Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Sosiohumaniora Bestuur Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Degraded and Mining Lands Management Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL ILMIAH LIVING LAW TAHKIM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning Risalah Hukum Journal of Morality and Legal Culture Jurnal Bedah Hukum Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 124 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 124 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Bahaya Narkotika di Desa Kawahmanuk, Kuningan Yuhandra, Erga; Hidayat, Sarip; Akhmaddhian, Suwari; Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Yudistira, Dony; Sundari, Pipi
Empowerment Vol. 7 No. 01 (2024): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v7i01.9703

Abstract

Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances other normal called Drugs is type drugs/substances needed in the world of medicine. However if used without strict restrictions and supervision can cause dependency as well as can endanger health even soul the user. Devotion to public with counseling law This aim For give knowledge and understanding about types drugs, consequences its abuse, the mode of distribution, and how method prevention. Implementation method devotion society This that is with method counseling law with stage hearing, implementation, evaluation report results and Discussion effort prevention and eradication to misuse and distribution dark drugs need done in a way comprehensive and multidimensional. try remove view that problem misuse and distribution dark drugs No only problem government course, but is a must problem handled by everyone.
Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja di Desa Purwasari, Nurpajar, Shefiyana; Kusumawati, Dewi; Al Ghifari, Muhammad Ghifar; Aini, Zahro Qurrotul; Akhmaddhian, Suwari; Rifai, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga
Empowerment Vol. 7 No. 01 (2024): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v7i01.10418

Abstract

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dimaksud Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta Budaya Hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi Hukum. Metode pelaksanaan yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode penyampaian meteri lalu kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Upaya pencegahannya diantaranya dengan upaya preventif yaitu upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. Contohnya selektif dalam memilih teman dan menjauhi lingkungan masyarakat yang dapat memberikan dampak negatif untuk diri sendiri serta dengan upaya represif yaitu upaya untuk memulihkan keadaan setelah terjadi penyimpangan. Contohnya diberikan bimbingan atau konseling kepada para pelaku tindak pidana narkotika dan melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan dan menjual narkotika.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Cipancur dalam Pencegahan Tindak Pidana Agustian, Agung Gumelar; Kusumah, Fathan Arya Wijaya; Ramliki, Ramliki; Simanjorang, Ruben; Rahmatwati, Suci; Hidayat, Sarip; Bachtiar, Beben Muhammad; Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari
Empowerment Vol. 7 No. 03 (2024): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v7i03.11263

Abstract

Narcotics abuse is a national problem that is considered serious by the government and can cause damage to the morals of a nation. In Indonesia, narcotics abuse is increasing over time. Narcotics abuse has a negative impact on both dealers and users, both physically and psychologically. This is what creates a sense of vigilance in the community, to always make the best efforts to prevent the distribution and use of narcotics at various levels. Therefore, education is needed to increase legal knowledge and understanding through legal counseling to the community. The aim of this legal counseling activity is to increase public legal awareness. This legal counseling effort was carried out in Cipancur Village, Kalimanggis District, Kuningan Regency, which was held on January 30 2024. This event was opened with a speech from a Lecturer at the Faculty of Law, Kuningan University to convey the aims and objectives of carrying out this event and was continued by a speech from the head of Cipancur Village or others. represents it as a welcome greeting. This agenda was carried out as an effort to provide understanding and to increase awareness among the community and village officials about the dangers of drugs which are becoming more common every day as well as legal assistance for people who need legal assistance services at the Faculty of Law, Kuningan University, namely PKBH or Legal Assistance and Consultation Center.
ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA Jalaludin Rifa'i, Iman; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Hidayat, Sarip
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.6843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal,artikel,buku, dan sebagainya. Hasil pembahasan nya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.
Increasing Awareness of the Indonesian Archipelago Through the Implementation of Community Service in International Cooperation with Rajamangala University, Thailand: Meningkatkan Kesadaran Wawasan Nusantara Melalui Implementasi Pengabdian Masyarakat Kerjasama Internasional dengan Universitas Rajamangala Thailand Andini Khoirunnisa; Hidayat, Sarip; Bias Lintang Dialog; Ms. Sineenat Suasungnern; Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah; Haris Budiman; Yani Andriyani; Iman Jalaludin Rifa’i
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 01 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i01.11514

