Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

THE CONCEPT OF PEOPLE'S SHARIA ECONOMY IN THE PERSPECTIVE OF DIGNIFIED JUSTICE THEORY: WHAT AND HOW? Darmawangsa, Andi; Surani, Surani; Akil, M.; Ardi, Ardi; Putra, Aditya Halim Perdana Kusuma
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4536

Abstract

Indonesia, as the world's largest Muslim-majority country, requires the development of an economic system that aligns with the principles of Islamic Sharia, one of which is through the concept of Sharia populist economy. This concept balances Sharia principles with the spirit of populism to achieve social justice and community welfare. The purpose of this research is to explore a deep understanding of the Sharia populist economy concept and how it can be integrated with principles of dignified justice. It also aims to analyze practical steps and strategies for implementing the Sharia populist economy concept in the Indonesian context, considering principles of dignified justice. This research employs normative legal research methods with a conceptual approach, using primary and secondary legal sources, data collection techniques through literature studies, and qualitative data analysis. The research findings reveal that the concept of Sharia populist economy is understood from the perspective of the theory of dignified justice as an effort to create an economic system that is fair, balanced, and prioritizes the welfare of all societal layers. This is achieved by integrating Islamic Sharia principles with the spirit of populism, involving active community participation in productive economic activities. This concept aims to create comprehensive justice, covering economic, spiritual, social, and environmental dimensions, ensuring that the entire society has equal opportunities to achieve well-being and dignity. Its implementation in Indonesia can be realized through a comprehensive approach, such as formulating supportive policies and regulations, developing adequate infrastructure, enhancing human resource capacities, encouraging active stakeholder participation, and the government's role in creating a conducive environment while maintaining principles of justice, balance, and welfare for all societal layers in line with the spirit of populism
Analisis Faktor dan Dampak Transaksi Praktek Gadai Cengkeh Terhadap Ekonomi Masyarakat Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Bulukumba Rahmitasari, Rahmitasari; Darmawangsa, Andi; Subaeda, Subaeda
El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education Vol. 4 No. 2: OKTOBER 2025
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61169/el-fata.v4i2.275

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik gadai pohon cengkeh serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat yang terlibat dalam transaksi gadai, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menggunakan pendekatan Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong praktik ini adalah kebutuhan mendesak akan dana, minimnya akses ke lembaga keuangan formal, serta kuatnya pengaruh budaya lokal. Dampak positif dari praktik ini adalah tersedianya dana secara cepat tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Namun, dampak negatifnya meliputi kehilangan hasil panen selama masa gadai dan ketimpangan dalam pembagian keuntungan antara penggadai dan penerima gadai. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik gadai ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan akad.
Implementasi Sistem Mukhabarah Dalam Perkebunan Jagung di Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Hasriyanti, Hasriyanti; Hasibuddin, M.; Darmawangsa, Andi
El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education Vol. 4 No. 2: OKTOBER 2025
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61169/el-fata.v4i2.276

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi implementasi sistem mukhabarah dalam kerjasama perkebunan jagung di Desa Tadang Palie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. mukhabarah adalah sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap. Namun, implementasinya belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep mukhabarah dalam fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem mukhabarah serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis atau saksi, dengan seluruh biaya dan risiko ditanggung penggarap. Sementara itu, pemilik lahan tetap menerima hasil tanpa kontribusi modal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan musyarakah. Dibutuhkan edukasi dan pembaruan akad agar tercipta kerja sama yang adil