Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.335
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Awang Long Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law, Development and Justice Review Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JURNAL ILMIAH ADVOKASI Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana AMNESTI : Jurnal Hukum Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat The International Journal of Politics and Sociology Research Reformasi Hukum Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Journal of Law and Nation Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis AL-SULTHANIYAH Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Keadilan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Yulianingrum, Aullia Vivi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
FESTIVAL ERAU SEBAGAI KEARIFAN LOKAL BUDAYA MASYARAKAT ADAT KUTAI KARTA NEGARA DAN PERKEMBANGANNYA DI ERA MODERN SAAT INI Aulia Vivi Yulianingrum, Sadam Kholik, Linda Setia Ningsih, Arman
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 8 (2024): Agustus
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Erau Festival, as a cultural celebration of the Kutai Kartanegara traditional community, is a real manifestation of local wisdom passed down from generation to generation. This article aims to present an overview of the Erau Festival as a manifestation of local wisdom and how this festival has adapted to the modern era. This research uses a journal-based literature method involving analysis, synthesis and interpretation of information found in scientific journals, as well as some electronic information obtained. The brief results of this research are that the Erau tradition is a tradition that has existed for a long time but is still developing to this day by continuing to be carried out every year on Kutai Kartanegara's birthday, which is packaged by the regional government in the form of a cultural festival. Currently, Erau has transformed into a multi-event, a harmonious collaboration between traditions that are still well maintained and a dynamic contemporary atmosphere. So that in this increasingly modern era, Erau as the local wisdom of Kutai Kartanegara can still be preserved as a cultural event that has distinctive characteristics, character and a strong attraction for tourists, both local and foreign tourists. The efforts above are a way for local governments to preserve culture.
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017) Isrofil, Muhammad; Vivi Yulianingrum, Aullia; Sunariyo, Sunariyo
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1716

Abstract

Aktivitas Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda saat ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan terjadinya peningkatan ini, masyarakat juga semakin kehilangan kesadaran terhadap aturan yang melarang memberikan uang kepada mereka. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa prosedur hukum yang digunakan dalam menindaklanjuti masyarakat yang masih memberikan uang kepada Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda serta untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan maupun kendala bagi mereka dalam menerapkan sanksi pidana pada Peraturan Daerah No. 7/2017 tentang Pembinaan Terhadap Anjal Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam prosedur sanksi pidannya PPNS akan melakukan Penyidikan terlebih dahulu untuk di lakukan penuntutan dan dibawa ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut. dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami berbagai kendala.Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana dan Peraturan Daerah
Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan Yulianingrum, Aullia Vivi; Riza, Wahyu Friyonanda; Muslim, Ikhwanul; Nurfadillah, Mursidah
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22220

Abstract

Dalam setiap Desa pasti memiliki sistem pemerintahan maupun tata kelola desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi masyarakatnya. Namun rata-rata masyarakat justru belum mengetahui sepenuhnya bagaimana suatu aturan dibentuk serta seberapa penting aturan tersebut dibuat. Masyarakat Desa memiliki anggapan bahwa Peraturan Desa (Perdes) hanya menjadi kewenangan Pemerintah Desa. Pengabdian ini bertujuan untuk menginventarisir kebutuhan Desa yang dituangkan dalam Perdes serta memberikan pengetahuan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui program KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) untuk menciptakan tata kelola desa yang berkeadilan. Adapun metode yang digunakan adalah service learning (SL) dengan memfokuskan pada pendampingan hukum oleh Akademisi dan brain storming terhadap materi muatan Perdes yang dibutuhkan saat ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan diikuti 25 orang yang terdiri dari Badan Permusyawaran Desa (BPD) dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Desa memahami mengenai pembuatan Perdes dan urgensinya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan pembentukan Perdes yang lebih partisipatif dalam mewujudkan tata kelola desa yang berkeadilan.
Pelatihan Pembuatan Proposal Hibah Kompetitif Untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Aullia Vivi Yulianingrum
SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): Mei
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/sambarapkm.v1i2.211

Abstract

One indicator of the quality of Indonesian education is the increase in student publications. Through various competitive grant programs, students are expected to be able to compete for funding from the government and the private sector. Therefore, it is necessary to have training in making proposals that are able to compete in grant competitions that aim to: 1) increase student publications; 2) encourage students to produce quality proposals; 3) produce scientific work that is interesting, innovative so that it can be recognized at the national or international level. The method used is training and assistance in making proposals. The presenters of the resource person training were lecturers with training participants at the Muhammadiyah University of East Kalimantan. The output of this activity is so that students can compete and get research funding and community service. The outcome obtained is to bring student participation closer to society and the role of students as agents of change in the dynamics of today's rapidly developing society.
Model of Swamp and Peat Area Protection Policy Based on Justice and Local Community Empowerment Wijoseno, Taufik; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri, Elviandri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 6 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.6239

