Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Arena Hukum JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Justitia et Pax Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan YUSTISI Awang Long Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review PALAR (Pakuan Law review) JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuridika Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM ABDINE :Jurnal Pengabdian Masyarakat
Aji Lukman Ibrahim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Comparison of Criminal Law Related to the Trafficking of Human Body Organs in Indonesia and the Philippines Restu Adhie Charisma; Aji Lukman Ibrahim
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 1 : Al Qalam (Januari 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i1.1767

Abstract

The purpose of the research in this paper is to analyze the actions that can be taken to prevent and eradicate the sale and purchase of human organs in Indonesia and to compare the enforcement of legal provisions on the trade in human organs in Indonesia and the Philippines. This scientific article uses normative legal research or library legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data, and the type of research in this writing is normative juridical research, which is studied with a statutory approach, meaning that a problem will be seen from the legal aspect by reviewing the laws and regulations. The results of the study show that the law in Indonesia still needs to be completed to find solutions for people who need organs and for donors with good ethics, regulations must be made. An important conclusion from this study is in the formation of laws to tackle and take action against trafficking in organs. It's good, but comparative studies from other countries are needed to make better laws and regulations.
Edukasi Hukum Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Cilandak Kota Jakarta Selatan Aji Lukman Ibrahim; Handar Subhandi Bakhtiar; Rio Wirawan; Aditama Candra Kusuma; Ayu Diah Rahmani; Deviana Cahya Fitri
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v6i1.2391

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di balai warga Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan. Pengabdian ini memiliki tujuan jangka panjang yang mana dengan adanya program penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan rasa kesadaran dan pemahaman terhadap prosedur transaksi elektronik dengan sistem Cash On Delivery, serta seluruh warga di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan mampu untuk menyerap dan mengimplementasikan pengetahuan tentang perlindungan terhadap kurir dalam sistem pembayaran Cash On Delivery. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi. Apabila program ini dapat berjalan dengan baik bagi Masyarakat di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan, maka besar harapan penyusun agar program ini juga dapat dilaksanakan di seluruh kelurahan yang ada di Provinsi D.K.I. Jakarta. Adapun target khusus yang dimaksud adalah agar warga siap menuju era digital yang semua aktivitas dilakukan dengan digital atau online termasuk dalam bertransaksi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan memahami akibat hukum sistem Cash On Delivery yang dibuktikan dari kuisioner pada Pretest dan Posttest.
Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia Amodra Mahardika Putra Widianto; Aji Lukman Ibrahim
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 3 : Al Qalam (Mei 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i3.2128

Abstract

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi suatu kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdapat permasalahan setelah disahkan peraturan tersebut, yaitu terpidana dapat tidak dikenakan tindakan kebiri kimia karena terdapat faktor dari diri terpidana. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif serta didukung data wawancara dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan memberi kontribusi pengetahuan dalam ilmu hukum pidana dan berguna bagi praktisi penegak hukum mengenai sanksi alternatif yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa terpidana dapat saja tidak dikenakan tindakan kebiri kimia yang disebabkan faktor kelainan psikis atau faktor kelainan medis yang terdapat dalam diri terpidana. Maka dari itu perlu adanya sanksi alternatif berupa sanksi tindakan yang mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika dirasa perlu maka dapat dikeluarkan peraturan turunan untuk mengakomodir penjatuhan sanksi alternatif seperti peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Jaksa Agung.
Instrumental Norm Approach pada Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 di Depok Citraresmi Widoretno Putri; Aji Lukman Ibrahim; Taufiqqurohman Syahuri
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Peneliian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Madura (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/darmabakti.2023.4.1.113-120

Abstract

Penulis melakukan 2 penelitian yang kemudian ditulis dalam bookchapter Bela Negara Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum yang berjudul “Aktualisasi Nilai Pancasila Menyongsong Era Society 5.0 Sebagai Upaya Bela Negara Era Society 5.0" dan “Study of Law and Democracy on Lex Semper dabit Remedium During the Pandemic 2020 in Banten Province”. Semakin canggih teknologi hal ini berbanding lurus dengan semakin canggihnya penyebar hoaks dimana dilihat dari tren sumber penyerapan informasi masyarakat bahwa media sosial merupakan sarana yang paling diminati. Akan tetapi muncul masalah Ketika melihat data penyebaran hoax di media sosial yang kemudian faktor penghambat masyarakat memilih dan memilah kebutuhan dasar informasi bagi masyarakat apalagi menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024 terutama kalangan pelajar sebagai pemilih pemula yang meruapakan bagian dari Generasi Z. menggunakan metode Community as Asset to Action diharapkan pelajar mampu mendukung Tujuan SDGs ke 16 yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi – institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level dengan target memperkuat institusi nasional yang terkait untuk pengembangan kapasitan pada semua level untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan terutama di dunia siber menjelang pemilu 2024
Cryptocurrency Dan Peluang Terjadinya Praktik Money Laundering Muhammad David Bagoes Ivano; Aji Lukman Ibrahim
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Mahupiki April 2023
Publisher : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51370/jhpk.v4i1.94

