Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Pola Komunikasi Organisasi Dalam Menjaga Loyalitas Kerja Karyawan Pada Event Organizer Muda Balia (MBA) Corporation Banda Aceh Ridha Humaira; Bobby Rahman; Masriadi; Subhani; Teuku Muzaffarsyah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i3.130

Abstract

Dalam organisasi yang mempunyai banyak anggota, tentunya sangat banyak sekali informasi yang masuk dalam organisasi, dengan menggunakan komunikasi yang baik dan efektif dalam menyampaikan informasi untuk menghindari kesalahpahaman yang nantinya akan berdampak pada loyalitas kerja karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi secara vertikal yang digunakan antara pimpinan dan karyawannya pada Event Organizer MBA Corporation Banda Aceh dalam menjaga loyalitas kerja karyawan dengan menggunakan teori Karl E. Weick. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, menggunakan teknik Purposive Sampling untuk memperoleh informan. Data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terjalin di Event Organizer MBA Corporation Banda Aceh adalah komunikasi atas ke bawah (Downward Communication) dan komunikasi bawah ke atas (Upward Communication) dengan menggunakan pola roda, pola bintang dan pola rantai sebagai aliran komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menjaga loyalitas kerja karyawannya. Tahapan-tahapan yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dari informasi yang masuk yaitu tahap Enactment, Selection dan Retention.
ENVIRONMENTAL POLITICS: THE IMPACT OF THE ESTABLISHMENT OF A PALM OIL FACTORY IN DENSELY POPULATED AREA (CASE STUDY OF PULO PADANG VILLAGE, LABUHANBATU REGENCY) Sonya Amelia; M.Akmal; Muntasir; Muhammad Bin Abu Bakar; Teuku Muzaffarsyah
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 9 (2025): AUGUST
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i9.867

Abstract

This study examines the development of a palm oil mill in a densely populated area such as Pulo Padang Village, which has created complex dynamics related to environmental politics and social conflict. This study aims to evaluate the impact of development on society and the environment, as well as the resolution process. A qualitative approach method was used with interview, observation, and documentation techniques for residents, the government, and the company. The results show that the conflict is rooted in a lack of transparency, minimal community participation, and ecological impacts that are detrimental to the surrounding community. The government needs to strengthen regulations and actively involve the community to achieve equitable sustainable development. These findings emphasize the importance of an inclusive approach, constructive negotiation, and the application of environmental justice principles to reduce conflict and improve socio-ecological sustainability.
Strategi Digital untuk UMKM: Pelatihan Dasar Pemanfaatan Marketplace di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Teuku Markam Aceh Utara Husniati, Ade Muana; Maryam; Mardhiah, Ainol; Johan, Muhammad; Muzaffarsyah, Teuku
Jurnal Solusi Masyarakat (JSM) Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsm.v3i2.12014

Abstract

Basic digital marketing and marketplace utilization training is a strategic step in improving community skills in the digital era, especially for groups that have not yet been fully exposed to technology. Community Learning Activity Centers (PKBM) play a crucial role in providing access to non-formal learning that empowers communities economically and socially. This article discusses basic digital marketing and marketplace utilization training for participants in the sewing skills program at PKBM Teuku Markam, covering its objectives, materials, methods, benefits, impacts, and implementation recommendations. This training is designed to equip participants, mostly women with basic education backgrounds, with practical skills in utilizing digital media for marketing and managing online stores. The impact of this training included increased participants' understanding of digital marketing concepts, technical skills in creating marketing content, and the courage to launch online businesses, a concept previously unimaginable for most participants. Several participants successfully created their own online store accounts, uploaded their products to marketplaces, and used social media for promotion. This demonstrates that digital training can be a catalyst for community-based economic transformation, particularly in areas with limited access to formal training. Furthermore, this training fostered collaboration between educational institutions, industry practitioners, and local communities as a holistic approach to community economic empowerment. Continuous evaluation and cross-sector collaboration are highly recommended to ensure the sustainability of this program and anticipate future developments in digital technology.
FROM PEACE AGREEMENT TO POLITICAL ARENA: WOMEN’S PARTICIPATION IN POLITICS AFTER 15 YEARS OF THE MOU HELSINKI IN ACEH Teuku Muzaffarsyah; Bobby Rahman; Naidi Faisal; Fidhia Aruni; Rifki Elindawati
Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 10 No. 1 (2025): General Issues
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpi.v10i1.3170

