Articles
<![CDATA[Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali ]]>
<![CDATA[Rizal Pambudi]]>;
<![CDATA[Winda Permata Sari]]>;
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>;
<![CDATA[Aristya Windiana Pamuncak]]>;
<![CDATA[Andria Luhur Prakoso]]>;
<![CDATA[Muchamad Iksan]]>
<![CDATA[ Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 2 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Research and Social Study Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33292/mayadani.v2i1.58
<![CDATA[Pledoi adalah suatu tahap pembelaan yang dilakukan terdakwa untuk dapat melakukan sanggahannya mengenai tuntutan yang dituntutkan oleh penuntut umum. Di dalam undang-undang telah mengatur mengenai pledoi didalam pemeriksaa sidang pengadilan, yakni pada pasal 182 ayat 1 KUHAP. Walaupun tidak secara menyeluruh pembahasannya, namun cukup jelas untuk dapat dimengerti. Pledoi ini dilakukan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan. Tujuan pledoi sendiri adalah untuk meminta putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam pakteknya masih dapat ditemui kesalahpahaman dalam melakukan pledoi ini, seperti isi dari pledoi itu sendiri hanya meminta keringanan hukuman saja dan juga masih terdapat pledoi yang dilakukan secara lisan dalam persidangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membantu memberi pemahaman kepada peserta mengenai hak terdakwa dan memberikan pemahaman mengenai pembuatan pledoi. Sosialisai ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi Terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali agar para Terdakwa mengetahui dan sadar betapa pentingnya Pembelaan/Pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan jika Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum pun mereka mampu memperjuangkan haknya untuk melakukan Pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pemenuhan hak Terdakwa akan memberikan rasa keadilan dalam persidangan.AbstrackPlea is a stage of defense conducted by a defendant in order to be able to argue against the rebuttal by the public prosecutor. The law regulates plea in court, namely in article 182 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. Although not thoroughly discussed, it is clear enough to be understood. The plea was done in written and read out on the court. The purpose of the plea itself is to ask for an acquittal or release from all lawsuits. However, in practice there can still be misunderstandings in carrying out this plea, such as the contents of the plea itself only demanding for leniency and also there are plea that still carried out orally in the trial.Key Word : Law, Plea, Devendant]]>
<![CDATA[Psychic Shackles Violence in Women and Children in the District Grobogan ]]>
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>;
<![CDATA[Absori Absori]]>;
<![CDATA[Johan Cahya Kusuma Sakti]]>
<![CDATA[ Walisongo Law Review (Walrev) Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/walrev.2021.3.1.8438
<![CDATA[All forms of violence against women and children in the household are violations of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination that must be abolished. However, the psychological violence that occurs in the community, which as of this writing is in Grobogan Regency, is still difficult to find the exact number and is hampered in the process of proving it. The method used in this research is sociological juridical. This paper aims to determine the regulation of psychological violence itself that has been applied in Indonesia and then to describe the legal culture of the community against the occurrence of psychological violence. Basically, the concept of psychological violence is commonly found in the law on the elimination of domestic violence and the law on child protection. It is society habits if there is a psychic occurrence are still in doubt and consider the problem to be a private family problem, even if it is considered a light and embarrassing thing to be disclosed as a form of violence.[]Segala bentuk dari kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapuskan. Namun kekerasan psikis yang terjadi di masyarakat yang pada tulisan ini di Kabupaten Grobogan, masih sulit ditemukan jumlah pastinya serta terganjal pada proses pembuktiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dari kekerasan psikis itu sendiri yang telah berlaku di Indonesia kemudian mendiskripsikan budaya hokum masyarakat terhadap terjadinya kekerasan psikis. Pada dasarnya konsepsi kekerasan psikis bias ditemukan didalam undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang perlindungan anak. Kebiasaan masyarakat jika terjadinya psikis masih ragu dan menganggap masalah tersebut masih merupakan masalah privat keluarga bahkan dianggap hal yang ringan dan memalukan untuk diungkap sebagai bentuk kekerasan.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ]]>
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>;
<![CDATA[Purwanto Purwanto]]>;
<![CDATA[Ivan Andika Handono]]>;
<![CDATA[Muhammad Naufal Nada Sima]]>;
<![CDATA[Yustika Kusumaningrum]]>;
<![CDATA[Elok Putri Nimasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2021): Juli 2021 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Scientific Journal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5022.217 KB)
|
DOI: 10.25008/altifani.v1i3.148
<![CDATA[Saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakan teknologi informasi.Pemerintah Indonesia menerapkan kekuatan Teknologi Informasi untuk mengelola dan mengolah semuanya data penting dalam setiap format. Pemerintah indonesia telah meningkatkan semua fasilitas pemerintah dan fasilitas umum, sehingga masyarakat bisa mengelola urusannya jauh lebih mudah dari sebelumnya.Sedangkan perusahaan swasta telah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan perdagangannya di masyarakat dengan membuat e-commerce, sehingga orang dapat dengan mudah membeli dari mereka atau dengan mudah menjual produk mereka satu sama lain.Kemajuan spektakuler dibidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan interaksi hukum dan interaksi sosial. Tentu memberikan kontribusi positif bagi pengguna, media teknologi informasi ini juga menimbulkan sisi negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun bantuan hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.Perbuatan ini merupakan pemenuhan atau lambang hukum fundamental kelima negeri kita “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial dan bantuan Hukum yang bertempat di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.]]>
