Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN Hidayat, Sarip; Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari
TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v20i2.7015

Abstract

Prisoner carry on age own condition physical and mental already No as good as prisoners who are still young, so institution correctional must give treatment special in fulfillment rights as a prisoner elderly. A phenomenon discovered by researchers at Correctional Institutions Class IIA Kuningan that is disturbed health prisoner elderly, not yet exists block special prisoner elderly, and less maximum coaching to prisoner elderly. Research methods nature descriptive-exploratory with approach juridical empirical. Results and Discussion study  that arrangement protection law right prisoner carry on age in Correctional Institutions Class IIA Kuningan that is Constitution Number 22 of 2022 Article 7, article 9 and article 10 paragraphs (1,2,3 and 4) concerning Correctional that right prisoner covers worship, care or health, education and teaching (coaching), proper food, delivery complaint, follows media broadcasts, visits family , wages and allowances, remission, assimilation, liberation conditional, and leave approaching free; implementation protection to right prisoner carry on age in Correctional Institutions Class IIA Kuningan Already done but Still not enough effective, special in matter right maintenance or health as well as right education and teaching (coaching). Maintenance rights or health Not yet effective Because No exists doctor special whereas right education and teaching (coaching) not yet effective Because lack of ability prisoner in understand material presented​ in coaching . Apart from that, not yet exists block special prisoner carry on age so that the education and teaching (coaching) process is lacking walk with maximum. Keywords: protection, prisoners, continue​ age.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank terkait Risiko yang Timbul Akibat Pandemi Covid-19 Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari; Dialog, Bias Lintang; Anugrah, Dikha; Fernanda, Adam Banyu
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i1.1328

Abstract

In the era of modern economic life, banking institutions in Indonesia have a very crucial role in the national financial system. Services provided by the bank to the public are money transfer services, collection services, savings and loan services and others. The condition of the banking world in Indonesia has undergone many changes from time to time. This study aims to find out how to regulate legal protection for bank customers and how to form legal protection for customers in credit agreements related to risks arising from the covid-19 pandemic. This study uses a juridical-normative research method. The results of the study show that the regulation of legal protection for customers during the Covid-19 disaster is the Civil Code, Bank Indonesia Regulations, Consumer Protection Laws and Financial Services Authority Regulations. The implementation of legal protection for customers against the COVID-19 pandemic is quite good. This is indicated by the Bank's compliance with all forms of regulations made by regulators including the government. The conclusion from this research is that the policy and implementation of law enforcement in legal protection for customers in a state of the Covid-19 pandemic disaster is carried out quite well by the Bank. The suggestion from the author is that there should be more detailed regulations regarding customers when experiencing a disaster or pandemic and it is hoped that banking institutions carry out the mandate of the Financial Services Authority Regulation.
Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Hidayat, Taupik; Suwari Akhmaddian; Diding Rahmat; Sarip Hidayat
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.16

Abstract

Judicial Review of Arresting Terrorist Based on Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, by Taupik Hidayat, 2014142039, Department of Law Science, Faculty of Law, University of Kuningan.  This research is based on how organizing Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist’s suspect on Regulation of Counter Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist’s suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested  by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist’s suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism’s suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.   Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Oleh Taupik Hidayat, 2014142039, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2017. Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia.  maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.  
ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA Jalaludin Rifa'i, Iman; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Hidayat, Sarip
Jurnal Legal Reasoning Vol 7 No 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.6843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal,artikel,buku, dan sebagainya. Hasil pembahasan nya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.
Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari; Agustin, Dela; Bhandari, Rahul
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 01 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i01.740

Abstract

The development of tourism sector in Kuningan Regency is a reflection of the area's progress and development. Considering licensing and spatial planning perspectives, there was a need to investigate the development of tourism sector in Kuningan Regency. Therefore, this study aimed to analyze tourism licensing mechanisms and tourism law enforcement concerning spatial planning and licensing in Kuningan Regency. A socio-legal method was adopted based on studies of various disciplines, such as tourism, economics, and law. The primary and secondary data used were collected through interviews, observation, and literature study. The result showed that licensing mechanism for tourism development in Kuningan Regency was divided into two categories, namely licensing carried out at the Investment Agency and the One-Stop Integrated Service and the Gunung Ciremai National Park Office. This was because Kuningan Regency had an area included in the National Park zone, directly giving licensing process to the Ministry of Environment and Forestry. Preventive law enforcement efforts were carried out by law enforcement officers, including drafting legal opinions, holding meetings, and avoiding violations during licensing process. In conclusion, the policy and the implementation of law enforcement in licensing and spatial planning for tourism development in Kuningan Regency were carried out well by the regional government and law enforcement officers. However, a renewal of the Kuningan Regency Regional Regulation on a Detailed Spatial Planning as a basis for determining licenses was needed.
Regulation of Physical Data on Land Destroyed by Natural Disasters Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Akhmaddhian, Suwari; Gustianitami, Azmy Sabila
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 02 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i02.753