Abstract

Foreign culture entering Indonesia can have positive or negative impacts. Negative influences are mainly caused by the public's attitude towards foreign culture, which does not sort or filter it, which will unconsciously eliminate Indonesian identity. The purpose of this International Community Service is to strengthen the Nusantara insight and publicize it to the international world. The Implementation Method used consists of 3 (three) stages, namely the Audience, Implementation and Evaluation stages. The Results and Discussion that the Nusantara insight must be mastered, upheld and applied in everyday life. The conclusion is that the Nusantara Insight must be publicized to the international world through international community service or through collaboration in research so that it can be used as a basis for Indonesian citizens to have character and identity that is inherent in their society. Suggestions for the socialization of the Nusantara Insight need to be carried out systematically so that the younger generation from various countries in the world understands and comprehends Indonesia's position.
Pengaruh Regulasi Hukum Terhadap Inovasi Produk dan Layanan Perusahaan: The Effect of Legal Regulation on Product and Service Innovation of Companies Anugrah, Dikha; Lintang Dialog, Bias; Akhmaddhian, Suwari
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.249

Abstract

Inovasi produk dan layanan merupakan kunci bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan bertahan dalam pasar yang dinamis. Regulasi hukum memainkan peran penting dalam mendorong atau menghambat inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi hukum terhadap inovasi produk dan layanan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada 10 perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat inovasi tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin perusahaan dan karyawan yang terlibat dalam proses inovasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik grounded theory untuk membangun teori yang menjelaskan bagaimana regulasi hukum mempengaruhi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum memiliki pengaruh positif terhadap inovasi produk dan layanan perusahaan. Regulasi yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk berinovasi dengan memberikan kepastian hukum, meningkatkan akses ke sumber daya, dan mendorong kolaborasi. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana regulasi hukum dapat digunakan untuk mendorong inovasi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang regulasi hukum yang efektif untuk mendorong inovasi dan membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan regulasi hukum yang baru untuk meningkatkan inovasi. Kata Kunci: Regulasi Hukum, Inovasi Produk dan Layanan, Perusahaan, Indonesia
Criminal Responsibility for Child Abuse as a Perpetrator of a Criminal Act is Linked to Maqashid Syari'ah: Pertanggungjawaban Pidana Perundungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Maqashid Syari’ah Hidayat, Sarip; Akhmaddhian, Suwari; Adhyaksa, Gios; Gumilar , Doni Cakra
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 10 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2024.10.2.164-179

Abstract

Protection children are very important to fulfill to child face to face with law Good as perpetrator follow criminal, as a victim of an act criminal nor as witness follow criminal. Needed renewal law about protection child Because follow criminal bullying often occurs in the environment kids, fine as perpetrator as well as victims. Constitution Number 35 of 2014, which is change from Constitution Number 23 of 2002 concerning Child protection . Method used in Study This can categorized as as study juridical-normative. Study juridical normative referring to the regulations legislation, decisions courts, and practice law in Society results study accountability criminal for child must see to the age limit child Because in Constitution Number 11 of 2012 concerning System Justice Child Crime. only arrange child the from 12 years old until with 18 years, correlation principle protection with Maqasid Sharia is form harmony between law positive with draft law Islam namely, guarding religion, guarding soul, guard resourceful, guarded offspring and care treasure. Very deep enforcement law Good nature preventive nor repressive for child as perpetrator follow criminal order not to happen repetition deed criminal.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pencegahan Informasi Hoax di tengah Covid – 19) Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon; Budiman, Haris
Jurnal Pintar Abdimas Vol 1 No 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2021
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development and advancement of Information Technology has led to changes in the activities of human life in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action, the use and utilization of Information Technology must continue to be developed to maintain, maintain and strengthen national unity and integrity based on Legislation in the national interest, that the use of Information Technology plays an important role in trade and national economic growth to create public welfare. The purpose of this service focuses more on teenagers, both boys and girls, while other targets are the objectives of holding this counseling, namely the community in general. The approach method used in this Community Service is through the workshop approach method, lectures then at the end of the event a question and answer session is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the theme of extension, or the community can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Margasari Village, Luragung District, Kuningan Regency, West Java Province is to create a better legal awareness of the community so that every member of the community realizes and lives up to their rights and obligations as citizens and creates a legal culture in attitudes and behaviors that are aware, obedient, and obey the law and can understand good information in the use of gadgets and social media in the digital era as it is today.
The Implications of Law No. 11 2020 Concerning Job Creation on Regional Spatial Planning and Watershed Management Haris Budiman; Suwari Akhmaddhian; Erga Yuhandra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3798

