Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.902
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Sosiohumaniora Bestuur Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Degraded and Mining Lands Management Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL ILMIAH LIVING LAW TAHKIM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning Risalah Hukum Jurnal Bedah Hukum Law Development Journal Jurnal Hukum Pelita Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 132 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 132 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA Jalaludin Rifa'i, Iman; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Hidayat, Sarip
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.6843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal,artikel,buku, dan sebagainya. Hasil pembahasan nya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.
Increasing Awareness of the Indonesian Archipelago Through the Implementation of Community Service in International Cooperation with Rajamangala University, Thailand: Meningkatkan Kesadaran Wawasan Nusantara Melalui Implementasi Pengabdian Masyarakat Kerjasama Internasional dengan Universitas Rajamangala Thailand Andini Khoirunnisa; Hidayat, Sarip; Bias Lintang Dialog; Ms. Sineenat Suasungnern; Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah; Haris Budiman; Yani Andriyani; Iman Jalaludin Rifa’i
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 01 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i01.11514

Abstract

Foreign culture entering Indonesia can have positive or negative impacts. Negative influences are mainly caused by the public's attitude towards foreign culture, which does not sort or filter it, which will unconsciously eliminate Indonesian identity. The purpose of this International Community Service is to strengthen the Nusantara insight and publicize it to the international world. The Implementation Method used consists of 3 (three) stages, namely the Audience, Implementation and Evaluation stages. The Results and Discussion that the Nusantara insight must be mastered, upheld and applied in everyday life. The conclusion is that the Nusantara Insight must be publicized to the international world through international community service or through collaboration in research so that it can be used as a basis for Indonesian citizens to have character and identity that is inherent in their society. Suggestions for the socialization of the Nusantara Insight need to be carried out systematically so that the younger generation from various countries in the world understands and comprehends Indonesia's position.
Pengaruh Regulasi Hukum Terhadap Inovasi Produk dan Layanan Perusahaan: The Effect of Legal Regulation on Product and Service Innovation of Companies Anugrah, Dikha; Lintang Dialog, Bias; Akhmaddhian, Suwari
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.249

Abstract

Inovasi produk dan layanan merupakan kunci bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan bertahan dalam pasar yang dinamis. Regulasi hukum memainkan peran penting dalam mendorong atau menghambat inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi hukum terhadap inovasi produk dan layanan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada 10 perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat inovasi tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin perusahaan dan karyawan yang terlibat dalam proses inovasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik grounded theory untuk membangun teori yang menjelaskan bagaimana regulasi hukum mempengaruhi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum memiliki pengaruh positif terhadap inovasi produk dan layanan perusahaan. Regulasi yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk berinovasi dengan memberikan kepastian hukum, meningkatkan akses ke sumber daya, dan mendorong kolaborasi. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana regulasi hukum dapat digunakan untuk mendorong inovasi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang regulasi hukum yang efektif untuk mendorong inovasi dan membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan regulasi hukum yang baru untuk meningkatkan inovasi. Kata Kunci: Regulasi Hukum, Inovasi Produk dan Layanan, Perusahaan, Indonesia
Criminal Responsibility for Child Abuse as a Perpetrator of a Criminal Act is Linked to Maqashid Syari'ah: Pertanggungjawaban Pidana Perundungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Maqashid Syari’ah Hidayat, Sarip; Akhmaddhian, Suwari; Adhyaksa, Gios; Gumilar , Doni Cakra
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 10 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2024.10.2.164-179

