Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Awang Long Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law, Development and Justice Review Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JURNAL ILMIAH ADVOKASI Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Analisis Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana AMNESTI : Jurnal Hukum Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat The International Journal of Politics and Sociology Research Reformasi Hukum Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Journal of Law and Nation Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat JUDGE: Jurnal Hukum Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis AL-SULTHANIYAH Jurnal Multidisipliner Kapalamada JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Keadilan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Yulianingrum, Aullia Vivi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
THE IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING THE LIMITATION OF REGIONAL HEADS' TERMS ON THE CONSTITUTIONALITY OF REGIONAL HEADS' NOMINATIONS Noor, Andreyan; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri, Elviandri; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1419

Abstract

The limitation of regional heads' terms in Indonesia is basically related to two things, the first is to avoid abuse of authority, and the second is to regenerate leadership in the regions, therefore the limitation of the regional heads' terms is very important. This research is normative legal research with a statute approach and a case approach, by analyzing the decisions of the Constitutional Court such as Decision Number 22/PUU-VII/2009, Number 67/PUU-XVIII/2020, and Number 2/PUU-XXI/2023. This study examines how the Constitutional Court interprets the term limits of regional heads, including the calculation of the term of office for regional heads who do not complete their term of office. The results of this study show that the Constitutional Court emphasizes that a term of office that is served for half of the term or more is counted as one full term, both for definitive officials and temporary officials. This interpretation aims to ensure legal certainty and prevent abuse of power, by providing protection for the constitutional rights of citizens who wish to run for re-election. The Constitutional Court's decision also confirms that the norm of term limits for regional heads is in line with the principles of justice, proportionality, and legal certainty guaranteed in the 1945 Constitution. Thus, this term limit is not only served to prevent the dominance of power, but also to encourage the regeneration of healthy leadership in the Indonesian democratic system. The implications of this Constitutional Court decision are very important for the implementation of the 2024 Simultaneous Regional Head Elections, where the KPU and Bawaslu must ensure the consistent implementation of this norm, to ensure the creation of fair, transparent, and quality elections.
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal Pebrian, Aldi; Yulianingrum, Aullia Vivi
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.5014

Abstract

Peran Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam berlandaskan kearifan lokal selalu menjadi pembahasan yang begitu hangat, di nilai bahwa masyarakat adat merupakan entitas yang diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, serta mereka sudah hidup lama di wilayah yang memanfaatkan alam sebagai sumber mata pencarian. Pemerintah sebagai pihak yang menjamin keberlangsungan masyarakat adat, sering kali dalam hal pengelolaan sumber daya alam pemerintah di awal perencanaan Sudah tidak melibatkan masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat selalu mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang berdasarkan nilai-nilai kearifan loka. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach and Conceptual Approach, pendekatan yang digunakan mengkaji norma-norma hukum dan konsep-konsep hukum. Hasilnya bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 3 dan Deklarasi Johannesburg di tahun 2022 yang mana mewajibkan setiap negara untuk mengatur mengenai hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab pemerintah.
Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Kekerasaan dan Perilaku Bullying Pada Anak di TK ABA Samarinda Yulianingrum, Aullia Vivi; Suryaningsi, Suryaningsi; Alfina, Alfina; Kalsela, Wanda Frisilia
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/parta.v4i2.4672

Abstract

Mengurangi penindasan (bullying) di sekolah merupakan perhatian utama para pendidik, orang tua, dan legislator. Kekerasan terwujud dalam berbagai cara, dan semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan tingkat rendah atau mendasar mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan belajar di sekolah. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan pendampingan penanganan kasus secara face to face yang meliputi identifikasi kasus, sosialisasi, pemberian materi, pendampingan hukum, solusi, diskusi serta mediasi. Tujuan dari pengabdian adalah menyelesaikan sengketa antara orang tua/wali murid terhadap tindakan bullying oleh siswa penyandang pendampingan psikolog serta memberikan solusi damai antar para pihak yang mengalami konflik. Pengabdian ini menghasilkan bahwa pada kenyataannya bentuk perilaku bullying disertai kekerasan paling umum terjadi di sekolah saat ini dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan bentuk kekerasan yang lebih serius. Oleh karena itu, aspek penting dalam pencegahan kekerasan di sekolah adalah identifikasi dan penerapan intervensi ataupun strategi yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi intimidasi di sekolah. Strategi pencegahan intimidasi praktis yang menargetkan berbagai tingkat (yaitu, individu, ruang kelas, dan sekolah) disediakan, dan pedoman praktik terbaik untuk menerapkan program pencegahan intimidasi di sekolah dengan banyak melakukan sosialisasi hukum dan parenting.
Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal dalam Melestarikan Budaya “Etam Mengaji” di Kabupaten Kutai Kartanegara: Legal Protection of Local Communities in Preserving the Culture of "Etam Mengaji" in Kutai Kartanegara Regency Aswin Zulfahmi, Aswin; Aullia Vivi Yulianingrum; Sunariyo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 3: MARET 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i3.5147

