Articles
<![CDATA[Edukasi Tentang Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Pelajar SMK Negeri 1 Kaidipang ]]>
<![CDATA[Lucyane Djaafar]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Yudha Mbuinga]]>
<![CDATA[ Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 1 No 2 July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37905/celara.v1i2.18741
<![CDATA[The family is an effective legal socialization place before a child directly becomes a member of society. Parents become a very important figure in providing examples of law enforcement in Indonesia. Then from the family environment will continue to the school environment and the outside community in general. When a child has started to grow into an adult, then at that time a new individual begins to be introduced to the rules and principles of state law which they know through the legal education they receive both formally and informally. Understanding of the law can be done with legal counseling. Legal counseling means a conscious effort made by someone to comply with applicable legal rules. The methods of implementation are Activity Stages, Preparation and Debriefing Materials, and Program Action Plans. The results of the collaborative community service activities for lecturers and students in the form of socialization are as follows (1) Increased legal awareness of students at SMKN 1 Kaidipang. (2) The behavior of students at SMKN 1 Kaidipang who obeys the law is formed. (3) The characteristics of students at SMKN 1 Kaidipang who understand the law grow. With legal awareness within the students of SMKN 1 Kaidipang, they will easily realize that it is important to comply with existing regulations so that they can apply them and become an example for young and old people in their area, so that they will get used to complying with regulations and carrying out law well wherever they are. ]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI SMP NEGERI 3 LIMBOTO ]]>
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Sukarman Kamuli]]>;
<![CDATA[Zulaecha Ngiu]]>;
<![CDATA[Saleh Al Hamid]]>;
<![CDATA[Ariyanto Nggilu]]>;
<![CDATA[Puput Riana Rusli]]>
<![CDATA[ Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 1 No 2 July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37905/celara.v1i2.22125
<![CDATA[A child is one of the creatures entrusted by God to be cared for, guided and given affection. One of the rights of children is to get an education, and teaching both at home, school and in the community. The child also has the right to have legal protection of his / her self both physically and mentally. Children who are vulnerable to physical or sexual violence are also entitled to legal protection. Gorontalo, especially the number of sexual violence against children, is increasing, this is clearly one of the problems faced by the government. Therefore, collaborative community service conducted by lecturers and students by involving education units in SMP Negeri 3 Limboto is considered very important. The implementation method is packaged in the form of pengbadian socialization prevention of sexual violence in SMP Negeri 3 Limboto Anak. Its purpose is to provide understanding and education on how important it is to protect children's rights and prevent children from the dangers of sexual violence. ]]>
<![CDATA[Maraknya Tingkat Pernikahan Dini pada Masa Covid-19: (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Pohuwato) ]]>
<![CDATA[Rion Monoarfa]]>;
<![CDATA[Udin Hamim]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 1 (2024): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v21i1.1478
<![CDATA[. This research aims to discuss the risks of early marriage during Covid-19 (case study at the Pohuwato Regency Religious Court). This research uses a qualitative approach with a descriptive approach where data is obtained through observation, interviews and documentation so that the data obtained is in accordance with conditions occurring in the field. The findings in this research are that the efforts of the Pohuwato Regency religious court in preventing the rise of early marriage have been quite good. This is shown by the number of early marriages in 2021 amounting to 152 people, in 2022 only 87 people and in 2023 72 people, thus the number of early marriages in Pohuwato Regency in the last two years has decreased. Meanwhile, the factors that prevent religious courts from preventing early marriage are caused by promiscuity and the government.]]>
<![CDATA[STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMAN 4 GORONTALO ]]>
<![CDATA[Puput Riana Rusli]]>;
<![CDATA[Lucyane Djaafar]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26624