Abstract

Protection children are very important to fulfill to child face to face with law Good as perpetrator follow criminal, as a victim of an act criminal nor as witness follow criminal. Needed renewal law about protection child Because follow criminal bullying often occurs in the environment kids, fine as perpetrator as well as victims. Constitution Number 35 of 2014, which is change from Constitution Number 23 of 2002 concerning Child protection . Method used in Study This can categorized as as study juridical-normative. Study juridical normative referring to the regulations legislation, decisions courts, and practice law in Society results study accountability criminal for child must see to the age limit child Because in Constitution Number 11 of 2012 concerning System Justice Child Crime. only arrange child the from 12 years old until with 18 years, correlation principle protection with Maqasid Sharia is form harmony between law positive with draft law Islam namely, guarding religion, guarding soul, guard resourceful, guarded offspring and care treasure. Very deep enforcement law Good nature preventive nor repressive for child as perpetrator follow criminal order not to happen repetition deed criminal.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pencegahan Informasi Hoax di tengah Covid – 19) Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon; Budiman, Haris
Jurnal Pintar Abdimas Vol 1 No 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2021
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development and advancement of Information Technology has led to changes in the activities of human life in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action, the use and utilization of Information Technology must continue to be developed to maintain, maintain and strengthen national unity and integrity based on Legislation in the national interest, that the use of Information Technology plays an important role in trade and national economic growth to create public welfare. The purpose of this service focuses more on teenagers, both boys and girls, while other targets are the objectives of holding this counseling, namely the community in general. The approach method used in this Community Service is through the workshop approach method, lectures then at the end of the event a question and answer session is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the theme of extension, or the community can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Margasari Village, Luragung District, Kuningan Regency, West Java Province is to create a better legal awareness of the community so that every member of the community realizes and lives up to their rights and obligations as citizens and creates a legal culture in attitudes and behaviors that are aware, obedient, and obey the law and can understand good information in the use of gadgets and social media in the digital era as it is today.
The Implications of Law No. 11 2020 Concerning Job Creation on Regional Spatial Planning and Watershed Management Haris Budiman; Suwari Akhmaddhian; Erga Yuhandra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3798

Abstract

In 2020, the government issued Law Number 11 of 2020 on Job Creation. This law has received numerous criticisms from the community, especially in the effort to realize self-sufficiency, security, and food sovereignty, as well as to protect agricultural land from the threat of land conversion. The government, on the other hand, claims that a job creation law, often known as omnibuslaw, can simplify and integrate fundamental permits from laws pertaining to location, environmental, and building permits. The problem under study was the implications of Law Number 20 of 2020 concerning Job Creation on spatial planning and watersheds management, employing a normative research method. The results highlight that the aforementioned law has reconstructed law number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, which uses digital maps in the determination of RDTR, the integration of spatial planning and zoning plans, as well as the creation of single map policy to overcome land intersection, influencing permits in the regions. In addition, law number 41 of 1999 concerning Forest Area Limits has also been reconstructed, governing the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which must be maintained at least 30 percent of the area of river basins. The 30% loss of the forest area may result in policy liberalization and the uncontrolled utilization of forest lands for industrial and commercial purposes. At the end, it will exacerbate tensions between spatial planning and watershed management, especially in preserving the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which is critical to preventing erosion, landslides, and floods, as well as sustaining tree stands, litter, and undergrowth plant.
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online Fitria Sari, Cucun Cundaya; Ira Ghina Salsabila; Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah
Jurnal Risalah Hukum Vol 21 No 2 (2025): Volume 21, Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v21.i2.1912

Abstract

ABSTRACT The development of digital technology has both positive and negative impacts on society. One of the most common negative impacts is sexual violence, targeting women and children as the primary victims. The Women and Children Protection Unit plays a crucial role in the rehabilitation process for victims of sexual violence. The purpose of this study was to determine how the Women and Children Protection Unit's authority is regulated in rehabilitating victims of sexual violence through online media and how the Women and Children Protection Unit's authority is implemented in rehabilitating victims of sexual violence through online media. The research method used was an empirical juridical approach with data collection through observation, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the Women and Children Protection Unit's authority is regulated in Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Article 4 of the Indonesian National Police Regulation Number 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedures of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) within the Indonesian National Police. In exercising its authority, the Women and Children Protection Unit of the Kuningan and Cirebon Police Departments coordinates with relevant agencies involved in the protection of women and children. However, victim rehabilitation remains hampered by challenges such as limited facilities, public stigma, and minimal reporting, particularly in online-based cases. Therefore, strengthening technical regulations specifically governing procedures for handling online-based sexual violence is necessary, particularly regarding digital evidence and guaranteeing victims' rights. Local governments should also provide rehabilitation infrastructure, such as safe houses, child psychological services, and PPA Unit officers specifically trained to handle online-based sexual violence. They should also improve legal and digital literacy through legal education in schools and public campaigns to ensure victims are not afraid to report and to ensure the public understands the risks of digital interactions.   ABSTRAK Perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang marak terjadi adalah kekerasan seksual yang menyasar perempuan dan anak sebagai korban utama. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berperan penting dalam proses rehabilitasi korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online dan bagaimana penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Polri. Dalam menerapkan kewenangannya, Unit PPA Kepolisian resor Kuningan dan Cirebon melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, namun rehabilitasi korban masih terkendala, seperti fasilitas yang terbatas, stigma masyarakat, dan minimnya pelaporan, terutama pada kasus berbasis online. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi teknis yang secara spesifik mengatur prosedur penanganan kekerasan seksual berbasis online, terutama dalam hal pembuktian digital dan jaminan hak korban, serta pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur rehabilitasi, seperti rumah aman, layanan psikologis anak, serta petugas Unit PPA yang terlatih khusus menangani kekerasan seksual berbasis media online, meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat melalui pendidikan hukum di sekolah dan kampanye publik agar korban tidak takut melapor dan masyarakat memahami risiko interaksi digital.
Harmonisasi Regulasi Nasional dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Perpektif Teori Sistem Hukum Kayla Vania Gita Putri; Akhmaddhian, Suwari
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 16 No 02 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v16i02.3338