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Geraka Etam Mengaji. Kearifan lokal merupakan gagasan atau gagasan yang bijaksana, bernilai baik, dan dianut oleh sekelompok orang. Agar kearifan lokal suatu daerah tetap terjaga dan lestari maka perlu adanya perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi kearifan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji dengan tujuan untuk membentuk kebiasaan dan budaya membaca Al-Qur’an bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar Peraturan Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah GEMA Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat lokal dalam melestarikan GEMA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan untuk menarik kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian diperoleh bahwa landasan terbentuknya Peraturan Daerah GEMA di Kabupaten Kutai Kartanegara dilihat berdasarkan sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Kutai Kartanegara, arus modernisasi dan teknologi, serta diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil. Alquran setiap tahunnya. Kemudian perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal dalam melestarikan GEMA berupa kebijakan yaitu perlindungan hukum preventif dan pembuatan Peraturan Daerah, tujuannya untuk mencegah dan melindungi program GEMA agar terlaksana dengan aman.”
Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Agraria: Reformasi Eksekusi Putusan yang Berkeadilan Abisha, Dziqry Irga; Surahman, Surahman; Yulianingrum, Aullia Vivi
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4284

Abstract

Agrarian conflicts in Indonesia, particularly those occurring in East Kalimantan, reflect a profound weakness in the system of fair and effective dispute resolution. Although court rulings have obtained permanent legal force—as exemplified by Decision No. 3/Pdt. Eks/2023/PN. Trg—the execution of such rulings still faces significant obstacles. This study aims to identify the causes behind the failure of agrarian dispute executions and to propose a model for more just and effective resolution. Adopting the perspective of Thomas Aquinas’s theory of justice, this research emphasizes three core principles of justice in resolving agrarian disputes: distributive justice, legal justice, and commutative justice. Based on these principles, the article proposes a set of strategic solutions to enhance the effectiveness of agrarian dispute settlements. These include strengthening mediation before execution, reconstructing execution regulations to limit baseless objections, harmonizing land data to prevent overlapping certificates, and applying a social approach to execution that considers the welfare of affected communities. This study is expected to contribute to the reform of agrarian dispute resolution regulations in Indonesia, with the ultimate goal of establishing a more efficient, equitable, and sustainable system.
Mewujudkan Kota Smart City Melalui Peraturan Hukum Untuk Pejalan Kaki Dalam Perencanaan Transportasi Berkelanjutan Aldi Pebrian; Aullia Vivi Yulianingrum; Surahman, Surahman; Hasmiati, Rahmatullah Ayu
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i2.12684

Abstract

Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat terakhir sebagai negara dengan rata-rata jumlah langkah harian terendah dalam survei selama 68 hari. Menurut Ernawati Hendrakusumah, hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai. Padahal, berjalan kaki dapat meningkatkan interaksi sosial serta menciptakan kesan kota yang ramah dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif bertujuan mengidentifikasi definisi, konsep, dan prinsip hukum.Walkability mempertimbangkan beberapa parameter, seperti kualitas fasilitas, konektivitas jalur, kondisi jalan, pola penggunaan lahan, dukungan masyarakat, kenyamanan, dan rasa aman. Berdasarkan indeks walkability global, komponen pendukungnya meliputi keselamatan, kenyamanan pejalan kaki, serta keberadaan regulasi hukum. Dalam Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ, disebutkan ancaman pidana bagi pihak yang mengganggu fungsi sarana jalan, dengan hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga dua puluh juta rupiah.Pejalan kaki dapat dikategorikan menjadi pejalan penuh, pengguna kendaraan pribadi, dan pengguna transportasi umum. Indikator walkability mencakup infrastruktur, aksesibilitas, daya tarik, kenyamanan, pemerataan, dan keselamatan. Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun infrastruktur pejalan kaki berbasis kota pintar, seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, rendahnya kesadaran publik, serta lemahnya perencanaan. Terdapat kekosongan hukum mengenai hak pejalan kaki dalam konteks kota pintar, sehingga dibutuhkan produk hukum dan sistem teknologi informasi terpadu untuk menjamin perlindungan hak pejalan kaki di era modern
Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Kegiatan Pengangkutan Hasil Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 Dhea Shaberina Dila; Yulianingrum, Aullia Vivi; Sunariyo, Sunariyo
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1580

