Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.16
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan Jurnal Kawistara : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara International Journal of Artificial Intelligence Research Al-Albab JCES (Journal of Character Education Society) JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi) JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesian Journal for Social Responsibility Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Community Empowerment Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik International Journal of Education and Social Science (IJESS) Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia International Journal of Education, Vocational and Social Science International Journal of Economics, Business and Innovation Research Jurnal Kawistara JPPM : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Khazanah Sosial JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Haryaningsih, Sri
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
MANAJEMEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI MASALAH SAMPAH KECAMATAN SEKADAU HILIR NUDU, CHAROLINA NOVIYANTI ANGGRAINI; Haryaningsih, Sri; Sihaloho, Nahot Tua
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4255

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Manajemen Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Sekadau Hilir. Berdasarkan fenomena yakni adanya penumpukan sampah dipinggir jalan yang tidak diangkut oleh Petugas Kebersihan. Kurangnya sarana, prasarana dan TPS 3R serta perilaku masyarakat yang membuang sampah diluar jam operasional, menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan fokus penelitian pada  pelaksanaan  dalam Teori manajemen Inu Kencana Syafiie, oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Sekadau Hilir, yaitu desa Sungai Ringin dan Mungguk. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan penelitian  ini, yaitu kurangnya pengarahan hanya berupa rolling kerja dan pemilahan sampah di atas armada pengangkutan, dan tidak adanya koordinasi Dinas Lingkungan Hidup kepada Dinas PUPR dalam pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan hasil Implementasi pengurangan sampah kurang efektif upaya mengimbau masyarakat terkait penerapan prinsip 3R melalui baliho. Penanganan sampah yaitu pemilahan sampah sistem 3R tidak berjalan dengan maksimal, kurangnya armada pengangkutan, TPSdan SDM. Kegiatan pengolahan seperti pemadatan dan pengomposan tidak dilakukan karena tidak ada TPS 3R. Pemrosesan akhir menggunakan sistem open dumping. Adapun saran penulis yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau diharapkan mampu mengarahkan dan mengoordinasikan kinerja petugas kebersihan dan petugas di TPA, mengimbau masyarakat untuk menerapkan sistem 3R secara mandiri dan bekerja sama dengan PPNSD Sekadau untuk memberikan sanksi pelanggar peraturan, menambah sarana, prasarana serta SDM petugas kebersihan guna memaksimalkan pelaksanaan  pengelolaan sampah di Kecamatan Sekadau Hilir. Kata Kunci :  Pelaksanaan, Dinas Lingkungan Hidup, Sampah
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT Mulyono, Adi; Haryaningsih, Sri; Mardhalena, Azrita
Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta Vol. 6 No. 2 (2025): WAWASAN: Jurnal Kediklatan Balai Diklat
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53800/ejnz3726

