Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.068
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Syntax Idea JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Madani Legal Review Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Litigasi Amsir Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law Justice Jurnal Jurisprudence
R.S. Rakia, A. Sakti
Universitas Muhammadiyah Sorong
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pengawasan Dan Penindakan Tindak Pidana Money Politic Oleh Bawaslu Kota Sorong Pada Pemilihan Wali Kota Tahun 2024: Analisis Yuridis terhadap Kesenjangan antara Pemidanaan Pelaku dan Tidak Dijatuhkannya Sanksi Kepada Pasangan Calon Titi Martdiana Marsaoly; A. Sakti R.S. Rakia; Wahab Aznul Hidaya
Madani Legal Review Vol. 10 No. 1 (2026): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v10i1.4439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengawasan dan penindakan tindak pidana money politic oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah serta menganalisis penindakan tindak pidana money politic pada pemilihan wali kota sorong tahun 2024 ketika pelaku diputus bersalah tetapi pasangan calon tetap ditetapkan sebagai pemenang. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana money politic, dan tidak adanya sanksi terhadap pasangan calon dalam konteks pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan makhamah konstitusi, doktrin serta didukung oleh wawancara dan dokumentasi sebagai bahan pendukung yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan money politic telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dalam kasus Pilwalkot Kota Sorong Tahun 2024, para pelaku terbukti secara sah melakukan money politic sehingga dijatuhi pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 187A Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi, pasangan calon tetap ditetapkan sebagai pemenang karena keterlibatannya tidak dapat dibuktikan secara hukum dan unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara pemidanaan pelaku money politic tidak diterapkannya pertanggungjawaban hukum terhadap pasangan calon dalam satu peristiwa yang sama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang memperkuat konsep pertanggungjawaban hukum bagi pasangan calon dalam kasus tindak pidana terkait pemilu, serta memberikan landasan untuk mengevaluasi ketentuan mengenai sanksi dalam sistem hukum yang mengatur pemilihan gubernur daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan integritas pemilu.
Co-Authors A. Darmawansya Ananda Nasirah Astreed S. Lumentung, Imelda Batkormbawa, Meylisa Patricia Darmawansya, Andi Dita, Ray Christian Donson Sijabat Dwi Pratiwi Markus, Dwi Fany Kambu Febriani Inggrit Risamena Ganen Seknun Hadi Tuasikal Hasriyanti Hasriyanti Imam Satria Aradina Jihan Fahira Bukhari Kambu, Fany Kocu, Jefry Kora, Paulinus Kristi W. Simanjuntak Kristi Warista Simanjuntak Kuswardani Kuswardani Laode Muhammad Taufiq Afoeli Mahmudah, Masrifatun Maikel Yeblo Marthin, Sahertian Masrifatun Mahmudah Masrifatun Mahmudah Muh Akdharisa SJ MUHAMMAD ALI Muhammad Ali Muhammad Asri Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin Nastin, Emo Natasya Putri Veruanti Manurung Nini Nurouzi Razak, Askari Retno Nurkumala Sagisolo, Thonce Sahertian, Marthin Sahertian, Marthin Satria Unggul Wicaksana Prakasa Sa’ro Fitriani A. Rohma Seguito Monteiro Senewe, Viomeisa Fakrindini Sharul Andrie Maulana Simanjuntak, Kristi W. Simanjuntak, Kristi Warista Sri Yati Titi Martdiana Marsaoly Tuasikal, Hadi Viomeisa Fakrindini Senewe Wahab Aznul Hidaya Wakano Abd Kadir Widya Rahmawati Wook, Izawati Zaenal Arifin