Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.216
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Daulat Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Justitia et Pax Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Substantive Justice International Journal of Law Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan YUSTISI Awang Long Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review Jurnal Yudisial JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Esensi Hukum Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Constitutionale Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Yuridika Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities ABDINE Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Aji Lukman Ibrahim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peningkatan Pengetahuan Mengenai Upaya Pencegahan Bullying Melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Pelajar Waluyo, Bambang; Prasetyo, Handoyo; Subakdi, Subakdi; Ibrahim, Aji Lukman; Novyana, Hilda; Fauzan, Muhammad; Noerman, Chiquita Thefirstly; Pasah, Marip
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 6 (2023): November 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v3i6.490

Abstract

Untuk memberikan pemahaman atas tindakan perundungan dan larangan-larangannya diperlukan adanya pemberian materi serta arahan yang tepat dan baik kepada peserta didik. Melalui penyampaian edukasi hukum mengenai tindakan perundungan dan larangan-larangannya kepada peserta didik menjadi salah satu bentuk asa yang dilakukan penyusun untuk memberikan edukasi kepada peserta didik khususnya di SMA Negeri 66 Jakarta. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi yang berjudul Hentikan Bullying Sekarang Juga, Sekolah Terasa Indah Tanpa Bullying. Target khusus pengabdian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang sudah memiliki pemahaman atas tindakan perundungan dan memahami hukum. Adapun tujuan utama dari Pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada objek pengabdian terkait dengan tindakan perundungan dan larangan-larangannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dari tindakan perundungan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dapat dilihat dari hasil posttest yang membuktikan siswa dan siswa sangat memahami materi yang diberikan.
The Urgency of Ratification Draft Bill On Protection of Indonesian Domestic Workers: A Human Rights Perspective M. Rizki Yudha Prawira; Davilla Prawidya Azharia; Aji Lukman Ibrahim; Anni Alvionita Simanjuntak
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 3 (2024): November, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i3.36428

Abstract

Domestic workers are very vulnerable to various violations of labour rights, such as exploitation, low wages, unclear working hours, and uncertainty about work eligibility. This problem can be confirmed by data submitted by several institutions focusing on domestic workers' rights. According to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI), there are approximately 4 million domestic workers in the country, with 2.7 million facing labour rights violations and experiencing physical and sexual violence. Additionally, the National Domestic Workers Advocacy Network (Jala PRT) reported 2,148 cases of economic, physical, and psychological violence from 2015 to 2019. Komnas Perempuan recorded 2,344 cases of violence against domestic workers from 2005 to 2022, and received 29 direct complaints between 2017 and 2022, including reports of physical violence and unpaid salaries. Although the Republic of Indonesia Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 addresses domestic worker protection, it lacks specific safeguards for their rights. Consequently, domestic workers are exceedingly vulnerable to various forms of discrimination and rights violations. Establishing legal protections at the statutory level is imperative to address these issues. Abstrak Pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran hak-hak buruh, seperti eksploitasi, upah rendah, jam kerja yang tidak jelas, dan ketidakpastian kelayakan kerja. Permasalahan ini dapat dibuktikan melalui data yang disampaikan oleh beberapa lembaga yang fokus pada hak-hak pekerja rumah tangga. Menurut Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI), terdapat sekitar 4 juta pekerja rumah tangga di negara ini, dengan 2,7 juta diantaranya menghadapi pelanggaran hak-hak buruh dan mengalami kekerasan fisik dan seksual. Selain itu, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) melaporkan 2.148 kasus kekerasan ekonomi, fisik, dan psikis pada tahun 2015 hingga 2019. Komnas Perempuan mencatat 2.344 kasus kekerasan terhadap PRT pada tahun 2005 hingga 2022, dan menerima 29 pengaduan langsung pada tahun 2017. dan tahun 2022, termasuk laporan kekerasan fisik dan gaji yang belum dibayar. Meskipun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga, peraturan tersebut tidak memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak mereka. Akibatnya, pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Membangun perlindungan hukum di tingkat undang-undang sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.
Legal Aspects of Telemedicine and Prevention of Malpractice Risks Nasution, Fatihana; Aji Lukman Ibrahim
Arena Hukum Vol. 17 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2024.01703.9

Abstract

This study aims to determine the practice of implementing telemedicine in Indonesia and examine the legal formulation of telemedicine implementation to prevent malpractice risks to patients. The study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Secondary data is utilised, including primary (legislation), secondary (literature reviews), and tertiary legal materials (dictionaries) relevant to telemedicine and its legal implications. The findings reveal that Indonesia currently lacks specific regulations governing telemedicine. The existing Health Minister Regulation Number 20 of 2019 is inadequate to comprehensively guide telemedicine practices in the country. As a result, the implementation of telemedicine carries significant legal risks. Based on established principles of medical practice, telemedicine poses malpractice risks because doctors do not physically examine patients. Furthermore, the current regulations fail to address the primary aspects of telemedicine comprehensively, exacerbating the risk of malpractice and creating legal uncertainty when malpractice occurs. To address these issues, it is crucial to develop specific telemedicine regulations. These regulations should define the doctor-patient relationship, outline the rights and obligations of all parties, ensure the protection of electronic medical records, establish criminal sanctions for violations, and create an independent supervisory body to oversee telemedicine practices.
FORMULASI BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Dion Azriel; Mulyadi; Aji Lukman Ibrahim
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15199

