p-Index From 2021 - 2026
10.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Arsitektur Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Unes Law Review SOL JUSTICIA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Progressive Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Keadilan RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Case Law Muhammadiyah Law Review Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Kolaborasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Caraka Justitia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JURNAL RETENTUM Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Health Education Law Information and Humanities Justice Amnesty Law and Undoing Journal Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PERAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Azzahra Bunga Cantika; Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pedf7779

Abstract

Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Faktor apa saja penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan fungsi legislasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas anggora DPRD dan penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci : DPRD, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah.
IMPLEMENTASI PERAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Azzahra Bunga Cantika; Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pedf7779

Abstract

Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Faktor apa saja penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan fungsi legislasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas anggora DPRD dan penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci : DPRD, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah.
KOMUNIKASI DAN ADVOKASI DALAM MEMBANGUN KOMITMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN MELALUI MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIP DI PROVINSI LAMPUNG Aulia Rahmawati; Fritz Akhmad Nuzir; Kustiani; Aditya Mahatidanar Hidayat; Okta Ainita
Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Vol. 5 No. 3 (2025): Desember 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITERA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35472/jppk.v5i3.2231

Abstract

Sustainable urban development can support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 11, and can be optimized through multi-stakeholder collaboration. This paper aims to (1) Raise awareness among various parties about the importance of collaboration for sustainable cities and communities; (2) Advocate for active support from pentahelix stakeholders (government, private sector, academia, community, and media) through the principles of Multi-Stakeholder Partnerships (MSP); and (3) Strengthen institutional commitment to collaborative governance in achieving SDG 11 in Lampung Province. The research employs a descriptive qualitative method to examine the dynamics of communication and advocacy in cross-sectoral collaborative processes. Data collection was conducted through a series of audience meetings with various stakeholders, including government institutions, academia, civil society organizations, local communities, and the media. The findings conclude that the success of building sustainable cities and communities largely depends on strategic communication and systematic, participatory advocacy processes. The multi-stakeholder partnership (MSP) approach involving the pentahelix elements—government, academia, community, media, and the private sector—has proven to provide an inclusive and practical framework for collaboration. However, realizing sustainable urban development in Lampung Province still faces significant challenges, particularly rgarding slum settlement issues that require special attention.
Implementasi Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam Pengawasan Usaha Pertambangan Batuan Nurrul Pakuwita Adinda; Okta Ainita
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5488

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Usaha pertambangan batuan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan pertambangan batuan sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan lingkungan, pertambangan tanpa izin, dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah daerah melalui Dinas ESDM Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kewenangan Dinas ESDM Provinsi Lampung dalam pengawasan usaha pertambangan batuan dan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.
Pemblokiran Lahan oleh Developer Perumahan secara Melawan Hukum Sesuai Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Tjk Anggalana Anggalana; Okta Ainita; Dion Rinaldy
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.219

Abstract

Communities that own or control land often experience disputes. Community understanding of land ownership is still relatively minimal knowledge about it. The purpose of this article is to find out the forms of unlawful acts of blocking other people’s land on other people’s land based on Civil Law and other legislation in accordance with decision Number 43/Pdt.G/2022/PN.Tjk. The research method in this writing uses a normative legal approach based on positive law, and based on literature. Expropriation activity implies taking rights or assets arbitrarily or ignoring statutory regulations. Some concrete forms of land grabbing include stealing, seizing, seizing, or physically seizing other people's legitimate land or houses, demanding ownership rights secretly, carrying out illegal stakes or fencing, cultivating land, selling land rights, and displacing or forcibly evicting the actual landowners. Based on civil law, people who commit land grabs can be charged with unlawful acts. It can be seen that in cases of land grabbing there are parties who sue and demand compensation for the losses suffered. In addition, land grabbing is also an act of someone entering the land without rights. ___ Referensi Buku dengan penulis: Abdurrahman. (1991). Masalah Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Adistie, N., dan Anwar, J. (2021). Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) yang Dilakukan secara Berulang Kali terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1(1), 93-117. Asshiddiqie, Jimmly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstiusi Press Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media. Gautama, Sudargo. (1990). Tafsiran Undang-Undang Pokok Agrarian. Bandung: Citra Aditya Bakti. Harsono, Boedi. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Klaten: Intan Sejati. Supriadi. (2008). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika. Yosua, Suhanan. (2018). Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. Jakarta: Restu Agung. Artikel jurnal: Chayadi, L. (2020). Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing sebagai Ahli Waris untuk Hak Milik Atas Tanah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 159-168. Hartono, B., dan Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), 2(4), 31-44. Istiqamah, I. (2018). Tinjauan Hukum Legalisasi Aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kepemilikan Tanah. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 5(1), 226-235. Mahanani, A. E. E. (2021). Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3(1), 76-89. Oktoyoki, H., Ansiska, P., dan Ifebri, R. (2022). Peran Pemerintah Dalam Masalah Tenure dan Land Management untuk Pengembangan Hutan Rakyat. Geoforum, 1(2), 18-26. Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., dan Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. Pagaruyuang Law Journal, 5(1), 18-28. Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 139-157. Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah. Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(1), 31-40. Sari, I. (2020). Hak-hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen, 9(1), 15-33. Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 10(20), 76-82.
Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk) Nopal Gustin; Zainab Ompu Jainah; Okta Ainita
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 2 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5434