Abstract

This study was motivated by problems in the implementation of the duties of equalization officials within the Ministry of Religious Affairs in West Kalimantan, at IAIN Pontianak, and the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in West Kalimantan Province. The analysis is based on Hoogerwerf's four aspects that contribute to policy implementation failure: policy content, level of information received by actors, policy support, and distribution of potential. This research used a qualitative methodology, with data collected through focus group discussions and interviews. The findings reveal several issues: in the policy content aspect, there exists a competency gap among officials, and performance appraisals frequently do not align with their actual job roles. Furthermore, the information officials receive is often suboptimal. Policy support is adequate, but there is an income gap, and competency test requirements, formation, and job training constrain promotions. Lastly, the distribution of potential among officials indicates that many are still predominantly performing administrative tasks, which align more with general organizational duties. Based on these insights, the research offers several recommendations: first, the redistribution of officials to appropriate functional units should be prioritized, alongside implementing dynamic work systems, diversifying functional job descriptions to match organizational duties better, and facilitating strategic job transfers. Secondly, competency gaps must be addressed through continuous improvement. Thirdly, a comprehensive restructuring of functional positions by the fostering agency, BKN, and Kemenpan RB is crucial to establishing career certainty and ensuring welfare equality. Finally, it is recommended that functional officials consistently perform tasks aligning with their specific functional job descriptions.   Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi problematika pelaksanaan tugas pejabat penyetaraan pada Kementerian Agama di Kalimantan Barat, khususnya di IAIN Pontianak dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Analisis penelitian ini didasarkan pada empat aspek yang dikemukakan oleh Hoogerwerf yang berkontribusi terhadap kegagalan implementasi kebijakan: isi kebijakan, tingkat informasi yang diterima oleh aktor, dukungan kebijakan, dan distribusi potensi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara. Temuan penelitian mengungkapkan beberapa isu: pada aspek isi kebijakan, terdapat kesenjangan kompetensi di antara pejabat, dan penilaian kinerja sering kali tidak sejalan dengan tugas jabatan yang seharusnya. Selain itu, Tingkat informasi yang diterima oleh pejabat sering kali tidak optimal. Dukungan kebijakan sudah memadai, tetapi terdapat kesenjangan pendapatan dan promosi terhambat oleh persyaratan uji kompetensi, formasi, dan pelatihan jabatan. Terakhir, distribusi potensi diantara pejabat menunjukkan bahwa banyak dari mereka masih menjalankan tugas administratif yang lebih sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi: pertama, redistribusi pejabat ke unit fungsional yang sesuai harus diprioritaskan bersamaan dengan penerapan sistem kerja yang dinamis, mendiversifikasi uraian pekerjaan fungsional agar lebih sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, atau memfasilitasi mutasi ke jabatan lain yang sesuai kompetensi. Kedua, kesenjangan kompetensi harus ditangani melalui pelatihan berkelanjutan. Ketiga, restrukturisasi menyeluruh terhadap posisi fungsional oleh instansi pembina, BKN dan Kemenpan RB sangat penting untuk menetapkan kepastian karier dan memastikan kesetaraan kesejahteraan. Akhirnya, disarankan agar pejabat fungsional secara konsisten melaksanakan tugas yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK hassbullah, hassbullah; patriani, Ira; Haryaningsih, Sri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3212

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Permasalahan penelitian adalah ASN tidak tepat waktu dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara seperti tidak ada ditempat diwaktu waktu tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan kinerja ASN di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untan dalam menjalankan pekerjaannya belum optimal dilihat dari faktor yang mempengaruhi seperti (1) Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan mengenai bakat dan minat yang tidak sesuai dengan posisi kerja yang diemban sehingga ASN tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.  (2) Tingkat usaha yang dicurahkan terkait etika kerja dan kehadiran masih rendah. (3) Dukungan organisasi,peralatan dan teknologi sudah t diberikan dari penelitian ini adalah karena kemampuan erpenuhi, tetapikurangnya kemampuan asn dalam mengoperasikan ilmu teknologi (komputer), kemudian manajemen pada dasarnya sudah baik akan tetapi masih adanya unsur politik di dalamnya. Kata Kunci : Kinerja ASN, Kemampuan Individu, Tingkat Usaha, Dukungan Organisasi                    
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DA NEGERI 05 TANAH PUTIH KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU SUMANTI, DEPI LISPA; Haryaningsih, Sri; Utami, Dewi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3134

