Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Prinsip, Regulasi, Dan Implementasi Hukum Inventaris Dalam Investasi Syariah Dahlan, Ahmad Zaeni; Hafizd, Jefik Zulfikar; Hakim, Jihan Fadhilah
Al Barakat Vol 5 No 01 (2025): Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v5i01.278

Abstract

ABSTRACT: Inventory management plays a crucial role in ensuring accountability and transparency in various sectors, both public and private. In Islamic law, inventory management is not only based on administrative aspects but also on the principles of Sharia, which emphasize amanah (trust), maslahah (benefit), and justice. This study aims to analyze the principles, regulations, and implementation of inventory law from an Islamic perspective. The research employs a qualitative approach with a normative-juridical method, focusing on literature review and document analysis. The findings indicate that the principle of amanah demands honesty and responsibility in managing assets, while maslahah ensures that inventory management benefits all stakeholders and prevents misuse. Additionally, the principle of justice guarantees fair and equitable distribution of assets. However, challenges arise due to the lack of standardized regulations and the need for harmonization between Islamic law and existing legal frameworks. This study recommends the development of a Sharia-compliant inventory management system that aligns with modern regulatory standards while maintaining Islamic ethical values. Keywords: Inventory law; Islamic law; Amanah; Maslahah; Justice. ABSTRAK: Pengelolaan inventaris memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Dalam hukum Islam, pengelolaan inventaris tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti amanah (kepercayaan), maslahah (kemanfaatan), dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip, regulasi, dan implementasi hukum inventaris dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah menuntut kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola aset, sedangkan maslahah memastikan bahwa pengelolaan inventaris memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mencegah penyalahgunaan. Prinsip keadilan menjamin distribusi aset yang adil dan merata. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti belum adanya regulasi standar dan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem pengelolaan inventaris berbasis syariah yang selaras dengan standar regulasi modern, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai etika Islam.
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNTUK KEBERLANJUTAN KEILMUAN Sukardi, Didi; Hafizd, Jefik Zulfikar; Putri, Zelanti Deviana; Perdana, Cinta Putu
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6908

Abstract

Tridharma Perguruan Tinggi perlu terintegrasi secara optimal. Penelitian dosen dan mahasiswa perlu dikaitkan dengan pembelajaran, sementara pengabdian masyarakat cenderung berorientasi pada kegiatan sosial tanpa keterkaitan langsung dengan kampus atau mata kuliah. Integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi ajar dengan pendekatan normatif dan konfirmasi empiris. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan studi lapangan untuk menganalisis penerapan Model Pembelajaran Berbasis Penelitian dan Pengabdian dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keberlanjutan keilmuan di bidang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan keterampilan penelitian mahasiswa, dan berkontribusi pada penyelesaian masalah lokal. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, budaya akademik yang belum sepenuhnya mendukung, serta terbatasnya insentif bagi dosen dan mahasiswa. Pentingnya manajemen yang kuat, dukungan insentif, dan kerjasama antara dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal untuk mengatasi tantangan tersebut agar model ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
Multi Akad dalam Asuransi Kesehatan Syariah di JMA Syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah Arrizky, Muhammad Fadel; Hafizd, Jefik Zulfikar; Shodikin, Akhmad
Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam Vol. 1 No. 2 (2023): AL MAQRIZI: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam
Publisher : ekonomi syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/amq.v1i2.37277

Abstract

Peningkatan minat terhadap asuransi syariah tercermin dari kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, asuransi syariah menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya pilihan yang semakin diminati. Studi lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji mengenai asuransi syariah dengan objek Jasa Mitra Abadi (JMA) Syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akad yang digunakan pada produk asurasi kesehatan pada JMA Syariah serta menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada produk asuransi kesehatan JMA Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JMA Syariah pada produk asuransi kesehatan menggunakan beberapa yakni akad wakalah bil ujrah, mudharabah, dan tabarru’. Dalam proses underwriting, peserta dapat memilih akad sesuai preferensi, dengan pembagian keuntungan (nisbah) yang telah ditentukan perusahaan. Produk ini mematuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa nomor 150/DSN-MUI/VI/2022, memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasionalnya.
Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam Jefik Zulfikar Hafizd
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v5i02.5302

Abstract

Produk investasi emas merupakan produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum produk Investasi Emas di Bank Syariah Indonesia yang meliputi Gadai Emas, Cicil Emas, dan Tabungan E-Mas.  Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: pertama, gadai emas dalam rangka jaminan atas utang dibolehkan berdasarkan prinsip rahn. BSI selaku pihak yang mendapat amanah boleh menyimpan emas dan harus menjaga kondisinya. Kedua, pada dasarnya investasi emas boleh dengan catatan jual beli emas tersebut dilakukan secara tunai, hal ini apabila emas merupakan alat tukar berbeda halnya jika emas merupakan sebuah komoditas yang diperjual belikan. Jual beli emas tidak tunai dihukumi boleh dan tidak termasuk riba jual beli. Ketiga, produk tabungan E-Mas merupakan jual beli emas secara angsuran, hukumnya sama seperti cicil emas, perbedaannya hanya pada metode transaksi tabungan E-Mas yang menggunakan BSI Mobile.Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Investasi Emas Gold Investment in the Perspective of Islamic LawAbstractGold investment product is a product that is much needed by the community. This literature study aims to find out how the laws of Gold Investment products in Indonesian Sharia Banks include Gold Pawn, Gold Installments, and E-Mas Savings. The results of this study include: first, gold pawning in the framework of collateral for debt is allowed based on the Rahn principle. BSI as the party receiving the mandate may keep gold and must maintain its condition. Second, basically, gold investment is permitted provided that the sale and purchase of gold are carried out in cash, this is if gold is a medium of exchange, unlike if gold is a commodity that is traded. Buying and selling gold without cash is allowed and does not include buying and selling usury. Third, the E-Mas savings product is a sale and purchase of gold in installments, the law is the same as gold installments, the only difference is that the E-Mas savings transaction method uses BSI Mobile.Keywords: Gold Investment, Indonesian Sharia Bank, Islamic Law
Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah Hafizd, Jefik Zulfikar; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Hakim, Atang Abd
Ecobankers : Journal of Economy and Banking Vol. 5 No. 1 (2024): Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Publisher : Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/ecobankers.v5i1.1835

Abstract

Regulasi bank syariah memastikan kepatuhan pada prinsip Islam, namun interaksi dengan bank konvensional tak terhindarkan. Lembaga keuangan Islam mengalami perubahan dan tantangan, perlu fokus pada teori, operasional, dan implementasi. Meskipun diminati, ada kritik terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Kepercayaan dan reputasi perlu diperkuat melalui tata kelola syariah yang komprehensif. Penelitian terkait pendapatan non-halal dan penggunaan dana kebajikan di bank syariah memiliki dampak penting pada reputasi, kepatuhan syariah, dan kepercayaan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Penelitian mengkaji mengenai pemanfaatan dana non-halal dan dana kebajikan di Lembaga Keuangan Syariah dan Tinjauan Kepatuhan Syariah Dalam Pemanfaatan Dana Non Halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana non halal tidak diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dana tersebut bisa dianggap halal dan digunakan untuk kepentingan umum seperti kontribusi sosial, proyek infrastruktur, pendidikan, atau bantuan kepada masyarakat. Ada pandangan yang membolehkan penggunaan dana non-halal secara konsumtif dan tidak produktif, tetapi tidak untuk qardul hasan atau beasiswa.