Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Peran Strategis Pengadilan Agama Bondowoso dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Asy Syariah Abdul Majid An-Najjar Rosihan, Rosihan gustiawan afandi; Saini; Zaenol Hasan
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2025): HOKI : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v3i2.2296

Abstract

Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bondowoso, yang hingga kini mencatat angka tinggi dalam pengajuan dispensasi nikah. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dengan tegas menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Kondisi tersebut menimbulkan dilema antara penerapan hukum positif, tekanan sosial-budaya yang kuat, serta nilai-nilai syariat Islam yang hidup di masyarakat. Penelitian ini berupaya menjawab dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana peran strategis Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencegah pernikahan dini ditinjau dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Abdul Majid An-Najjar. Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan tersebut menurut pandangan maqāṣid. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan praktik pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso serta menganalisisnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, agar dapat memberikan pemahaman akademis dan praktis terkait upaya perlindungan anak oleh lembaga peradilan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso menjalankan peran strategis melalui kebijakan pengetatan dispensasi nikah, edukasi hukum kepada masyarakat, serta kerja sama lintas lembaga. Dalam pandangan maqāṣid al-syarī‘ah, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), melindungi keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ). Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum dan kesadaran sosial masyarakat sebagai upaya menekan angka pernikahan anak, sehingga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan syariat dapat terwujud secara berkelanjutan.
Pendampingan Pengurusan NIB dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Di Desa Gunung Malang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Hasbi Ash Shiddiqi; Endang Susilawati; Saini; Ilyatul Afifah; Elok Rizkiyah; Yuni Lutfian Sari; Laila Kamali
Ta'awun Jurnal Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2025): November
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/1kppzd94

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menceritakan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk Pengurusan NIB dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember serta menganalisis progres pengurusan NIB Dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM Terutama di bidang kuliner dalam perspektif hukum islam. Metode yang di gunakan dalam pendampingan ini yaitu Asset Based Communities Development (ABCD). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sering kali lebih mudah diberdayakan dengan menggali potensi internal yang mereka miliki, daripada terus-menerus menyoroti kekurangan atau masalah yang dihadapi. Melalui ABCD, proses pendampingan menjadi lebih partisipatif, berorientasi pada kekuatan lokal, dan mampu mendorong perubahan yang lebih berkelanjutan. Pendampingan ini berhasil mendampingi tujuh pelaku usaha hingga memperoleh legalitas usahanya. Meski jumlah pelaku usaha yang berhasil didampingi tidak terlalu banyak, capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat, baik dari tim pendamping maupun para pelaku usaha, untuk membuka ruang kesadaran hukum tentang pentingnya legalitas dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pendampingan ini juga berhasil membantu sejumlah Pelaku Usaha Industri makanan dan minuman dalam proses produksi halal sejumlah 4 Pelaku usaha. STIS Nurul Qarnain, sebagai salah satu perguruan tinggi Islam di Jember, turut mengemban amanah mulia ini melalui pendirian Lembaga Pemeriksa Produk Halal (LP3H). Kehadiran LP3H bukan hanya sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan negara, tetapi juga bagian dari dakwah kampus yang berpijak pada kebutuhan riil umat. Terbukti dengan telah diterbitkannya sertifikat halal pelaku usaha berkat jasa para pendamping yang berada di bawah naungan LP3H STIS Nurul Qarnain.
Pisuke In The Marriage Customs Of The Sasak Tribe From The Perspective Of ‘Urf: A Case Study In Terara Village East Lombok Muh Hamdani; Saini
Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2025): Desember
Publisher : PT. Education Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64540/alhikmah194

Abstract

The pisuke tradition represents a distinctive practice in the marriage customs of the Sasak ethnic community in East Lombok. It appears during the nyelabar stage as a form of offering from the groom’s family to the bride’s family. While culturally regarded as a symbol of respect and social responsibility, the practice of pisuke has sparked debate within Islamic law, as it is often perceived as resembling a transactional exchange between the two families. This study aims to describe the form and meaning of pisuke within Sasak society and to examine its legal status based on the theory of ‘urf in uṣūl al-fiqh. The research employs a qualitative approach using a case study method conducted in Terara Village, Terara District, East Lombok Regency. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation of local marriage ceremonies. The findings reveal that pisuke constitutes ‘urf fi‘liy (customary practice expressed through actions) and ‘urf ‘amm (a widely accepted communal custom). However, from the perspective of Islamic law, it may be classified as ‘urf ṣaḥīḥ when performed voluntarily as an expression of respect, yet becomes ‘urf fāsid when accompanied by coercion, imposed as a condition of the marriage contract, or financially burdensome to one party. It is concluded that pisuke may be preserved as a cultural tradition provided it does not contradict the principles of al-riḍā (mutual consent), al-‘adl (justice), and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah, namely to uphold fairness, dignity, and the welfare inherent in Islamic marriage.
PERNIKAHAN CHILDFREE: TREN REVOLUSI GAYA HIDUP GENERASI MILLENNIAL DI KALANGAN GENERASI Z DAN DAMPAKNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Saini Saini
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2024): (January 2024)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v3i1.2521

