Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.157
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Jurnal Ius Constituendum ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal on Social Science, Economics and Art International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Abdimas Terapan KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jambura Journal Civic Education al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Innovative: Journal Of Social Science Research West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Abdimas Terapan West Science Interdisciplinary Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal of Innovative and Creativity Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Mimbar Administrasi Multidisciplinary Indonesian Center Journal Harmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia
Nopiana Mozin
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN Pakaya, Gustiranda; Djaafar, Lucyane; Kamuli, Sukarman; Mozin, Nopiana
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i1.4969

Abstract

This research aims to examine the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in efforts to empower poor communities in Pentadio Barat Village, Gorontalo Regency. This research employs a descriptive qualitative method. Informants involved in this research are the PKH Coordinator of Gorontalo Regency, the Head of Administration of the Social Security Division of the Social Affairs Office of Gorontalo Regency, the Chief of Pentadio Barat Village, the PKH Facilitator for Pentadio Barat Village, and PKH beneficiary families in Pentadio Barat Village. The results indicate that the implementation of PKH covers education, health, and social welfare. In education, PKH has succeeded in expanding access to education through financial support, increasing school attendance rates, and positively influencing the academic achievements of beneficiary children. In the health sector, PKH provides better access to quality healthcare services, offers targeted support for the elderly, pregnant women, and children, and involves PKH facilitators in effective monitoring. Meanwhile, regarding social welfare, the program provides regular financial assistance, skills training, and various initiatives to help beneficiary families overcome economic barriers. However, this research also identifies several inhibiting factors in PKH implementation, including coordination challenges, suboptimal planning, and disagreements in service provision. Therefore, this research recommends a series of measures to enhance the program’s effectiveness, such as strengthening stakeholder coordination, improving outreach through more inclusive approaches, and implementing continuous monitoring for ongoing evaluation and improvement. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implemtasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Ketua Koordinator PKH Kabupaten Gorontalo, Kasie Penyelenggara Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo,Kepala Desa Pentadio Barat, Pendamping PKH Desa Pentadio Barat, dan Keluaraga Penerima Manfaat PKH Desa Pentadio Barat. Temuan penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di bidang pendidikan, PKH telah berhasil memperluas akses pendidikan dengan dukungan finansial, meningkatkan tingkat kehadiran di sekolah, dan memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian akademik anak-anak penerima manfaat. Di sektor kesehatan, PKH memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan berkualitas, memberikan dukungan khusus bagi lansia serta ibu hamil dan anak-anak, serta melibatkan pendamping PKH dalam pemantauan yang efektif. Sementara itu, dalam aspek kesejahteraan sosial, program ini memberikan bantuan finansial secara berkala, pelatihan keterampilan, dan berbagai upaya lainnya untuk membantu keluarga penerima mengatasi hambatan ekonomi. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH, termasuk kendala dalam koordinasi, perencanaan yang belum optimal, dan ketidaksepakatan dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan serangkaian tindakan untuk meningkatkan efektivitas program ini, seperti memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, serta menerapkan pemantauan yang berkelanjutan guna evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan.
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI KALANGAN REMAJA DESA SOGUO KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Manopo, Sri Yolanda; Mahmud, Ramli; Mozin, Nopiana
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.5513

Abstract

This study aims to describe the behavior of adolescents involved in alcohol abuse and identify the factors that influence such behavior in Soguo Village, Bolaang Uki District, South Bolaang Mongondow Regency. The abuse of alcoholic beverages, especially Cap Tikus, which contains a high level of alcohol, has become a concerning social phenomenon due to its impact on adolescent behavior, such as stealing, engaging in fights, and losing emotional control. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with the village head and sixteen adolescents who were identified as alcohol consumers, along with documentation from relevant sources. The findings reveal that several factors drive adolescents to consume alcohol, including curiosity (individual factors), poor communication with parents, peer pressure, and easy access to alcoholic beverages in the village. These findings highlight the urgent need for collaborative prevention efforts involving families, communities, and local governments through education, supervision, and regulation enforcement. Such integrated approaches are essential to reduce deviant behavior among adolescents and create a healthier social environment. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penyalahgunaan minuman keras, khususnya Cap Tikus yang memiliki kadar alkohol tinggi, menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan karena berdampak pada perubahan perilaku remaja, seperti mencuri, terlibat perkelahian, dan kehilangan kontrol emosi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa dan enam belas remaja yang diketahui mengonsumsi minuman keras, serta dokumentasi dari sumber-sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan minuman keras meliputi rasa ingin tahu (faktor individu), komunikasi yang buruk dengan orang tua, pengaruh teman sebaya, serta mudahnya akses terhadap minuman keras di lingkungan desa. Temuan ini menegaskan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa dalam melakukan pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan aturan. Upaya kolaboratif tersebut menjadi kunci untuk mengurangi perilaku menyimpang di kalangan remaja.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PUPR KOTA GORONTALO Kasuma, Moh. Randi S.; Djafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.5590