Abstract

In 2020, the government issued Law Number 11 of 2020 on Job Creation. This law has received numerous criticisms from the community, especially in the effort to realize self-sufficiency, security, and food sovereignty, as well as to protect agricultural land from the threat of land conversion. The government, on the other hand, claims that a job creation law, often known as omnibuslaw, can simplify and integrate fundamental permits from laws pertaining to location, environmental, and building permits. The problem under study was the implications of Law Number 20 of 2020 concerning Job Creation on spatial planning and watersheds management, employing a normative research method. The results highlight that the aforementioned law has reconstructed law number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, which uses digital maps in the determination of RDTR, the integration of spatial planning and zoning plans, as well as the creation of single map policy to overcome land intersection, influencing permits in the regions. In addition, law number 41 of 1999 concerning Forest Area Limits has also been reconstructed, governing the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which must be maintained at least 30 percent of the area of river basins. The 30% loss of the forest area may result in policy liberalization and the uncontrolled utilization of forest lands for industrial and commercial purposes. At the end, it will exacerbate tensions between spatial planning and watershed management, especially in preserving the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which is critical to preventing erosion, landslides, and floods, as well as sustaining tree stands, litter, and undergrowth plant.
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online Fitria Sari, Cucun Cundaya; Ira Ghina Salsabila; Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah
Jurnal Risalah Hukum Vol 21 No 2 (2025): Volume 21, Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v21.i2.1912

