Articles
<![CDATA[POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 15 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.5
<![CDATA[This study aims to find the prime causes of psychological violence against children in the household and to formulate policies to overcome psychological violence against children in the household. This normative research uses a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that there are several prime causes of psychological violence in the household, such as the perpetrator’s lack of knowledge about the forms of domestic violence, the closure of children as victims, less harmonious relationships among family members, wrong way of parenting, psychological factors of the perpetrator, economic factors and the Covid-19 Pandemic. Overcoming psychological violence against children in the household can be done with a single-track system (penal) in the form of conditional sentence which is applied as shock therapy in order to prevent the perpetrator from repeating his actions. The double track system is in the form of action against the perpetrator, namely consultation with a psychologist. Meanwhile, non-penal efforts are in the form of pre-marital debriefing to the bride and groom about the forms of domestic violence, children’s rights and good parenting.]]>
<![CDATA[Problematika Pembentukan Komponen Cadangan: Dilema Partisipasi Bela Negara di Tengah Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja ]]>
<![CDATA[Aditama Candra Kusuma]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 15, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi Sepuluh Nopember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j24433527.v0i0.14719
<![CDATA[The issue that arises during the formation of the Reserve Component is the employer's termination of workers who follow the Reserve Component. This study aims to determine the sanctions for employers who terminate the employment of workers who participate in the selection of Reserve Components, as well as the ideal future arrangement for employers who terminate the employment of workers who participate in future selections. In this study, qualitative descriptive and data analysis techniques are presented in accordance with normative legal research methods. So that the results obtained are that the appropriate sanctions for employers who terminate employment, namely criminal sanctions, refer to the criminal provisions in Law No. 23 of 2019 on the Management of National Resources for National Defense, as well as ideal future arrangements for employers who terminate employment relationships, namely by imposing criminal provisions which must first be reformulated in Article 78 paragraph (1) of Law No. 23 of 209 on the Management of National Resources for National Defense.]]>
<![CDATA[Comparison of Criminal Law Related to the Trafficking of Human Body Organs in Indonesia and the Philippines ]]>
<![CDATA[Restu Adhie Charisma]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 1 : Al Qalam (Januari 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35931/aq.v17i1.1767
<![CDATA[The purpose of the research in this paper is to analyze the actions that can be taken to prevent and eradicate the sale and purchase of human organs in Indonesia and to compare the enforcement of legal provisions on the trade in human organs in Indonesia and the Philippines. This scientific article uses normative legal research or library legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data, and the type of research in this writing is normative juridical research, which is studied with a statutory approach, meaning that a problem will be seen from the legal aspect by reviewing the laws and regulations. The results of the study show that the law in Indonesia still needs to be completed to find solutions for people who need organs and for donors with good ethics, regulations must be made. An important conclusion from this study is in the formation of laws to tackle and take action against trafficking in organs. It's good, but comparative studies from other countries are needed to make better laws and regulations.]]>
<![CDATA[Edukasi Hukum Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Cilandak Kota Jakarta Selatan ]]>
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>;
<![CDATA[Handar Subhandi Bakhtiar]]>;
<![CDATA[Rio Wirawan]]>;
<![CDATA[Aditama Candra Kusuma]]>;
<![CDATA[Ayu Diah Rahmani]]>;
<![CDATA[Deviana Cahya Fitri]]>
<![CDATA[ ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32509/abdimoestopo.v6i1.2391
<![CDATA[Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di balai warga Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan. Pengabdian ini memiliki tujuan jangka panjang yang mana dengan adanya program penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan rasa kesadaran dan pemahaman terhadap prosedur transaksi elektronik dengan sistem Cash On Delivery, serta seluruh warga di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan mampu untuk menyerap dan mengimplementasikan pengetahuan tentang perlindungan terhadap kurir dalam sistem pembayaran Cash On Delivery. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi. Apabila program ini dapat berjalan dengan baik bagi Masyarakat di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan, maka besar harapan penyusun agar program ini juga dapat dilaksanakan di seluruh kelurahan yang ada di Provinsi D.K.I. Jakarta. Adapun target khusus yang dimaksud adalah agar warga siap menuju era digital yang semua aktivitas dilakukan dengan digital atau online termasuk dalam bertransaksi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan memahami akibat hukum sistem Cash On Delivery yang dibuktikan dari kuisioner pada Pretest dan Posttest.]]>
