Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.723

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sosiohumaniora Bestuur Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Degraded and Mining Lands Management Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL ILMIAH LIVING LAW TAHKIM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning Journal of Morality and Legal Culture Jurnal Bedah Hukum Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Suwari Akhmaddhian

Universitas Kuningan

Author-ID : 223499

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 100 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

4 5 6 7 8

Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas tanpa Izin Suwari Akhmaddhian; Dela Agustin
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.2451

The purpose of this study was to determine how the arrangements for the regulation and implementation of legal enforcement of storage activities of Liquefied Petroleum Gas (LPG) without permission. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. used secondary, namely data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the research are factors causing the occurrence of criminal acts of storing 3 kg LPG gas including several factors, some of them such as, The existence of elements of 3 kg LPG gas bases who commit violations of the law related to the distribution of subsidized LPG gas, the neglect of rights and obligations of the gas base has no right to store the gas, the role and supervision of the government and related authorities, law enforcement officers are passive in the act of criminal acts of storing LPG 3 kg gas without a storage business permit, lack of supervision from the authorities, mushrooming of retailers' kiosks illegal 3 kg LPG gas, lack of information related to the supply and distribution of 3 kg LPG gas, lack of compliance or legal awareness.Keywords: Law Enforcement; Illegal; Natural gas. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan pengaturan dan implementasi penegakan hokum terhadap kegiatan penyimpanan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg meliputi beberapa faktor, beberapa di antaranya seperti, Adanya oknum-oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang melakukan penyelewengan aturan hukum terkait pendistribusian gas LPG bersubsidi, adanya pengabaian hak dan kewajiban dari pihak pangkalan gas yang tidak berhak untuk menyimpan gas tersebut, peranan dan pengawasan pemerintah dan aparat terkait, aparat penegak hukum bersifat pasif dalam penindakan tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg tanpa izin usaha penyimpanan, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, menjamurnya kios-kios pengecer gas LPG 3 kg liar, kurangnya informasi terkait penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg, kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum.Kata Kunci : Penegakan Hukum; Ileggal; Gas Bumi.

Pengembalian Uang Korupsi oleh Koruptor Kecil agar tidak Dipidana dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum Suwari Akhmaddhian; Fera Ardilawati
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

In Indonesia, not infrequently the law is now used as a tool to strengthen power. The law is used as a tool for people's oppression and fluency in achieving a goal. The existence of the principle of legal certainty becomes the regulator of individuals and the government and serves as a benchmark for attitudes and what can and may not be done. Legal certainty becomes a limiting rope so that the government does not make the power they have to oppress the people. With the existence of legal certainty, the people will be safe and become a barrier for right and wrong behavior. The purpose of the law that approaches certainty is legal certainty. Something that is certain so that there is no doubt and become a benchmark for law enforcement. However, legal certainty sometimes becomes polemic because this principle is contrary to the principle of justice. Someone who is guilty must be punished based on the crime and offense they committed. With this principle government officials and officials cannot arbitrarily decide on something of their own free will but must go through a regulated legal process.Keywords: The principle of legal certainty, corruption, criminal AbstrakDi Indonesia, tidak jarang hukum kini dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat penindas rakyat dan kelancaran dalam mencapai sebuah tujuan. Adanya asas kepastian hukum menjadi pengatur individu dan pemerintah dan menjadi tolak ukur sikap dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum menjadi tali pembatas agar pemerintah tidak menjadikan kekuasaan yang mereka punya untuk menindas rakyat. Dengan adanya kepastian hukum rakyat akan menjadi aman dan menjadi pembatas atas perilaku yang benar dan salah. Tujuan hukum yang mendekati kepastian adalah kepastian hukum. Sesuatu yang pasti sehingga tidak ada keraguan dan menjadi tolak ukur penegakan hukum. Akan tetapi kepastian hukum terkadang menjadi polemik karena asas ini bertolak belakang dengan asas keadilan. Seseorang yang bersalah harus dihukum berdasarkan kejahatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan adanya asas ini pejabat dan aparat pemerintah tidak bisa dengan seenaknya memutuskan sesuatu dengan kehendak dirinya akan tetapi harus melalui proses hukum yang telah diatur.Kata Kunci : Asas kepastian hukum, korupsi,pidana.