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan terhadap berbagai ancaman, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika Studi ini menekankan betapa pentingnya anak-anak sebagai investasi dan harapan terbesar bagi masa depan suatu bangsa. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Implementasi peranan Hakim dalam perlindungan hukum untuk anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan landasan pertimbangan hakim dalam melindungi anak sebagai pengguna narkotika berdasarkan keputusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang melibatkan analisis regulasi yang ada. Selain itu, pendekatan empiris juga digunakan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan melalui sesi wawancara. Kombinasi dari kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan isu penelitian. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini adalah Peranan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk. Dan juga Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi serta dapat menangani kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan juga mengutamakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban seperti halnya di dalam kasus ini dengan memprioritaskan proses pemulihan dari kecanduan melalui lembaga rehabilitasi.
Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim (Studi pada Kantor Penghubung Wilayah Lampung) Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita; Raudatul Zanah Al Zahra
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5317

Abstract

Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga ketatanegaraan Indonesia yang bersifat indepedensi. Dibentuknya Komisi Yudisial untuk mengawasi dan memantau perilaku hakim-hakim dalam persidangan. Peranan Komisi Yudisial diharapkan dapat mewujudkan dunia peradilan yang bebas dan bersih dari gratifikasi serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tugas dan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung, dan seperti apa factor pnghambat Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung. Metode peneitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan empiris, data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian dari peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung  masih kurangnya SDM pada kantor wilayah menjadi penghamabt terjalankannya wewnang dan tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dalam persidangan. Pengawasan perilaku hakim yang tidak hanya dilakukan di persidangan tetapi pada kehidupan sehari-hari hakim itu sendiri membuat Komisi Yudisial membutuhkan peranan aktif masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap hakim di uar persidangan. Culture serta minimnya literasi atau rasa keiingintahuan masyarakat Lampung terhadap hukum dan Komisi Yudisial menempatkan terjadinya pelanggaran kode etik perilaku hakim di provinsi lampung. Saran yaitu bagi Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Lampung untuk dapat lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan perilaku hakm-hakim yang ada di provinsi Lampung. Masyarakat juga diharapkan dapat bekerjasama dalam hal melakukan pengaduan terkait adanya pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Provinsi Lampung.
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Laporan Palsu pada Peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN/ Gdt Jo. 53/Pid/2022/PT/.Tjk) I Ketut Seregig; Okta Ainita; Wahyu Saputra B M
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3408

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap unsur- unsur tindak pidana laporan palsu dan kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana laporan palsu. Didalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku laporan palsu dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Adapun unsur-unsurnya yaitu: Melaporkan dan mengadukan,Telah terjadi sesuatu tindak pidana oleh seseorang, dan yang ia ketahui, bahwa tindak pidana itu tidak terjadi. Kendala-kendala yang dihadapi didalam proses penyelidikan tindak pidana laporan palsu yang dilakukan terdakwa Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Laporan Polisi Nomor: LP/B797/XI/2021/SPKT-Res Pesawaran / Polda Lampung. Tentang telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan An. Pelapor Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : LP/B-797/XI/2021/SPKT-Res Pesawaran/Polda Lampung, Tentang telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan An. Pelapor Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Hasil Pencurian Mobil di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk) I Ketut Seregig; Okta Ainita; Muhamad Ertami Amanda
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3424

