Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika Arena Hukum JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Justitia et Pax Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Yuridika Substantive Justice International Journal of Law Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuridika Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Aji Lukman Ibrahim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pemberi Pinjaman Online Pratiwi, Ni Wayan Widya; Ibrahim, Aji Lukman
Kertha Patrika Vol 45 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i05.p05

Abstract

The value of fintech lending loans in Indonesia is one of the most significant contributors to increasing financial inclusion. However, like two sides of a sword, disruption by fintech lending also greatly impacts society. Thus, the problem of legal issues is raised around the corporate criminal liability model by online lenders and appropriate sanctions for online loan transactions in the future—perpetrators of corporate crime in online loans. The type of research used is normative juridical, with a case approach, conceptual approach, and statutory approach. The results of the study explain that a person who consciously (willens en wetness) creates legal consequences (voltooid delict/delict met matrieele omschrijving) and in his knowledge intentionally (opzet) commits an act which can be punished by him (strafbaar feit). As well as the provision of administrative sanctions in the form of criminal fines that are equivalent to returning the rights of victims in crimes that have an economic loss value and also the need for risk mitigation in suppressing the growth of online loan cases.
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE Naftali, Ronaldo; Ibrahim, Aji Lukman
Jurnal Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.100

Abstract

Hukum Pembuktian dalam Pidana menjadi hal yang sangat penting untuk mengungkap suatu peristiwa tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan setiap dakwaannya yang didukung alat yang cukup. Di masa pandemi seperti ini, memaksa dilakukannya persidangan secara online. Perubahan itu menjadi kebutuhan revolusi industri serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penerapan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan online yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan mengatur tentang penerapan pembuktian persidangan di masa mendatang dengan jaminan keamanan dalam pelaksanaan persidangan online sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang berdasarkan pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini akan menjadi gambaran dan pandangan baru tentang proses acara pidana di masa pandemi covid-19 dalam era digital
Peningkatan Pengetahuan Mengenai Upaya Pencegahan Bullying Melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Pelajar Waluyo, Bambang; Prasetyo, Handoyo; Subakdi, Subakdi; Ibrahim, Aji Lukman; Novyana, Hilda; Fauzan, Muhammad; Noerman, Chiquita Thefirstly; Pasah, Marip
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 6 (2023): November 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v3i6.490

Abstract

Untuk memberikan pemahaman atas tindakan perundungan dan larangan-larangannya diperlukan adanya pemberian materi serta arahan yang tepat dan baik kepada peserta didik. Melalui penyampaian edukasi hukum mengenai tindakan perundungan dan larangan-larangannya kepada peserta didik menjadi salah satu bentuk asa yang dilakukan penyusun untuk memberikan edukasi kepada peserta didik khususnya di SMA Negeri 66 Jakarta. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi yang berjudul Hentikan Bullying Sekarang Juga, Sekolah Terasa Indah Tanpa Bullying. Target khusus pengabdian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang sudah memiliki pemahaman atas tindakan perundungan dan memahami hukum. Adapun tujuan utama dari Pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada objek pengabdian terkait dengan tindakan perundungan dan larangan-larangannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dari tindakan perundungan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dapat dilihat dari hasil posttest yang membuktikan siswa dan siswa sangat memahami materi yang diberikan.
The Urgency of Ratification Draft Bill On Protection of Indonesian Domestic Workers: A Human Rights Perspective M. Rizki Yudha Prawira; Davilla Prawidya Azharia; Aji Lukman Ibrahim; Anni Alvionita Simanjuntak
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 3 (2024): November, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i3.36428