Abstract

Childfree marriages are becoming increasingly common among Generation Z and Millennials, indicating changes in social values and lifestyles. The aim of this research is to identify the main components that influence a couple's decision to marry without children and to evaluate the impact from the perspective of Islamic family law. This qualitative study collects data through participant observation and in-depth interviews. Research shows that economics, health, personal freedom, and concern for the environment are the main factors in marriage decisions not to marry. According to Islamic family law, having children is considered an important goal of marriage. However, there is respect for individual freedom to make decisions that do not conflict with sharia principles. Couples who choose not to have children often face social and religious pressure, but their decision can be considered valid if it is based on compelling reasons such as health or other relevant conditions. The social impact of this decision varies, from support to rejection, but shows a shift in values in modern society, which increasingly values individual life choices. This research provides insight into the dynamics of childless marriage and its implications in the Islamic legal and social context.
The Judge Mediator in Contemporary Divorce Cases in Indonesian Religious Courts Marzuqin, M. Akmal; Saini, Saini; Safithri, Awaliya Safithri; Miftahussurur, Wildan
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2025): Editions July-December 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v3i2.10222

Abstract

This study aims to analyze the role of the judge as a mediator in the resolution of divorce cases in Indonesian Religious Courts, focusing on the effectiveness and challenges faced in the mediation process. Using a qualitative approach, the study collects data through in-depth interviews with judges, mediators, and parties involved in divorce cases, as well as an analysis of relevant legal documents. The findings show that judges play a central role in the mediation process, both as neutral facilitators and as active mediators who can influence the final decision. However, the success of mediation largely depends on the mediator's skills, understanding of the existing laws, and the willingness of the parties to cooperate in the mediation process. Additionally, there are challenges related to the limited training of judges in mediation skills and the lack of clarity in some legal aspects governing mediation in Religious Courts. The study concludes that to improve the effectiveness of mediation in divorce cases, it is necessary to enhance judges' capacities through specialized training and to refine regulations that support better mediation practices. The academic contribution of this research is to provide a deeper understanding of the dynamics of the judge’s role as a mediator in family law contexts and to suggest policies that could enhance mediation practices in Indonesian Religious Courts for more peaceful and fair resolutions.
Halal Ecosystem for MSMEs: Assistance with Product Certification to Strengthen the Local Economy Silfin Aisyah; Wildan Miftahussurur; Saini saini; Sofiatus Sobriyah; Qoidul Khoir
Dedikasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): Dedikasi Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : PT. Riset Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64126/dedikasisosial.v1i2.25

Abstract

The community engagement programme on halal certification assistance for cassava-based crackers (lempeng) was carried out in Ledokombo Village, Sumberjambe District, Jember Regency, East Java, Indonesia, with the aim of enhancing halal literacy, improving product quality, and fostering a community-based halal ecosystem. This initiative was motivated by the limited understanding among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) of halal certification procedures and the necessity of legal compliance to expand market access. A participatory approach was employed through several stages: awareness-raising sessions, raw material identification, administrative assistance, and technical guidance on packaging and branding.The findings indicate significant improvements in three key areas. First, MSMEs’ halal literacy increased through a deeper understanding of certification procedures and the principles of halal and thayyib production. Second, product quality and competitiveness improved via the adoption of hygienic production standards, the use of certified halal ingredients, and the development of more attractive and informative packaging. Third, a supportive network involving MSMEs, local government, and relevant institutions emerged, reinforcing programme sustainability and strengthening the halal ecosystem at the local level. Moreover, the programme offered experiential learning opportunities for students as change agents, enabling them to develop practical skills in community empowerment. Overall, the halal certification assistance programme in Ledokombo Village, Jember Regency not only facilitated legal compliance but also generated substantial socio-economic impacts, contributing to the national agenda of positioning Indonesia as a global hub for the halal industry.
Model Bimbingan Pra-Nikah Berbasis Kultural untuk Penguatan Maqashid Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso) Saini Saini; Istiqomah Nuril Safitrih; Siti Maufiroh
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.716