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of public services in the issuance of Building Permits (IMB) by the Department of Public Works and Public Housing (PUPR) over the past two years. Although service digitization and innovations have been implemented, several challenges remain, including complex bureaucracy, delays, limited public participation, and low transparency This evaluation is crucial for identifying barriers, assessing current policies, and offering recommendations to improve IMB service quality, making it more efficient, transparent, and responsive to public needs. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that the effectiveness of IMB services at the PUPR Department of Gorontalo City is still suboptimal. Despite efforts to enhance digitalization and service capacity, issues such as processing delays, inconsistent information, low responsiveness to public complaints, and limited use of technology persist. Key factors influencing service effectiveness include uneven human resource competencies, weak interdepartmental coordination, inadequate infrastructure, and insufficient public understanding of the digital licensing system. To improve reliability, responsiveness, and public trust in IMB services, internal organizational reforms, human resource development, and more adaptive and participatory use of technology are necessary. Overall, IMB services at the PUPR Department of Gorontalo City have not yet reached full effectiveness due to persistent obstacles, particularly in timeliness, responsiveness, and techno gical utilization. These challenges are primarily rooted in the quality of human resources, underdeveloped service systems, and a lack of digital outreach. Thus, strengthening internal capacity, refining service systems, and optimizing technology use are essential steps toward delivering faster, more transparent, and more reliable public services. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kementerian PUPR dalam dua tahun terakhir. Meski telah dilakukan digitalisasi dan inovasi pelayanan, masih terdapat berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, keterlambatan, minimnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya transparansi. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan, menilai kebijakan yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan IMB yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif dan di sajikan dalam bentuk diskkriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas PUPR Kota Gorontalo masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya digitalisasi dan peningkatan kapasitas pelayanan, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterlambatan proses, inkonsistensi informasi, rendahnya responsivitas terhadap keluhan masyarakat, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelayanan meliputi sumber daya manusia yang belum merata kompetensinya, koordinasi antarbidang yang kurang optimal, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital perizinan. Untuk meningkatkan keandalan, ketanggapan, dan keyakinan publik terhadap pelayanan IMB, diperlukan pembenahan internal organisasi, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi secara lebih adaptif dan partisipatif. Pelayanan IMB oleh Dinas PUPR Kota Gorontalo belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterlambatan proses, kurangnya responsivitas, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pelayanan yang belum optimal, serta minimnya sosialisasi digital menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas internal, perbaikan sistem layanan, dan penguatan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya.
DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU Daud, Karim; Lukum, Roni; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6052

Abstract

This study aims to examine the implementation of police discretion on the use of alcoholic beverages and the factors that influence it in Buti Village, Mananggu District, Boalemo Regency. The problem of alcoholic beverage use has become a social issue that has caused various negative impacts, such as public order disturbances and increasing crime rates. In this context, police discretion becomes an important instrument in law enforcement that is not only oriented towards legal certainty, but also towards social justice and benefits. This study uses a qualitative method with a normative-empirical case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of Mananggu Police officers, the Buti Village community, and perpetrators or sellers of alcoholic beverages. The results of the study indicate that the implementation of discretion is carried out with a preventive, persuasive, to repressive approach, depending on the level of violation. Factors that influence the use of discretion include social conditions of the community, legal provisions, institutional policies, and humanitarian considerations. This study is expected to be a reference in formulating more appropriate and contextual policies in handling similar cases. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap penggunaan minuman keras serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Masalah penggunaan minuman keras telah menjadi isu sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat Kepolisian Sektor Mananggu, masyarakat Desa Buti, serta para pelaku atau penjual minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, hingga represif, tergantung pada tingkat pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan diskresi antara lain kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum, kebijakan institusional, serta pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual dalam penanganan kasus serupa.
STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMAN 4 GORONTALO Rusli, Puput Riana; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi pada siswa di SMAN 4 Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan melibatkan guru sebagai agen utama yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan moral anti korupsi ke dalam setiap pembelajaran di kelas. Dukungan dari tata tertib sekolah dan budaya sekolah juga memperkuat proses pembelajaran tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, penerapan metode demokratis, serta metode keteladanan oleh guru menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa yang memiliki kesadaran moral anti korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang meliputi peran guru, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kurangnya keterlibatan orang tua, dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pembangunan kesadaran moral anti korupsi pada siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di SMAN 4 Gorontalo.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus: Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Ayik Christina Efata; Deny; Anna Veronica Pont; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