Abstract

Domestic workers are very vulnerable to various violations of labour rights, such as exploitation, low wages, unclear working hours, and uncertainty about work eligibility. This problem can be confirmed by data submitted by several institutions focusing on domestic workers' rights. According to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI), there are approximately 4 million domestic workers in the country, with 2.7 million facing labour rights violations and experiencing physical and sexual violence. Additionally, the National Domestic Workers Advocacy Network (Jala PRT) reported 2,148 cases of economic, physical, and psychological violence from 2015 to 2019. Komnas Perempuan recorded 2,344 cases of violence against domestic workers from 2005 to 2022, and received 29 direct complaints between 2017 and 2022, including reports of physical violence and unpaid salaries. Although the Republic of Indonesia Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 addresses domestic worker protection, it lacks specific safeguards for their rights. Consequently, domestic workers are exceedingly vulnerable to various forms of discrimination and rights violations. Establishing legal protections at the statutory level is imperative to address these issues. Abstrak Pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran hak-hak buruh, seperti eksploitasi, upah rendah, jam kerja yang tidak jelas, dan ketidakpastian kelayakan kerja. Permasalahan ini dapat dibuktikan melalui data yang disampaikan oleh beberapa lembaga yang fokus pada hak-hak pekerja rumah tangga. Menurut Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI), terdapat sekitar 4 juta pekerja rumah tangga di negara ini, dengan 2,7 juta diantaranya menghadapi pelanggaran hak-hak buruh dan mengalami kekerasan fisik dan seksual. Selain itu, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) melaporkan 2.148 kasus kekerasan ekonomi, fisik, dan psikis pada tahun 2015 hingga 2019. Komnas Perempuan mencatat 2.344 kasus kekerasan terhadap PRT pada tahun 2005 hingga 2022, dan menerima 29 pengaduan langsung pada tahun 2017. dan tahun 2022, termasuk laporan kekerasan fisik dan gaji yang belum dibayar. Meskipun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga, peraturan tersebut tidak memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak mereka. Akibatnya, pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Membangun perlindungan hukum di tingkat undang-undang sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.
Legal Aspects of Telemedicine and Prevention of Malpractice Risks Nasution, Fatihana; Aji Lukman Ibrahim
Arena Hukum Vol. 17 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2024.01703.9

Abstract

This study aims to determine the practice of implementing telemedicine in Indonesia and examine the legal formulation of telemedicine implementation to prevent malpractice risks to patients. The study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Secondary data is utilised, including primary (legislation), secondary (literature reviews), and tertiary legal materials (dictionaries) relevant to telemedicine and its legal implications. The findings reveal that Indonesia currently lacks specific regulations governing telemedicine. The existing Health Minister Regulation Number 20 of 2019 is inadequate to comprehensively guide telemedicine practices in the country. As a result, the implementation of telemedicine carries significant legal risks. Based on established principles of medical practice, telemedicine poses malpractice risks because doctors do not physically examine patients. Furthermore, the current regulations fail to address the primary aspects of telemedicine comprehensively, exacerbating the risk of malpractice and creating legal uncertainty when malpractice occurs. To address these issues, it is crucial to develop specific telemedicine regulations. These regulations should define the doctor-patient relationship, outline the rights and obligations of all parties, ensure the protection of electronic medical records, establish criminal sanctions for violations, and create an independent supervisory body to oversee telemedicine practices.
Anti-Bullying Education, Discipline Education, and Responsibilities at SDN Rawa Barat 05 AM: Edukasi Anti-Bullying, Pendidikan Disiplin, dan Tanggung Jawab Pada SDN Rawa Barat 05 Pagi Aji Lukman Ibrahim*; Handar Subhandi Bachtiar; M. Rizki Yudha Prawira; Hilda Novyana; Anni Alvionita Simanjuntak; Al Fath; Nada Syifa Nurulhuda; Virna Amalia Nur Permata; Aisyah Nurhalizah; Rafif Sani; Riyanto Riyanto
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i4.20062

Abstract

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan perundungan, sikap disiplin, dan tanggung jawab diperlukan adanya pemberian edukasi yang tepat dan terarah kepada peserta didik. Edukasi dengan cara edukasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah adanya kasus perundungan khususnya di SDN Rawa Barat 05 Pagi, edukasi ini melibatkan 30 peserta didik. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, edukasi, dan diskusi yang berjudul Edukasi Sadar Hukum Terhadap Bullying Serta Pendidikan Disiplin dan Tanggung Jawab. Target dari pengabdian ini adalah siswa Sekolah Dasar yang duduk di kelas 4 dan kelas 5. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membentuk sikap disiplin serta tanggung jawab agar tindakan perundungan di sekolah diminimalisasi. Peningkatan pemahaman peserta didik dapat dilihat dari hasil posttest yang memperlihatkan peserta didik dapat memahami materi yang dibawakan.
FORMULASI BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Dion Azriel; Mulyadi; Aji Lukman Ibrahim
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15199

Abstract

Praktik binary option menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan binary option meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni adressat, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum. Kata kunci: Formulasi; Binary Option ; Penegakan Hukum
Immigrant Child Legal Identity Registration as A Tool to Promote Sustainable Development Goals 16.9 Ramadhita, Mouva Putri; Dirkareshza, Rianda
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 2 (2022): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i2.182