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan apa yang menyebabkan Cryptocurrency dapat berpotensi menjadi sarana praktik Money Laundering, serta untuk mengetahui pengaturan yang ideal yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya Money Laundering yang menggunakan Cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi wawancara, sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Analisis data menggunakan teknik analisis preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan menunjukan bahwa pencucian uang dengan Cryptocurrency merupakan A New Model of Money Laundering. Faktor utamanya disebabkan karena transaksi Cryptocurrency dapat dilakukan secara anonim atau rahasia dengan mensamarkan identitas profil penggunanya. Terdapat beberapa indikator Red Flag yang dipublikasikan oleh FATF yang dapat dicurigai sebagai tindakan Money Laundering pada Cryptocurrency. Untuk menentukan pengaturan ideal atau yang paling efektif dalam mencegah praktik money laundering yang menggunakan Cryptocurrency yakni dengan cara memperkuat regulasi yang secara komperhensif mengenai pengaturan transaksi Cryptocurrency. Serta pengawasan ketat pada pelaksanaannya, utamanya dalam hal mengatur penggunaan Non-Custodial Wallet. Lalu dengan cara memperkuat LPP serta PPATK dalam hal pemahaman mengenai Cryptocurrency serta perkembangannya dan juga untuk platform penyedia jasa Cryptocurrency perlu mempunyai suatu unit kerja atau divisi yang tidak hanya paham mengenai perkembangan teknologi, utamanya Cryptocurrency ini, namun juga mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai program Anti-Money Laundering.
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE Naftali, Ronaldo; Ibrahim, Aji Lukman
Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.100

Abstract

Hukum Pembuktian dalam Pidana menjadi hal yang sangat penting untuk mengungkap suatu peristiwa tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan setiap dakwaannya yang didukung alat yang cukup. Di masa pandemi seperti ini, memaksa dilakukannya persidangan secara online. Perubahan itu menjadi kebutuhan revolusi industri serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penerapan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan online yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan mengatur tentang penerapan pembuktian persidangan di masa mendatang dengan jaminan keamanan dalam pelaksanaan persidangan online sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang berdasarkan pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini akan menjadi gambaran dan pandangan baru tentang proses acara pidana di masa pandemi covid-19 dalam era digital
Peningkatan Pengetahuan Mengenai Upaya Pencegahan Bullying Melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Pelajar Waluyo, Bambang; Prasetyo, Handoyo; Subakdi, Subakdi; Ibrahim, Aji Lukman; Novyana, Hilda; Fauzan, Muhammad; Noerman, Chiquita Thefirstly; Pasah, Marip
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 6 (2023): November 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v3i6.490

Abstract

Untuk memberikan pemahaman atas tindakan perundungan dan larangan-larangannya diperlukan adanya pemberian materi serta arahan yang tepat dan baik kepada peserta didik. Melalui penyampaian edukasi hukum mengenai tindakan perundungan dan larangan-larangannya kepada peserta didik menjadi salah satu bentuk asa yang dilakukan penyusun untuk memberikan edukasi kepada peserta didik khususnya di SMA Negeri 66 Jakarta. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi yang berjudul Hentikan Bullying Sekarang Juga, Sekolah Terasa Indah Tanpa Bullying. Target khusus pengabdian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang sudah memiliki pemahaman atas tindakan perundungan dan memahami hukum. Adapun tujuan utama dari Pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada objek pengabdian terkait dengan tindakan perundungan dan larangan-larangannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dari tindakan perundungan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dapat dilihat dari hasil posttest yang membuktikan siswa dan siswa sangat memahami materi yang diberikan.
The Urgency of Ratification Draft Bill On Protection of Indonesian Domestic Workers: A Human Rights Perspective M. Rizki Yudha Prawira; Davilla Prawidya Azharia; Aji Lukman Ibrahim; Anni Alvionita Simanjuntak
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 3 (2024): November, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i3.36428