Abstract

Praktik binary option menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan binary option meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni adressat, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum. Kata kunci: Formulasi; Binary Option ; Penegakan Hukum
FORMULASI BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Dion Azriel; Mulyadi; Aji Lukman Ibrahim
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15199

Abstract

Praktik binary option menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan binary option meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni adressat, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum. Kata kunci: Formulasi; Binary Option ; Penegakan Hukum
Immigrant Child Legal Identity Registration as A Tool to Promote Sustainable Development Goals 16.9 Ramadhita, Mouva Putri; Dirkareshza, Rianda
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 2 (2022): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i2.182

Abstract

Immigrant child in Indonesia and other nation surely has to reach their rights, including in the provision of legal identity, and this matter is stated in as the 16.9th goal of the SDGs. Child registration is an important document that every single child should acknowledge and own as well as identical form and an integral part of citizens’ civil and political rights. However, Indonesia only focuses on immigrant mandatories and has not discussed the fate of child immigrants in terms of identity on granting their rights. This paper intends to find the urgencies on immigrant child legal identity registration in Indonesia and provide a law comparison to maximize the legal identity regulation for immigrants as their basic rights. This paper uses a normative juridical and comparative approach that scopes the immigrant child’s legal identity registration in order to reach the 16.9th SDGs and fulfill the basic rights of the immigrant child that should be reached by them as human beings. The findings of the research show that some immigrant child still not able to reach the 16.9th SDGs goal. Some regulations in Indonesia are not able to scope the loopholes in the societies., Moreover, sustainable development is an important goal for societies that surely fulfill basic rights, and Indonesia, compared with the United States of America and China, has no scope for basic regulation for the immigrant child, regarding legal identity registration.
Cash on Delivery in E-Commerce Indonesia: A Solution or a problem? Dirkareshza, Rianda; Witarso, Laurentius Sandi; Permatasari, Elizabet Devi; Indra, Rafael
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v8i1.5728

Abstract

Cash on Delivery (COD) is one of the frequently utilized payment methods in Indonesian e-commerce, enabling buyers to settle payments for purchased goods upon their arrival at the designated address. However, the limited comprehension among the public regarding the COD mechanism gives rise to various legal predicaments, encompassing both criminal and civil aspects. This research endeavors to ascertain the psychological state of logistics partners who fall victim to consumers misconstruing the COD process, the legal quandaries prompted by COD, and legal remedies to these issues. Employing the normative juridical method with a statutory approach, supplemented by concepts, cases, and interviews, this study finds that, according to the Job Stress Scale measuring instrument, couriers experiencing a substantial volume of daily COD deliveries endure significant stress levels at 58.5%. The stress among couriers emanates from rampant instances of legal transgressions associated with COD, encompassing both criminal and civil domains. Consequently, addressing this challenge necessitates the provision of alternative payment modes such as bank transfers, digital wallets, or installment payments. Furthermore, the establishment of specialized COD regulations is imperative to mitigate the likelihood of similar occurrences in the future.
Pre-Prosecution Efficiency and Islamic Justice: Revisiting the Role of Public Prosecutors in Indonesia Riyawan, Dara Puspita; Aji Lukman Ibrahim
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 22 No 2 (2024): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v22i2.13478

Abstract

This study examines the optimization of the pre-prosecution process in handling criminal cases by the Public Prosecutor at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Using normative legal research methods supported by interviews and direct observation, this study aims to identify obstacles in the pre-prosecution process and formulate efforts to resolve them. The results of the study indicate that there are seven main obstacles in the pre-prosecution process, namely: limited coordination between law enforcement agencies, limited time stipulated in the Criminal Procedure Code, incomplete case files, inability of investigators to fulfill the instructions of the public prosecutor, legal uncertainty in the process period, differences in legal interpretation between investigators and public prosecutors, and workload and limited human resources. This phenomenon is illustrated through a case study of the sea fence in the coastal area of ​​Tangerang which shows the complexity of the problems of coordination and legal interpretation in the criminal justice system. As an effort to resolve, this study identifies four main strategies that have been and need to be implemented, namely: the formation of an integrated coordination team, the implementation of joint case titles, the preparation of technical administrative guidelines, and periodic monitoring and evaluation. This study recommends strengthening inter-agency coordination mechanisms, revising criminal procedure law provisions related to time limits, increasing human resource capacity, developing information technology in case handling management, and strengthening internal and external supervision to optimize the pre-prosecution process in the Indonesian criminal justice system.
Optimizing Law Enforcement Against Enforcement Of Online Gambling Promotion Cases by Influencer (Case Study of Gunawan Also Known As Sadbor) Ramadhan, Raflisyah; Aji Lukman Ibrahim
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3653