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi pada siswa di SMAN 4 Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan melibatkan guru sebagai agen utama yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan moral anti korupsi ke dalam setiap pembelajaran di kelas. Dukungan dari tata tertib sekolah dan budaya sekolah juga memperkuat proses pembelajaran tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, penerapan metode demokratis, serta metode keteladanan oleh guru menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa yang memiliki kesadaran moral anti korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang meliputi peran guru, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kurangnya keterlibatan orang tua, dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pembangunan kesadaran moral anti korupsi pada siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di SMAN 4 Gorontalo.]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Di Kasus Kecamatan Kwandang) ]]>
<![CDATA[Wahyudin Buheli]]>;
<![CDATA[Lucyane Djaafar]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11110
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan jenis penelitian, yaitu kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena kurangnya keseriusan dari pemerintah dan tim penertiban serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat lainnya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan minimnya pemahaman implementor terkait kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan peningkatan keseriusan pemerintah dan tim penertiban dalam menjalankan aturan, serta perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga penyesuaian terhadap faktor-faktor penghambat seperti anggaran dan pemahaman implementor agar kebijakan dapat dijalankan dengan maksimal sesuai tujuan aslinya.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN NELAYAN BERBASIS LEMBAGA MEDIATOR KONTROL DALAM UPAYA PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING ]]>
<![CDATA[Rauf A. Hatu]]>;
<![CDATA[Rasid Yunus]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>
<![CDATA[ BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jb.v4i1.4021
<![CDATA[Meningkatnya eksploitasi hasil perikanan di Indonesia menyebabkan para nelayan maupun perusahaan perikanan dalam melakukan proses eksploitasi sering terjadi persaingan yang tidak saja dilakukan secara legal, namun terkadang juga dilakukan secara tidak legal. Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang illegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah “bom ikan. Fenomena penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bom ini juga terjadi di salah satu wilayah Provinsi Gorontalo, yakni di Kabupaten Boalemo, Yang disayangkan justru adalah pelaku penangkapan ikan secara illegal yang menggunakan bom ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Adapun tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Lembaga Mediator Kontrol Dalam Upaya Pencegahan tidak illegal fishing Di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.Oleh karena itu Lembaga penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini melaksanakan program pengabdian masyarakat yang dikemas dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif bersama sama dengan Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada serta Masyarakat Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo]]>
<![CDATA[Stimulasi Peran Masyarakat Berbasis Ekonomi, Teknologi Informasi dan Pengetahuan Hukum di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo ]]>
<![CDATA[Moonti, Agustinus]]>;
<![CDATA[Mozin, Nopiana]]>
<![CDATA[ DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.095 KB)
|
DOI: 10.33756/jds.v2i2.13486
<![CDATA[Stimulasi peran masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi informasi merupakan bentuk pendampingan terhadap masyarakat serta pemerintah desa dalam melahirkan berbagai program dan strategi berkelanjutan dalam pengembangan desa. Peran masyarakat yang di stimulus melalui ekonomi, teknologi informasi dan pengetahuan hukum digagas dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa dan sumber daya manusia yang distimulasi awal melalui aspek teknologi sehingga dalam tujuan jangka panjang dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat. Hasil dari berbagai program yang dilaksanakan yaitu meningkatnya skill masyarakat terkait penguasaan aspek teknologi informasi serta adanya peran nyata masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman jangka pendek. Tujuan dari pemanfaatan lahan pekarangan adalah agar areal lahan pekarangan dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi rumah tangga. Stimulation of the role of communities based on economy and information technology is a form of assistance to the community and village governments in producing various sustainable programs and strategies in village development. The role of the community that is stimulated through the economy, information technology and legal knowledge is initiated with the aim of improving the management of village potential and human resources which are stimulated early through technological aspects so that in the long term goals can be directed at increasing community productivity. The results of the various programs implemented are the increase in community skills related to mastering aspects of information technology and the real role of the community in utilizing home yard land for short-term crop cultivation. The purpose of the use of yard land is so that the yard land area can make an economic contribution to the household.]]>