Abstract

Domestic workers are very vulnerable to various violations of labour rights, such as exploitation, low wages, unclear working hours, and uncertainty about work eligibility. This problem can be confirmed by data submitted by several institutions focusing on domestic workers' rights. According to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI), there are approximately 4 million domestic workers in the country, with 2.7 million facing labour rights violations and experiencing physical and sexual violence. Additionally, the National Domestic Workers Advocacy Network (Jala PRT) reported 2,148 cases of economic, physical, and psychological violence from 2015 to 2019. Komnas Perempuan recorded 2,344 cases of violence against domestic workers from 2005 to 2022, and received 29 direct complaints between 2017 and 2022, including reports of physical violence and unpaid salaries. Although the Republic of Indonesia Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 addresses domestic worker protection, it lacks specific safeguards for their rights. Consequently, domestic workers are exceedingly vulnerable to various forms of discrimination and rights violations. Establishing legal protections at the statutory level is imperative to address these issues. Abstrak Pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran hak-hak buruh, seperti eksploitasi, upah rendah, jam kerja yang tidak jelas, dan ketidakpastian kelayakan kerja. Permasalahan ini dapat dibuktikan melalui data yang disampaikan oleh beberapa lembaga yang fokus pada hak-hak pekerja rumah tangga. Menurut Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI), terdapat sekitar 4 juta pekerja rumah tangga di negara ini, dengan 2,7 juta diantaranya menghadapi pelanggaran hak-hak buruh dan mengalami kekerasan fisik dan seksual. Selain itu, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) melaporkan 2.148 kasus kekerasan ekonomi, fisik, dan psikis pada tahun 2015 hingga 2019. Komnas Perempuan mencatat 2.344 kasus kekerasan terhadap PRT pada tahun 2005 hingga 2022, dan menerima 29 pengaduan langsung pada tahun 2017. dan tahun 2022, termasuk laporan kekerasan fisik dan gaji yang belum dibayar. Meskipun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga, peraturan tersebut tidak memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak mereka. Akibatnya, pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Membangun perlindungan hukum di tingkat undang-undang sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.
Legal Aspects of Telemedicine and Prevention of Malpractice Risks Nasution, Fatihana; Aji Lukman Ibrahim
Arena Hukum Vol. 17 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2024.01703.9

Abstract

This study aims to determine the practice of implementing telemedicine in Indonesia and examine the legal formulation of telemedicine implementation to prevent malpractice risks to patients. The study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Secondary data is utilised, including primary (legislation), secondary (literature reviews), and tertiary legal materials (dictionaries) relevant to telemedicine and its legal implications. The findings reveal that Indonesia currently lacks specific regulations governing telemedicine. The existing Health Minister Regulation Number 20 of 2019 is inadequate to comprehensively guide telemedicine practices in the country. As a result, the implementation of telemedicine carries significant legal risks. Based on established principles of medical practice, telemedicine poses malpractice risks because doctors do not physically examine patients. Furthermore, the current regulations fail to address the primary aspects of telemedicine comprehensively, exacerbating the risk of malpractice and creating legal uncertainty when malpractice occurs. To address these issues, it is crucial to develop specific telemedicine regulations. These regulations should define the doctor-patient relationship, outline the rights and obligations of all parties, ensure the protection of electronic medical records, establish criminal sanctions for violations, and create an independent supervisory body to oversee telemedicine practices.
FORMULASI BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Dion Azriel; Mulyadi; Aji Lukman Ibrahim
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15199

Abstract

Praktik binary option menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan binary option meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni adressat, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum. Kata kunci: Formulasi; Binary Option ; Penegakan Hukum
Co-Authors Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aisyah Nurhalizah Akbar, Sahda Saraswati Al Fath Al Sandi, Tias Amodra Mahardika Putra Widianto Anni Alvionita Simanjuntak Ariani, Okta Aryaputri, Aqila Shafiqa Ayu Diah Rahmani Bambang Waluyo Bonde, Elsa Davilla Prawidya Azharia Deviana Cahya Fitri Dian Khorenita Pratiwi Diani Sadiawati Dion Azriel Falya, Dintan Febriyani, Rahmawati Sri Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Heru Sugiyono Hidayat, Faiz Aqiel Maula Hilda Novyana Josephine Steffanie Khazza Kayvana Affadya Kusuma, Aditama Candra M. Rizki Yudha Prawira Maria Yohana Maula, Putri Ni'matul Muhammad David Bagoes Ivano Muhammad fauzan MULYADI Nada Syifa Nurulhuda Naftali, Ronaldo Nasution, Fatihana Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Pasah, Marip Permata, Virna Amalia Nur Pratiwi, Ni Wayan Widya Putri Rahmawati Putri, Citraresmi Widoretno Rafif Sani Ramadhan, Raflisyah Ramadhani, Dwi Aryanti Restu Adhie Charisma Rezky, Michelle Rianda Dirkareshza Rindu Audrye Rio Wirawan Riyanto Riyanto Riyawan, Dara Puspita Slamet Tri Wahyudi Soemarsono, Langit Rafi Subakdi, Subakdi Suharyati Suharyati Suprima Syamsul Hadi Taufiqqurohman Syahuri Taufiqurrohman Syahuri Tobing, Vania Athalia Lumban Vanessa, Victoria Virna Amalia Nur Permata YUDI NUR SUPRIADI Zahrani Salsabila