Abstract

Natural disaster has a multifaceted impact on the environment, the land, for instance. The demolition of land boundaries and the loss of legal footing ownership are intricate problems surrounding reconstruction. Not to mention the massive losses suffered by citizens as a result of natural disasters that exacerbate the situation. The study employed a socio-legal method, referring to library sources such as books, journals, statutory regulations, and literature reviews. According to the findings, tangible data on destroyed land caused by natural disaster is fairly organised. Furthermore, the legal position of land rights affected by an earthquake is not removed; nonetheless, the abrasion-caused is discarded. Accordingly, the government, notably the National Land Agency, should create regulations that control and streamline the procedure for victims who have lost their civil rights, land boundaries, or disasters that have been lost or cannot be recognised.
The Regulation of Legal Responsibility: Illegal Logging Perpetrators in Indonesia and Nigeria Akhmaddhian, Suwari; Okolie, Ugo Chuks; Hidayat, Sarip; Andriyani, Yani; Tiaranita, Intan
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 02 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i02.755

Abstract

The study aims to analyze the offenders of illegal logging in Indonesia and Nigeria from their legal liability regulations. The study employed a socio-legal approach involving literary analyses of legal materials used—the statutory regulations, scientific journals, and other pertinent documents. The results show that legal responsibility for illegal logging perpetrators in Indonesia is under the Law on Forestry, the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction, and the Law on Job Creation. In Nigeria, it is governed by several states, such as the Edo State Forestry (Amendment) Law 2002, the Cross River State Forestry Commission Law 2010, and the Taraba State Forestry Law 2010. Finally, the legal responsibility for illegal logging has been established in both countries. Accordingly, the Indonesian government is suggested to disseminate the latest laws and regulations so that the public and corporations are aware of them. Meanwhile, the Nigerian government is expected to immediately issue nationwide legislation on illegal logging so that law enforcement is not relied solely on the requirements of each state.
Import Ban Efficacy on Second-Hand Clothing in the Perspective of Regulatory and Sustainable Development Goals Amrullah, Dzikri Anik; Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i01.766

Abstract

The study aims to analyze the ban's effectiveness on secondhand clothing imports in Kuningan Regency. The study utilized research specifications, an empirical legal approach. The findings revealed that Article 47, paragraph (1), of the Trade Law and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022; Amendments to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 ban the importing of used apparel. In addition, the regulation is outlined in Article 69 of law number 32 of 2009; environmental protection and waste management, in fact, are not implemented effectively in Kuningan Regency, and second-hand clothing is related to sustainable development goals number 12, namely ensuring sustainable consumption and production patterns. There are seven thrift shops in the vicinity, but they are disregarded by law enforcement, with no supervision at all. To summarize, Kuningan Regency's local administration lacks a stronger legislative framework for law enforcement. As a result, it is critical to create a regional regulation governing imported used garments, as well as to socialize with business actors and the community.
The Legal Hurdles in Executing Land Dispute Cases in Court Hatta, Muhammad; Anditya, Ariesta Wibisono; Rayhan, Ahmad; Akhmaddhian, Suwari; Anugrah, Dikha
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i02.771

Abstract

The study aims to critically analyse the regulatory framework governing the execution of civil dispute cases in Indonesia and to evaluate the practical implementation of such executions within the jurisdiction of the Kuningan District Court. The study encompasses an empirical juridical method involving fieldwork that was conducted at the Kuningan District Court. The finding shows the execution of court decisions is governed by various legal provisions, such as Article 27(1) and Article 28D(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1365 of the Indonesian Civil Code, Article 196 of the Herzien Inlandsch Reglement (HIR) or Article 207 of the Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Article 66(2) of Law No. 3 of 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 14 of 1985 on the Supreme Court, Articles 54(2), 54(3), and 55(1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, and Supreme Court Circular No. 1 of 2010 regarding Requests for Execution Assistance. Even though its execution process has some issues, the study finalises that the resolution of cases and the enforcement of court decisions are governed by relevant legal regulations. As the legal structures, legal substance, and legal culture put a heavy weight on it, the execution process of land dispute cases at the Kuningan District Court has not yet been optimally implemented. Accordingly, to prevent prolonged execution processes that could drain time, energy, and financial resources, the court is encouraged to adhere to the principle of legal certainty that has legal finality.
Regulation of Forest Police’ Authorities in Enforcing Illegal Logging Law in Mount Ciremai National Park Yudhistira, Donny; Ramadhan, Mahendra Utama Cahya; Furqon, Eki; Akhmaddhian, Suwari; Hidayat, Sarip
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i02.772