Abstract

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Prinsip Ultimum Remedium: Decriminalization and Recriminalization in the New Criminal Code: An Analysis of the Ultimum Remedium Principle Eko Budi Sariyono; Makkah HM; Iwan Rasiwan; Johannes Triestanto; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dekriminalisasi dan rekriminalisasi yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia serta keterkaitannya dengan prinsip ultimum remedium. KUHP Baru yang mulai berlaku pada awal 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam hukum pidana nasional, termasuk penghapusan beberapa delik lama yang dianggap tidak relevan dengan nilai sosial modern dan pengaturan pidana baru untuk mengantisipasi tantangan hukum kontemporer. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana KUHP Baru menegaskan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang diterapkan setelah mekanisme non-penal, seperti sanksi administratif, penyelesaian restoratif, atau mediasi, dinilai tidak memadai untuk menangani suatu perbuatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan studi pustaka terhadap KUHP Baru, literatur hukum nasional, serta artikel ilmiah yang membahas prinsip ultimum remedium dan reformasi KUHP. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah keseimbangan antara dekriminalisasi perbuatan yang tidak membahayakan masyarakat dan rek­ri­mi­na­li­sa­si delik baru yang dianggap penting bagi kepentingan publik, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya menjaga keseimbangan antara pembatasan over-kriminalisasi dan pemenuhan kebutuhan hukum yang dinamis, sekaligus menegaskan bahwa pidana harus digunakan secara proporsional dan selektif. Dinamika antara penghapusan delik kuno dan pengaturan delik baru ini memberikan implikasi signifikan terhadap penerapan prinsip ultimum remedium, menuntut aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam memilih langkah pidana sebagai upaya terakhir.
PENERAPAN PROGRAM REMAJA SEHAT TANPA TEKANAN MELALUI EDUKASI KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI SMA NEGERI 2 KOTA GORONTALO Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3 No 2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v3i2.36802

Abstract

Kesehatan remaja merupakan aspek penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pada masa sekolah menengah yang ditandai dengan tingginya tekanan akademik dan sosial. Namun, pendidikan kesehatan di sekolah masih cenderung berfokus pada aspek fisik dan kurang menekankan kesehatan mental serta manajemen stres. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan siswa SMA Negeri 2 Kota Gorontalo dalam menjaga kesehatan fisik dan mental melalui program “Remaja Sehat Tanpa Tekanan”. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang meliputi edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dasar. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Edukasi kesehatan mencakup pola hidup sehat, kesehatan mental, pengenalan stres, dan strategi koping adaptif, sedangkan pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran tekanan darah, indeks massa tubuh, denyut nadi, dan observasi kondisi umum siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep kesehatan secara holistik, meningkatnya keterbukaan dalam membahas isu kesehatan mental, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan stres. Pemeriksaan kesehatan dasar berperan sebagai sarana deteksi dini dan media pembelajaran konkret bagi siswa untuk mengenali kondisi kesehatannya. Integrasi edukasi dan pemeriksaan kesehatan terbukti saling menguatkan dalam menyampaikan pesan promotif dan preventif. Program ini memberikan manfaat langsung bagi siswa dan sekolah serta berpotensi mendukung penguatan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan keberlanjutan pendidikan kesehatan remaja berbasis sekolah.
PEMANFAATAN LIMBAH KOTORAN SAPI SEBAGAI SOLUSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT Tanango, Nabil; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3 No 2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v3i2.36452

