Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Masalah-Masalah Hukum

MAKNA FILOSOFIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM CONSTITUTIONAL REVIEW DAN URGENSI JUDICIAL ACTIVISM Saragih, Geofani Milthree; Nasution, Mirza; Sihombing, Eka N.A.M
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.326-335

Abstract

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) secara global sering kali menandai transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, dengan constitutional review sebagai kewenangan utamanya. Studi tentang pembentukan MK di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia menyoroti perannya dalam menegakkan demokrasi. Judicial activism muncul sebagai pendekatan progresif dalam constitutional review, memperkuat konstitusi dan prinsip checks and balances. Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan MK tidak diindahkan oleh para adresatnya, meskipun putusan tersebut memiliki makna filosofis dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan studi kasus dan studi perbandingan hukum untuk menekankan kekuatan filosofis dalam putusan MK, terutama dalam kewenangan constitutional review. Judicial activism dipandang penting untuk menegakkan konstitusi dan menjaga nilai-nilai filosofis Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945.
OVERLAPPING REGULATION : KEPASTIAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL PELALAWAN RIAU Artina, Dessy; Indra, Mexsasai; Diana, Ledy; Tiraputri, Adi; Saragih, Geofani Milthree
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.23-34

Abstract

Perselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan menjelaskan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat mayarakat hukum Adat Muara Sakal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia masih lemah, yang terlihat dari sering terjadinya perselisihan terkait tanah ulayat. Perselisihan semacam ini mencerminkan kurangnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Perselisihan ini dapat diselesaikan jika peraturan tentang masyarakat hukum adat yang mengatur syarat-syarat pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya diterbitkan oleh pemerintah.