<![CDATA[Settlement of Compensation for Land Affected by the Solo-Yogyakarta Toll Road Construction Project at the Klaten District Court ]]>
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>;
<![CDATA[Alfath Sartanto]]>;
<![CDATA[Anindhita Nurfaatin Sukirman]]>
<![CDATA[ Urecol Journal. Part H: Social, Art, and Humanities Vol. 2 No. 1 (2022): January-June ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium LPPM Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.438 KB)
|
DOI: 10.53017/ujsah.154
<![CDATA[National strategic projects that are being intensively carried out by the government do not escape the emergence of disputes or disputes. This study raises the case of compensation due to the construction of expressway infrastructure or the Solo-Yogyakarta toll road, precisely in the Klaten area, which is experiencing problems, one of which is the determination of the compensation value for the affected community. The matter was brought to trial at the Klaten District Court with a fast-paced trial process carried out by the Panel of Judges. This research was structured using the juridical-empirical method. This study will describe the settlement of compensation for land affected by the Solo-Yogyakarta toll road at the Klaten District Court and explore facts to find out the obstacles experienced from the perspective of the applicant in the settlement of compensation for land affected by the Solo-Yogyakarta toll road.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Ganti Rugi Lahan yang Terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Pengadilan Negeri Klaten ]]>
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>;
<![CDATA[Alfath Sartanto]]>;
<![CDATA[Anindhita Nurfaatin Sukirman]]>
<![CDATA[ Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.862 KB)
<![CDATA[National strategic projects that are being intensively carried out by the government do not escape the emergence of disputes or disputes. This study raises the case of compensation due to the construction of expressway infrastructure or the Solo-Yogyakarta toll road, precisely in the Klaten area, which is experiencing problems, one of which is the determination of the compensation value for the affected community. The matter was brought to trial at the Klaten District Court with a fast-paced trial process carried out by the Panel of Judges. This research was structured using the juridical-empirical method. This study will describe the settlement of compensation for land affected by the Solo-Yogyakarta toll road at the Klaten District Court and explore facts to find out the obstacles experienced from the perspective of the applicant in the settlement of compensation for land affected by the Solo-Yogyakarta toll road.]]>
<![CDATA[Implementation of Land Auction for Kebonharjo Village: A Comparative Perspective ]]>
<![CDATA[Teddy Satrio Wicaksono]]>;
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>;
<![CDATA[Arief Budiono]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 4 No. 1 (2023): January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/aclj.v4i1.23902
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the procedure for village treasury land lease agreements through an auction system and to find out the obstacles encountered in the auction process for village treasury land in Kebonharjo, Polanharjo District, Klaten Regency. This study uses an empirical approach method. The type of research used in this research is descriptive analysis with a comparative approach perspective. The results of this study concluded that the procedures for land lease agreements for treasury village in Kebonharjo Village, Polanharjo District, Klaten Regency were carried out through several stages, namely: (1) Forming an auction committee (2) Collecting data on village treasury land, (3) Disseminating information regarding the existence of village treasury land auction. (4) Informing the auction rules, (5) Selecting the auction winner, and (6) Entering into a village treasury land lease agreement. The obstacle in the process of implementing the village treasury land auction held by the government of Kebonharjo Village, Polanharjo District, Klaten Regency, was the lack of interest from the community who took part in and attended the auction being held. This is because most people already have privately cultivated land and not all work as farmers. So that not all residents want to participate and attend the auction held. ]]>
<![CDATA[ADOPTED CHILDREN & HEIRS: THE PROBLEMATICS OF ABUSE OF THE LAW IN INHERITANCE ]]>
<![CDATA[Tashya Panji Nugraha]]>;
<![CDATA[Naufal Fakhri Ghozali]]>;
<![CDATA[Kelik Wardiono]]>;
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>
<![CDATA[ JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 11, No 1 (2023): JURNAL HUKUM REPLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/jhr.v11i1.8120
<![CDATA[THIS study aims to analyze the position of adopted children to the inheritance of their adoptive parents as well as to discuss how this position can be if there is a violation of law during the adoption which causes problems with the existing inheritance. The type of this research is descriptive research with a normative approach. Based on this research, the position of adopted children to the inheritance of their adoptive parents is strongly influenced by which type of law is used in the practice of adoption because Western law, Islamic law, and customary law that apply as the basis for adoption in Indonesia have different provisions. Then, if it is found that there has been a violation of law in the adoption of a child which causes problems with inheritance, the judge will identify the problem based on the facts and consider it based on the law used to adopt the adopted child so that the result decision can provide a sense of justice, benefits, as well as legal certainty or in other words an ideal decision.]]>
