Claim Missing Document
Check
Articles

Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Dinas Sosial Kota Cirebon bagi penyandang Disabilitas Hafizd, Jefik Zulfikar
Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/empower.v8i2.15163

Abstract

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini penyandang disabilitas juga termasuk bagian dari warga Negara Indonesia yang mana sangat berhak memperoleh kedudukan, serta pemberdayaan sosial yang sama dan memiliki hak untuk kehidupan yang layak. Namun pada kenyataannya, keberadaan dari penyandang disabilitas kadangkala sering dikucilkan dalam kehidupaan dimasyarakat, dan selain itu tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya, dan bahkan kurang mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena itu butuh suatu Lembaga dari pemerintah yang dapat menjadi suatu badan yang menangai segala kebutuhan dan pemberdayaan dari penyandang disabilitas, dan yang berperan dari Lembaga pemerintah dalam hal ini yakni Dinas Sosial. Dalam hal ini Dinas Sosial memiliki peran sebagai salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan penyandang disabilitas dari segi pemenuhan bantuan Kesehatan serta dalam bidang ekonomi pada Dinas Sosial Kota Cirebon. Penelitian ini berfokus pada segala kegiatan dan program kerja pada dinas sosial untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Sosial Kota Cirebon dalam pemberdayaan penyandang disabilitas pada pemenuhan Kesehatan dan ekonomi telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan diluar teknis pelaksanaan.
Pengaruh Zakat Terhadap Kegiatan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik Hafizd, Jefik Zulfikar
Al Barakat Vol 2 No 02 (2022): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (903.739 KB) | DOI: 10.59270/jab.v2i02.125

Abstract

BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki beberapa program salah satunya yaitu program ekonomi. Sasarannya fakir dan miskin. BAZNAS mempunyai LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) yang tugasnya khusus menyalurkan dibidang ekonomi programnya yang sedang dijalani yaitu pemberdayaan para pengusaha kecil melalui program Z-Mart (Zakat Mart) yaitu BAZNAS mempunyai ritel sehingga para mustahik yang mempunyai warung dan mereka kekurangan modal, BAZNAS membantu agar mereka dapat meningkatkan omzetnya sehingga yang tadinya mustahik bisa menjadi muzakki dikemudian hari. Adanya permasalah yang terjadi yaitu pengaruh zakat mart terhadap kegiatan usaha dan kesejahteraan mustahik. Dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh zakat mart terhadap kegiatan usaha dan kesejahteraan mustahik.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokan antara realita dan empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode lapangan. Zakat mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan mustahik, artinya dana Zakat yang disalurkan kepada masyarakat/mustahik berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dan pertumbuhan kegiatan usaha di Kabupaten Kuningan.
Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Hafizd, Jefik Zulfikar; Sukardi, Didi; Arfa, Dhita Ulviera
Al Barakat Vol 3 No 2 (2023): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v3i2.198

Abstract

Keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan manusia menuntut adanya solusi penyelesaian masalah. Alternatif untuk mengatasi keterbatasan dana guna memenuhi kebutuhan bisa dengan cara gadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pengelolaan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan dan Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Adapun hasil dari penelitian ini yakni sistem pengelolaan gadai emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan telah sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan gadai emas pada dasarnya telah sesuai dengan landasan hukum gadai yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja Home Industry dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Hafizd, Jefik Zulfikar; Maulina, Ade Fitri; Rofi, Ahmad
Jurnal Studi Inovasi Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Studi Inovasi
Publisher : Inovbook

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52000/jsi.v4i1.141

Abstract

Home industry di Indonesia bergerak di berbagai sektor usaha, namun usaha industri kecil dan menengah yang prospektif dan lebih menjanjikan adalah sektor yang bergerak di bidang busana dan sandang serta sektor usaha yang bergerak di bidang usaha kuliner atau makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja home industry di Indonesia, bagaimana home industry tempe di Sumber Kabupaten Cirebon memenuhi hak-hak tenaga kerjanya, dan bagaimana perlindungan tenaga kerja home industry tempe di Sumber Kabupaten Cirebon ditinjau dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini: Para pekerja home industry sendiri terkadang tidak mengetahui atas hak mereka sebagai pekerja. Pada dasarnya setiap pekerja yang terdapat dalam home industry merupakan sama seperti pekerja atau buruh dalam pabrik ataupun pekerja lainnya, di mana memiliki hak sebagai pekerja sama tidak ada perbedaan  atas hak  yang diberikan oleh UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Para pekerja home industry rentan mendapatkan pelanggaran hak mereka sebagai pekerja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
Peran Subbagian Advokasi Dan Dokumentasi Hukum Sekertariat Jenderal Dalam Penyelesaian Sengketa MPR RI Harahap, Viviyen Jensifa; Hafizd, Jefik Zulfikar
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v2i1.634

Abstract

This journal is motivated by the idea that the role of advocacy in dispute resolution is needed as an advocate who acts as an advisor or defender of cases in court. As one of the people's representative bodies or the legislature of the People's Consultative Assembly consisting of members of the People's Representative Council and Regional Representative Councils elected through general elections, it is certainly not spared from the many disputes or cases submitted by the community who are increasingly critical of existing policies to the court. In dispute resolution, the People's Consultative Assembly requires the role of the legal section, especially the advocacy subdivision and legal documentation to carry out its duties and functions as an advocate. Which plays a role in providing Exepsies, Duplik, Replications, Submitting evidence against claims by legal entities in court to obtain a decision with permanent legal force.
Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Rosianti, Elshi Elvira; Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Sugianto, Sugianto
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2024): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v2i2.659