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam peneltian ini menggunakan teori Charles O Jones (dalam Agustino, 154:2017), tentang suatu proses implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Organisasi. Kesimpulannya dari keseluruhan seluruh tenaga pendidik telah menjalankan tugasnya masing-masing akan tetapi ada beberapa hal yang tidak biasa dilakukan oleh implementor tersebut. Ada beberapa permasalahan  yang tidak sesuai dengan proses pengorganisasian.tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap menjadi kedala tersendiri.  2) Interpretasi . kesimpulannya tenaga pendidik permasalahan yang dihadapi yaitu  tenaga  pendidik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih  bisa dikatakan belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik yang mengalami kesulitan dalam mengajar menggunakan kurikulum yang baru.  dan  3) Aplikasi/penerapan. Kesimpulannya masih kurangnya SDM yang ahli dibidangnya, dalam pelaksanaannya serta sarana prasarana penunjang sosialisasi yang masih kurang. Sedangkan dari segi tenaga pendidik permasalahan yang dihadapi yaitu  tenaga  pendidik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih  bisa dikatakan belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik yang mengalami kesulitan dalam mengajar menggunakan kurikulum 2013. Saran untuk hasil penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan lagi untuk menambah pengetahuan tentang standar pelayanan minimal pendidikan. Kata Kunci: Implementasi kebijakan; standar pelayanan minimal; kurikulum 2013.
PROSES IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGALOKASIAN DANA APBDES DI DESA PAL SEMBILAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Livianty, Livianty; Haryaningsih, Sri; Anwar, Hairil
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3177

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah pengalokasian dana anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang kecil dan pemilihan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Charles O’ Jones dalam Widodo (2018:89) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penguatan dana anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas dan penentuan kegiatan didasarkan pada potensi yang ada di desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA Hermawan, Bandi; Haryaningsih, Sri; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3100

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa di desa Selat Remis, mengetahui dampak-dampaknya dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan menggunakan argumen George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-154) mengenai model implementasi kebijakan publik, yaitu : 1) komunikasi, kesimpulannya adalah tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan; 2) sumber daya, kesimpulannya adalah implementasi kebijakan dana desa di Desa Selat Remis bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidak bisa karena sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktor yang berperan tidak hanya masyarakat desa, aparat desa juga menjadi kunci. Aparat desa masih rata-rata tamatan SMA dan belum siap untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa secara optimal; 3) disposisi, kesimpulannya adalah implementasi kebijakan dana desa berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desa yang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentu berpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa semakin rendah; 4) stuktur birokrasi, kesimpulannya adalah struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa tidak membantu karena kerjasama yang berjalan antara Pemerintah Desa Selat Remis dengan BPD tidak berjalan baik. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Dana Desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA ANWAR, SYAMSU; Haryaningsih, Sri; Rasidar, Rasidar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Desa Sungai Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang di gunakan yaituDonald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino(2008:142)bahwa variabel terpenting guna berhasilnya implementasi kebijakan ada 6 indikator namun di sini peneliti mengambil 4 indikator yaitu 1) Ukuran dan Sasaran Kebijakan, kesimpulannya adalah Ukuran dan Tujuan kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak belum tepat sasaran karena dalam sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya mensosialisasikan tentang Pengembangan Kualitas Anak. 2) Sumber Daya, kesimpulannya adalah Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dalam sumber daya manusianya sudah memadai, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kasus pelecehan seksual tersebut terjadi. 3) Sikap/kecenderungan (Disposis) Para Pelaksana, kesimpulannya adalah Para Pelaksana sepenuhnya telah mendukung untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga melakukan tugasnya sesuai dengan SOP namun dalam praktek dilapangan masih ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak. 4) Komunikasi, kesimpulannya adalah komunikasi antar organisasi memang sudah dilakukan namun terhadap masyarakat belum optimal, penyampaian informasi serta sosialisasi tentang perlindungan anak harus ditingkatkan dan mudah dipahami masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan tidak ada kasus tindakan kejahatan seksual terhadap anak.
STRATEGIDINAS KESEHATANPROVINSIKALIMANTANBARAT PENCEGAHANPENYAKITVIRUSCOVID-19 (STUDIKASUS DIBIDANGPENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYAKITDINASKESEHATANPROVINSIKALIMANTAN BARAT) Dharmawan, Gusti Fariz; Haryaningsih, Sri; Rasidar, Rasidar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3213