<![CDATA[Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia ]]>
<![CDATA[Amodra Mahardika Putra Widianto]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 3 : Al Qalam (Mei 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35931/aq.v17i3.2128
<![CDATA[Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi suatu kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdapat permasalahan setelah disahkan peraturan tersebut, yaitu terpidana dapat tidak dikenakan tindakan kebiri kimia karena terdapat faktor dari diri terpidana. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif serta didukung data wawancara dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan memberi kontribusi pengetahuan dalam ilmu hukum pidana dan berguna bagi praktisi penegak hukum mengenai sanksi alternatif yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa terpidana dapat saja tidak dikenakan tindakan kebiri kimia yang disebabkan faktor kelainan psikis atau faktor kelainan medis yang terdapat dalam diri terpidana. Maka dari itu perlu adanya sanksi alternatif berupa sanksi tindakan yang mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika dirasa perlu maka dapat dikeluarkan peraturan turunan untuk mengakomodir penjatuhan sanksi alternatif seperti peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Jaksa Agung.]]>
<![CDATA[Instrumental Norm Approach pada Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 di Depok ]]>
<![CDATA[Citraresmi Widoretno Putri]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>;
<![CDATA[Taufiqqurohman Syahuri]]>
<![CDATA[ Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Peneliian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Madura (UIM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/darmabakti.2023.4.1.113-120
<![CDATA[Penulis melakukan 2 penelitian yang kemudian ditulis dalam bookchapter Bela Negara Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum yang berjudul “Aktualisasi Nilai Pancasila Menyongsong Era Society 5.0 Sebagai Upaya Bela Negara Era Society 5.0" dan “Study of Law and Democracy on Lex Semper dabit Remedium During the Pandemic 2020 in Banten Province”. Semakin canggih teknologi hal ini berbanding lurus dengan semakin canggihnya penyebar hoaks dimana dilihat dari tren sumber penyerapan informasi masyarakat bahwa media sosial merupakan sarana yang paling diminati. Akan tetapi muncul masalah Ketika melihat data penyebaran hoax di media sosial yang kemudian faktor penghambat masyarakat memilih dan memilah kebutuhan dasar informasi bagi masyarakat apalagi menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024 terutama kalangan pelajar sebagai pemilih pemula yang meruapakan bagian dari Generasi Z. menggunakan metode Community as Asset to Action diharapkan pelajar mampu mendukung Tujuan SDGs ke 16 yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi – institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level dengan target memperkuat institusi nasional yang terkait untuk pengembangan kapasitan pada semua level untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan terutama di dunia siber menjelang pemilu 2024]]>
<![CDATA[Pengecekan Handphone dalam Pengaturan Penggeledahan Badan oleh Penyidik Kepolisian ]]>
<![CDATA[Rahmawati Sri Febriyani]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penggeledahan adalah salah satu otoritas penyidik kepolisian yang dibenarkan dalam Undang-undang, sesuai pada Pasal 33 Ayat (1) KUHAP. Tindakan penggeledahan dibagi menjadi dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan atau penggeledahan terhadap pakaian seseorang. Penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik guna memeriksa badan dan pakaian tersangka guna menemukan benda yang disinyalir keras ada pada badannya, lantas jika seseorang membawa handphone dan diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dapat diperiksa. Namun, pemeriksaan handphone harus dilakukan sesuai prosedur. Dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, polisi dilarang melakukan penggeledahan secara berlebihan yang berakibat pada terganggunya hak privasi yang digeledah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan terkait penggeledahan badan mengenai pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan untuk mengetahui pengaturan ideal maupun sebaiknya prosedur penggeledahan badan dalam hal pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini yakni penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan penggeledahan badan khususnya pada saat mengecek “paksa” alat komunikasi berupa handphone seseorang tidak bisa semena-mena hal tersebut bisa berakibat pada terganggunya privasi orang yang sedang digeledah, namun pelaksanaan penggeledahan tersebut hendaklah dilandasi oleh suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Hak Untuk Dilupakan Sebagai Implementasi Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying (Studi Komparatif Indonesia dengan Korea Selatan) ]]>
