Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.614
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Arena Hukum JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Justitia et Pax Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan YUSTISI Awang Long Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review Jurnal Yudisial PALAR (Pakuan Law review) JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuridika Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Batavia Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif
Aji Lukman Ibrahim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal Aspects of Telemedicine and Prevention of Malpractice Risks Nasution, Fatihana; Aji Lukman Ibrahim
Arena Hukum Vol. 17 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2024.01703.9

Abstract

This study aims to determine the practice of implementing telemedicine in Indonesia and examine the legal formulation of telemedicine implementation to prevent malpractice risks to patients. The study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Secondary data is utilised, including primary (legislation), secondary (literature reviews), and tertiary legal materials (dictionaries) relevant to telemedicine and its legal implications. The findings reveal that Indonesia currently lacks specific regulations governing telemedicine. The existing Health Minister Regulation Number 20 of 2019 is inadequate to comprehensively guide telemedicine practices in the country. As a result, the implementation of telemedicine carries significant legal risks. Based on established principles of medical practice, telemedicine poses malpractice risks because doctors do not physically examine patients. Furthermore, the current regulations fail to address the primary aspects of telemedicine comprehensively, exacerbating the risk of malpractice and creating legal uncertainty when malpractice occurs. To address these issues, it is crucial to develop specific telemedicine regulations. These regulations should define the doctor-patient relationship, outline the rights and obligations of all parties, ensure the protection of electronic medical records, establish criminal sanctions for violations, and create an independent supervisory body to oversee telemedicine practices.
FORMULASI BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Dion Azriel; Mulyadi; Aji Lukman Ibrahim
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15199

Abstract

Praktik binary option menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan binary option meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni adressat, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum. Kata kunci: Formulasi; Binary Option ; Penegakan Hukum
FORMULASI BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Dion Azriel; Mulyadi; Aji Lukman Ibrahim
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15199

Abstract

Praktik binary option menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan binary option meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni adressat, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum. Kata kunci: Formulasi; Binary Option ; Penegakan Hukum
Pre-Prosecution Efficiency and Islamic Justice: Revisiting the Role of Public Prosecutors in Indonesia Riyawan, Dara Puspita; Aji Lukman Ibrahim
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 22 No 2 (2024): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v22i2.13478

Abstract

This study examines the optimization of the pre-prosecution process in handling criminal cases by the Public Prosecutor at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Using normative legal research methods supported by interviews and direct observation, this study aims to identify obstacles in the pre-prosecution process and formulate efforts to resolve them. The results of the study indicate that there are seven main obstacles in the pre-prosecution process, namely: limited coordination between law enforcement agencies, limited time stipulated in the Criminal Procedure Code, incomplete case files, inability of investigators to fulfill the instructions of the public prosecutor, legal uncertainty in the process period, differences in legal interpretation between investigators and public prosecutors, and workload and limited human resources. This phenomenon is illustrated through a case study of the sea fence in the coastal area of ​​Tangerang which shows the complexity of the problems of coordination and legal interpretation in the criminal justice system. As an effort to resolve, this study identifies four main strategies that have been and need to be implemented, namely: the formation of an integrated coordination team, the implementation of joint case titles, the preparation of technical administrative guidelines, and periodic monitoring and evaluation. This study recommends strengthening inter-agency coordination mechanisms, revising criminal procedure law provisions related to time limits, increasing human resource capacity, developing information technology in case handling management, and strengthening internal and external supervision to optimize the pre-prosecution process in the Indonesian criminal justice system.
Optimizing Law Enforcement Against Enforcement Of Online Gambling Promotion Cases by Influencer (Case Study of Gunawan Also Known As Sadbor) Ramadhan, Raflisyah; Aji Lukman Ibrahim
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3653

Abstract

This research investigates the application of the principle of equality before the law in Indonesia, focusing on the case of influencer Gunawan Also Known As Sadbor, who was involved in promotion of online gambling. The rise of online gambling, exacerbated by influencer promotion, poses significant social and legal challenges. This study utilizes a normative juridical methodology, examining primary and secondary legal resources, including laws, court decisions, and scholary articles, to assess the consistency and fairness of law enforcement in online gambling promotion cases. The research highlights inconsistencies in the handling of Sadbor’s case compared to other similiar cases, particularly regarding his detention and subsequent appointment as an anti-online gambling ambassador. This discrepancy indicates a potential failure to uphold the principle of equality before the law. The research findings emphasize the need for law enforcement to ensure impartial application of the law, increase public trust, and effectively prevent the promotion of online gambling. This study enhances understanding of the challenges in enforcing laws related to online gambling and the improtance of adhering to the principle of equality before the law for a fair and equal legal system.
Reformulating the Policy Framework for Sting Operations by Investigators of the Corruption Eradication Commission Bonde, Elsa; Ibrahim, Aji Lukman
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v14i1.30176