Abstract

The Helsinki MoU is the peace agreement signed on August 15, 2005, between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) in Helsinki, Finland. In the context of political participation, the MoU urges Acehnese to increase women's participation in politics through affirmative action, particularly a 30% quota in legislative bodies. However, after 15 years of the MoU, Acehnese women’s participation in politics is still yet far from the quota. Thus, this study aims to examines the effectiveness affirmative action policy through the landscape of gender and the persistent gaps between policy intent and outcomes. This study used a qualitative reseach method with post-positivist approach. The data were collected through in-depth interviews with members of the Aceh People’s Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA), political party representatives, and women's empowerment officials. The secondary sources were derived from legislation, reports, and media. Findings reveal persistent structural, cultural, and institutional barriers, such as patriarchal norms, limited political support, insufficient resources, and weak institutional enforcement—that hinder the effectiveness of affirmative action policies. As the result we found that while legal frameworks exist, the actual empowerment of women in Aceh’s political sphere remains constrained and symbolic. 
Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Gampong Dalam Mewujudkan Good Governance Di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Muzaffarsyah, Teuku; Rahman, Bobby; Zulhilmi, Zulhilmi; Abdullah, Taufik; Abu Bakar, Muhammad Bin; Rahman6, Dahlan A; Dermawan, Dermawan; Absor, Ikhlasul
Jurnal Solusi Masyarakat (JSM) Vol. 1 No. 2 (2023): Pengembangan Kelompok
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsm.v1i2.14837

Abstract

Pengabdian ini pelaksanaannya mengenai tata kelola Pemerintahan Gampong sebagai wujud good governance di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Tata kelola pemerintahan yang baik mampu membangkitkan pelayanan publik yang berintegritas tinggi di desa.Aceh sebagai Provinsi yang memiliki kewenangan pemerintahan dan juga adanya Otonomi Khusus menjadikan pelaksanaan pemerintahan harus maksimal dijalankan. Tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbangharus dipahami secara utuh oleh masyarakat sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.Tentunya peran dari masyarakat dalam mewujudkan good governance sebagai sebuah hal yang perlu dilakukan sehingga masyarakat dalam proses pelayanan administrasi Gampong Paya Terbang bisa berjalan maksimal. Tentunya tata kelolayang baik mampu diwujudkan jika masyarakat aktif dalam proses tata kelola pemerintah Gampong. Latar belakang permasalahan kegiatan pengabdian ini adalah kurangnya Pemahaman aparatur Gampong Paya Terbang K tentang Tata Kelola Pemerintahan Gampong dalam mewujudkan good governance. Selain dari pada itu kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan tata kelolapemerintahan Gampong Paya Terbang dalam mewujudkan good governance serta motivasidalam penggunaan teknologi informatika dalam melakukan pengembangan Web Gampong Paya Terbang terkait dengan transparansi pembangunan dalam mewujudkan good governance.Tujuan kegiatan pengabdian ini diprioritaskan perangkat Gampong dan unsur-unsur terkait, sebagai modal mereka dalam mengembangkan potensinya tekait tata kelolapemerintah Gampong dalam mewujudkan good governance. Metode dan pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra ialah dengan menggunakan goodgovernance (Tata Kelola Pemerintahan). Hasil dan luaran yang direncanakan dalam kegiatan pengabdian ini nantinya akan dipublikasikan dalam jurnal pengabdian berbasis OJS dan  kegiatan akan terpublikasi dalam media cetak atau Online baiknews adanya luaran wajib terkait kerjasama dengan mitra serta luaran tambahan dengan diterbitnya HKI. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa antusias elemen-elemen yang ada di Gampong Paya Terbang memerlukan pengetahuan tentang Tata kelola pemeruintahan Gampong. Penguatan kapasitas aparatur gampong di Paya Terbang cenderung memberikan pengetahun tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tentunya kegiatan ini dapat menjadi kontribusi yang positif bagi masyarakat dan aparatur Gampong di Paya Terbang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadikan Gampong Paya Terbang sebagai Gampong percontohan tata kelola pemerintahan Gampong yang optimal bagi gampong-gampong lain di Kecamatan Samudera.
Political Behavior of the Chinese Ethnic Community in the 2024 Legislative Election in Lhokseumawe City Fitri, Amanda; Muzaffarsyah, Teuku; Zulhilmi, Zulhilmi; Faisal, Naidi; Zulham, Zulham
Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Lembaga Aneuk Muda Peduli Umat, Bekerjasama dengan LaKaspia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69548/sinthop.v4.i2.47.229-238