Abstract

Peatland management in Kutai Kartanegara faces major challenges, especially due to the expansion of the coal mining industry. Regional Regulation No. 1 of 2016 is designed to protect peat swamp ecosystems and support the welfare of local communities, but its effectiveness is questionable amid the rapid exploitation of natural resources. This study aims to evaluate the effectiveness of the 2016 Regional Regulation in maintaining ecological and social balance through normative juridical law analysis that includes related laws and John Rawls' distributive justice theory approach. The Normative Juridical Citation Method and data are collected from primary legal sources, including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, as well as Kutai Kartanegara Regional Regulation Number 1 of 2016 itself and secondary legal sources in the form of relevant literature, such as books, journals, articles and internet sources as well as mass media, both print and online and allow data triangulation to be carried out. The study results show that weak supervision and the absence of strict sanctions for mining companies hinder the optimal implementation of the Regional Regulation, causing adverse impacts on the environment and community welfare. The analysis shows that these regulations are not entirely fair to local communities that are vulnerable to the negative impacts of the mining industry. This study recommends the revision of the Regional Regulation to add strict environmental sanctions provisions and strengthen community participation in peatland management to achieve ecological justice that is in line with regional economic development.
IDEAL REGULATIONS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST MEDICAL MALPRACTICE TRADITIONAL HEALTH WORKERS Oktareza, Dwi; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Elviandri; Suhadi, Nainuri
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1410

Abstract

Traditional health services in Indonesia play an important role in maintaining public health, but the increasing cases of malpractice in this practice can endanger patient safety. The main challenges are the lack of supervision and the lack of legality that exacerbate the potential for malpractice. Therefore, strict legal protection is needed to ensure that traditional medicine is safe, effective, and meets standards, as well as to protect patients and traditional health workers. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and case study approach. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively to understand the legal protection for patients of traditional health services. This study proposes strengthening supervision of traditional health practices through the establishment of a Traditional Health Worker Supervisory Board and non-litigation dispute resolution mechanisms such as mediation or arbitration. In addition, strict law enforcement against malpractice through administrative, civil, and criminal law will increase the accountability of traditional health workers, improve the quality of services, and provide a sense of justice for patients. Thus, it is hoped that a balance will be created between preserving tradition and effective legal protection to create a safe and fair health system in Indonesia.
THE IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING THE LIMITATION OF REGIONAL HEADS' TERMS ON THE CONSTITUTIONALITY OF REGIONAL HEADS' NOMINATIONS Noor, Andreyan; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri, Elviandri; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1419

Abstract

The limitation of regional heads' terms in Indonesia is basically related to two things, the first is to avoid abuse of authority, and the second is to regenerate leadership in the regions, therefore the limitation of the regional heads' terms is very important. This research is normative legal research with a statute approach and a case approach, by analyzing the decisions of the Constitutional Court such as Decision Number 22/PUU-VII/2009, Number 67/PUU-XVIII/2020, and Number 2/PUU-XXI/2023. This study examines how the Constitutional Court interprets the term limits of regional heads, including the calculation of the term of office for regional heads who do not complete their term of office. The results of this study show that the Constitutional Court emphasizes that a term of office that is served for half of the term or more is counted as one full term, both for definitive officials and temporary officials. This interpretation aims to ensure legal certainty and prevent abuse of power, by providing protection for the constitutional rights of citizens who wish to run for re-election. The Constitutional Court's decision also confirms that the norm of term limits for regional heads is in line with the principles of justice, proportionality, and legal certainty guaranteed in the 1945 Constitution. Thus, this term limit is not only served to prevent the dominance of power, but also to encourage the regeneration of healthy leadership in the Indonesian democratic system. The implications of this Constitutional Court decision are very important for the implementation of the 2024 Simultaneous Regional Head Elections, where the KPU and Bawaslu must ensure the consistent implementation of this norm, to ensure the creation of fair, transparent, and quality elections.
POLITIK HUKUM PENATAAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNMENT DAN CLEAN GOVERNMENT Ardiansyah, Ardiansyah; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198

Abstract

Koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia berperan penting dalam stabilitas politik dan pembentukan pemerintahan yang efektif. Namun, koalisi yang terbentuk sering kali berlandaskan pragmatisme kekuasaan, bukan kesamaan visi jangka panjang, yang dapat mengancam demokrasi dan melemahkan fungsi oposisi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implikasi koalisi partai politik terhadap good government dan clean government. Dalam konteks ini, koalisi yang ideal harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan elit partai. Penataan koalisi yang tepat dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, bersih, dan berfokus pada pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan oposisi yang kuat dan transparansi dalam kebijakan koalisi menjadi kunci untuk menjaga demokrasi dan mencegah oligarki politik. Selain itu, perlu dibentuk lembaga independen untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan koalisi serta menciptakan dana khusus untuk mendukung program-program koalisi yang berdampak langsung pada rakyat. Penelitian ini menyarankan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur mekanisme koalisi untuk memastikan koalisi yang stabil dan bertanggung jawab. Dengan koalisi yang berkomitmen pada prinsip-prinsip good government dan clean government, Indonesia dapat memperkuat demokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.
Modernization and Tradition: Kutai Kartanegara Government's Legal Policy in Maintaining the Existence of Erau Culture in the Era of Revolution 4.0 Taufiq, Muhammad; Tri Sukma, Ayu Mega; Suparno, Achmad Suparno; Yulianingrum, Aullia Vivi
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.6219