Abstract

Corruption offenses in Indonesia are perceived as ongoing and persistent, continuing to this day and resulting in significant losses to the state. The establishment of the Corruption Eradication Commission through Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission serves as a trigger mechanism to enhance the effectiveness of anti-corruption efforts. As part of its initiatives, the Corruption Eradication Commission conducts Sting Operations aimed at combating corruption by apprehending perpetrators through silent operations. This study formulates two problems, namely, how the mechanism of Sting Operations held by the Corruption Eradication Commission investigators aligns with legislation, and what is the ideal regulation of Sting Operations held by the Corruption Eradication Commission investigators. This study is a normative legal research with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses a statutory, conceptual, and interpretive approach. The result of this study indicates that Sting Operations conducted by the Corruption Eradication Commission are often equated with the concept of ‘caught red-handed’, which is stated in The Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, both Sting Operations and ‘caught red-handed’ differ in meaning and may potentially violate the principle of due process of law. Therefore, a comprehensive reformulation of Sting Operations procedures within the legal framework of the Corruption Eradication Commission is necessary.
Clickbait as a Potential Threat in the Development of Cybercrime in Indonesia Vanessa, Victoria; Ibrahim, Aji Lukman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8024

Abstract

This research examines the advancement and extensive diffusion of online news in Indonesia which contains discrepancies between the titles displayed and the content displayed (clickbait), where the content has the potential to contain backlinks that can carry a cybercrime. The purpose of this research is to assess the potential of clickbait in threatening the development of cybercrime in Indonesia, as well as to investigate the best legal regulations for eradicating clickbait in Indonesia. This research uses the normative legal research method followed by the interview method. The outcomes of this research point to the shift in news media from conventional to online making the target of online news journalists not only limited to reporting factual information but also pursuing a target audience of readers by using a clickbait title. The content of clickbait news that clearly does not match the title can deceive Indonesians, especially if accompanied by backlinks that actually spread many forms of cybercrime. In addition, it was found that there are no regulations in Indonesia that prohibit the dissemination of online news with clickbait, be it in the Press Law, ITE Law, Journalistic Code of Ethics, Cyber Media Reporting Guidelines, and the Criminal Code, which can be overcome by revising the ITE Law by adding related prohibitions in Article 28.
Optimizing the Role of BNPT in Preventing Terrorism Financing Using Cryptocurrency in Indonesia Ariani, Okta; Ibrahim, Aji Lukman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8027

Abstract

The development of cryptocurrency technology is the latest innovation in the financial sector. The purpose of this study is to determine the efforts made by BNPT and to assess the ideal regulations in addressing this issue in the future. Through the use of blockchain technology, users can transact anonymously. This research is considered as a normative juridical research equipped with interviews using a statutory approach. Sources of data obtained from secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials.  The novelty of the study shows that the BNPT establish the CTF Task Force which aims to combat terrorism financing through cryptocurrency and based on several previous studies and after looking at the above-mentioned examples of the phenomenon of terrorism financing, it is undeniable that many terrorists are trying to utilise cryptocurrencies to fund criminal acts. This has resulted in the issue of a legal or regulatory vacuum regarding the use of cryptocurrencies, in this case, the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 6/2019 on Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention In its future endeavors, there is a need for specific regulations to ensure that the implementation process of the CTF Task Force with other agencies can be carried out more optimally.
Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara Noerman, Chiquita Thefirstly; Ibrahim, Aji Lukman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8995