Abstract

This study discusses the legal analysis of unlawful acts in the transportation of mining products based on East Kalimantan Regional Regulation No. 10 of 2012 concerning the Management of Public Roads and Special Roads for the Transportation of Coal and Palm Oil. The research focuses on identifying elements of unlawful acts, the implementation of regulations by local governments, and criminal provisions imposed on corporations that violate mining transportation regulations. The research uses a normative legal method by examining legislation, legal literature, and field data as supporting evidence. The results of the study show that violations of the obligation to build special roads, the use of public roads without permission, and non-compliance with technical provisions constitute unlawful acts both formally and materially. The implementation of local regulations faces challenges such as weak supervision and compensation practices that are not in accordance with the law, but it still provides a strong normative basis for local governments through administrative and criminal sanctions. The criminal provisions in the local regulation play a significant role as an instrument of deterrence against corporations, while also supporting the application of the principle of good mining practice and the protection of public safety and interests. Thus, this study emphasizes the importance of local law enforcement in maintaining order, public safety, and the sustainability of mining governance in East Kalimantan.
THE DESIGN OF TERM LIMITATIONS FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA'S HOUSE OF REPRESENTATIVES MEMBERS: CONSTITUTIONAL ANALYSIS, REPRESENTATIVE DEMOCRACY, AND THE CHECKS AND BALANCES MECHANISM Sulistafando, Ravidan Maheer; Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Hasmiati, Rahmatullah Ayu
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1941

Abstract

The absence of term limits for legislative members has resulted in a pattern of power entrenchment, thus hampering the process of leadership regeneration and strengthening oligarchic tendencies within parliament. The absence of term limits in the Law of MD3 opens up space for power entrenchment, the formation of political dynasties, conflicts of interest, and a decline in the integrity of representation, reflected in the increasing constituency disconnect, the phenomenon of self-serving legislation, and the high number of legislative corruption cases. Therefore, a comprehensive design is needed to formulate a term limit model that aligns with the constitutional mandate. The study uses normative legal methods through legislative and conceptual approaches, examining the 1945 Constitution, the MD3 Law, the Election Law, Constitutional Court decisions, as well as the theories of constitutionalism, Habermas's deliberative democracy, and Madison's theory of power limitations. The analysis is conducted descriptively-analytical and interpretative-normative to build a cohesive legal argument. The results show that constitutionally, term limits can be justified as an integral part of the principle of power limitation and legal certainty; the current absence of norms has been shown to reduce the effectiveness of the representation function and open up opportunities for abuse of authority. From a leadership regeneration perspective, term limits increase the plurality of political actors, reduce incumbency advantage, and encourage policy innovation, while simultaneously breaking patronage networks that hamper oversight functions. Meanwhile, from a checks and balances perspective, term limits can strengthen the collegial independence of the House of Representatives (DPR) and increase the credibility of its oversight function over the executive, but they need to be designed proportionally to avoid creating an expertise gap or disrupting policy continuity.
Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Industrialisasi Hattu, Muhammad Ikhsan; Harsie, Sutag; Hanafi, Muhammad; Safutra, Ricky Indrawan; Yulianingrum, Aullia Vivi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas kearifan lokal sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di era industrialisasi, serta mengkaji strategi harmonisasi antara hukum positif dan hukum lokal untuk memperkuat tata kelola lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal yang berfokus pada analisis norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup serta kedudukan kearifan lokal di dalamnya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan normatif untuk menafsirkan hubungan antara hukum nasional dan living law. Validitas temuan dijaga melalui ketelitian penalaran hukum dan konsistensi penggunaan sumber hukum yang otoritatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti Tana’ Ulen di Kalimantan, awig-awig di Bali, dan sasi di Maluku memiliki daya ikat normatif yang berfungsi sebagai living law. Integrasi nilai lokal ke dalam hukum positif dapat meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan dan memperkuat keadilan ekologis, terutama di tengah kebijakan industrialisasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Studi ini dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan hukum lingkungan berbasis pluralisme hukum dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual baru yang menempatkan kearifan lokal bukan sekadar entitas budaya, tetapi sebagai instrumen hukum fungsional dalam sistem hukum nasional.
Dehumanisasi dan Krisis Kesadaran Hukum di Era Industri Modern: Kajian Sosiologis atas Hilangnya Moralitas dalam Relasi Produksi Ridwan, Agusriansyah; Febianty, Iranda Nadya; Edisam, Kuswandi Dwi Eri; Amellia, Demitha Selvira; Yulianingrum, Aullia Vivi
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.294-310

