Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.234
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JUSTISI Arus Jurnal Sosial dan Humaniora SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Journal of Law, Poliitic and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Alfiana, Rita
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak dan Keluarga Nuraini, Alika; Alfiana, Rita
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1632

Abstract

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu yang kompleks dan berdampak signifikan, baik secara hukum maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta untuk menganalisis sejauh mana upaya hukum dalam sistem keluarga di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak dengan mempertimbangkan aspek sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah memberikan dasar yang jelas mengenai hak asuh anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dengan mengintegrasikan pertimbangan sosial dalam proses penetapan hak asuh, guna memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama.
Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota Alfiana, Rita; Young, Zachari Andi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1547

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang kemudian telah membawa dampak negatif dari segi aspek kriminalitas, salah satunya yaitu judi online. Judi online menjadi fenomena yang meresahkan karena dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran institusi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polres Metro Tangerang Kota dan bagaimana efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi kepolisian dalam memberantas judi online di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan cara studi literatur yang menggunakan berbagai sumber bahan hukum. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus juga dilakukan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Unit Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Tangerang Kota, dokumentasi kegiatan penanganan kasus, serta studi literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan tantangan institusional yang dihadapi Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Metro Tangerang Kota telah menjalankan berbagai strategi penegakan hukum, baik secara preventif yang dilakukan melalui patroli siber, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap situs dan aplikasi perjudian. Sementara itu, upaya represif melalui penyelidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara ke pengadilan.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella dengan Ammar Zoni) Alfiana, Rita; Riani, Fara Diba
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1565

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian dalam konteks hukum keluarga di Indonesia dengan menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh. Studi ini mengevaluasi sejumlah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta KUHPerdata dan putusan hukum yang relevan, melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan telaah literatur dan analisis kasus perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KHI menetapkan anak yang belum mumayyiz sebaiknya diasuh oleh ibu, pengadilan tetap mempertimbangkan aspek lain seperti kesejahteraan anak, perilaku serta kemampuan finansial orang tua, dan catatan hukum masing-masing pihak. Dalam kasus Irish Bella dan Ammar Zoni, pengadilan menetapkan hak asuh jatuh kepada Irish Bella karena latar belakang hukum Ammar Zoni yang tersangkut penyalahgunaan narkoba. Kesimpulannya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak asuh anak masih menghadapi tantangan akibat ketidaksinkronan antara KUHPerdata dan KHI, sehingga dibutuhkan harmonisasi hukum serta pendekatan multidisipliner yang mencakup bidang hukum, psikologi, dan sosial guna memastikan terpenuhinya hak anak secara optimal.
The Use of Intellectual Property Rights as Collateral for Debt: Legal Regulations and Valuation Analysis Annisa Fitria; Rita Alfiana; Mira Kartika Dewi Djunaedi; Zummiyanuran Habibi; Alyana Marsyanda
JUSTISI Vol. 12 No. 1 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i1.4680

Abstract

This study aims to examine the legal regulations governing IPR as collateral for debt, and how to determine the valuation of IPR used as collateral. The study method used is normative law with a legislative and conceptual approach. Data was obtained through a literature study of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in its focus on the legal vacuum and implementation constraints in the field in making IPR, particularly copyright, an object of fiduciary collateral, especially in terms of economic valuation and ownership validity. The results of the study show that although Indonesian fiduciary law has normatively recognized the possibility of using IPR as collateral, in practice financial institutions still face various obstacles. This is partly due to the absence of standard assessment criteria, issues of proof of ownership, and a declarative IPR registration system. The conclusion of this study is that IPR has economic potential and a legal basis as collateral for debt, but it still requires specific derivative regulations and a clear economic value assessment mechanism in order to be widely accepted by financial institutions. The development of this policy is important to support the sustainable financing of the creative economy sector.
Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjaman Online dan Implikasinya : Penelitian Diana Ali Mahmudi; Rita Alfiana
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4597

Abstract

Online loan agreements are executed in the form of electronic contracts that are legally recognized under Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code and Article 1 point 17 of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the principle of freedom of contract, which theoretically grants autonomy to the parties, is often not substantively realized because fintech agreements are generally presented as standard form contracts unilaterally drafted by the providers. This imbalance in bargaining power frequently results in unfair clauses prohibited under Article 18 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Moreover, issues such as excessive interest rates, misuse of personal data, and unethical debt collection practices indicate violations of consumer protection and data security regulations as stipulated in the ITE Law, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches to analyze the relationship between the principle of freedom of contract and the civil liability of fintech providers. The findings indicate that fintech operators may be held civilly liable on the basis of breach of contract under Article 1243 of the Civil Code or tort liability under Article 1365 when consumer rights are violated.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Baku dalam Layanan Dana E-Wallet: Penelitian Shifa Paradhiba; Freddy Haris; Rita Alfiana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.459

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terkait penggunaan perjanjian baku dalam layanan dompet digital (e-wallet) DANA. Fokus utama penelitian terletak pada ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha akibat penggunaan klausula baku yang sering kali merugikan pengguna, terutama terkait klausula eksonerasi dan perubahan sepihak atas syarat dan ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum perjanjian baku dalam layanan DANA tetap sah sebagai kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan asas pacta sunt servanda. Kekuatan mengikat perjanjian tersebut dibatasi oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa klausula baku yang bersifat eksploitatif atau merugikan konsumen secara sepihak adalah batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui dua instrumen: perlindungan preventif berupa regulasi yang melarang klausula baku yang merugikan, dan perlindungan represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti LAPS SJK, serta hak konsumen atas ganti rugi.
The Supermajority Coalition and the Legal Policy of the 2025 National Legislation Program Challenges Irmanjaya Thaher; Rita Alfiana
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 3 No. 2 (2024): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v3i2.1773