Asas Keterbukaan dalam Penanganan Perkara Perbankan di Indonesia Suwari Akhmaddhian; Dela Agustin
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The principle of openness is very much needed in all aspects of life, both in married life, in the smallest organization it must have the principle of openness so that there is trust from those who lead with their leaders. Openness is a wise attitude, humble, fair, accept the opinions of others, forgive the mistakes of others with grace, tolerance, tattwamasi, do something in accordance with what is enjoyed and said. Openness is also needed to create a sense of harmony in social life because with openness someone will want to accept all the advantages possessed by others and will not assume that other people are always underneath.Keywords: The principle of openness, banking, banking matters AbstrakAsas keterbukaan sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam organisasi sekecil apapun haruslah memiliki asas keterbukaan agar ada kepercayaan dari yang memimpin dengan pemimpinnya. Keterbukaan merupakan sikap bijak, rendah hati, adil, menerima pendapat oramng lain, memaafkan kesalahan orang lain dengan lapang dada, bertoleransi, tattwamasi, melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dinikmati dan dikatakannya. Keterbukaan juga diperlukan untuk menciptakan rasa keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan keterbukaan sesorang akan mau menerima segala sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dan tidak akan menganggap orang lain tersebut selalu ada di bawahnya.Kata Kunci : Asas keterbukaan, perbankan, perkara perbankan

Urgensi Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Haris Budiman; Iman Jalaludin Rifa’i; Gilang Ramadhan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v13i02.6659

The purpose of writing this paper is to find out how to regulate the authority of the Regional Representatives Council and to find out the obstacles of the Regional Representative Council in carrying out the Formation and Expansion of Regions in West Java Province. The method used in this study is an empirical juridical approach using primary and secondary data and data collection techniques used through interviews, observations and literature studies. The result of this research is the regulation on the authority of the Regional Representatives Council based on Article 22 D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Government Regulation Number 78 of 2007 concerning Procedures for the Establishment, Abolition and Merger of Regions, the implementation of these regulations has been in accordance with the existence of a new autonomous region candidate. An effort to equalize public services, it's just that the regulation of the authority of the Regional Representatives Council is strengthened so that it is more capable of carrying out legislative functions for the benefit of the region, as well as obstacles to the Regional Representative Council starting from the absence of approval of the new regional head candidate to the last moratorium. The conclusion of this research is that the regulation of the Regional Representatives Council Authority has not provided a balance in the constitutional system because of the imbalance between the Regional Representatives Council and the People's Representative Council in the legislative function in parliament and the Regional Representative Council still has obstacles in carrying out regional expansion. As the suggetion of this research is that it needs a regulation that clearly regulates the authority of the Regional Representatives Council in the State Administration system in Indonesia so that the Regional Representative Council is more capable of carrying out legislative functions for the benefit of the region, as well as regulations or rules regarding the Formation and Expansion of Regions should have legal certainty dimensions so that they are not ambiguous in regarding the implementation of Regional Formation and Expansion.

Sanksi Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Bolos Kerja Suwari Akhmaddhian; Kiki Rizki Febrian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out how to regulate sanctions for civil servants who do not enter the office. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are Civil Servants are elements of the state apparatus, public servants, and public servants who must be a good role model for the community in the behavior, actions and adherence to applicable laws and regulations. To maintain dignity and honor, Civil Servants must carry out the code of ethics and code of conduct as regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus5 and Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps of Soul Development and Civil Servant Code of Ethics. Civil Servants have the function and task of implementing public policies in accordance with statutory provisions, professional and quality public services, and national glue and unity.Keywords: sanctions; absent from work; discipline; government employees. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap sanksi bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga martabat dan kehormatan, Pegawai Negeri Sipil harus menjalankan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan perekat dan pemersatu bangsa.Kata Kunci : sanksi; tidak masuk kerja; displin; pegawai negeri sipil.