Abstract

Immigrant child in Indonesia and other nation surely has to reach their rights, including in the provision of legal identity, and this matter is stated in as the 16.9th goal of the SDGs. Child registration is an important document that every single child should acknowledge and own as well as identical form and an integral part of citizens’ civil and political rights. However, Indonesia only focuses on immigrant mandatories and has not discussed the fate of child immigrants in terms of identity on granting their rights. This paper intends to find the urgencies on immigrant child legal identity registration in Indonesia and provide a law comparison to maximize the legal identity regulation for immigrants as their basic rights. This paper uses a normative juridical and comparative approach that scopes the immigrant child’s legal identity registration in order to reach the 16.9th SDGs and fulfill the basic rights of the immigrant child that should be reached by them as human beings. The findings of the research show that some immigrant child still not able to reach the 16.9th SDGs goal. Some regulations in Indonesia are not able to scope the loopholes in the societies., Moreover, sustainable development is an important goal for societies that surely fulfill basic rights, and Indonesia, compared with the United States of America and China, has no scope for basic regulation for the immigrant child, regarding legal identity registration.
Cash on Delivery in E-Commerce Indonesia: A Solution or a problem? Dirkareshza, Rianda; Witarso, Laurentius Sandi; Permatasari, Elizabet Devi; Indra, Rafael
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v8i1.5728

Abstract

Cash on Delivery (COD) is one of the frequently utilized payment methods in Indonesian e-commerce, enabling buyers to settle payments for purchased goods upon their arrival at the designated address. However, the limited comprehension among the public regarding the COD mechanism gives rise to various legal predicaments, encompassing both criminal and civil aspects. This research endeavors to ascertain the psychological state of logistics partners who fall victim to consumers misconstruing the COD process, the legal quandaries prompted by COD, and legal remedies to these issues. Employing the normative juridical method with a statutory approach, supplemented by concepts, cases, and interviews, this study finds that, according to the Job Stress Scale measuring instrument, couriers experiencing a substantial volume of daily COD deliveries endure significant stress levels at 58.5%. The stress among couriers emanates from rampant instances of legal transgressions associated with COD, encompassing both criminal and civil domains. Consequently, addressing this challenge necessitates the provision of alternative payment modes such as bank transfers, digital wallets, or installment payments. Furthermore, the establishment of specialized COD regulations is imperative to mitigate the likelihood of similar occurrences in the future.
Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki: Bahasa Indonesia Khazza Kayvana Affadya; Aji Lukman Ibrahim
JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2365

Abstract

Abstract : This study aims to discuss sexual harassment against men, which in the last few years has continued to increase and is troubling so that it can be categorized as a problem that needs to be addressed immediately. Various factors such as toxic masculinity and gender double standards can be one of the causes of rampant sexual harassment against men, especially in Indonesia. All forms of regulations that have been passed and enforced have not been able to provide a significant direct effect in reducing the number of sexual harassment that occurs to men. This happens because good regulations are not accompanied by good implementation by law enforcement officials and the lack of participation and concern from the community in responding to the seriousness of sexual harassment against men. It is hoped that special spaces, institutions and forums that need to be provided to provide a greater sense of security for male victims of sexual harassment can be realized immediately in order to overcome the current problems. The writing of this research uses a normative method with several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of this study are expected to provide theoretical benefits in the form of scientific development in the field of criminal law, especially those concerning sexual harassment in men and practical benefits in the form of new insights for writers and readers, including input for the government, law enforcement officials in taking steps appropriate and efficient policy steps to uphold fair and balanced legal protection to reduce or prevent the occurrence of criminal acts of sexual harassment against men. Keywords: Sexual Harassment, Male Victims, Law Enforcement
Co-Authors Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aisyah Nurhalizah Al Fath Al Sandi, Tias Amodra Mahardika Putra Widianto Ananta, Lutfiya Arinda Anni Alvionita Simanjuntak Ariani, Okta Ayu Diah Rahmani Bambang Waluyo Bonde, Elsa Davilla Prawidya Azharia Deviana Cahya Fitri Dian Khorenita Pratiwi Dion Azriel Faiz Aqiel Maula Hidayat Handar Subhandi Bachtiar Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Heru Sugiyono Hilda Novyana Indra, Rafael Khazza Kayvana Affadya M. Rizki Yudha Prawira Michelle Rezky Muhammad David Bagoes Ivano Muhammad fauzan Muhammad, Rafli Fadilah MULYADI Nada Syifa Nurulhuda Naftali, Ronaldo Nasution, Fatihana Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Pasah, Marip Permatasari, Elizabet Devi Pratiwi, Ni Wayan Widya Putri Rahmawati Putri, Citraresmi Widoretno Rafif Sani Rahmawati Sri Febriyani Ramadhan, Raflisyah Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhita, Mouva Putri Restu Adhie Charisma Rianda Dirkareshza Rindu Audrye Rio Wirawan Riyanto Riyanto Riyawan, Dara Puspita Slamet Tri Wahyudi Subakdi, Subakdi Suprima Syamsul Hadi Taufiqqurohman Syahuri Vanessa, Victoria Virna Amalia Nur Permata Witarso, Laurentius Sandi Zahrani Salsabila