Abstract

The development of modern industrialization has created new tensions in the social structure, which have weakened human values and the moral legitimacy of law. This study aims to analyze the relationship between dehumanization in production relations and the crisis of legal consciousness, as well as to identify the sociological roots of the loss of morality in legal practice in the modern industrial era. This research is useful in enriching the study of legal sociology and providing a conceptual basis for strengthening the humanistic approach in legal policy and education. This study employs a qualitative method with a literature study approach, analyzing both classical and contemporary theories, as well as secondary data from books and national and international journals related to industrialization, dehumanization, and the transformation of legal consciousness. The findings reveal that the transition from mechanical to organic solidarity has shifted the orientation of law toward a more instrumental and formalistic character. Consequently, law has lost its moral essence and its function as a social balancer, being replaced by the logic of productivity and efficiency that generates anomie and weakens the fulfillment of humanistic values within production relations. The implications of this study emphasize the importance of rehumanizing the law through ethics-based legal education, strengthening community participation in the formation and implementation of law, and promoting legal policies that balance economic interests with social justice and human dignity. The recommendation is that it is very important to implement the concept of legal rehumanization based on social solidarity as a transformative solution to the crisis of moral legitimacy in law in the modern industrial era.
Co-Authors Abisha, Dziqry Irga Absori Absori Adinda Novitadiningrum Aditama, Syachwa Windita Syafitri Aidil Aidil Aidil, Aidil Aldi Pebrian Alfina, Alfina Aliverchan S, Swandi Amellia, Demitha Selvira ANDI WIBOWO Andreyan Noor Andri Prananta ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arief Budiono Ario, Dion Asnah Aswin Zulfahmi, Aswin Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo, Bayu Darlis Pattalongi, Muhammad Dhea Shaberina Dila Dwi Oktareza Edisam, Kuswandi Dwi Eri Elviandri, Elviandri Erliyando Saputra Febianty, Iranda Nadya Fikri Ananta Nur Rasyid Fitriana, Alisa Zahra Gunawan, Predy Hafied Zen Harsie, Sutag Hasmiati, Ayu Hasmiati, Rahmtullah Ayu Hattu, Muhammad Ikhsan Haya, Dita Alika Fadia Haya, Dita Allika Fadia Herdiawan Herliah, Endang Herman, Akhmad Sobyan Husodo, Panggalih Ika Handayani Paturu Ikhwanul Muslim Indah Ratnanun Insan Tajali Nur Isrofil, Muhammad ivanka salsabila Kalsela, Wanda Frisilia Khairunnisa Zain Dzakiyah Khodijah Nur Tsalis Kurnia Jusuf, Jeane Betty Lisa Anggraini Marwiah, Marwiah Mifta Huljannah Muhammad Hanafi Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Taufiq Mustika, Devi Noor, Andreyan Novitadiningrum, Adinda Nurfadillah, Mursidah Octaviani, Simalango Juita Oktareza, Dwi Oktaviani, Yohana Widya Paturu', Reny Oktaviani Paturu, Reni Oktaviani Pebrian, Aldi Pratiwi, Maulidha Eka Rahmatullah Ayu Hasmiati Reny Oktaviani Paturu Ridwan, Agusriansyah Riza, Wahyu Friyonanda Riziq, Sayid Muhammad Rosmini Rosmini Safutra, Ricky Indrawan Saputra, Erlyando Saputri, Novia Ardana Sariayana, Tiya Manikam Sayid Muhammad Rizieq Suhadi, Nainuri Sulistafando, Ravidan Maheer Sunariyo Sunariyo Sunariyo, Sunariyo Suparno, Achmad Suparno Surahman Surahman Surahman Suryaningsi Suryaningsi Suswadi Taufik Taufik Tri Sukma, Ayu Mega Turnip Mega Marta Widyatmike Gede Mulawarman Wijoseno, Taufik Yohana Widya Oktaviani Yulianto Bayu Setiyawan Zahrah Khan Zen, Hafied