Abstract

This study aims to analyze the harmonization of national regulations on land management and utilization in Indonesia by examining the relationships between land regulations and the challenges of their implementation, both vertically and horizontally. Using a normative juridical method supported by a qualitative approach, this study analyzes the alignment between the Basic Agrarian Law (UUPA) as the legal umbrella for agrarian affairs and sectoral regulations governing forestry, mining, spatial planning, the environment, and investment. The results indicate that despite the comprehensive normative framework for land management, regulatory disharmony persists due to overlapping authority, differing interpretations of regulations, and institutional fragmentation. This situation results in uncertainty over land status, slowed development, and increased agrarian conflict. The conclusions of this study emphasize the importance of regulatory harmonization through the integration of legal substance, institutional alignment, optimization of the national land database, and improvement of legal culture to ensure effective, equitable, and sustainable land governance.
Integrasi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Kejahatan Pertambangan Batu Bara (Studi Putusan Pengadilan No. 123/Pid.Sus/2024/PN.Smr) Rina Susanti; Akhmaddhian, Suwari
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 16 No 01 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v16i01.3345

Abstract

This study aims to analyze the administrative and criminal law provisions in coal mining crimes and their application in Decision Number 123/Pid.Sus/2024/PN Smr. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and court decision study approach, utilizing primary and secondary legal materials. The results indicate that administrative mining law comprehensively regulates licensing, supervision, and administrative sanctions mechanisms as instruments for initial control of mining activities. On the other hand, criminal law serves as a means of enforcement against serious violations. However, in its application, the analyzed decisions demonstrate a tendency toward criminal-centric law enforcement, without optimizing administrative law instruments. The conclusion is that coal mining law enforcement does not yet reflect proportional integration between administrative and criminal law. Therefore, a strengthened, hierarchical, integrated law enforcement approach oriented toward improving mining governance is needed. The government, particularly the Ministry of Energy and Mineral Resources, the National Police, and the Supreme Court, need to strengthen the monitoring and enforcement mechanisms for administrative and criminal sanctions consistently against coal mining violations.
Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materiil Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Pendekatan Teori Sistem Hukum Ade Ramli; Akhmaddhian, Suwari
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 16 No 01 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v16i01.3355