Abstract

This article examines Indonesia’s national legal policy for the 2024–2025 period, focusing on the legislative priorities of the Prabowo–Gibran administration under the Red-White Cabinet, supported by the Indonesia Maju Coalition (KIM) Plus. The study analyzes the 2025 Priority National Legislation Program (Prolegnas), consisting of 42 bills, including 33 proposed by the House of Representatives (DPR), 8 by the government, and 1 by the Regional Representatives Council (DPD). It also examines the 2024–2029 Medium-Term National Legislation Program, in which 45% of bills remain at the drafting stage, 28% are undergoing first-level deliberation, 21% are new proposals, and 6% are in harmonization. The article investigates legislative dynamics within the context of the DPR’s supermajority coalition and evaluates the implications of KIM Plus’s political dominance for legislative quality, institutional checks and balances, and democratic accountability. It further explores the Prabowo–Gibran “Asta Cita” agenda as the ideological framework guiding legislative priorities and assesses its influence on legal reform and national governance. Finally, the study identifies key challenges in maintaining transparent, participatory, and evidence-based lawmaking while proposing recommendations to strengthen an inclusive, responsive, and accountable national legal policy that balances political stability with democratic representation, constitutional principles, and the broader public interest.
Normative Review of EU Unilateral Data Flow Regulation and Non-Discrimination Annisa Fitria; Rita Alfiana
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3408

Abstract

The rapid expansion of the digital economy has intensified regulatory tensions surrounding cross-border data flows. The European Union’s unilateral measures—particularly the General Data Protection Regulation (GDPR) and the adequacy decision mechanism—have reshaped global data governance. While intended to safeguard personal data, these measures raise concerns regarding their compatibility with the principle of non-discrimination under the WTO/GATS framework and their broader implications for international digital trade. This study employs a normative legal research approach, analyzing primary legal sources including the GDPR, WTO/GATS provisions, adequacy decisions, and relevant jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. It also incorporates comparative policy analysis and doctrinal interpretation to evaluate the trade-related effects of the EU’s unilateral regulatory actions. The research aims to assess whether the EU’s unilateral regulation of cross-border data transfers constitutes a legitimate exercise of regulatory sovereignty or functions as a disguised restriction on trade. It further seeks to examine the extent to which such measures align with the non-discrimination principle in international digital trade law. The findings indicate that although the GDPR’s extraterritorial scope enhances global data protection standards, its compliance requirements impose disproportionate burdens—particularly on developing countries—potentially amounting to non-tariff barriers. Selective adequacy decisions risk undermining multilateralism, contributing to regulatory fragmentation, and widening the global digital divide. This study contributes a normative trade-law perspective to the discourse on EU data governance, critically linking data protection regulation with WTO non-discrimination principles and highlighting the need for more inclusive, transparent, and multilateral digital governance reforms.
Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Sebagai Cerminan Ketimpangan Para Pihak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Secure Parking): Penelitian Prabaswara Alifiya Burhani; Freddy Harris; Rita Alfiana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, khususnya dalam jasa perparkiran, bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula tersebut juga mencerminkan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan konsumen.
Perlindungan Konsumen dalam Click Wrap Agreement sebagai Perjanjian Baku pada Platform Tokopedia ditinjau dari Asas Kesetaraan Kontraktual Nurliza Try Rahayu; Freddy Harris; Rita Alfiana
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2026): Vol. 5 No. 2 (2026): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v5i2.467

Abstract

This study discusses the legal status of the click wrap agreement as a standard agreement on the Tokopedia platform and consumer protection in its use from the perspective of the principle of contractual equality. This study aims to analyze the legal status of the click wrap agreement based on Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code and Article 18 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, and examine consumer protection from the perspective of the principle of contractual equality. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the click wrap agreement on the Tokopedia platform meets the requirements for a valid agreement and has the power to bind as an electronic contract. However, its standard nature causes consumers to not have an equal role in determining the substance of the agreement. Therefore, the existence of the Consumer Protection Law is an important instrument to guarantee the protection of consumer rights and encourage the realization of balance in contractual relations in electronic transactions.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Ahmad, Ahluddin Saiful Aisyah, Nita Nur Alyana Marsyanda Anatomi Muliawan Anna Triningsih Annisa Fitria Annisa Fitria Antara, Nyoman Putra Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bertha, Anna Binastya Anggara Sekti Citra, Lana Fadila Diana Ali Mahmudi Dyah Permata Budi Asri Elawati, Tuti Ernawati, Ernawati Eros Syah Warongan Feriza, Gousta Fitria Olivia Freddy Haris Freddy Harris Freddy Harris, Freddy Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Irman Jaya Irmanjaya Thaher Juanda Juanda Lisasih, Nin Yasmine Melinda Endarti Menwih, Menwih Mira Kartika Dewi Djunaedi Muswara, Moli Nazah, Farida Nurun Nixon Erzed Nur Hayati Nuraini, Alika Nurhayani nurhayani Nurliza Try Rahayu Pardamean Harahap Prabaswara Alifiya Burhani Purwandhani, Ayu Rahmadani, Adhining Prabawati Rahmahani, Adhining Prabawati Riani, Fara Diba Shifa Paradhiba Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Tiaraputri, Hirani Wahyudi, Endik Wardhani, Sri Pramudya Wasahua, Idris Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Wiraguna, Sidi Ahyar Young, Zachari Andi Zulfikar Judge Zummiyanuran Habibi