Abstract

This study examines the political behavior of the Chinese ethnic community in Lhokseumawe, Aceh, during the 2024 Legislative Election. The research explores how this minority group participates in politics and what factors shape its voting decisions within a post-conflict environment. A qualitative descriptive approach was applied, using in-depth interviews, participant observation, and document analysis conducted between April and May 2025. Ten informants were selected through purposive and snowball sampling, representing community leaders, business actors, first-time voters, and a local academic. The findings show that participation among the Chinese community is active in the formal sense but limited in scope. Voting is treated as a civic responsibility, while involvement in party or campaign activities is minimal. Economic considerations are the strongest influence on political choice, as respondents associate stable governance with the continuity of their businesses. Family and community networks play a guiding role in decision-making, and national parties are preferred for their perceived neutrality and inclusiveness. These orientations produce a pattern of political behavior that values stability and social harmony over ideological alignment or power competition. Interpreted through the lens of rational choice and social identity theories, the findings suggest that political participation among this minority group reflects a pragmatic adaptation to local conditions. Engagement in electoral processes serves as both an affirmation of citizenship and a strategy to maintain coexistence within a socially sensitive environment. The study provides insight into how small ethnic minorities in post-conflict areas negotiate democratic participation through cautious and context-aware practices.
Analisis Komunikasi Vertikal Antara Atasan dan Bawahan dalam Pemahaman Kebijakan Kepemimpinan Studi pada PT Rajawali Indo Jaya Medan Febri Priastika; Dwi Fitri; Teuku Muzaffarsyah; Bobby Rahman; Muhammad Ali
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.14567

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan dalam pemahaman kebijakan kepemimpinan di PT Rajawali Indo Jaya Medan. Komunikasi vertikal, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya, menjadi kunci penting dalam menyampaikan informasi kebijakan agar dipahami dan dilaksanakan dengan tepat oleh seluruh karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap lima informan, terdiri dari manajer, staf, dan karyawan operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi downward di perusahaan berjalan cukup efektif melalui rapat, briefing harian, serta media tertulis seperti memo dan surat edaran. Sementara itu, komunikasi upward juga difasilitasi melalui laporan kerja, rapat evaluasi, dan kotak saran. Namun, terdapat beberapa kendala seperti perbedaan persepsi, hambatan psikologis, dan volume pekerjaan yang tinggi yang menghambat kelancaran komunikasi dua arah tersebut. Temuan ini dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial yang menekankan pentingnya timbal balik dalam interaksi komunikasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan berbasis teknologi guna mendukung pemahaman kebijakan secara menyeluruh dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi
Ecotourism as a Driver for Sustainable Waste Management and Environmental Conservation in Lhokseumawe, Indonesia Rahman, Bobby; Teuku Muzaffarsyah; Teuku Zulkarnaen; Al Fahmi, M. Lutfi; Meliza, Richa
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v10.i1.32184