<![CDATA[The Judge's Considerations Regarding Evidence Of Handphones In The Crime Of Defamation On Social Media ]]>
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>;
<![CDATA[Muhammad Risal Fitrah Ramadhan]]>;
<![CDATA[Arief Budiono]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.86
<![CDATA[Social life in Indonesia is experiencing progressive development from various aspects. Crimes or criminal acts committed by individuals or groups are currently growing along with the development of technology. One of the crimes that are often violated in the scope of social media is the criminal act of defamation, where this crime is carried out by destroying the good reputation of others by using the media in the form of a cellphone as the main item used. Based on this description, this study aims to determine the validity and considerations of judges regarding cell phone evidence in cases and to find out the views of Islamic Criminal Law regarding evidence as reinforcement in cases. By using normative research methods, it can be seen that cellphone evidence is very useful in providing judges' considerations in deciding cases, and in Islamic law itself Evidence has been arranged based on what is stated in the sources of Islamic law itself. Things that can be done so that law enforcement can work properly are rejuvenating the existing rule of law in the State of Indonesia, and making expert views in interpreting evidence in Islamic law as one of the references]]>
<![CDATA[Legal Protection Policy for Obstetricians-Gynecologists in Cases of Maternal, Perinatal, and Neonatal Mortality ]]>
<![CDATA[Arief Budiono]]>;
<![CDATA[Ayesha Hendriana Ngestiningrum]]>;
<![CDATA[Dewi Iriani]]>;
<![CDATA[Abdullah Al Mamun]]>;
<![CDATA[Rizka Rizka]]>;
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Novelty Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26555/novelty.v14i1.a25637
<![CDATA[Introduction to The Problem: Obstetrician-gynecologists (OB-GYNs) must be observant in diagnosing diseases suffered by patients. OB-GYNs who act based on their knowledge can certainly not be blamed if their actions are already according to the procedures. Legal policies protect OB-GYNs in the case of a patient’s death.Purpose/Objective Study: This article aims to analyze the legal protection for OB-GYNs in cases of maternal, perinatal, and neonatal mortalities. Design/Methodology/Approach: This research was a field research with juridical-sociological method conducted in 2021. The researchers conducted interviews with four informants who experienced maternal, perinatal, or neonatal emergencies.Findings: Conditions with a high risk of maternal, perinatal, and neonatal deaths are handled by OB-GYNs. OB-GYNs must be proficient in the standards for obstetric and neonatal emergencies. OB-GYNs who have correctly followed the processes but experienced an accident also have the right to legal protection. In providing health services, OB-GYNs do not only examine the patients, but they also make efforts to recover the patient through treatments. In health law, such efforts of recovery are known as the Therapeutic Agreement. The relationship between obstetricians and patients is bound to a therapeutic transaction. OB-GYNs have the legal obligation to make improvements in their efforts and expertise in healing patients. Legal regulations stipulated in the Indonesian Civil Law are still too general. There was one case involving dr DASP SpOG and dr HS SpOG, who were sentenced with 10 months in prison because they violated article 39 of the Indonesian Criminal Code because their patient died during the treatment. This case caused unrest among the OB-GYNs. Therefore, there needs to be a law that regulates the relationship between OB-GYNs and their patients. In terms of human rights in Indonesia, this particular healthcare issue is regulated in Law Number 36 of 2009 regarding Health (Indonesian Health Act). Chapter III Article 1 clause (1) and (4) specifially regulate the patients' rights. The legal and ethical responsibilities in health services observe how far the obstetricians' actions have legal implications in cases of errors or negligence in providing health treatments.Paper Type: Research Article]]>
<![CDATA[Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak di Sragen ]]>
<![CDATA[Roykha Adi Panama]]>;
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6654.121-132
<![CDATA[Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan pengasuhan anak dan tanggungjawab atas perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak tersebut dari keluarga orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam pengangkatan anak untuk dapat dicatat secara legal maka harus melalui peranan Dinas Sosial yang kemudian ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan putusan. Penelitian ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami alur pengangkatan anak menyebabkan pengangkatan anak menjadi tidak sah dan menyimpang dari hukum. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas prosedur pengangkatan anak yang dikaitkan dengan peran Dinas Sosial dalam hal kelayakan pengangkatan anak dan menganalisis faktor yang menghambat pengangkatan anak di Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, dimana peneliti mengkaji data yang diperoleh langsung dari ahli pada bidangnya dengan melihat bekerjanya hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data. Penelitian kualitatif selalu fokus pada fenomena yang melibatkan manusia, dilakukan dengan tatanan alamiah, menyeluruh, dan interpretive. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan banyak pengangkatan anak menjadi tidak sah disebabkan tatanan hukum Indonesia yang beragam yaitu hukum islam, hukum adat, dan hukum positif mengakibatkan konsep pengangkatan anak pada setiap daerah berbeda-beda. Kemudian dalam hal hambatan pengangkatan anak disebabkan faktor internal dari Dinas Sosial sendiri dan faktor eksternal dari orang tua kandung, anak, dan calon orang tua angkat.]]>
