Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.706
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Awang Long Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law, Development and Justice Review Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JURNAL ILMIAH ADVOKASI Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana AMNESTI : Jurnal Hukum Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kolaboratif Sains The International Journal of Politics and Sociology Research Reformasi Hukum Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Journal of Law and Nation Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis AL-SULTHANIYAH Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Keadilan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Yulianingrum, Aullia Vivi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Modernization and Tradition: Kutai Kartanegara Government's Legal Policy in Maintaining the Existence of Erau Culture in the Era of Revolution 4.0 Taufiq, Muhammad; Tri Sukma, Ayu Mega; Suparno, Achmad Suparno; Yulianingrum, Aullia Vivi
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.6219

Abstract

In the Industrial Revolution 4.0 era, technological advancements present challenges and opportunities for preserving local wisdom. This study examines the sustainability of the Erau tradition in Kutai Kartanegara, which faces pressures from modernization. Using a normative legal approach and library research methods, this research explores the intersection of law, local wisdom, and digital transformation in cultural preservation. The findings highlight that while modernization may threaten cultural authenticity, strategic digitalization and legal protection can safeguard traditions from excessive commercialization. Government regulations, including regional policies on cultural preservation, play a crucial role in balancing industrial development with cultural sustainability. Furthermore, public awareness and active community engagement are essential in integrating traditional values with contemporary technological frameworks. By emphasizing the role of legal frameworks and digital innovation, this study provides strategic insights for policymakers in fostering a sustainable cultural heritage amidst globalization.
POLTIK HUKUM PENGATURAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE DI ERA DISRUPSI BERBASIS E-GOVERNANCE DAN DYNAMIC GOVERNANCE Suswadi, Suswadi; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5199

Abstract

Transportasi online berkembang pesat di era disrupsi, membawa tantangan besar dalam sektor kebijakan publik, terutama dalam pengaturan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Di tengah pesatnya pertumbuhan transportasi berbasis aplikasi, terdapat kesenjangan dalam regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik. Pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang adaptif, efisien, dan adil. E-governance dan dynamic governance dipandang sebagai solusi untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online dan tawaran model regulasi hukum transportasi berbasis e-governance dan dynamic governance. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Kajian ini mengusulkan desain model regulasi hukum transportasi online berbasis e-governance dan dynamic governance yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak konsumen serta pekerja. Pemerintah, dalam hal ini, harus memperbaharui regulasi yang mengatur sektor transportasi online, seperti tarif, keselamatan, hak-hak pengemudi, serta transparansi operasional perusahaan aplikator. Sinergi antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, juga penting untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan inklusif. Dengan adanya regulasi yang lebih adil dan jelas, diharapkan sektor transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
Review of the Constitutional Court's Decision Number: 82/PUU-XII/2014 on Women's Representation in Parliament in the Perspective of Legal Feminism Fitriana, Alisa Zahra; Muslim, Ikhwanul; Yulianingrum, Aullia Vivi
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Issue 12, February 2025
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v4i12.2838

Abstract

Introduction: This study analyzes the Constitutional Court Decision Number: 82/PUU-XII/2014 which is a critical basis and an important basis for resolving the problem of women's representation in legislative institutions. Despite various legal provisions ensuring women's representation, challenges in practical implementation persist.Purposes of the Research: The research aims to examine the Constitutional Court's reasoning on the concept of women's representation and assess the consistency of equality principles through the lens of legal feminism.Methods of the Research: This study employs a normative juridical research method with a descriptive approach, focusing on the judicial interpretation of women's representation and its impact on affirmative policies in politics.Findings of the Research: The findings reveal that Decision Number: 82/PUU-XII/2014 reflects efforts to protect women's constitutional rights by reinforcing the phrase "prioritizing women's representation," despite its lack of explicit regulation. The study also indicates that the Constitutional Court consistently applies legal feminism principles to ensure equal opportunities in legislative institutions. However, the repeal of gender affirmative measures in Law Number: 17 of 2014 on MD3 has led to legal uncertainty, disadvantaging women.
Analisis Contempt of Court dalam Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XV/2017 Tentang Pemberian Hak Suara kepada Penyandang Disabilitas Aditama, Syachwa Windita Syafitri; Muslim, Ikhwanul; Yulianingrum, Aullia Vivi
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga konstitusi melalui otoritas menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan ini menghasilkan putusan yang sifatnya akhir dan mutlak, juga berasaskan erga omnes, hal ini memberikan kekuatan hukum tetap pada semua pihak untuk patuh pada putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal tidak menindaklanjuti putusan dapat dikatakan sebagai bentuk menghina pengadilan (Contempt of Court). Pada penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasi bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa kasus ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, baik dilakukan oleh individu ataupun lembaga negara. Ketidakpatuhan ini berdampak pada hilangnya kepastian hukum, melemahkan otoritas peradilan, dan mengancam supremasi hukum. Bentuk ketidakpatuhan ini terjadi pada pengabaian putusan dalam revisi UU Cipta Kerja, hal ini menunjukkan bahwa tindakan ketidakpatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan sebagai Contempt of Court dalam bentuk disobeying a court order. Ketidakpatuhan ini mencerminkan kurangnya penghormatan kepada otoritas pengadilan dan menghambat implementasi hukum secara adil.
REGIONAL AUTONOMY POLICY MODEL BASED ON FULFILLING REGIONAL AND REGIONAL NEEDS IN EAST KALIMANTAN Aullia Vivi Yulianingrum; Elviandri Elviandri; Aidil Aidil; Hafied Zen
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4353