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) of Kuningan Regency plays a crucial role in the formation of Regional Regulations, as stipulated in Article 41 of Law Number 32 of 2004, which mentions the functions of legislation, budgeting, and supervision for DPRD. However, in practice, DPRD tends to propose fewer Regional Regulations than the regional heads each year. Based on this, this research aims to assess the implementation of the authority held by the DPRD of Kuningan Regency based on Law No. 12 of 2011 and Regional Regulation (Perda) of Kuningan Regency No. 21 of 2013 concerning the Guidelines for the Formation of Local Legal Products. Additionally, the objective of this research is to understand the fiqih siyasah perspective on the authority of the DPRD and the Regional Head of Kuningan Regency in forming Regional Regulations. This field research employs an empirical juridical approach using data collection methods such as observation, interviews, and documentation. Data analysis involves processing, presenting, and verifying the gathered information. The findings indicate that the determination of Kuningan Regency's Regional Regulations is achieved through the agreement between the DPRD and the Regional Head. Thus, both the DPRD and the Regional Head have equal positions in establishing Regional Regulations. However, the implementation of the DPRD's authority to form Regional Regulations has not been optimal. During the period 2020-2021, Regional Regulations were predominantly proposed by the Regional Government. From a fiqih siyasah perspective, such authority should be held by a representative institution capable of channeling the aspirations of the community.
Pengawasan Efektif Peran Inspektorat MPR RI Dalam Mendukung Kinerja Legislatif Yang Berkualitas Elok, Kharisma; Hafizd, Jefik Zulfikar
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i1.884

Abstract

Peran Inspektorat MPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas kinerja legislatif di Indonesia. Jurnal ini mengkaji upaya dan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat MPR RI dalam menjalankan peran pengawasan yang efektif serta implikasinya terhadap kinerja legislatif yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi melalui wawancara dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat MPR RI dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi internal yang kompleks. Namun, upaya-upaya untuk memperkuat peran Inspektorat telah memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya akuntabilitas dan transparansi di MPR RI. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini juga mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat MPR RI, termasuk peningkatan alokasi sumber daya dan perbaikan koordinasi internal. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia, yang menekankan perlunya lembaga-lembaga pengawasan yang kuat untuk mendukung kinerja legislatif yang lebih berkualitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang peran Inspektorat MPR RI dan membantu merumuskan langkah-langkah konkret untuk memperkuat pengawasan dalam konteks politik Indonesia yang dinamis.
Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-‘Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma’ani La Lil Al-Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah Hafizd, Jefik Zulfikar; Hasan, Mustofa; Syafe’i, Rahmat
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v8i2.15232

Abstract

Kaidah fikih merupakan prinsip umum yang dapat digunakan pada  kajian fikih. Adanya kaidah memudahkan para fuqoha dan masyarakat awam untuk memahami fikih dan hukum atas sesuatu secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan kaidah al-ibratu fi al-‘uqudi lilmaqashidi wal ma’ani la lil al-fazhi wal mabani pada bisnis syariah. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur mencakup buku, kitab klasik, dan jurnal terkait tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat akad adalah pada makna akad tersebut dan tidak terletak pada lafazh atau redaksi akad tersebut. Dalam transaksi jangan berorientasi terhadap lafazh, namun lihatlah kepada makna yang ada di balik lafazh tersebut. Ada beberapa kemungkinan lafaz diungkapkan, antara lain: 1) Lafazh bisa muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk mengungkapkannya, 2) Lafazh bisa muncul dengan tujuan memang mengucapkannya tetapi bukan dengan makna sebenarnya karena ketidakpahaman, 3) Lafazh bisa muncul secara sadar dan diketahui maknanya secara zahir namun secara batin diingkari, dan 4) Lafazh bisa muncul dengan tujuan melafalkannya dengan mengetahui maknanya dan memang jelas itulah yang dimaksudkannya.
Strengthening Religious Moderation Through Education Hafizd, Jefik Zulfikar
Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : Rumah Moderasi Beragama of Cyber Islamic University Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/sejati.v3i2.63

Abstract

Moderasi beragama adalah hasil dari sikap, tindakan, dan pandangan yang mengikuti jalan tengah dan berusaha mencapai keseimbangan. Upaya untuk menolak ekstremisme maupun liberalisme dianggap penting dalam rangka menjaga stabilitas dalam beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang berasal dari studi pustaka. Penelitian ini mengkaji mengenai peran dunia pendidikan dalam upaya pemantapan moderasi beragama. Hasil penelitian ini menunjukkan pendidikan memiliki peran penting bagi penciptaan karakter manusia. Semakin baik pendidikan yang dimiliki seseorang maka kebijaksanaan yang dimiliki dapat semakin terbentuk. Pendidikan yang baik dalam perkara dunia dan agama perlu ditempuh untuk memiliki sikap yang moderat. Pendidikan merupakan instrumen penting dalam mempromosikan toleransi, harmoni, dan pemahaman yang lebih baik. Kehidupan yang moderat adalah pilihan terbaik yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi diri sendiri dan bagi banyak pihak.
Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2): Menciptakan dan Menguatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Rita, Rita; Aryanti, Agustina; Mubarok, M. Zaki; Putri, Zelanti Deviana; Ikhsan, Ikhsan
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.15805

Abstract

Kegiatan Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2) bertujuan untuk menciptakan dan menguatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Melalui pendekatan seminar interaktif, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan desa dan hukum yang berlaku, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, pelajar, dan mahasiswa, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dukungan penuh dari Jurusan Hukum Tatanegara Islam, Perangkat dan Kepala Desa Susukan, serta LPBHNU Kabupaten Cirebon menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Kegiatan P2M2 ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam membangun komunitas yang lebih sadar hukum dan berkeadilan.