Abstract

ABSTRACT The development of digital technology has both positive and negative impacts on society. One of the most common negative impacts is sexual violence, targeting women and children as the primary victims. The Women and Children Protection Unit plays a crucial role in the rehabilitation process for victims of sexual violence. The purpose of this study was to determine how the Women and Children Protection Unit's authority is regulated in rehabilitating victims of sexual violence through online media and how the Women and Children Protection Unit's authority is implemented in rehabilitating victims of sexual violence through online media. The research method used was an empirical juridical approach with data collection through observation, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the Women and Children Protection Unit's authority is regulated in Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Article 4 of the Indonesian National Police Regulation Number 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedures of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) within the Indonesian National Police. In exercising its authority, the Women and Children Protection Unit of the Kuningan and Cirebon Police Departments coordinates with relevant agencies involved in the protection of women and children. However, victim rehabilitation remains hampered by challenges such as limited facilities, public stigma, and minimal reporting, particularly in online-based cases. Therefore, strengthening technical regulations specifically governing procedures for handling online-based sexual violence is necessary, particularly regarding digital evidence and guaranteeing victims' rights. Local governments should also provide rehabilitation infrastructure, such as safe houses, child psychological services, and PPA Unit officers specifically trained to handle online-based sexual violence. They should also improve legal and digital literacy through legal education in schools and public campaigns to ensure victims are not afraid to report and to ensure the public understands the risks of digital interactions.   ABSTRAK Perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang marak terjadi adalah kekerasan seksual yang menyasar perempuan dan anak sebagai korban utama. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berperan penting dalam proses rehabilitasi korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online dan bagaimana penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Polri. Dalam menerapkan kewenangannya, Unit PPA Kepolisian resor Kuningan dan Cirebon melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, namun rehabilitasi korban masih terkendala, seperti fasilitas yang terbatas, stigma masyarakat, dan minimnya pelaporan, terutama pada kasus berbasis online. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi teknis yang secara spesifik mengatur prosedur penanganan kekerasan seksual berbasis online, terutama dalam hal pembuktian digital dan jaminan hak korban, serta pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur rehabilitasi, seperti rumah aman, layanan psikologis anak, serta petugas Unit PPA yang terlatih khusus menangani kekerasan seksual berbasis media online, meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat melalui pendidikan hukum di sekolah dan kampanye publik agar korban tidak takut melapor dan masyarakat memahami risiko interaksi digital.
Co-Authors Abi Wisnu Rahmatullah Ade Ramli Adzkari, Feby Agus Susanto Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ahmad Jalaludin Arrodli Ahmad Rayhan Aini, Zahro Qurrotul Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alfi, Muhamad Alif Faisal Abdilah Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andri Hendriawan Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Ardiansah, Ardiansah Arief Rahman Asri Agustiwi Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilal Abdurrahman Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Dadan Hermansyah Dede Suhendar Dede Yusuf Dela Agustin Dela Agustin Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Setiawati Diding Rahmat Dikha Anugrah Dikri Alpan Fadilah Diky Hikmatul Fittra Dila Nabila Ega Fahril Fadilah Ela Nurlaela Elvany, Virgin Enggartiasto Adipradana Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fajar Octavian Nugraha Fathanudien, Anthon Fauzan Alkautsar Feby Adzkari Fera Ardilawati Fernanda, Adam Banyu Fitria Sari, Cucun Cundaya Frisca Meilan Dwi Lestary Furqon, Eki Ganjar Sapta Bayu Perkasa Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gladystia Nirwana Mulyaputri Gumilar , Doni Cakra Gustianitami, Azmy Sabila Haris Budiman Harjadi, Dikdik Hendriawan, Andri Heri Ramdani Hermansyah, Dadan Hidayat, Sarip Holillah Romdhona Idit Vikriandi Ikbal Maolana Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Indah Permata Sari Indah Tri Utami Ine Tustinaningsih Intan Fandini Intan Tiaranita Ira Ghina Salsabila Irfan Mochammad Firmansyah ISMAIL, AGUS YADI Jalaludin Rifa'i, Iman Karolina Maulida Kayla Vania Gita Putri Kiki Rizki Febrian Krisna Monita Sari Kusumah, Fathan Arya Wijaya Lam Thanh Danh Lilis Supriatin Lintang Dialog, Bias M Hanifan Bagus P M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Maulana, Rivan Mochamad Riski Maulana Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Muhamad Alfi Muhamad Rizal Muhammad Beben Bahtiar Muhammad Hatta Muhammad Luthfi Saputra Nabila, Dila Nadia Fauziah Anugrah Nirma Sri Asyfa Novia Andini Nur Aisyah Sintawati Nurpajar, Shefiyana Okolie, Ugo Chuks Pani Maulana Pechinthorn, Komm Peny Hanipah Pina, Pina Pipin Apriani Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Rahul Bhandari Ramadhan, Mahendra Utama Cahya Ramliki, Ramliki Ratna Sayyida Ratu Sheebakayla Ressa Siti Nurhasanah Rhejan Gema Mahardika Bilhaq Ria Virigianti Rian Juliansyah Pratama Rifai, Iman Jalaludin Rifky Sunandi Rina Susanti Roehan Akbar Roni Nursyamsu Royvaldo Royvaldo, Royvaldo Sari Aprilianti Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Shinta Putri Sanjaya Simanjorang, Ruben Sopia Rahma Sri Ayu Andayani Sukron Aminudin Sundari, Pipi Supartono, Toto Susi Anjas Astuti Susi Sopiani Taupik Hidayat, Taupik Tedi Setiadi Teten Tendiyanto Teti Mardiani Tiaranita, Intan Titan Triatna Kurniawan Triatna Kurniawan, Titan Ugo Chuks Okolie Veggy Juniwati Vinda Agustina Virgin Elvany Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wawan Setiawan Wina Puspasari Wisnu Gita Prapanca Wulan Cahyaningsih Yani Andriyani Yogeta, Yogeta Yudhistira, Donny Yudistira, Dony Yuhandra, Erga