Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Hukum Lex Generalis Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Impresi Indonesia Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Widiatno, Men Wih
Universitas Esa Unggul
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku Digital: Analisis Perlindungan Konsumen Pada Terms of Use Netflix Raditiya Eka Putra Pratama; Zulfikar; Men Wih Widiatno
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.4457

Abstract

The development of information technology has encouraged the use of digital standard contracts through Terms of Use unilaterally drafted by service providers, including Netflix. This situation creates disparities in bargaining power because consumers can only accept or reject the entire agreement. This research aims to (1) analyze the imbalance of consumer positions in Netflix’s Terms of Use from the perspective of the principle of freedom of contract and (2) examine forms of legal protection for consumers. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary and tertiary legal materials are analyzed qualitatively using the deductive syllogism method. The results indicate that the Cancellation, Warranties and Limitations on Liability, Class Action Waiver and Changes to These Terms and Assignment clauses potentially create inequality between the rights and responsibilities of the parties involved by granting dominant authority to Netflix and limiting consumer rights. Normatively, consumer legal protection is provided under the Consumer Protection Law; however, its effectiveness still requires optimization to ensure a balance of positions between parties in digital standard contracts. Therefore, limitations on the principle of freedom of contract are necessary to establish a fair and balanced contractual relationship while providing legal certainty for consumers.
AKIBAT HUKUM KELALAIAN NASABAH DALAM PENGGUNAAN APLIKASI BRIMO TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Muhammad Erlangga Syaifutra; Men Wih Widiatno
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5838

Abstract

Abstract: Digital transformation in the banking sector has encouraged the widespread use of mobile banking services as a primary means of financial transactions. BRImo, a mobile banking application developed by Bank Rakyat Indonesia (BRI), is one of the most widely used platforms; however, its increasing use also heightens the risk of personal data leakage and misuse. Various cases indicate that losses experienced by customers are often caused by user negligence, such as sharing One Time Passwords (OTP) with unauthorized parties or failing to exercise caution when accessing the application. This study aims to examine the legal consequences of customer negligence in the use of the BRImo application with respect to personal data protection, as well as to assess the extent of the bank’s legal responsibility under such circumstances. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, based on a literature review of primary and secondary legal materials. The regulations analyzed include Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, the Law on Electronic Information and Transactions, and Financial Services Authority regulations concerning consumer protection in the financial services sector. The findings indicate that the Indonesian legal framework clearly stipulates customers’ obligations to maintain the confidentiality of authentication data and to apply the principle of prudence. When customer negligence is proven to be the primary cause of loss, legal liability is not fully imposed on the bank. This study emphasizes that personal data protection in mobile banking is proportional in nature and requires active participation and awareness from customers. Keywords: mobile banking, personal data, customer negligence, BRImo Abstrak: Transformasi digital di sektor perbankan telah mendorong penggunaan layanan mobile banking sebagai sarana utama transaksi keuangan masyarakat. Aplikasi BRImo milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu platform yang banyak digunakan, namun di sisi lain meningkatkan potensi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Berbagai kasus menunjukkan bahwa kerugian yang dialami nasabah sering kali disebabkan oleh kelalaian pengguna, seperti memberikan kode One Time Password (OTP) kepada pihak lain atau kurangnya kehati-hatian dalam mengakses aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum kelalaian nasabah dalam penggunaan aplikasi BRImo terhadap perlindungan data pribadi serta menilai sejauh mana tanggung jawab hukum bank dalam kondisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengatur kewajiban nasabah untuk menjaga kerahasiaan data autentikasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila kelalaian nasabah terbukti sebagai penyebab utama kerugian, maka tanggung jawab hukum tidak sepenuhnya dibebankan kepada bank. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam mobile banking bersifat proporsional dan memerlukan peran aktif dari nasabah. Kata kunci: mobile banking, data pribadi, kelalaian nasabah, BRImo.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/Pdt/2024) Aditya Ariawan; Men Wih Widiatno
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i2.2769

Abstract

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan layanan pinjaman online yang menghimpun data pribadi pengguna dalam jumlah besar sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan, sementara praktik penyebaran data, intimidasi penagihan, dan penggunaan data di luar persetujuan masih marak terjadi tanpa diimbangi penegakan hukum yang optimal, sehingga penelitian ini merumuskan dua masalas, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berbasis bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif, serta dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen, yang menghasilkan temuan bahwa perlindungan hukum telah terakomodasi secara normatif melalui kombinasi instrumen preventif berupa kewajiban kepatuhan pengendali data dan instrumen represif berupa jalur keberatan, gugatan perdata, serta sanksi administratif dan pidana, sedangkan Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 menegaskan tanggung jawab perdata pelaku usaha sebagai pengendali data yang lalai serta tanggung jawab kelembagaan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat preventif dan pengawasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia telah relatif memadai secara normatif namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan koordinasi antara pembentuk regulasi, lembaga pengawas, dan lembaga peradilan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Aditya Ariawan Agus Suprayogi Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih Annisa Fitria Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Darman, Melani Ernawati, Ernawati Evelyn Dien Sinsu Feriza, Gousta Fitria Olivia Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Indirarini, Indirarini Irdanuraprida Idris Irmanjaya Thaher Juanda Juanda Lanna Fadilla Citra Mangaraja Gideon Silaen Muhammad Erlangga Syaifutra Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Pardamean Harahap Raditiya Eka Putra Pratama Rahmadani, Adhining Prabawati Reginaldus Arfan Jebaru SATRIYAS ILYAS Sri Redjeki Slamet Sri Widyawati Suprajogi, Agus Syaifutra, Muhammad Erlangga Veithzal Rivai Zainal Wahyu, Ruly Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Wiraguna, Sidi Ahyar Yustika, Luthy Zulfikar Zulfikar Judge