Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JUSTISI Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Environment Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Alfiana, Rita
Universitas Esa Unggul
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak dan Keluarga Nuraini, Alika; Alfiana, Rita
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1632

Abstract

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu yang kompleks dan berdampak signifikan, baik secara hukum maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta untuk menganalisis sejauh mana upaya hukum dalam sistem keluarga di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak dengan mempertimbangkan aspek sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah memberikan dasar yang jelas mengenai hak asuh anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dengan mengintegrasikan pertimbangan sosial dalam proses penetapan hak asuh, guna memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama.
Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota Alfiana, Rita; Young, Zachari Andi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1547

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang kemudian telah membawa dampak negatif dari segi aspek kriminalitas, salah satunya yaitu judi online. Judi online menjadi fenomena yang meresahkan karena dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran institusi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polres Metro Tangerang Kota dan bagaimana efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi kepolisian dalam memberantas judi online di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan cara studi literatur yang menggunakan berbagai sumber bahan hukum. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus juga dilakukan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Unit Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Tangerang Kota, dokumentasi kegiatan penanganan kasus, serta studi literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan tantangan institusional yang dihadapi Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Metro Tangerang Kota telah menjalankan berbagai strategi penegakan hukum, baik secara preventif yang dilakukan melalui patroli siber, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap situs dan aplikasi perjudian. Sementara itu, upaya represif melalui penyelidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara ke pengadilan.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella dengan Ammar Zoni) Alfiana, Rita; Riani, Fara Diba
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1565

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian dalam konteks hukum keluarga di Indonesia dengan menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh. Studi ini mengevaluasi sejumlah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta KUHPerdata dan putusan hukum yang relevan, melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan telaah literatur dan analisis kasus perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KHI menetapkan anak yang belum mumayyiz sebaiknya diasuh oleh ibu, pengadilan tetap mempertimbangkan aspek lain seperti kesejahteraan anak, perilaku serta kemampuan finansial orang tua, dan catatan hukum masing-masing pihak. Dalam kasus Irish Bella dan Ammar Zoni, pengadilan menetapkan hak asuh jatuh kepada Irish Bella karena latar belakang hukum Ammar Zoni yang tersangkut penyalahgunaan narkoba. Kesimpulannya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak asuh anak masih menghadapi tantangan akibat ketidaksinkronan antara KUHPerdata dan KHI, sehingga dibutuhkan harmonisasi hukum serta pendekatan multidisipliner yang mencakup bidang hukum, psikologi, dan sosial guna memastikan terpenuhinya hak anak secara optimal.
Conflicts over Customary Rights of Indigenous Communities in The National Capital City Development Project Mulyani, Nina Sri; Alfiana, Rita
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.346

Abstract

This study examines agrarian conflicts in the development of the Indonesian National Capital (IKN) in East Kalimantan, with a focus on the customary rights of indigenous peoples. Normatively, Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 3 of the UUPA have provided recognition to indigenous peoples and their customary rights. However, the implementation of this recognition has not been effective. Dependence on administrative recognition through Regional Regulations (Perda), lengthy mechanisms for proving customary rights, and the paradigm of accelerated development have led to marginalization, loss of living space, and legal uncertainty. This study uses normative legal methods with a statutory, conceptual, and case approach and is analyzed through the Theory of Recognition and the Theory of Development Law. The results indicate that although the national legal framework has regulated customary rights, the practice of IKN development still places these rights as administratively conditional rights. The absence of a Perda recognizing customary communities means that customary land that has not been formally designated is treated as state land. AMAN data from 2025 recorded 110 agrarian conflicts, including the Balik Sepaku, Balik Pemaluan, and Paser Maridan cases, demonstrating the disharmony between legal norms and their implementation. Therefore, a structural and paradigmatic transformation of agrarian law is needed through the ratification of the Customary Law Communities Law, accelerated regional regulation formation, and participatory mapping of customary territories.
The Legal Impact of Agrarian Conflicts in The PIK2 National Strategic Project on Local Community Rights Alfiana, Rita; Dahyono, Dahyono
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.347

Abstract

The disharmony between the legal basis of the PIK2 National Strategic Project (PSN PIK2) and the legal regulations above it indicates a conflict of interest between the parties involved. The 1945 Constitution states that all things in the Indonesian archipelago, including their contents, are controlled and managed by the state for the benefit and welfare of all its people. The acquisition of 1,755 hectares of land for the Tropical Coastland megaproject of PSN PIK2, located in Muara Village, Kronjo Village, Tanjung Pasir Village, and Kohod Village, has resulted in the loss of land rights for local communities. The Supreme Court through decision No. 12 P/HUM/2025, stated that the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 12/2024 concerning the Sixth Amendment to the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7/2021 concerning Amendments to the PSN List, is in conflict with higher laws and regulations, namely Article 3 paragraph (4) PP 42/2021, Article 8 of Law 41/1999, Article 1 number 16 and 17 of Law 32/2009 and Article 1 number 28 of Law 26/2007. Through the Statute approach and Case approach, this study aims to seek justice and legal certainty for affected local communities, as well as provide solutions so that national development does not become an agrarian conflict.
Legal Analysis of Land Redistribution Policy and Protection of The Rights of Indigenous Communities Syria-Ria Province of North Sumatra Oktaviana, Stefany; Alfiana, Rita
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.348