Abstract

This research investigates the application of the principle of equality before the law in Indonesia, focusing on the case of influencer Gunawan Also Known As Sadbor, who was involved in promotion of online gambling. The rise of online gambling, exacerbated by influencer promotion, poses significant social and legal challenges. This study utilizes a normative juridical methodology, examining primary and secondary legal resources, including laws, court decisions, and scholary articles, to assess the consistency and fairness of law enforcement in online gambling promotion cases. The research highlights inconsistencies in the handling of Sadbor’s case compared to other similiar cases, particularly regarding his detention and subsequent appointment as an anti-online gambling ambassador. This discrepancy indicates a potential failure to uphold the principle of equality before the law. The research findings emphasize the need for law enforcement to ensure impartial application of the law, increase public trust, and effectively prevent the promotion of online gambling. This study enhances understanding of the challenges in enforcing laws related to online gambling and the improtance of adhering to the principle of equality before the law for a fair and equal legal system.
Reformulating the Policy Framework for Sting Operations by Investigators of the Corruption Eradication Commission Bonde, Elsa; Ibrahim, Aji Lukman
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v14i1.30176

Abstract

Corruption offenses in Indonesia are perceived as ongoing and persistent, continuing to this day and resulting in significant losses to the state. The establishment of the Corruption Eradication Commission through Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission serves as a trigger mechanism to enhance the effectiveness of anti-corruption efforts. As part of its initiatives, the Corruption Eradication Commission conducts Sting Operations aimed at combating corruption by apprehending perpetrators through silent operations. This study formulates two problems, namely, how the mechanism of Sting Operations held by the Corruption Eradication Commission investigators aligns with legislation, and what is the ideal regulation of Sting Operations held by the Corruption Eradication Commission investigators. This study is a normative legal research with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses a statutory, conceptual, and interpretive approach. The result of this study indicates that Sting Operations conducted by the Corruption Eradication Commission are often equated with the concept of ‘caught red-handed’, which is stated in The Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, both Sting Operations and ‘caught red-handed’ differ in meaning and may potentially violate the principle of due process of law. Therefore, a comprehensive reformulation of Sting Operations procedures within the legal framework of the Corruption Eradication Commission is necessary.
Co-Authors Adistia Nurhalisa, Risqi Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Agustanti, Rosalia Dika Aisyah Nurhalizah Akbar, Sahda Saraswati Al Fath Al Sandi, Tias Amodra Mahardika Putra Widianto Ananta, Lutfiya Arinda Anni Alvionita Simanjuntak Ardyanti, Widyarini Ariani, Okta Arthaleza, Fergie Brillian Aryaputri, Aqila Shafiqa Ayu Diah Rahmani Bambang Waluyo Bonde, Elsa Cantiqa, Shevanna Putri Davilla Prawidya Azharia Desmawati Desmawati Deviana Cahya Fitri Dian Khoreanita Pratiwi Dian Khorenita Pratiwi Diani Sadiawati Dion Azriel Fakhira, Regita Febriyani, Rahmawati Sri Firmansyah, Aldi Fitriyani, Anisa Hesti Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Heru Sugiyono Hidayat, Faiz Aqiel Maula Hilda Novyana Hulu, Samuel Arthur Indra, Rafael Kaharuddin Khazza Kayvana Affadya Kusuma, Aditama Candra M. Rizki Yudha Prawira Maulana, Hasby Maulana, Rivo Denra Michelle Rezky Muhammad David Bagoes Ivano Muhammad fauzan Muhammad, Rafli Fadilah MULYADI Nada Syifa Nurulhuda Naftali, Ronaldo NAM Sihombing, Eka Nasution, Fatihana Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Pasah, Marip Permata, Virna Amalia Nur Permatasari, Elizabet Devi Pratiwi, Ni Wayan Widya Putri Rahmawati Putri, Citraresmi Widoretno Rachel, Angeline Rafif Sani Ramadhan, Raflisyah Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhita, Mouva Putri Restu Adhie Charisma Rianda Dirkareshza Rindu Audrye Rio Wirawan Riyanto Riyanto Riyawan, Dara Puspita Sinaga, Muhammad Ilal Slamet Tri Wahyudi Subakdi, Subakdi Suharyati Suharyati Suherman, Suherman Supardi, Reisha Rizkia Sabila Suprima Suyanto, Heru Syahuri, Taufiqurrahman Syamsul Hadi Taufiqqurohman Syahuri Taupiqqurrahman Vanessa, Victoria Virna Amalia Nur Permata Witarso, Laurentius Sandi YUDI NUR SUPRIADI Zahrani Salsabila Zaifa, Gilang Abi