Abstract

Penelitianinibertujuanuntukmenganalisis strategialternatif yangdinilaiberdasarkanpadalingkunganinternaldan eksternaldalampencegahanpenyakitvirusCovid-19olehDinasKesehatanProvinsiKalimantanBaratdibidangPencegahan, Penanggulangan, danPenyakit.PermasalahandalampenelitianiniminimnyaSDM(SumberDayaManusia)yangmerekamilikidikarenakanterfokuskepadavirusCovid-19 sedangkanadabeberapapekerjaanyangterhambatsertaSosialisasitentang5M dalampencegahanpenyebaranpenyakitvirus Covid-19 belummaksimal.PenelitianinimenggunakanmetodePenelitianDeskriptifmelaluiteknikpengumpulandatadengancaraObservasi,Wawancaradan DokumentasimelaluiPendekatanKualitatif.PenelitianinimenggunakananalisisSWOTMenurutYunus(2016:83).Hasildaripenelitianinimenunjukanbahwamempunyaiduafaktor Internaldan eksternal,faktorinternalmemiliki 1).Kekuatan(Strengths)yakniKekuatan(Strengths)yakniketersediaanvaksin;memilikianggaran;adanyalandasanhukum;tersedianyasaranadan prasarana. 2). Kelemahan(Weakness)yakniKurangnyaSDM;terbatasnyavaksinasi;belummaksimalnyaSosialisasitentang 5Mkepadamasyarakatdanfaktoreksternal 3). Peluang(Opportunities)yakniadanyadukungandaripemerintahdaerah;masyarakattidakdipungutbiayasaatmelakukanvaksinasi;kerjasamayang terjalindenganberbagaipihak. Sedangkan 4). Ancaman (Threats) yaknikurangnyapemahamanmasyarakatdan banyaknyainformasitidakbenaryangberedardimasyarakat. SarandalampenelitianiniadalahDinas Kesehatan  ProvinsiKalimantan  Barat
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS Lestar, Desi; Haryaningsih, Sri; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Segarau Parit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Segarau Parit belum sesuai dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edaward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes kepada masyarakat Segarau Parit terkait tujuan keberadaan BUMDes serta program didalamnya; 2). Sumberdaya. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 3). Disposisi. Kurangnya tanggung jawab antar bagian sehingga menyebabkan pelimpahan wewenang, Tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan; 4). Struktur Birokrasi. Pergantian pengurus, rangkap jabatan dan rangkap tugas yang menyebabkan pengurus bingung dan kerepotan dalam menjalankan wewenangnya, tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengatur pelaksanaan BUMDes. Adapun saran peneliti ini adalah sosialiasi bukan hanya dilakukan pemerintah desa namun pengurus BUMDes juga ikut serta memberikan infromasi, memilih orang yang berkompeten dan memanajemen keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan transparan kepada masyarakat mengenai program serta laporan keuangan, konsisten dalam menjalankan tugas yang diberikan dan membuat peraturan pelaksanaan BUMDes yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) agar bisa mewujudkan keberhasilan program BUMDes di Desa Segarau Parit.
PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS Nurlia, Nurlia; Haryaningsih, Sri; Anwar, Hairil
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3159

