftali, Ronaldo Nasution, Fatihana Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Pasah, Marip Permata, Virna Amalia Nur Pratiwi, Ni Wayan Widya Putri Rahmawati Putri, Citraresmi Widoretno Rafif Sani Ramadhan, Raflisyah Ramadhani, Dwi Aryanti Restu Adhie Charisma Rezky, Michelle Rianda Dirkareshza Rindu Audrye Rio Wirawan Riyanto Riyanto Riyawan, Dara Puspita Slamet Tri Wahyudi Soemarsono, Langit Rafi Subakdi, Subakdi Suharyati Suharyati Suprima Syamsul Hadi Taufiqqurohman Syahuri Taufiqurrohman Syahuri Tobing, Vania Athalia Lumban Vanessa, Victoria Virna Amalia Nur Permata YUDI NUR SUPRIADI Zahrani Salsabila