Abstract

Tingginya angka perceraian di Indonesia menuntut adanya inovasi dalam program bimbingan pra-nikah yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap realitas budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model bimbingan pra-nikah berbasis dakwah kultural yang diterapkan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, serta efektivitasnya dalam membentuk pemahaman peserta terhadap nilai-nilai pernikahan Islami, khususnya maqashid munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua model bimbingan pra-nikah di KUA Tamanan yang saling terintegrasi kulturalyaitu nilai budaya lokal seperti gotong royong, kekerabatan, dan kearifan lokal madura. Penggunaan bahasa daerah, cerita lokal, dan metode partisipatif, sangat terbukti efektif dalam menciptakan kedekatan emosional antara penyuluh dan peserta sehingga materi bimbingan pranikah lebih mudah dipahami dan diterima. Pendekatan ini efektif meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang maqashid munakahat yakni hak dan kewajiban pernikahan, serta memperkuat kepercayaan terhadap lembaga keagamaan. Model ini membuktikan bahwa integrasi budaya dapat menjadi strategi efektif dalam pendidikan keagamaan yang kontekstual dan humanis. Meskipun demikian, implementasi model ini masih bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada kompetensi penyuluh serta karakter budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dakwah kultural yang terstruktur guna memperluas replikasi model ini secara nasional terutama pada penuluh agama. Penelitian ini memberi kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan keagamaan berbasis lokalitas dan mendorong reformasi sistem bimbingan keluarga dalam perspektif dakwah kultural.
Rekonstruksi Hukum Hak Asuh Anak Perspektif Maqāṣid Syarī’ah dalam Hukum Keluarga Islam Saini Saini
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.1427

Abstract

Fenomena meningkatnya sengketa hak asuh anak pasca perceraian dalam masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep hak asuh anak berdasarkan pendekatan maqāṣid syarī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, sebagai dasar reformulasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Menggunakan metode library research, studi ini menganalisis konten dokumen klasik, seperti al-Muwāfaqāt karya Imam al-Syāṭibī dan kitab fikih mazhab Syafi‘i serta data sekunder dari jurnal ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid syarī‘ah menempatkan perlindungan jiwa dan keturunan anak sebagai tujuan utama yang wajib dijaga dalam penetapan hak asuh, namun hal ini belum terefleksikan secara memadai dalam sistem yuridis nasional. Pendekatan berbasis maqāṣid membuka ruang tafsir baru yang lebih etis, empatik, dan kontekstual terhadap kebutuhan anak. Kesimpulannya, hak asuh anak harus dikonstruksi sebagai hak anak, bukan sekadar hak orang tua, sehingga mendorong pergeseran paradigma dalam hukum keluarga Islam. Implikasinya, reformasi regulasi dan pedoman yurisprudensi sangat diperlukan untuk menjamin kemaslahatan anak dalam bingkai maqāṣid syarī‘ah
Rekonstruksi Hukum Hak Asuh Anak Perspektif Maqāṣid Syarī’ah dalam Hukum Keluarga Islam Saini Saini
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1465

Abstract

Fenomena meningkatnya sengketa hak asuh anak pasca perceraian dalam masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep hak asuh anak berdasarkan pendekatan maqāṣid syarī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, sebagai dasar reformulasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Menggunakan metode library research, studi ini menganalisis konten dokumen klasik, seperti al-Muwāfaqāt karya Imam al-Syāṭibī dan kitab fikih mazhab Syafi‘i serta data sekunder dari jurnal ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid syarī‘ah menempatkan perlindungan jiwa dan keturunan anak sebagai tujuan utama yang wajib dijaga dalam penetapan hak asuh, namun hal ini belum terefleksikan secara memadai dalam sistem yuridis nasional. Pendekatan berbasis maqāṣid membuka ruang tafsir baru yang lebih etis, empatik, dan kontekstual terhadap kebutuhan anak. Kesimpulannya, hak asuh anak harus dikonstruksi sebagai hak anak, bukan sekadar hak orang tua, sehingga mendorong pergeseran paradigma dalam hukum keluarga Islam. Implikasinya, reformasi regulasi dan pedoman yurisprudensi sangat diperlukan untuk menjamin kemaslahatan anak dalam bingkai maqāṣid syarī‘ah
Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Safithri, Awaliya; Adania, Safiroh; Nabila, Selfin; Nasuha, Silviah Taubatan; Azizah, Siska Nur; Rosidah, Rosidah; Amalia, Rizkiana; Muharrifah, Diah; Anisah, Putri; Aini, Nur; Khoir, Qoidul; Saini, Saini
Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 1 (2026): Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Respati Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52643/jipm.v3i1.6948

Abstract

This study aims to describe the process of halal certification assistance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Randuagung Village, Sumber Jambe District, Jember Regency. The background of this research is the importance of halal certification as a guarantee of product compliance with Islamic law and as an effort to enhance the competitiveness of MSMEs in both local and global markets. A qualitative method with a field study approach was applied through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that most MSME actors initially lacked knowledge about the benefits, procedures, and requirements of halal certification. Through socialization and mentoring activities, five out of nine MSMEs expressed their willingness to apply for halal certification and successfully completed the administrative requirements, including the issuance of a Business Identification Number (NIB). Beyond administrative aspects, the mentoring program also increased the awareness of MSMEs regarding the importance of maintaining standards of hygiene, halal integrity, and food safety. This program not only adds value to MSME products but also supports government initiatives in developing the halal industry and contributes to empowering rural communities’ economy. For sustainability, further technical guidance is needed to ensure that all MSMEs are able to complete the halal certification process independently.