Abstract

This study aims to; first, identify the problems and needs of the East Kalimantan Province in an effort to implement regional autonomy. Second, to formulate a regional autonomy policy model based on the fulfillment of regional and territorial needs in East Kalimantan Province. The research method used is sociological legal research (empirical juridical). Where the research location is at the East Kalimantan Provincial Government office and the East Kalimantan Provincial DPRD located in Samarinda city. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The primary data collection techniques are interviews and public discussion forums or FGDs with related apparatus. Literature study to complement secondary data and data analysis in this study is classified as qualitative with deductive inference. The impact of the implementation of regional autonomy has an impact on the determination of regional policies in responding to all the problems that arise so that a regional autonomy implementation strategy is needed in accordance with the needs of the region and the conditions of the region. Regional autonomy must be in accordance with regional needs so that it has an impact on regional independence, community welfare, justice in terms of natural resource management, regional financial capacity and environmental damage, democracy and upholding human rights in accordance with the constitution and equity in terms of economy and infrastructure.
PROBLEMS THROUGH A GREEN ECONOMIC SYSTEM APPROACH Aldi Pebrian; Aullia Vivi Yulianingrum; Rahmatullah Ayu Hasmiati; Elviandri Elviandri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5457

Abstract

Economic development will develop quickly if a green economic system is adopted. a green economic system that is oriented towards the relationship between ecosystem nature and the presence of human resource elements by prioritizing knowledge and technology. Changes in the economy from previously only about profit and welfare to a green economy that has environmental principles. Samarinda, as a supporting city for IKN, is one of the cities in East Kalimantan Province which is the center of attention for rice competitions. It cannot be denied that many immigrants who come do not bring the skills to become PMKS in Samarinda City. Referring to the principles of a green economy, namely prioritize quality, follow nature, waste can be recycled etc. The problem formulation of this research is regarding the legal arrangements for handling and handling empowerment people with social welfare problems in the form of policing in green spaces and what form of policy the Samarinda City Government takes in empowering people with social welfare problems through a green economy approach that prioritizes a livable city structure. The aim of this research is to find out legal regulations from an administrative and criminal perspective even civil law due to the relationship between the Samarinda City Government and the Community Incumbent Social Welfare Issues. Apart from that, to analyze the policy formulation of the Samarinda City government which prioritizes structuring room cities to reduce the risk of environmental damage. The conclusion of this research is that in terms of the legal structure it is adequate, where the Samarinda City Social Service is to assist in terms of empowerment while the Satpol-PP is tasked with carrying out handling. Substance the law is still there Not yet adequate, one of which is that the old regional regulations are still used and there are no guardians. Meanwhile, legal culture is also becoming Wrong Where is education for the community so that not giving money to PMKS and the lack of deterrent not giving money to PMKS and the lack of deterrent effect on those who have received training.
Legal Implications of Mining Corporate Social Responsibility Implementation in East Kalimantan Local Community Empowerment Saputri, Novia Ardana; Yulianingrum, Aullia Vivi; Prasetyo, Bayu
Reformasi Hukum Vol 28 No 3 (2024): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i3.1079

Abstract

A form of responsibility that can be taken to reduce the impact of the mining business is implementing a Corporate Social Responsibility (CSR) program. This study aims to analyze the legal implications of implementing the social responsibility of mining companies in empowering local communities in East Kalimantan. The research method used is normative juridical, implementing the Limited Liability Company Law, which regulates CSR using a historical and comparative approach. The results show that CSR is a program that must be implemented by companies operating in the field and/or related to natural resources under the Law concerning Limited Liability Companies. CSR programs to empower local communities must be implemented under applicable principles, namely sustainability, accountability, and transparency. In conclusion, based on the findings, the implementation of this program has been carried out properly in accordance with the applicable principles and regulations by several mining companies in East Kalimantan. The East Kalimantan Provincial Government has implemented a Clean and Clear program for mining companies that do not implement CSR.
MEMPERTEGAS KEDUDUKAN HUKUM KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMENUHI HAK- HAK KONSTITUSIONAL Yulianingrum, Aullia vivi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2018): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i1.270