Abstract

This study aims to find out the regulations regarding deepfake crimes in Indonesia and to find out the ideal regulations regarding deepfake crimes in the future. Technology that is growing rapidly in fact can provide convenience in doing anything. But technological developments can cause serious problems, one of which is the misuse of deepfakes which are part of artificial intelligence. Deepfakes certainly harm many people, ranging from victims whose identities are used by fraudsters, to victims who get material losses. With no regulation governing deepfakes, the form of state protection for victims of this crime is still in doubt. This research uses normative legal research methods that use 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the comparative approach, and the conceptual approach. This research uses data collection techniques through library research. The author uses descriptive data analysis techniques by presenting data and information as an overview of the subject and object of research that is arranged systematically so that it can be understood. The author also uses the prescriptive analysis method by providing arguments for the research results described. The results of this study explain that Indonesia has not explicitly regulated deepfake crimes.  Indonesia only regulates general falsification of personal data in the PDP Law and also electronic falsification in the ITE Law which is a derivative of the 1945 NRI Constitution. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mengenai tindak pidana deepfake di Indonesia dan untuk mengetahui idealnya pengaturan mengenai tindak pidana deepfake di masa mendatang. Teknologi yang semakin berkembang pesat pada hakikatnya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan apapun. Namun perkembangan teknologi dapat menimbulkan permasalahan serius, salah satunya adalah penyalahgunaan deepfake yang merupakan bagian dari artificial intelligence. Deepfake tentunya merugikan banyak orang, mulai dari korban yang identitasnya digunakan oleh penipu, sampai dengan korban yang mendapat kerugian materil. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai deepfake mengakibatkan perlindungan negara terhadap korban tindak pidana ini masih diragukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menyajikan data serta informasi sebagai gambaran atas subjek dan objek penelitian yang disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dijabarkan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana deepfake. Indonesia hanya mengatur mengenai pemalsuan data pribadi secara umum dalam UU PDP dan juga pemalsuan secara elektronik dalam UU ITE yang merupakan turunan dari UUD NRI 1945.  
Pendekatan Spiritual Religius Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Perempuan dalam Rumah Tangga Ibrahim, Aji Lukman; Kusuma, Aditama Candra; Rahmawati, Putri
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2021.7.2.463-483

Abstract

The purpose of this study was to determine the permissibility of hitting children who do not pray and a nuzyus wife in Islamic law and to find out that violence against children and women in the household is associated with the values ​​contained in Pancasila. The results showed that although hitting children who do not pray and wives who are nuzyus in Islam is permissible, the Prophet SAW taught to treat children and wives with respect, compassion, and gentleness. Not by hitting arbitrarily when the wife and children make mistakes. Because in Islam, if you are going to hit you must pay attention to the conditions for hitting in Islam, it cannot be done arbitrarily. Domestic violence which is increasingly cruel day by day does not at all reflect the human values ​​contained in Pancasila, Some Indonesian people no longer understand the philosophical values ​​that should be a guide in social life and also guidelines for behavior, so that domestic violence that often occurs today does not reflect the real Indonesian people according to the ideals of the ancestors.  
Co-Authors Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aisyah Nurhalizah Al Fath Al Sandi, Tias Amodra Mahardika Putra Widianto Andika, Alif Anjani, Axara Alejendra Anni Alvionita Simanjuntak Ardiansyah, Aldizar Fikri Ariani, Okta Attamimi, Abdu El-Aziz Avesina, Darari Rifqi Ayu Diah Rahmani Bambang Waluyo Bonde, Elsa Davilla Prawidya Azharia Deviana Cahya Fitri Dian Khorenita Pratiwi Diani Sadiawati Dion Azriel Dwi Rahayu Ningrum, Dwi Rahayu Emiliana, Niti Falya, Dintan Febriyani, Rahmawati Sri Haditama, Akbar Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Heru Sugiyono Hidayat, Faiz Aqiel Maula Hilda Novyana Joe, Cleo Patricia Josephine Steffanie Khazza Kayvana Affadya Kusuma, Aditama Candra Lestari, Hera Aprillya Dwi M. Rizki Yudha Prawira Mardiyati, Nursanti Maula, Putri Ni'matul Muhammad David Bagoes Ivano Muhammad fauzan MULYADI Muthia Sakti Nada Syifa Nurulhuda Naftali, Ronaldo Nareswari, Naura Nasution, Fatihana Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Pasah, Marip Permata, Virna Amalia Nur Pratiwi, Ni Wayan Widya Priambodo, Rio Primandana, Devan Fakhriy Putri Rahmawati Putri, Aisyah Nikita Permata Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Kayla Fellicia Rafif Sani Rahayu, Monica Hermala Ramadhan, Raflisyah Ramadhani, Dwi Aryanti Restu Adhie Charisma Rezky, Michelle Rianda Dirkareshza Rindu Audrye Rio Wirawan Riyanto Riyanto Riyawan, Dara Puspita Saputra, Rafi Rangga Sihombing, Oremia Exilla Rafelina Slamet Tri Wahyudi Soemarsono, Langit Rafi Subakdi, Subakdi Suherman Suprima Syahuri, Taufiqurrahman Syamsul Hadi Taufiqqurohman Syahuri Taufiqurrohman Syahuri Tobing, Vania Athalia Lumban Vanessa, Victoria Virna Amalia Nur Permata Yohana, Maria Zahrani Salsabila