Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.561
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan Jurnal Kawistara : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara International Journal of Artificial Intelligence Research Al-Albab JCES (Journal of Character Education Society) JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi) JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Indonesian Journal for Social Responsibility Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Community Empowerment Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik International Journal of Education and Social Science (IJESS) Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia International Journal of Education, Vocational and Social Science International Journal of Economics, Business and Innovation Research Jurnal Kawistara JPPM : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Khazanah Sosial
Haryaningsih, Sri
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Darusalam, M; Haryaningsih, Sri; Rusdiono, Rusdiono
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 7 No 2 (2025): Juli :Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v7i2.1653

Abstract

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukan baru 46,66% Perangkat Daerah dengan kualifikasi informatif, artinya mayoritas Perangkat Desa masih belum berkualifitasi informatif. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun objek pada penelitian ini adalah PPID Pembantu/Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan yaitu masih terdapat 53,34% Perangkat Daerah dilingungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang belum berkualifikasi informatif, dukungan anggaran terhadap PPID Pembantu/Pelaksana, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin dari rangkap tugas staf PPID pada mayoritas Perangkat Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatan pemahaman yang mendalam tentang “Implementasi Peraturan Gubernur Kalimanan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat“. Jenis penelitian menggunaan metode kualitatif dengan terjn kelapangan melakukan wawancara langsung kepada responden. Penelitian ini berhasil menemukan suatu permaslaahan regulasi dalam penganggaran PPID Pembantu/Pelaksana yaitu disebabkan tidak terakomodirnya nomenklatur “Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi “ pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Saran: 1. Dilakukan komunikasi yang intensif dan terpola ditingkat PPID Pembantu/Pelaksana pada kurun waktu tertentu, 2. Penyediaan staf fungsional dengan kualifikasi Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis pada PPID Pembantu/Pelaksana, 3. Penganggaran terpusat/satu pintu melalui PPID Utama, dan 4. Penerapan kembali Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2017.
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT Mulyono, Adi; Haryaningsih, Sri; Mardhalena, Azrita
Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta Vol. 6 No. 2 (2025): WAWASAN: Jurnal Kediklatan Balai Diklat
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53800/ejnz3726

Abstract

This study was motivated by problems in the implementation of the duties of equalization officials within the Ministry of Religious Affairs in West Kalimantan, at IAIN Pontianak, and the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in West Kalimantan Province. The analysis is based on Hoogerwerf's four aspects that contribute to policy implementation failure: policy content, level of information received by actors, policy support, and distribution of potential. This research used a qualitative methodology, with data collected through focus group discussions and interviews. The findings reveal several issues: in the policy content aspect, there exists a competency gap among officials, and performance appraisals frequently do not align with their actual job roles. Furthermore, the information officials receive is often suboptimal. Policy support is adequate, but there is an income gap, and competency test requirements, formation, and job training constrain promotions. Lastly, the distribution of potential among officials indicates that many are still predominantly performing administrative tasks, which align more with general organizational duties. Based on these insights, the research offers several recommendations: first, the redistribution of officials to appropriate functional units should be prioritized, alongside implementing dynamic work systems, diversifying functional job descriptions to match organizational duties better, and facilitating strategic job transfers. Secondly, competency gaps must be addressed through continuous improvement. Thirdly, a comprehensive restructuring of functional positions by the fostering agency, BKN, and Kemenpan RB is crucial to establishing career certainty and ensuring welfare equality. Finally, it is recommended that functional officials consistently perform tasks aligning with their specific functional job descriptions.   Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi problematika pelaksanaan tugas pejabat penyetaraan pada Kementerian Agama di Kalimantan Barat, khususnya di IAIN Pontianak dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Analisis penelitian ini didasarkan pada empat aspek yang dikemukakan oleh Hoogerwerf yang berkontribusi terhadap kegagalan implementasi kebijakan: isi kebijakan, tingkat informasi yang diterima oleh aktor, dukungan kebijakan, dan distribusi potensi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara. Temuan penelitian mengungkapkan beberapa isu: pada aspek isi kebijakan, terdapat kesenjangan kompetensi di antara pejabat, dan penilaian kinerja sering kali tidak sejalan dengan tugas jabatan yang seharusnya. Selain itu, Tingkat informasi yang diterima oleh pejabat sering kali tidak optimal. Dukungan kebijakan sudah memadai, tetapi terdapat kesenjangan pendapatan dan promosi terhambat oleh persyaratan uji kompetensi, formasi, dan pelatihan jabatan. Terakhir, distribusi potensi diantara pejabat menunjukkan bahwa banyak dari mereka masih menjalankan tugas administratif yang lebih sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi: pertama, redistribusi pejabat ke unit fungsional yang sesuai harus diprioritaskan bersamaan dengan penerapan sistem kerja yang dinamis, mendiversifikasi uraian pekerjaan fungsional agar lebih sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, atau memfasilitasi mutasi ke jabatan lain yang sesuai kompetensi. Kedua, kesenjangan kompetensi harus ditangani melalui pelatihan berkelanjutan. Ketiga, restrukturisasi menyeluruh terhadap posisi fungsional oleh instansi pembina, BKN dan Kemenpan RB sangat penting untuk menetapkan kepastian karier dan memastikan kesetaraan kesejahteraan. Akhirnya, disarankan agar pejabat fungsional secara konsisten melaksanakan tugas yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK hassbullah, hassbullah; patriani, Ira; Haryaningsih, Sri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3212