Asas Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Negara Suwari Akhmaddhian; Dede Yusuf
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2404

Legal arrangements regarding land acquisition for public use in Indonesia have undergone a process of development since the unification of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960. However, in practice this provision has caused many problems that cannot be carried out effectively. Then the government issued Presidential Decree Number 55 of 1993, as revoked by Presidential Regulation Number 36 of 2005 concerning the release or transfer of land rights, which was then revised by Presidential Regulation Number 65 of 2006. Various problems existed in the acquisition of land for development for public use tried to be minimized through these regulations. Even though changes have been made to perfect the laws and regulations regarding land acquisition for development in the public interest in order to provide justice and welfare for the community, but there are still some juridical issues in the laws and regulations that escaped the attention of the drafters of the laws and regulations. invitation, which includes formal juridical aspects and material juridical aspects.Keywords: Principle of Public interest, land acquisition. AbstrakPengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Namun dalam praktiknya ketentuan ini banyak menimbulkan masalah sehingga tidak dapat berjalan dengan efektif. Kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, sebagaimana dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengenai pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, yang kemudian direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Berbagai masalah yang terdapat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah coba diminimalisir melalui peraturan-peraturan tersebut. Meskipun telah diadakan perubahan-perubahan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun tetap saja ada beberapa permasalahan yuridis dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang luput dari perhatian penyusun peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis materiil.Kata Kunci : Asas Kepentingan umum, pengadaan tanah.

Pelanggaran Kode Etik Advokat dalam Pembuatan Surat Kuasa Sari Aprilianti; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out how the form of accountability of an advocate for violations of the code of ethics in the power of attorney. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are violations given to Advocates not only refer to Law No. 18 of 2003 but are regulated in the Advocate Code of Ethics where in article 16 (1) the Advocate Code of Ethics given by the Organization to Advocates is almost the same as article 7 paragraph (1) Law No. 18 of 2003 which in article 16 paragraph (1) of the Advocate Code of Ethics states that "(1) Punishment given in a decision can be in the form of: Ordinary warning; Loud warning; Temporary stop for a certain time; and dismissal from membership of professional organizations.Keywords: sanctions; code of Ethics; ethics; advocate.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban seorang advokat terhadap pelanggaran kode etik dalam pembuatan surat kuasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pelanggaran yang diberikan kepada Advokat tidak hanya mengacu pada UU no 18 tahun 2003 akan tetapi diatur pada Kode Etik Advokat yang dimana pada pasal 16 (1) Kode Etik Advokat yang diberikan oleh Organisasi kepada Advokat hampir sama dengan pasal 7 ayat (1) UU no 18 tahun 2003 yang dimana pada pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat menyebutkan bahwa “(1) Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: Peringatan biasa; Peringatan keras; Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu; dan Pemecatan dari keanggotaan Organisasi profesi.Kata Kunci : sanksi; kode etik; etika; advokat.

Asas Akuntabilitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota Parlemen di Indonesia Suwari Akhmaddhian; Titan Triatna Kurniawan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2405

The purpose of this study is to determine the principle of accountability plays an important role for the formation of good governance (Good Government) and to know the form of good governance can play an important role for the formation of accountability. The research method used by the author is Normative Juridical, with data collection tools through literature study. The results of the study showed that Good Governance or good governance wherein the thought originated that the management of public administration is the main issue in achieving towards "clean government" and the Accountability Principle is the principle that determines that each activity and the final results of the activities of the Provider The state must be able to be accountable to the people or people as the holders of the highest sovereignty of the state.Keywords: Accountability, good goverment. AbstrakTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui asas akuntabilitas memegang peran penting bagi terbentuknya pemerintahan yang baik (Good Goverment) dan untuk mengetahui bentuk pemerintahan yang baik bisa memegang peranan penting bagi terbentuknya akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Good Governance atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju ”clean government” (pemerintahan yang bersih) dan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.Kata Kunci : Akuntabilitas, good goverment.

Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Krisna Monita Sari; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out how the implementation of law enforcement by the police in drug crimes committed by members of the police? And what are the obstacles to law enforcement against members of the police who commit drug crimes ?. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are the arrangements regarding law enforcement related to criminal acts committed by members of the police that are regulated in several regulations of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 36 of 2009 regarding Health, Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of the National Police and Regulation of the Chief of Police No. 14 of 2011 concerning Polri's Professional Ethics Code.Keywords: sanctions; code of Ethics; ethics; Police; narcoticsAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Dan bagaimana kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pengaturan mengenai penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu diatur dalam beberapa peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.Kata Kunci : sanksi; kode etik; etika; polisi; narkotika.

Perubahan Fungsi Lahan Pertanian menjadi Perumahan dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Suwari Akhmaddhian; Idit Vikriandi
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study was to determine the condition of agricultural land in Bantarujeg Subdistrict, Bantarujeg Sub-district prior to the housing development and the factors that caused the change in the function of agricultural land into housing in the Bantarujeg Sub-District. This research was conducted using descriptive-analytical method, with an empirical juridical approach. The results of the study revealed that the agricultural sector until 2018 was a reliable source of economic development in Majalengka Regency and the factors that resulted in the conversion of the function of agricultural land to non-agriculture were caused because of the demands for the development of the Majalengka Regency which had then been incorporated into the Regency RPJMD .Keywords: Change in Land Function, Environmental Law AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lahan pertanian di Kecamatan Bantarujeg Kelurahan Bantarujeg sebelum adanya pembangunan perumahan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kelurahan Bantarujeg. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Sektor pertanian hingga tahun 2018 menjadi sumber perkembangan perekonomian yang mampu diandalkan di Kabupaten Majalengka dan faktor-faktor yang mengakibatkan pengalih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian itu di sebabkan karna adanya tuntutan pengembangan Kabupaten Majalengka yang kemudian sudah di masukkan ke dalam RPJMD Kabupaten.Kata kunci: Perubahan Fungsi Lahan, Hukum Lingkungan

Co-Authors Adzkari, Feby Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ahmad Rayhan Aini, Zahro Qurrotul Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alfi, Muhamad Alif Faisal Abdilah Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Arief Rahman Asri Agustiwi Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Budiman, H. Haris Budiman, Haris Dede Suhendar Dede Yusuf Dela Agustin Dela Agustin Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Setiawati Diding Rahmat Dikha Anugrah Dikha Anugrah Diky Hikmatul Fittra Ela Nurlaela Elvany, Virgin Enggartiasto Adipradana Erga Yuhandra Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fathanudien, Anthon Fera Ardilawati Fernanda, Adam Banyu Frisca Meilan Dwi Lestary Furqon, Eki Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gumilar , Doni Cakra Gustianitami, Azmy Sabila Haris Budiman Harjadi, Dikdik Hermansyah, Dadan Idit Vikriandi Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Indah Permata Sari Intan Fandini Intan Tiaranita Irfan Mochammad Firmansyah Jalaludin Rifa'i, Iman Kiki Rizki Febrian Krisna Monita Sari Kusumah, Fathan Arya Wijaya Lilis Supriatin Lintang Dialog, Bias M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Hatta Nabila, Dila Nadia Fauziah Anugrah Nurpajar, Shefiyana Okolie, Ugo Chuks Peny Hanipah Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Rahul Bhandari Ramadhan, Mahendra Utama Cahya Ramliki, Ramliki Ratna Sayyida Ressa Siti Nurhasanah Ria Virigianti Rifai, Iman Jalaludin Roni Nursyamsu Royvaldo, Royvaldo Sari Aprilianti Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Simanjorang, Ruben Sundari, Pipi Supartono, Toto Teten Tendiyanto Teti Mardiani Tiaranita, Intan Titan Triatna Kurniawan Toto Supartono Triatna Kurniawan, Titan Ugo Chuks Okolie Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wawan Setiawan Wina Puspasari Wisnu Gita Prapanca Yani Andriyani Yudhistira, Donny Yudistira, Dony Yuhandra, Erga

Title

Found 100 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 100 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 100 Documents
Search