Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : journal of exploratory dynamic problems

Perluasan Peran Militer Dalam Jabatan Sipil: Analisis Konstitusionalitas Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Evagustina Evagustina; Rizki Setyobowo Sangalang; Satriya Nugraha; Ivans Januardy
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 2 (2026): Vol.3 No.2 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i2.247

Abstract

Perluasan peran militer dalam jabatan sipil di Indonesia menjadi isu konstitusional yang semakin krusial pascaperubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Penelitian ini menganalisis konstitusionalitas perluasan tersebut dan implikasinya terhadap prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa penempatan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara secara substantif bertentangan dengan prinsip supremasi sipil yang terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945, prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil, serta norma netralitas ASN. Kasus penunjukan sejumlah perwira aktif TNI dalam jabatan eselon I di berbagai kementerian strategis pasca-2024 menjadi ilustrasi konkret gap normatif tersebut. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi kerangka konstitusionalitas uji lima lapis (Five-Tier Constitutionality Test) yang mengintegrasikan teori civil-military relations, prinsip supremasi sipil, dan standar hak asasi manusia internasional untuk menguji validitas normatif penempatan militer aktif dalam jabatan sipil di Indonesia.
Ekspansi Kriminalisasi Dalam KUHP Baru Dan Risiko Overcriminalization Terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia Priyono; Andika Wijaya; Rizki Setyobowo Sangalang; Thea Farina
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 2 (2026): Vol.3 No.2 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i2.250

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai transformasi signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecenderungan ekspansi kriminalisasi dalam KUHP baru serta potensi terjadinya overcriminalization dan implikasinya terhadap kebebasan sipil. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah ketentuan-ketentuan baru yang memperluas ruang lingkup kriminalisasi, terutama yang berkaitan dengan kesusilaan, penghinaan terhadap pejabat negara, serta pengaturan mengenai penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkenalkan sejumlah delik baru dan memperluas beberapa ketentuan pidana yang berpotensi menimbulkan risiko overcriminalization. Beberapa ketentuan dirumuskan secara luas dan berpotensi multitafsir sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang dijamin konstitusi. Penelitian ini menawarkan kontribusi berupa kerangka analisis integratif yang menggabungkan teori ultima ratio, asas legalitas (lex certa dan lex stricta), serta perspektif hak asasi manusia internasional untuk menilai proporsionalitas kriminalisasi dalam KUHP baru. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan evaluasi dan reformulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan sipil, baik melalui mekanisme pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi maupun melalui penyesuaian legislatif yang partisipatif.
Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Nasional Rio Septianor; Andika Wijaya; Rizki Setyobowo Sangalang; Satriya Nugraha
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.315

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Nasional serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa ketentuan dalam KUHP Tahun 2023 dan peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum pidana, teori pemidanaan, dan kajian mengenai prinsip proporsionalitas. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan preskriptif untuk menguraikan konstruksi normatif delik serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Nasional telah mengakomodasi prinsip proporsionalitas melalui diferensiasi ancaman pidana berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan, namun penerapannya masih menghadapi tantangan berupa disparitas pemidanaan dan potensi overpenalization. Prinsip proporsionalitas memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban dan hak terdakwa. Oleh karena itu diperlukan penguatan pedoman pemidanaan, penegasan parameter normatif, serta integrasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan efektivitas pemidanaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem pemidanaan yang lebih adil dan proporsional.