Abstract

Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Pada kenyataannya issue yang berkembang tentang kehadiran dan hak- hak masyrakat hukum adat adalah terbatasnya ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara berkelanjutan, Konflik tenurial, keterbatasan dan kondisi kekayaan alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak asimetris dengan pertambahan penduduk. Sehingga perlu adanya  penegasan kembali bahwa adanya korelasi antara Kesatuan Masyarakat Adat dengan Pemerintah terkait pemenuhan  hak Konstitusionalnya yang terkandung dalam pasal Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945  dimana aturan ini merupakan semangat otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah. Ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai The Protector of the citizen’s and Constitutional Rights and guardian of constitution juga memberikan secercah harapan bagi para pencari keadilan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.
Implementasi Metode Divisor Sainte Lague Murni Dalam Pemilu Di Tinjau Dari Teori Keadilan John Rawls Saputra, Erlyando; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3362

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mengalami perubahan metode konversi suara dari Kuota Hare pada pemilu sebelumnya menjadi metode divisor Sainte-Laguë murni dalam Pemilu 2019 dan 2024. Perubahan ini berimplikasi langsung terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu dan keadilan representasi di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat bias keterwakilan yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut, apakah menghasilkan keterwakilan tinggi (over-representation) atau rendah (under-representation), serta menilai dampak mekanis konversi suara terhadap distribusi kursi. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kesesuaian masing-masing metode dengan prinsip keadilan dalam teori Justice as Fairness dari John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Simulasi dilakukan terhadap hasil Pemilu Legislatif 2024 secara nasional dan lima daerah pemilihan (dapil) sebagai sampel, menggunakan metode Kuota Hare dan Sainte-Laguë murni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Kuota Hare menghasilkan derajat proporsionalitas dan distribusi representasi yang lebih adil dibandingkan metode Sainte-Laguë murni. Dari perspektif teori keadilan Rawls, Kuota Hare lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif, khususnya asas perbedaan (difference principle) dan pemerataan manfaat politik.
Model of Swamp and Peat Area Protection Policy Based on Justice and Local Community Empowerment Wijoseno, Taufik; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri, Elviandri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.6239

Abstract

Peatland management in Kutai Kartanegara faces major challenges, especially due to the expansion of the coal mining industry. Regional Regulation No. 1 of 2016 is designed to protect peat swamp ecosystems and support the welfare of local communities, but its effectiveness is questionable amid the rapid exploitation of natural resources. This study aims to evaluate the effectiveness of the 2016 Regional Regulation in maintaining ecological and social balance through normative juridical law analysis that includes related laws and John Rawls' distributive justice theory approach. The Normative Juridical Citation Method and data are collected from primary legal sources, including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, as well as Kutai Kartanegara Regional Regulation Number 1 of 2016 itself and secondary legal sources in the form of relevant literature, such as books, journals, articles and internet sources as well as mass media, both print and online and allow data triangulation to be carried out. The study results show that weak supervision and the absence of strict sanctions for mining companies hinder the optimal implementation of the Regional Regulation, causing adverse impacts on the environment and community welfare. The analysis shows that these regulations are not entirely fair to local communities that are vulnerable to the negative impacts of the mining industry. This study recommends the revision of the Regional Regulation to add strict environmental sanctions provisions and strengthen community participation in peatland management to achieve ecological justice that is in line with regional economic development.
Co-Authors Absori Absori Adinda Novitadiningrum Aditama, Syachwa Windita Syafitri Aidil Aidil Aidil, Aidil Aldi Pebrian Andreyan Noor Andri Prananta ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arief Budiono Asnah Aswin Aswin Zulfahmi Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo, Bayu Dwi Oktareza Elviandri, Elviandri Erliyando Saputra Fikri Ananta Nur Rasyid Fitriana, Alisa Zahra Hafied Zen Hasmiati, Rahmtullah Ayu Haya, Dita Alika Fadia Haya, Dita Allika Fadia Herliah, Endang Ika Handayani Paturu Ikhwanul Muslim Insan Tajali Nur Isrofil, Muhammad ivanka salsabila Khodijah Nur Tsalis Kurnia Jusuf, Jeane Betty Marwiah, Marwiah Mifta Huljannah Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Taufiq Noor, Andreyan Novitadiningrum, Adinda Nurfadillah, Mursidah Oktareza, Dwi Oktaviani, Yohana Widya Paturu, Reni Oktaviani Pebrian, Aldi Rahmatullah Ayu Hasmiati Rahmatullah Ayu Hasmiati Reny Oktaviani Paturu Riza, Wahyu Friyonanda Riziq, Sayid Muhammad Rosmini Rosmini Saputra, Erlyando Saputri, Novia Ardana Sayid Muhammad Rizieq Suhadi, Nainuri Sunariyo Sunariyo Sunariyo, Sunariyo Suparno, Achmad Suparno Surahman Surahman Suryaningsi Suryaningsi Suswadi Tri Sukma, Ayu Mega Widyatmike Gede Mulawarman Wijoseno, Taufik Yohana Widya Oktaviani Yulianto Bayu Setiyawan