Abstract

In the Industrial Revolution 4.0 era, technological advancements present challenges and opportunities for preserving local wisdom. This study examines the sustainability of the Erau tradition in Kutai Kartanegara, which faces pressures from modernization. Using a normative legal approach and library research methods, this research explores the intersection of law, local wisdom, and digital transformation in cultural preservation. The findings highlight that while modernization may threaten cultural authenticity, strategic digitalization and legal protection can safeguard traditions from excessive commercialization. Government regulations, including regional policies on cultural preservation, play a crucial role in balancing industrial development with cultural sustainability. Furthermore, public awareness and active community engagement are essential in integrating traditional values with contemporary technological frameworks. By emphasizing the role of legal frameworks and digital innovation, this study provides strategic insights for policymakers in fostering a sustainable cultural heritage amidst globalization.
POLTIK HUKUM PENGATURAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE DI ERA DISRUPSI BERBASIS E-GOVERNANCE DAN DYNAMIC GOVERNANCE Suswadi, Suswadi; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5199

Abstract

Transportasi online berkembang pesat di era disrupsi, membawa tantangan besar dalam sektor kebijakan publik, terutama dalam pengaturan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Di tengah pesatnya pertumbuhan transportasi berbasis aplikasi, terdapat kesenjangan dalam regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik. Pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang adaptif, efisien, dan adil. E-governance dan dynamic governance dipandang sebagai solusi untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online dan tawaran model regulasi hukum transportasi berbasis e-governance dan dynamic governance. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Kajian ini mengusulkan desain model regulasi hukum transportasi online berbasis e-governance dan dynamic governance yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak konsumen serta pekerja. Pemerintah, dalam hal ini, harus memperbaharui regulasi yang mengatur sektor transportasi online, seperti tarif, keselamatan, hak-hak pengemudi, serta transparansi operasional perusahaan aplikator. Sinergi antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, juga penting untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan inklusif. Dengan adanya regulasi yang lebih adil dan jelas, diharapkan sektor transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
Co-Authors Abisha, Dziqry Irga Absori Absori Adinda Novitadiningrum Aditama, Syachwa Windita Syafitri Aidil Aidil Aidil, Aidil Aidul Fitriciada Azhari Alam, Fajar Aldi Pebrian Alfina, Alfina Amellia, Demitha Selvira Andreyan Noor Andri Prananta ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arief Budiono Asnah Aswin Zulfahmi, Aswin Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo, Bayu Darlis Pattalongi, Muhammad Dhea Shaberina Dila Dwi Oktareza Edisam, Kuswandi Dwi Eri Elviandri, Elviandri Erliyando Saputra Febianty, Iranda Nadya Fikri Ananta Nur Rasyid Fitriana, Alisa Zahra Hafied Zen Harsie, Sutag Hasmiati, Rahmtullah Ayu Hattu, Muhammad Ikhsan Haya, Dita Alika Fadia Haya, Dita Allika Fadia Herliah, Endang Ika Handayani Paturu Ikhwanul Muslim Insan Tajali Nur Isrofil, Muhammad ivanka salsabila Kalsela, Wanda Frisilia Khodijah Nur Tsalis Kurnia Jusuf, Jeane Betty Marwiah, Marwiah Mifta Huljannah Muhammad Hanafi Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Taufiq Noor, Andreyan Novitadiningrum, Adinda Nurfadillah, Mursidah Oktareza, Dwi Oktaviani, Yohana Widya Paturu, Reni Oktaviani Pebrian, Aldi Rahmatullah Ayu Hasmiati Reny Oktaviani Paturu Ridwan, Agusriansyah Riza, Wahyu Friyonanda Riziq, Sayid Muhammad Rosmini Rosmini Safutra, Ricky Indrawan Saputra, Erlyando Saputri, Novia Ardana Sayid Muhammad Rizieq Suhadi, Nainuri Sulistafando, Ravidan Maheer Sunariyo Sunariyo Sunariyo, Sunariyo Suparno, Achmad Suparno Surahman Surahman Suryaningsi Suryaningsi Suswadi Tri Sukma, Ayu Mega Utomo, Setiyo Utomo Widyatmike Gede Mulawarman Wijoseno, Taufik Yohana Widya Oktaviani Yulianto Bayu Setiyawan Zen, Hafied