<![CDATA[PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA KALANGAN REMAJA ]]>
<![CDATA[Nihe, Miranda]]>;
<![CDATA[Supu, Ludfia A.]]>;
<![CDATA[Mozin, Nopiana]]>
<![CDATA[ Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 2 No 1 May 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37905/celara.v2i1.27250
<![CDATA[ Di lingkungan kampus universitas negeri Gorontalo, kecamatan kota tengah kota gorontalo, provinsi Gorontalo ada beberapa kalangan anak muda yang belum mampu mengimplemantasikan perilaku nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan tidak memahami makna dari nilai-nilai tersebut yang menyebabkan banyak kalangan remaja yang belum bisa menghargai perbedaan satu sama lain yang timbulnya sikap rasisme terhadap individu ataupun kelompok sehingga terjadinya pertikaian antara satu dengan yang yang lain karna tidak adanya penanaman nilai-nilai Pancasila pada kalangan remaja tersebut. berdasarkan masalah di atas peneliti melakukan sosialisasi terhadap kalangan remaja di lingkungan kampus 1 Universitas Negeri Gorontalo, mencakup : (1). Melakukan koordinasi dengan kalangan remaja, (2). Melakukan identifikasi atas masalah perilaku anak muda di kota gorontalo, tepatnya di kota tengah, kota gorontalo, provinsi gorontalo, (3). Melakukan sosialisasi di kalangan remaja, (4). Mempersiapkan sarana dan fasilitas pendukung kegiatan, dan (5). Pelaksanaan kegiatan. Penulis ingin mengatahui bagaimana cara para pengajar melakukan penerapan nilai nilai pancasila pada peserta didik sebagai asas dan idiolagi kita masyarakat Indonesia, penerapan nilai nilai pancasila ini sebagai hal wajib untuk sebgaimana semua peserta didik harus paham dan hapal apa yang terkandung.dalam 5 sila Pancasila.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI GORONTALO ]]>
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>
<![CDATA[ Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 1 (2024): Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Jurnal Center Indonesia Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62567/micjo.v1i1.67
<![CDATA[Based on research results witness or victim protection is regulated in Law no. 13 of 2006 and to find out how the legal protection of the rights of the defendant in criminal cases in Gorontalo the violation of the defendant was carried out by the investigator both from the beginning of the process until the end of the process. The human rights law must be fulfilled and there are several violations committed by the investigator both intentionally or unintentionally. The defendant's human rights are listed in Law No. 8 of 1981 concerning criminal procedural law in article 98 paragraph 1 explains"If an act which forms the basis of an indictment in an examination of a criminal case by a district court results in a loss for another person, the presiding judge may at the request of that person determine to incorporate the case for the compensation claim to the criminal case".Paragraph (2) explains;"The request referred to in paragraph (1) may only be submitted at the latest before the public prosecutor recommends a criminal charge. In the event that the public prosecutor is not present, the request is submitted no later than before the judge passes the sentence ".The defendant's human rights law is a right that must be carried out by the investigator from the beginning of the process until the end of the investigation process.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>
<![CDATA[ Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 1 (2024): Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Jurnal Center Indonesia Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62567/micjo.v1i1.68
<![CDATA[For the sake of realizing a prosperous, just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and the 1945 Constitution. The quality of Indonesia's human resources must be continuously improved for national development capital and making Indonesia a developed country. It also includes attention to youth and children as the next generation, so that one day they can bring Indonesia into a developed country. Talking about the problem of adolescents and children is an interesting subject to be discussed and discussed hotly these years of years the level of juvenile delinquency in narcotics abuse, brawl that leads to criminal acts, more specifically criminal acts of theft perpetrated by children. In the current era, we hear a lot of theft, both adults and young children. According to article 1 number 1 of the Child Protection Act, "a child is someone who is not yet 18 years (eighteen) years old, including those still in the womb". In juvenile criminal law, hereinafter referred to as Delinquency / (crime) against several acts that are against the law. According to Romli Atmasasmit Juvenile (15), Delinquency is any act or behavior of a child under the age of 18 years and has not married which is a violation of applicable legal norms, and can endanger the child's personal development.]]>