Abstract

Inequality in land ownership remains a pressing agrarian issue in Indonesia, particularly for indigenous communities whose territories frequently clash with state claims. Land redistribution policies, as part of the agrarian reform agenda, are intended to achieve justice and equal access to land. However, their implementation often faces structural obstacles, particularly in areas with customary rights. This study analyzes the implementation of land redistribution policies and the protection of the rights of the Siria-Ria indigenous community in North Sumatra Province through a normative juridical approach referring to laws and regulations, doctrines, and empirical data. The study findings indicate that the implementation of land redistribution in Siria-Ria Village still does not provide legal certainty due to disharmony between Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) and Law Number 41 of 1999 concerning Forestry (Forestry Law), resulting in overlapping authority between the ATR/BPN and the Ministry of Environment and Forestry. The determination of forest areas through Decree of the Minister of Forestry No. 579/Menhut-II/2014 and the establishment of the food estate program through Decree of the Minister of Environment and Forestry No. 448/2020 and Presidential Decree No. 131 of 2024 have reduced the living space of indigenous peoples and ignored the principle of protecting customary rights as guaranteed in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, and the principle of free, prior, and informed consent (FPIC). Thus, the state needs to harmonize regulations, formally determine customary areas, and implement stronger legal protection so that land redistribution policies can truly realize agrarian justice for the indigenous people of Syria-Ria.
Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjaman Online dan Implikasinya : Penelitian Diana Ali Mahmudi; Rita Alfiana
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4597

Abstract

Online loan agreements are executed in the form of electronic contracts that are legally recognized under Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code and Article 1 point 17 of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the principle of freedom of contract, which theoretically grants autonomy to the parties, is often not substantively realized because fintech agreements are generally presented as standard form contracts unilaterally drafted by the providers. This imbalance in bargaining power frequently results in unfair clauses prohibited under Article 18 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Moreover, issues such as excessive interest rates, misuse of personal data, and unethical debt collection practices indicate violations of consumer protection and data security regulations as stipulated in the ITE Law, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches to analyze the relationship between the principle of freedom of contract and the civil liability of fintech providers. The findings indicate that fintech operators may be held civilly liable on the basis of breach of contract under Article 1243 of the Civil Code or tort liability under Article 1365 when consumer rights are violated.
The Use of Intellectual Property Rights as Collateral for Debt: Legal Regulations and Valuation Analysis Annisa Fitria; Rita Alfiana; Mira Kartika Dewi Djunaedi; Zummiyanuran Habibi; Alyana Marsyanda
JUSTISI Vol. 12 No. 1 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i1.4680

Abstract

This study aims to examine the legal regulations governing IPR as collateral for debt, and how to determine the valuation of IPR used as collateral. The study method used is normative law with a legislative and conceptual approach. Data was obtained through a literature study of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in its focus on the legal vacuum and implementation constraints in the field in making IPR, particularly copyright, an object of fiduciary collateral, especially in terms of economic valuation and ownership validity. The results of the study show that although Indonesian fiduciary law has normatively recognized the possibility of using IPR as collateral, in practice financial institutions still face various obstacles. This is partly due to the absence of standard assessment criteria, issues of proof of ownership, and a declarative IPR registration system. The conclusion of this study is that IPR has economic potential and a legal basis as collateral for debt, but it still requires specific derivative regulations and a clear economic value assessment mechanism in order to be widely accepted by financial institutions. The development of this policy is important to support the sustainable financing of the creative economy sector.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Ahmad, Ahluddin Saiful Aisyah, Nita Nur Alyana Marsyanda Anatomi Muliawan Anna Triningsih Annisa Fitria Annisa Fitria Antara, Nyoman Putra Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bertha, Anna Binastya Anggara Sekti Citra, Lana Fadila Dahyono, Dahyono Diana Ali Mahmudi Ernawati, Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Freddy Harris, Freddy Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Irmanjaya Thaher Juanda Juanda Lisasih, Nin Yasmine Menwih, Menwih Mira Kartika Dewi Djunaedi Mulyani, Nina Sri Muswara, Moli Nazah, Farida Nurun Nixon Erzed Nur Hayati Nuraini, Alika Nurhayani nurhayani Oktaviana, Stefany Pardamean Harahap Purwandhani, Ayu Rahmadani, Adhining Prabawati Rahmahani, Adhining Prabawati Riani, Fara Diba Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Tiaraputri, Hirani Wahyudi, Endik Wardhani, Sri Pramudya Wasahua, Idris Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Wiraguna, Sidi Ahyar Young, Zachari Andi Zulfikar Judge Zummiyanuran Habibi