Abstract

This study aims to examine the legal basis and authority of the President in issuing the Presidential Regulation on Health Insurance, specifically regarding the BPJS Kesehatan contribution policy, which is deemed not fully in line with statutory provisions. The method used is normative juridical, with a legislative approach and a literature review of the National Social Security Law (SJSN), the BPJS Law, and the Presidential Regulation on the National Health Insurance (JKN). Data were analyzed qualitatively to assess the conformity of the Presidential Regulation's material with the hierarchy of norms and the limits of delegation of authority. The results indicate that several provisions in the Presidential Regulation, particularly regarding the contribution determination mechanism, lack a clear basis for delegation, thus creating normative conflicts and expanding executive authority beyond that granted by law. The Supreme Court's decision to annul the provision on contribution increases reinforces the importance of the principles of legality, legal certainty, and judicial oversight in the implementation of the JKN. In conclusion, the judicial review mechanism plays a crucial role in ensuring the Presidential Regulation remains consistent with the law, thus requiring more careful and transparent regulation development in the field of Health Insurance.
Co-Authors Abi Wisnu Rahmatullah Ade Ramli Ade Santi Belianti Adzkari, Feby Agus Susanto Agus Yadi Ismail Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ahmad Jalaludin Arrodli Ahmad Rayhan Aini, Zahro Qurrotul Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alfi, Muhamad Alif Faisal Abdilah Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andri Hendriawan Andri Hendriawan Andri Hendriawan Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Ardiansah Ardiansah Arief Rahman Asri Agustiwi Asri Apriliani Azmy Sabila Gustianitami Azzahra Yasmina Lisanti Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Bakrie Mandela Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilal Abdurrahman Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Cucun Cundaya Fitria Sari Dadan Hermansyah Dede Suhendar Dede Yusuf Dela Agustin Dela Agustin Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Setiawati Didin Maulidina Diding Rahmat Dikha Anugrah Dikha Anugrah Dikha Anugrah Dikri Alpan Fadilah Diky Hikmatul Fittra Dila Nabila Ega Fahril Fadilah Ela Nurlaela Elvany, Virgin Enggartiasto Adipradana Erga Yuhandra Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fajar Octavian Nugraha Fathanudien, Anthon Fauzan Alkautsar Feby Adzkari Fera Ardilawati Fernanda, Adam Banyu Fitria Sari, Cucun Cundaya Frisca Meilan Dwi Lestary Furqon, Eki Ganjar Sapta Bayu Perkasa Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gladystia Nirwana Mulyaputri Gumilar , Doni Cakra Gustianitami, Azmy Sabila Haris Budiman Haris Budiman Harjadi, Dikdik Hendriawan, Andri Heri Ramdani Hermansyah, Dadan Hidayat, Sarip Holillah Romdhona Idit Vikriandi Ikbal Maolana Iman Jalaludin Rifa'i Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Indah Permata Sari Indah Tri Utami Ine Tustinaningsih Intan Fandini Intan Tiaranita Ira Ghina Salsabila Irfan Mochammad Firmansyah Jalaludin Rifa'i, Iman Karolina Maulida Kayla Vania Gita Putri Kiki Rizki Febrian Komm Pechinthorn Krisna Monita Sari Kusumah, Fathan Arya Wijaya Lam Thanh Danh Lilis Supriatin Lintang Dialog, Bias M Hanifan Bagus P M. Rizal Maman Nurohman Mardiani, Teti Maulana, Pani Mochamad Riski Maulana Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Muhamad Alfi Muhamad Rizal Muhammad Beben Bahtiar Muhammad Hatta Muhammad Luthfi Saputra Muhammad Raihan Pratama Nabila, Dila Nadia Fauziah Anugrah Nirma Sri Asyfa Novia Andini Nur Aisyah Sintawati Nurpajar, Shefiyana Okolie, Ugo Chuks Pahri Ginanjar Pani Maulana Peny Hanipah Pina Pina Pipin Apriani Putri Regina Fadillah Natasya Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Ramadhan, Mahendra Utama Cahya Ramliki, Ramliki Ratna Sayyida Ratu Sheebakayla Ressa Siti Nurhasanah Rhejan Gema Mahardika Bilhaq Ria Virigianti Rian Juliansyah Pratama Rifai, Iman Jalaludin Rifky Sunandi Rina Susanti Rivan Maulana Roehan Akbar Roni Nursyamsu Royvaldo Royvaldo, Royvaldo Sari Aprilianti Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Shinta Putri Sanjaya Simanjorang, Ruben Sindi Susanti Sopia Rahma Sri Ayu Andayani Sukron Aminudin Sundari, Pipi Supartono, Toto Susi Anjas Astuti Susi Sopiani Taupik Hidayat, Taupik Tedi Setiadi Teten Tendiyanto Teti Mardiani Teti Mardiani Tiaranita, Intan Titan Triatna Kurniawan Triatna Kurniawan, Titan Ugo Chuks Okolie Veggy Juniwati Vinda Agustina Virgin Elvany Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wawan Setiawan Wina Puspasari Wisnu Gita Prapanca Wulan Cahyaningsih Yani Andriyani Yogeta Yogeta Yudhistira, Donny Yudistira, Dony Yuhandra, Erga