<![CDATA[Zahrani Salsabila]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 45 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i02.p03
<![CDATA[This study aims to determine legal policies regarding cyberbullying in Indonesia dan South Korea, forms of legal protection, fulfillment of the right to be forgotten and so that Indonesia can have legal arguments that side with victims as a form of protection for victims of cyberbullying. This normative juridical law research is complemented by interviews and uses comparative, statutory, and conceptual approaches. The results of this study indicate that Indonesia has not been able to exercise the right to be forgotten in dealing with cyberbullying because there needs to be a precise mechanism in its legal policies. In addition, the lack of socialization regarding the implementation of the right to be forgotten for victims of cyberbullying causes low public awareness in reporting. Therefore, strategic steps are needed, such as issuing a Ministerial Regulation regarding the mechanism for deletion, the existence of a particular complaint, contacting persons, and conducting outreach and education to the public. Hence, they want to report on acts of cyberbullying.]]>
<![CDATA[Cryptocurrency Dan Peluang Terjadinya Praktik Money Laundering ]]>
<![CDATA[Muhammad David Bagoes Ivano]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Mahupiki April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51370/jhpk.v4i1.94
<![CDATA[Artikel ini akan menjelaskan apa yang menyebabkan Cryptocurrency dapat berpotensi menjadi sarana praktik Money Laundering, serta untuk mengetahui pengaturan yang ideal yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya Money Laundering yang menggunakan Cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi wawancara, sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Analisis data menggunakan teknik analisis preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan menunjukan bahwa pencucian uang dengan Cryptocurrency merupakan A New Model of Money Laundering. Faktor utamanya disebabkan karena transaksi Cryptocurrency dapat dilakukan secara anonim atau rahasia dengan mensamarkan identitas profil penggunanya. Terdapat beberapa indikator Red Flag yang dipublikasikan oleh FATF yang dapat dicurigai sebagai tindakan Money Laundering pada Cryptocurrency. Untuk menentukan pengaturan ideal atau yang paling efektif dalam mencegah praktik money laundering yang menggunakan Cryptocurrency yakni dengan cara memperkuat regulasi yang secara komperhensif mengenai pengaturan transaksi Cryptocurrency. Serta pengawasan ketat pada pelaksanaannya, utamanya dalam hal mengatur penggunaan Non-Custodial Wallet. Lalu dengan cara memperkuat LPP serta PPATK dalam hal pemahaman mengenai Cryptocurrency serta perkembangannya dan juga untuk platform penyedia jasa Cryptocurrency perlu mempunyai suatu unit kerja atau divisi yang tidak hanya paham mengenai perkembangan teknologi, utamanya Cryptocurrency ini, namun juga mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai program Anti-Money Laundering.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK AKSES INTERNET TERHADAP PELAKU REVENGE PORN ]]>
<![CDATA[Al Sandi, Tias]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Aji Lukman]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p15
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim sebelum memvonis pidana tambahan pencabutan hak akses internet kepada pelaku revenge porn, serta untuk mengidentifikasi penerapan pidana tambahan tersebut sebagai bentuk penemuan hukum dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut dikarenakan hakim melihat norma kehidupan masyarakat zaman sekarang menggunakan teknologi digital sebagai kebutuhan primer. Penerapan pidana tambahan pencabutan hak akses internet terhadap pelaku revenge porn dapat diterapkan dengan melihat ketentuan dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. The purpose of this writing is to analyze the basis for the judge's considerations before sentencing additional criminal penalties for revoking internet access rights to revenge porn perpetrators, as well as to identify the application of these additional criminal penalties as a form of legal discovery in Indonesian positive law. This research uses normative legal research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive-qualitative with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the basis for the judge's consideration in imposing the additional sentence was because the judge saw that the norms of life in today's society use digital technology as a primary need. The application of additional criminal penalties for revoking internet access rights for revenge porn perpetrators can be applied by looking at the provisions in Minister of Communication and Information Regulation No. 5 of 2020.]]>