Abstract

PenulisanSkripsiinidimaksudkanuntukmendeskripsikan dan menganalisis proses PenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas. PermasalahanmengenaipenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat yang cukupmenarikuntukditelitikarenamasihterdapatketidaksesuaianpenempatan, yang mana jabatan yang diisibelumsesuaidengan Pendidikan yang seharusnyasesuaidenganjabatan yang diemban. Penelitian initermasukdalampenelitiandeskriptifdenganmenggunakanpendekatankualitatif. Penelitian inimenggunakanteori Saksono yang mengatakanlangkah-langkahpenempatanseorangpegawai, yaitu: 1) LowonganKerja (kebutuhanakantingkatpekerjaanterhadapseseorang), 2) UraianPekerjaan (tugas dan tanggungjawab orang yang akanmengerjakanpekerjaantersebut), 3) Penarikan dan Seleksi, 4) Menempatkan orang tersebut pada pekerjaan yang ada di organisasi (Penempatan). Teknik pengumpulan data berupaobservasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitianinimenunjukanbahwaPenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat belumsesuaidenganprinsipthe right man on the right place, dikarenakanpihak Camat Teluk Keramat tidakmemilikiwewenanguntukmembukalowongankerja, membuaturaianpekerjaan, melakukanpenarikan dan seleksisertamenempatkanpegawai. Dilihatdariadanyapenempatanpegawai yang belumsesuaidenganpendidikan dan pengetahuankerja, penelitianinidapatmemberikan saran agar memperbaikistrukturpenempatanpegawaisesuaidenganlatarbelakangpendidikan dan keahliannya agar pegawaitidakkesulitandalammengerjakantugas/pekerjaannya.
Co-Authors *, Yulius Yohanes Abdul Rahim Abdul Rahim * Aboa, Antonia Sasap Adi Mulyono Ananda Pratiwi, Putri Anggi Dwi E1011161042 Febrianty Antonia Sasab Abao Antonia Sasap Abao Antonia Sasap Abao Anwar, Hairil Anwar, Hairil ANWAR, SYAMSU Aprilianza, Haikal Argo Pambudi Arifin Arifin Arifin Arifin Aryanti, Monica Wiwiek Azrita Mardhalena Bandi Hermawan Burhan, Rasidi damayanti, Etika Darusalam, M Dewi Utami Dharmawan, Gusti Fariz Dhidik Apriyanto Dithya Sri Puji Rizqi E1011151110 Cici Selvia Larasati E1011151143 Nussella E1011161050 Nurlia E1011161069 Livianty E1011171045 Desi Lestari E1013161017 Dori Surgadi E:1012131054 Depi Lispa Sumanti Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Farah Devi Andriani Filnaria Eka Sunardi Putri Hairil Anwar Hairil Anwar Hanisa Hanisa Hardalina Hardalina Hardalina, Hardalina Hardi Alunaza hassbullah, hassbullah Hastuty, Lita Hermawan, Bandi Hidayat Hidayat Ida Rochmawati Indah Febri Rulyati Indriyadi, Abang Ira Patriani Ira Patriani Ira Patriani Juniwati Juniwati Kartika Ningtias LARASATI, CICI SELVIA Lestar, Desi Livianty, Livianty M.Wuysang, Julia Mardhalena, Azrita MARKUS MARKUS E1012161063 Martinus * Martinus Martinus Martinus Martinus Martinus, Martinus Maulana, Akbar Meilasari, Indah Mikael, Suryadi Mliani, Meliani E1012131062 Mohammad Nabil Almunawar Mukarom, Zaenal. 2016. Komunikasi Politi Vety Lestari NIM:E4301106 Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nikodimus, Nikodimus Ningtias, Kartika NUDU, CHAROLINA NOVIYANTI ANGGRAINI Nuraini, Nuraini Nurlia, Nurlia NURSELLA, NURSELLA Patriani, Ira Patriani, Ira Patriani, Ira Rabiah Nawarisma NIM E1032131022 Rahim, Abdul Rahim, Abdul Rahmawati, Rahmawati Rasidar Rasidar, Rasidar Redha Fachmi Al Qadrie, Syarif RIONALDI, RIZAL Risna Sari, Ade Ritaudin, Ritaudin Rusdiono, Rusdiono Safitri, Rachmah Bayu Sihaloho, Nahot Tua Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan Silverius Tey Seran Sri Maryuni, Sri Subiandani Subiandani Sukriadi, Hery SUMANTI, DEPI LISPA Sunta, Mathilda Suyanti Suyanti Titik Hariyati Tri Hutomo * Utami, Dewi Windhu Putra Yohanes, Yulius YOSEF E1012161111 SIDING ARMANDO Yuliani NIM. E1011151145