Abstract

This study aims to understand the regulation of illegal logging in Indonesia as well as to analyse the implementation of forest police authorities in combating illegal logging in Mount Ciremai National Park. This study applied a juridical-empirical approach that involves literature study and field research in which the primary, secondary, and tertiary data were collected through observation and interviews. The results indicated that illegal logging is governed in Articles 12, 19, 82, 83, and 87 of Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and the forest police authorities are regulated in Article 51 paragraph (2) of Law No. 41 of 1999 on Forestry and Article 4 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia No. P.75/Menhut-II/2014 on Forest Police, which serve as the regulatory framework for forest police in addressing illegal logging in Mount Ciremai National Park. In carrying out his/her authorities, the forest police apply 3 (three) approaches, namely preemptive, preventive, and repressive. Hence, it can be concluded that illegal logging is governed by Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and the implementation of forest police authorities in combating illegal logging is carried out through a preemptive, preventive, and repressive approach. Finally, it is suggested that law enforcement officials must be consistent and firm in taking action against illegal logging to create a deterrent effect, and the improvement of facilities and infrastructure is urgently needed.
Co-Authors Abi Wisnu Rahmatullah Ade Ramli Adzkari, Feby Agus Susanto Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ahmad Jalaludin Arrodli Ahmad Rayhan Aini, Zahro Qurrotul Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alfi, Muhamad Alif Faisal Abdilah Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andri Hendriawan Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Ardiansah, Ardiansah Arief Rahman Asri Agustiwi Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilal Abdurrahman Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Dadan Hermansyah Dede Suhendar Dede Yusuf Dela Agustin Dela Agustin Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Setiawati Diding Rahmat Dikha Anugrah Dikha Anugrah Dikri Alpan Fadilah Diky Hikmatul Fittra Dila Nabila Ega Fahril Fadilah Ela Nurlaela Elvany, Virgin Enggartiasto Adipradana Erga Yuhandra Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fajar Octavian Nugraha Fathanudien, Anthon Fauzan Alkautsar Feby Adzkari Fera Ardilawati Fernanda, Adam Banyu Fitria Sari, Cucun Cundaya Frisca Meilan Dwi Lestary Furqon, Eki Ganjar Sapta Bayu Perkasa Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gladystia Nirwana Mulyaputri Gumilar , Doni Cakra Gustianitami, Azmy Sabila Haris Budiman Harjadi, Dikdik Hendriawan, Andri Heri Ramdani Hermansyah, Dadan Hidayat, Sarip Holillah Romdhona Idit Vikriandi Ikbal Maolana Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Indah Permata Sari Indah Tri Utami Ine Tustinaningsih Intan Fandini Intan Tiaranita Ira Ghina Salsabila Irfan Mochammad Firmansyah ISMAIL, AGUS YADI Jalaludin Rifa'i, Iman Karolina Maulida Kayla Vania Gita Putri Kiki Rizki Febrian Krisna Monita Sari Kusumah, Fathan Arya Wijaya Lam Thanh Danh Lilis Supriatin Lintang Dialog, Bias M Hanifan Bagus P M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Maulana, Rivan Mochamad Riski Maulana Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Muhamad Alfi Muhamad Rizal Muhammad Beben Bahtiar Muhammad Hatta Muhammad Luthfi Saputra Nabila, Dila Nadia Fauziah Anugrah Nirma Sri Asyfa Novia Andini Nur Aisyah Sintawati Nurpajar, Shefiyana Okolie, Ugo Chuks Pani Maulana Pechinthorn, Komm Peny Hanipah Pina, Pina Pipin Apriani Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Rahul Bhandari Ramadhan, Mahendra Utama Cahya Ramliki, Ramliki Ratna Sayyida Ratu Sheebakayla Ressa Siti Nurhasanah Rhejan Gema Mahardika Bilhaq Ria Virigianti Rian Juliansyah Pratama Rifai, Iman Jalaludin Rifky Sunandi Rina Susanti Roehan Akbar Roni Nursyamsu Royvaldo Royvaldo, Royvaldo Sari Aprilianti Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Shinta Putri Sanjaya Simanjorang, Ruben Sopia Rahma Sri Ayu Andayani Sukron Aminudin Sundari, Pipi Supartono, Toto Susi Anjas Astuti Susi Sopiani Taupik Hidayat, Taupik Tedi Setiadi Teten Tendiyanto Teti Mardiani Tiaranita, Intan Titan Triatna Kurniawan Toto Supartono Triatna Kurniawan, Titan Ugo Chuks Okolie Veggy Juniwati Vinda Agustina Virgin Elvany Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wawan Setiawan Wina Puspasari Wisnu Gita Prapanca Wulan Cahyaningsih Yani Andriyani Yogeta, Yogeta Yudhistira, Donny Yudistira, Dony Yuhandra, Erga