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Permasalahan penelitian adalah ASN tidak tepat waktu dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara seperti tidak ada ditempat diwaktu waktu tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan kinerja ASN di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untan dalam menjalankan pekerjaannya belum optimal dilihat dari faktor yang mempengaruhi seperti (1) Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan mengenai bakat dan minat yang tidak sesuai dengan posisi kerja yang diemban sehingga ASN tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.  (2) Tingkat usaha yang dicurahkan terkait etika kerja dan kehadiran masih rendah. (3) Dukungan organisasi,peralatan dan teknologi sudah t diberikan dari penelitian ini adalah karena kemampuan erpenuhi, tetapikurangnya kemampuan asn dalam mengoperasikan ilmu teknologi (komputer), kemudian manajemen pada dasarnya sudah baik akan tetapi masih adanya unsur politik di dalamnya. Kata Kunci : Kinerja ASN, Kemampuan Individu, Tingkat Usaha, Dukungan Organisasi                    
The implementation of MSMEs Protection Policies during the Covid-19 Pandemic Sri Haryaningsih; Yulius Yohanes; Nahot Tua Parlindungan Sihaloho; Farah Devi Andriani
Khazanah Sosial Vol. 4 No. 4 (2022): Khazanah Sosial Vol 4, No 4 December 2022
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v4i4.19250

Abstract

During the crisis in the last two years, the government implemented five policy schemes to protect Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This research aims to seek how the policies scheme recovers MSME activities and provides recommendations to distribute the policies benefits evenly. This qualitative research was conducted through a literature review design. Data were collected from laws and regulations, empirical research results, and credible newspapers. Data were analyzed using the theory of Mazmanian & Sabatier (1983). This research finds that not all MSMEs can recover sales, funding, supply, operations, and diversification. Problem characteristics and policy characteristics have been mapped according to the policy scheme. However, the goals achieved are more influenced by variables outside the law. Not all MSMEs meet bankable criteria and integrate with the digital ecosystem. As a structural problem, these situations can be overcome through a derivative policy with a top-down pattern. As a cultural problem, these situations require an MSMEs mindset change. Therefore, this research recommends MSMEs' digitalization through expanding fund access and protection (insurance). This research concludes that the protection of MSMEs is only effective for the integrated digital ecosystem. Thus, a derivative policy is needed to "force" MSMEs' digitalization ecosystem.
PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI, SARANA DAN PRASARANA DESA PELIMPAAN KAB.SAMBAS Hastuty, Lita; damayanti, Etika; Aprilianza, Haikal; Suyanti, Suyanti; Mikael, Suryadi; Sunta, Mathilda; Ritaudin, Ritaudin; Safitri, Rachmah Bayu; Sukriadi, Hery; Indriyadi, Abang; Yohanes, Yulius; Haryaningsih, Sri
JPPM : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2, No 2 (2026): Maret
Publisher : Compart Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63854/jppm.v2i2.129

Abstract

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat dalam penataan sarana dan prasarana di Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Permasalahan yang dihadapi meliputi belum optimalnya tata kelola administrasi desa, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi lokal, serta kurangnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, ceramah, observasi lapangan, dan pendekatan partisipatif melalui dialog serta penampungan aspirasi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dengan sasaran aparatur desa, anggota PKK, dan masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai administrasi desa, peran PKK dalam pemberdayaan keluarga, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana. Selain itu, kegiatan kerja bakti dan rehabilitasi ringan fasilitas desa memperkuat semangat gotong royong masyarakat. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran administrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Co-Authors *, Yulius Yohanes Abdul Rahim Abdul Rahim * Aboa, Antonia Sasap Adi Mulyono Ananda Pratiwi, Putri Anggi Dwi E1011161042 Febrianty Antonia Sasab Abao Antonia Sasap Abao Antonia Sasap Abao Aprilianza, Haikal Argo Pambudi Arifin Arifin Arifin Arifin Aryanti, Monica Wiwiek Bandi Hermawan Burhan, Rasidi damayanti, Etika Darusalam, M Dewi Utami Dhidik Apriyanto Dithya Sri Puji Rizqi E1011151110 Cici Selvia Larasati E1011151143 Nussella E1011161050 Nurlia E1011161069 Livianty E1011171045 Desi Lestari E1013161017 Dori Surgadi E:1012131054 Depi Lispa Sumanti Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Farah Devi Andriani Filnaria Eka Sunardi Putri Hairil Anwar Hairil Anwar Hanisa Hanisa Hardalina, Hardalina Hardi Alunaza hassbullah, hassbullah Hastuty, Lita Hidayat Hidayat Ida Rochmawati Indah Febri Rulyati Indriyadi, Abang Ira Patriani Ira Patriani Ira Patriani Juniwati Juniwati Kartika Ningtias M.Wuysang, Julia Mardhalena, Azrita MARKUS MARKUS E1012161063 Martinus * Martinus Martinus Martinus Martinus Martinus, Martinus Maulana, Akbar Meilasari, Indah Mikael, Suryadi Mliani, Meliani E1012131062 Mohammad Nabil Almunawar Mukarom, Zaenal. 2016. Komunikasi Politi Vety Lestari NIM:E4301106 Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nikodimus, Nikodimus Patriani, Ira Patriani, Ira Patriani, Ira Rabiah Nawarisma NIM E1032131022 Rahmawati, Rahmawati Rasidar Redha Fachmi Al Qadrie, Syarif Risna Sari, Ade Ritaudin, Ritaudin Rusdiono, Rusdiono Safitri, Rachmah Bayu Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan Silverius Tey Seran Sri Maryuni, Sri Subiandani Subiandani Sukriadi, Hery Sunta, Mathilda Suyanti Suyanti Titik Hariyati Tri Hutomo * Windhu Putra Yohanes, Yulius YOSEF E1012161111 SIDING ARMANDO Yuliani NIM. E1011151145