Abstract

This study evaluates the role of ecotourism as a strategy for promoting sustainable waste management in environmentally friendly tourist destinations in Lhokseumawe City, Aceh. Research using qualitative methods was conducted with a case study approach in several tourist destinations that have implemented ecotourism concepts, such as community-based waste management and the use of environmentally friendly technology. Data were collected through in-depth interviews, observations, and a literature review, complemented by questionnaires administered to explore the perceptions of tourists, local communities, and business actors regarding the effectiveness of, and support for, sustainable waste management policies. The findings indicate that the implementation of ecotourism has not yet played a significant role in improving waste management effectiveness in tourist areas. Ecotourism principles have not been comprehensively applied; as a result, destinations have not succeeded in maintaining environmental cleanliness, attracting sustainability-conscious visitors, or fostering synergy between local communities and the government. Although tourists and local residents generally responded positively to these initiatives and expressed support for ecotourism-based waste management policies, many still perceive waste management as primarily the responsibility of the government. This study contributes to the literature on sustainable waste management and may serve as a reference for policymakers and tourism practitioners seeking to enhance environmental quality through an ecotourism approach.
POPULISME POLITIK DAN DUKUNGAN ELEKTORAL DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK ERA PRESIDEN JOKO WIDODO Yudananto Ramadan; Luthfi Makhasin; Ihbar Mursalin; Teuku Muzaffarsyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v7i1.21952

Abstract

The issue of fertilizer subsidies extends beyond the technical aspects of budget allocation, distribution methods, and discussions surrounding state food sovereignty. Importantly, the fertilizer subsidy policy is also intertwined with the power dynamics among policy actors, which may encompass political strategies. This study utilizes secondary data sourced from official platforms, including the ministry's website, the Central Bureau of Statistics (BPS), and media reports concerning public statements issued by relevant authorities in both the legislative and executive branches. The findings of this article suggest that the fertilizer subsidy policy serves as a political populism strategy, bolstering political support for Jokowi and the candidates he endorses, particularly to maximize electoral gains in the three provinces with the largest voter populations in Indonesia: East Java, West Java, and Central Java. This is evidenced by the strategic allocation of the fertilizer subsidy budget, which is intensified in the years preceding presidential elections, specifically in 2019 and 2024. Consequently, although farmers are not the sole determinants of the electoral success of Jokowi and Prabowo-Gibran, their significant numbers at both national and local levels in these three provinces render them a crucial demographic to secure.
Dampak Perang Dagang As-China Tahun 2018-2025 Terhadap Stabilitas Ekonomi Politik Indonesia Puji Anjeli; Muhammad Bin Abubakar; Zulfadli Zulfadli; Muntasir Abdul Kadir; Zulhilmi Zulhilmi; Teuku Muzaffarsyah
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada periode 2018–2025 meningkatkan ketidakpastian ekonomi global dan memengaruhi dinamika perdagangan internasional, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perang dagang terhadap stabilitas ekonomi politik Indonesia serta mengkaji respons Indonesia melalui kebijakan ekonomi dan politik luar negeri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, data statistik, dan publikasi organisasi internasional, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang dagang memberikan dampak tidak langsung terhadap Indonesia melalui perubahan perdagangan, pergerakan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan investasi asing langsung (FDI). Meskipun demikian, dampak tersebut tidak menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi politik Indonesia secara signifikan. Indonesia mampu mempertahankan kondisi ekonomi yang relatif stabil melalui peningkatan investasi, penguatan hilirisasi industri, diversifikasi pasar ekspor, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Dari aspek politik, Indonesia tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif dengan menjaga keseimbangan hubungan strategis bersama Amerika Serikat dan China berdasarkan kepentingan nasional.