Abstract

This community service activity aims to educate Kabila villagers about the use of household organic waste through the cultivation of magot (Black Soldier Fly) as an environmentally friendly and economically valuable animal feed. This Program was held on October 26, 2025 by students of the Animal Husbandry Department of Gorontalo State University with lecturers in citizenship courses and involved 45 participants from the local community. The methods used include counseling, demonstration of how to make magot media using natural ingredients (such as papaya leaves, moringa leaves, Bran, and rice washing water), and participatory practices. The results of the activity showed a successful production of 3.5 kilograms of quality magot with a cultivation success rate of 85%. The Magot was then distributed to 30 heads of farmer families as an alternative high-protein feed. The conclusion of this activity is that magot cultivation is a practical and economical solution for organic waste management while improving community skills in providing independent animal feed in line with civic values.   
Village Fund Management (Study Of Village Fund Budget Effectiveness In Pilolahunga Village) LDjaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana; Rahmola, Aldi
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i2.639

Abstract

The purpose of this study was to determine how the effectiveness of VillageFund Management in pilolahunga village and the factors that inhibit theeffectiveness of Village Fund Management in Pilolahunga village. The methodused in this study is Qualitative, with a descriptive approach. Data collectiontechniques used in this study are by means of case studies, namely: readingbooks, literature, or legislation related to the problem, and also field studies,namely: interviews, observations, and documentation.The results of theresearch on Village Fund Management in pilolahunga village are (1) in thefield of village governance, village fund management has been realized well oreffectively. In terms of village development, the village government allocates abudget of 48% and has been realized in fiscal year 2019, but has not yet had animpact on the needs of the community. Meanwhile, in the field of empowermentand development of rural communities, apsek is only a priority for institutionaldevelopment and strengthening without regard to health, education andeconomic strengthening of rural communities. (2) factors that affect theeffectiveness of Village Fund Management in Pilolahunga village are humanresources and lack of community participation.
Co-Authors Agustinus Moonti Al Hamid, Saleh Andi Wahyuddin Nur Anna Veronica Pont Arif Paria Musta Aris mawanti Puputo Ariyanto Nggilu Asmun W Wantu Ayik Christina Efata Balfaqih Djafara, Albar Bela Syafitri Husain Buheli, Wahyudin Christina Bagenda Daud, Karim Deny Djafar, Lucyane Dotutinggi, Sandri J Efendi, Firmansyah Eko Budi Sariyono Eko Satria Fadhlillah, Muhammad Rizqi Faradina Mokodongan Fauzia Rahma P. Amay Imelda, Yunita Iswan Harun Iwan Rasiwan Jamaludin Jamaludin Jasmin Noho Johannes Triestanto Juhari Hasan Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Kasuma, Moh. Randi S. Klaudia I. Marhum, Novia LDjaafar, Lucyane Lucyane Djaafar Lucyane Djafaar Mahmud, Ramli Maisara Sunge Makkah HM Manopo, Sri Yolanda Mbuinga, Yudha Meirin Inaku Miranda Nihe Najamudin Najamudin Ngiu, Zulaecha Nihe, Miranda Nining Suningra Nur Ismi Pulogu Nur, AL hiday Nurliska Y. Hentu Ongomai, Sa’ban S. Pakaya, Gustiranda Pangestu, Ilham Aji Rahman, Riski rahman, umar Rahmola, Aldi Rasid Yunus, Rasid Rauf A. Hatu Rendi R Toma Riadi Asra Rahmad Rio Monoarfa Risha Ibrahim Risha Safitri Ibrahimr Roni Lukum Rusli, Puput Riana Samuji Sandi Yoga Pradana Sastro M Wantu Sastro M. Wantu Sastro M. Wantu Siti Hardianti Siti Indra Monoarfa Sri Rahayu Lestari Pade Stelvia Wemly Noya Sukarman Kamuli Supu, Ludfia A. Susetyo, Danny Trisno Syarianti S. Kaco Tanango, Nabil Thorik, Achmad Udin Hamim Ummi Kalsum Verawati Arnol Wahyudin Mahmud Waluyo, Dadi Yasmirah Mandasari Saragih Yuli Adhani Yulianis Safrinadiya Rahman Yusni Pakaya Yusuf, Yurinda Zulkarnain S