Abstract

Tindak pidana penadahan adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil kejahatan. Salah satu kasus hukum terkait tindak pidana melakukan penadahan sebagaimana pidana dakwaan tunggal penuntut umum adalah pada Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk. Terdakwa ZHSG Bin HAZ. Permasalahan penelitian ini adalah apakah pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk? dan apakah dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk?.  Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk adalah Terdakwa Juni Rahman Als Juni Boy Bin H.Rusli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk adalah terdakwa telah melanggar  Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP selain itu pertimbangan Hakim lainnya adalah keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada PT. Everbright Lampung (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK) I Ketut Seregig; Okta Ainita; Lintang Sakti Pangestu
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3425

Abstract

Tindak pidana penggelepan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atau dalam jabatan swasta, yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada Pasal 372 KUHP. Didalam kasus yang penulis angkat menjadi skripsi dengan putusan nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK. Bermula di hari Selasa tanggal 27 September 2022 terdakwa sebagai salesman yang bekerja di PT. Everbright Lampung, terdakwa melakukan penagihan kepada Toko milik V dan P sebesar Rp.4.378.800 selnajutnya terdakwa mendatangi toko yang lainnya. Sesampainya terdakwa ditoko milik S terdakwa menagih uang sebesar Rp.2.500.000 kemudian uang tersebut tidak terdakwa kirimkan ke rekening PT. Everbright Lampung melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Permasalahan penelitian ini adalah apakah alasan penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK) dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK). Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah, adanya niat dan kesempatan yang dimiliki terdakwa karena memiliki kesempatan karena terdakwa memiliki kesempatan langsung kepada customer/ pelanggan untuk melakukan penagihan, turunnya mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesesuaian dan hubungan antara fakta- fakta hukum dan keterangan antar saksi, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan. Bahwa Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan tidak mengalami kendala apapun, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan Hakim berpedoman pada 2 alat bukti dan menjatuhkan putusan sesuai KUHAP, Namun pernah terdapat beberapa kendala yang timbul dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan berupa kendala internal dan eksternal. Hendaknya hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur-unsur dan faktor-faktor yuridis, sebagaimana yang ditetapkan didalam undang-undang yang menjadi pemicu tindak pidana tersebut. Agar hakim perlu menetapkan suatu standar maksimum pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika ia terbukti bersalah dan dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Co-Authors Aditya Mahatidanar Aditya Mahatidanar Hidayat Agung Prayitno Ahmad Badawi Ahmad Zainal Ahmad Zainal Aini Nurul Akhmad Ridho Santoso Aldo Kurniawan Amar Wahyu R Anggalana Anggi Safitri Appin Purisky Redaputri Aprinisa Arif Nur Rachman Asmelinda, Nadia Aulia Rahmawati Azzahra Bunga Cantika Balgis Muhammad Barusman, Andala R P Bima, M Cakra D Muhyi, Aldi Permana Davina Fevian Bilantiara Dendy Francysco Sinurat Desy Elsyani Dimas Pratama Putra Dion Rinaldy Dyah Indriana Kusumastuti Erlina B Erlina B Ferhan, Deemas Tiandri Fissabilla Novita Fritz Akhmad Nuzir Gustin, Nopal Haris Murwadi Hendri Dunan I Ketut Seregig I Nyoman Martawan Icha Ifa Afifah Indah Satria Justicia Tessalonika Panjaitan kadek dela HS Kustiani Kustiani - - Kustiani, Kustiani Lerilaspigo, Muhammad Lintang Sakti Pangestu Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M. Ardiansyah M. Denu Poyo M. Yusuf S. Barusman Muhamad Andra Wahyudi Muhamad Ertami Amanda Muhamat Ilza Amanda Muhamat Ilza Amanda Muhammad Wanda Sanjaya Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Niki Agus Santoso Nopal Gustin Nurrul Pakuwita Adinda Nurul Aini ongky Saputra Dewa Prabowo, Edo Arya Prastyo, Agung Budi Pratiwi, Wangga Reka Purba, Ria Ermina Raudatul Zanah Al Zahra Recca Ayu Hapsari Revira Pardesi Rifandi Ritonga Risti Dwi Ramasari Riza Muhida Rodhi Agung Saputra S. Endang Prasetyawati Safitri, Anggi Sanyyah Majidah Soewito Soewito Sri Ratna Sulistiyanti Sunia, Muhammad Rizki Mauludin Tami Rusli Tina Miniawati Barusman Wahyu R, Amar Wahyu Saputra B M Wahyudi, Muhamad Andra Wangga Reka Pratiwi Yeremia Adriano yohanes merci Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah