Claim Missing Document
Check
Articles

Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan Hafizd, Jefik Zulfikar; Yadi Janwari; Sofian Al-Hakim
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v3i2.58

Abstract

Kebijakan fiskal merupakan instrumen vital dalam mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini tidak hanya mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui pengelolaan anggaran secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi konseptual, filosofis, dan hukum dalam pengaturan kebijakan fiskal di Indonesia, dengan fokus pada elemen dasar yang mendukung pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur dan studi kasus terkait kebijakan fiskal dari perspektif historis dan teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara, serta berperan penting dalam redistribusi kesejahteraan. Dari perspektif filosofis, kebijakan ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan, sedangkan dari perspektif hukum, kebijakan fiskal diatur oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU APBN, dan UU Pajak, yang memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran negara dikelola secara transparan dan akuntabel. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengaturan kebijakan fiskal yang berbasis pada prinsip keadilan dan efisiensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berperan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.
Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia Sukardi, Didi; Hafizd, Jefik Zulfikar; Muamar, Afif; Hamamah, Fatin; Royani, Esti; Sobirov, Babur
Al-Risalah Vol 24 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v24i2.1563

Abstract

Abstract: This article captures the implementation of cooperative legal entities that are still conventional toward digital transformation, considering significant changes in the world. This study aims to describe how to strengthen the role of cooperatives as a pillar of the Indonesian economy, the legal basis for digital transformation, and the digital transformation of legal entity cooperatives in Indonesia. The findings show that transforming the cooperative business model into a digital basis is necessary. Cooperatives can obtain a vast market share by using tools such as website companies, social media, marketplace, and paid online advertising. The legal basis for business transformation from conventional to electronic-based models already exists. Cooperative legal entities can conduct business activities by utilizing digital technology for various activities such as administration, marketing via internet media, advertising using third parties such as Facebook Ads or Google Ads, selling products through online stores, analyzing business trends in the community, building relationships with more parties through social media, member meetings using video call applications, and many more that can be utilized. With the G20 forum, opportunities to expand business to various countries need to be used optimally by cooperatives in Indonesia. Keywords: Digital, Legal Entities, and Cooperatives.
Halal Certification Standards for Chicken Slaughter in Traditional Markets Sukardi, Didi; Hafizd, Jefik Zulfikar; Setiawan, Fajar Faturrachman
Alhurriyah Vol 7 No 2 (2022): July - December 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i2.4474

Abstract

Slaughter is a halal condition that can be consumed by land animals. That is, these animals are not halal without the slaughter process. Some broiler chicken owners still ignore the slaughtering process in accordance with Islamic sharia. This research is a field research, namely research conducted at the location that is the object of research, namely Cigasong Traditional Market, Majalengka Regency. In this research the method used is interview.From the research, it was concluded that: slaughtering by Rabani Slaughter House in the Cigasong traditional market, which was slaughtered by Mr. Lalan's employees, the slaughtering process was in accordance with MUI Fatwa number 12 of 2009 concerning Halal Slaughter Certification Certification Standards. Regarding slaughtering of slaughtered chickens, the implementation of slaughtering carried out at Rabani Chicken slaughterhouses in the Cigasong traditional market has all been met with Halal Slaughtering Certification Standards. Then it is suggested: The owner of the slaughterhouse at the Cigasong traditional market must pay attention and ensure the slaughter, For the Majalengka Ulema Council should pay regular visits to the place of broiler sellers in the Cigasong traditional market against Halal Slaughter Certification Standards. Is it already running, implemented and implemented by every owner of the Chicken House.
Pentingnya Mendeley dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Literatur dan Referensi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Alfaris, Dean
Jurnal Pendidikan Impola Vol. 1 No. 2 (2024): NOVEMBER
Publisher : PT. Impola Toba Lendt

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70047/jpi.v1i2.142

Abstract

Penulisan karya ilmiah yang berkualitas membutuhkan pengelolaan referensi yang sistematis, akurat, dan efisien. Mendeley, sebagai salah satu perangkat lunak manajemen referensi, banyak digunakan oleh mahasiswa untuk mempermudah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan pengutipan sumber literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan Mendeley dalam menyederhanakan pengelolaan literatur dan referensi di kalangan mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, melibatkan wawancara dan observasi terhadap mahasiswa yang aktif menggunakan Mendeley dalam proses penulisan tugas akhir atau skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mendeley memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi kerja mahasiswa dalam hal pengelolaan referensi. Aplikasi ini membantu menurunkan tingkat kesalahan sitasi, mempercepat proses pembuatan daftar pustaka, serta memudahkan mahasiswa dalam mengakses dan mengelola referensi dari berbagai perangkat melalui fitur sinkronisasi otomatis. Selain itu, fitur anotasi dan manajemen folder juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengorganisasikan literatur berdasarkan topik penelitian. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala teknis yang dihadapi mahasiswa, seperti kesalahan pengenalan metadata dan kurangnya pemahaman awal tentang fitur-fitur Mendeley. Meskipun demikian, dengan bimbingan yang tepat, kendala tersebut dapat diatasi, dan mahasiswa dapat memaksimalkan penggunaan Mendeley untuk meningkatkan kualitas penulisan akademik mereka. Temuan ini menekankan pentingnya penguasaan teknologi literatur dalam mendukung penyelesaian karya ilmiah yang efektif dan efisien.
The Role of Notaries in Drafting and Registering Online Fiduciary Security Deeds from the Perspective of Sharia Economic Law Barokah , Tika Siti; Hafizd, Jefik Zulfikar
Aghnina : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Vol. 2 No. 1 (2025): published
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64431/ag.v2i1.117

Abstract

Notaries play a crucial role in society, especially in drafting authentic deeds as required by statutory regulations. Law No. 2 of 2014, amending Law No. 30 of 2004 on the Notary Profession, grants notaries the authority to create authentic deeds to ensure legal certainty, order, and legal protection. This study formulates two main problems: the role of notaries in assisting creditors with the online registration of fiduciary security deeds and the supporting and inhibiting factors they encounter in this process. Employing a juridical-sociological approach with descriptive-analytical methods and purposive sampling for data collection, the study uses both primary and secondary data analyzed qualitatively. The findings show that, based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, the registration of fiduciary security ensures legal certainty and protection for both grantors and recipients. It is further stipulated that fiduciary registration must be completed within 30 days of the notarial deed’s issuance, and the deed must be distinct from the principal agreement.
Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Aji, Aniko; Hafizd, Jefik Zulfikar; Arfan, Am’mar Abdullah
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 2 (2025): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i2.1075

Abstract

Article 9, paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration stipulates that every decision and/or action taken by administrative officials must be based on statutory regulations and the General Principles of Good Governance (AAUPB). However, in practice, this provision is often disregarded by government officials, leading to abuse of authority. With the enactment of Law No. 30 of 2014, the authority of the State Administrative Court (PTUN) has expanded—not only to annul State Administrative Decisions but also to examine and determine whether there is an element of abuse of authority by government officials. As an independent judicial institution, PTUN plays a strategic role in overseeing the actions of administrative officials, ensuring that its authority is optimized to establish good governance based on AAUPB principles. The findings of this study indicate that the Role of the State Administrative Court in Establishing Good Governance from the Perspective of Fiqh Siyasah (A Case Study of PTUN Semarang) has been well-implemented by PTUN Semarang in accordance with the provisions of Law No. 30 of 2014 and the facts observed in the field.
Perbandingan Fikih tentang Mudharabah: Analisis Keterbatasan dan Hambatan dalam Perkembangannya Hafizd, Jefik Zulfikar; Al-Hakim, Sofian; Gojali, Dudang
Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/mjrs.v1i2.82

Abstract

Mudharabah is a unique financial instrument in the Islamic banking system, where capital from one party (shahibul maal) is managed by another party (mudharib) to generate profit, which is shared according to a pre-agreed arrangement. This study aims to analyze the concept of mudharabah from the perspective of fiqh and explore the limitations and challenges faced in its implementation in the modern Islamic banking system. Using a qualitative approach through a literature review method, this research examines various classical and contemporary texts related to the relevant fiqh principles. The results show that mudharabah is a partnership between the capital provider and the manager, with profits shared according to the agreement and losses borne by the capital provider unless due to the manager's negligence. Ibn Rusyd divides mudharabah into mudharabah muqayyadah (restricted) and mudharabah muthlaqah (unrestricted), emphasizing the risk of gharar in capital assessment. Wahbah al-Zuhaili also highlights the importance of transparency and protection for both parties in the mudharabah contract, as well as the need for flexibility in its application to align with modern economic developments. Meanwhile, the DSN MUI has issued fatwas as practical guidelines suited to Indonesia's modern financial conditions, classifying mudharabah into four forms: muqayyadah, muthlaqah, tsuna'iyyah (involving two parties), and musytarakah (combined with musharakah). The implementation of mudharabah in Bank Muamalat and Bank Syariah Indonesia shows practical applications but faces challenges such as oversight and operational risks. The main obstacles include a lack of public understanding, high operational and market risks, as well as regulatory and infrastructure limitations. Although mudharabah holds great potential as an Islamic financial instrument, these challenges need to be addressed to improve its effectiveness and application in Indonesia.
PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI DAKWAH BERBASIS MASJID Hafizd, Jefik Zulfikar
ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 13, No 1 (2022): Juli 2022
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/orasi.v13i1.9831

Abstract

Dakwah adalah proses untuk mempengaruhi dan mengajak umat mengikuti ajaran Islam dalam seluruh sendi kehidupan. Wakaf tunai merupakan amal jariah yang pahalanya bisa terus mengalir kepada wakif selama harta wakaf masih bisa dimanfaatkan. Penelitian literatur ini mengkaji mengenai bagaimana konsep dakwah, konsep dan fungsi masjid, konsep wakaf tunai, potensi wakaf tunai, dan pengembangan wakaf melalui dakwah berbasis masjid. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari buku, artikel jurnal, undang-undang, website, dan referensi lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wakaf tunai dapat dilakukan melalui sosialisasi yang secara rutin dilakukan di masjid seperti pada waktu menjelang khutbah Jumat, saat khutbah, pada ceramah keagamaan, atau pada berbagai kesempatan lainnya. Pengembangan wakaf perlu didukung oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Badan Wakaf Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan seluruh lapisan masyarakat. Pengetahuan tentang wakaf tunai berbasis masjid bisa memberi pengaruh positif bagi kesejahteraan umat Islam.
Perpustakaan Keliling: Perangi Minim Literasi Demi Terwujudnya Best Generasi Hafizd, Jefik Zulfikar; Maulana, Rifkih; Rana, Mohamad; Setyawan, Edy; Rofii, Ahmad; Alaydiah, Fifi; Setiawati, Suci; Huda, Rizki; Aryanti, Agustina; Mubarok, Muhammad Zaki; Putri, Zelanti Deviana; Herawati, Mila; Rahmadani, Gilang; Fauziah, Rifana; Fajri, Julfi; Rizky, M. Haikal; Alfaris, Dean; Rizaldi, Mario; Anam, Syaeful
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11396

Abstract

Kegiatan Perpustakaan Keliling (PERPUSLING) yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) pada 11 Mei 2024 bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan memperluas akses literasi bagi masyarakat di Desa Sindang Jawa, Desa Pasanggrahan, dan Desa Karangasem, Kabupaten Cirebon. Menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini melibatkan masyarakat dan anggota HMJ HTN secara aktif di setiap tahap pelaksanaan. Fokus utama kegiatan adalah anak-anak dan keluarga yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas. Kegiatan PERPUSLING berhasil meningkatkan pengetahuan, minat baca, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi melalui aktivitas seperti storytelling, fun game, dan kuis interaktif. Meskipun kegiatan ini berjalan sukses, beberapa kendala teknis dan operasional dihadapi, termasuk dalam hal dokumentasi dan manajemen waktu. Solusi diterapkan melalui peningkatan komunikasi, kerjasama tim, dan kedisiplinan waktu. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat dalam membaca dan memperkuat pentingnya perpustakaan keliling sebagai sarana untuk memberdayakan literasi di daerah dengan keterbatasan akses.
Akselerasi Pengembangan Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Hafizd, Jefik Zulfikar
ABDIMAS Iqtishadia Vol. 2 No. 1 (2024): ABDIMAS Iqtishadia
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/iqtis.v2i1.37837

Abstract

Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal publikasi ilmiah yang berafiliasi dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saat ini Al-Mustashfa terindeks Sinta 3 dan perlu pengembangan untuk bisa menaikkan akreditasi nasional dan indeksasi internasional. Penelitian ini mengkaji mengenai upaya peningkatan kualitas artikel dan tata kelola Jurnal Al-Mustashfa menuju reputasi unggul nasional dan internasional. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari tim pengelola jurnal dan praktis pengelola jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengembangkan Al-Mustashfa, perlu dilakukan mengundang Reviewer dan Editor internasional, meningkatkan keragaman penulis dari berbagai negara, serta perbaikan panduan dan tata letak. Penerbitan dalam Bahasa Inggris dapat memperluas jangkauan internasional. Fokus pada kualitas referensi dan dorongan terhadap sitasi dapat meningkatkan dampak jurnal. Evaluasi rutin terhadap jumlah halaman dan sitasi diperlukan untuk memastikan pemeliharaan standar kualitas yang diinginkan. Dengan strategi ini, diharapkan Al-Mustashfa dapat menjadi jurnal yang lebih internasional, berkualitas tinggi, dan berdampak signifikan di bidang ilmiah.