Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.163
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Sosiohumaniora Bestuur Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Degraded and Mining Lands Management Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL ILMIAH LIVING LAW TAHKIM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning Risalah Hukum Jurnal Bedah Hukum Jurnal Hukum Pelita Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 125 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 125 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMII TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG Sarip Hidayat; Iman Jalaludin Rifa’i; Suwari Akhmaddian; Gios Adhyaksa
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.9951

Abstract

Pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu cara tindak pidana kejahatan modern dewasa ini. Sebagai tindak pidana kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi perundang-undangan yang mengatur tentangpertanggung jawaban tindak pidana ekonomi Cek dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum), bagaimana peranan penegak hukum dalam menangani tindak pidana Cek dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad dan hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana Cek dalam pembayaran hutang sehingga terjadinya pemberhentian penanganan perkara, Metode penelitian, penelitian hukum yuridis empiris. Pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 KUH Dagang. Aturan hukum pertanggung jawaban tindak pidana Cek dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrech-matigdaad (perbuatan melawan hukum). Dilihat dari perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan.
Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Erga Yuhandra; Iman Jalaludin Rifa’i; Suwari Akhmaddhian; Haris Budiman; Yani Andriyani
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i1.3015

Abstract

The purpose of this paper is to determine the role and function as well as the driving and inhibiting factors of the Bawaslu of West Java Province in preventing general election violations. The Election Supervisory Body is an organ for organizing general elections in Indonesia which has the task of maintaining the quality of democracy through general elections. In this paper, the method used is through a normative juridical approach. The results show that the functions of Bawaslu in preventing election violations include identifying and mapping election violations, coordinating, supervising, guiding, monitoring and evaluating the implementation of elections, coordinating with relevant government agencies and increasing public participation in election supervision. As a driving factor, there is an increase in the position and strengthening of Bawaslu's functionality. The inhibiting factors are the uncertainty and various interpretations of technical regulations, the planning system has not been well consolidated and the Election Supervisory Body (Bawaslu) of West Java Province does not yet have an effective strategy in preventing transactional politics and community participation in supervision which is still relatively low.Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran dan fungsi serta faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu merupakan organ penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang memiliki tugas menjaga kualitas demokrasi melalui adanya pemilihan umum. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu. Faktor penghambat yaitu adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis, sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional serta partisifasi masyarakat dalam pengawasan yang masih tergolong rendah. 
Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives Haris Budiman; Suwari Akhmaddhian; Dela Agustin; Rahul Bhandari
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i1.4288

Abstract

The increasing development of the tourism sector in Kuningan Regency reflects the progress and development of the area. By looking at the licensing and spatial planning perspectives, a study on the development of the tourism sector in Kuningan Regency is needed. Hence, this study aims to analyze tourism licensing mechanism and tourism law enforcement concerning spatial planning and licensing in Kuningan Regency. This study applied an empirical juridical research method in which the primary and secondary data used were collected through interviews, observation, and literature study. As result, it was found that the licensing mechanism for tourism development in Kuningan Regency is divided into two categories, namely licensing carried out at the Investment Agency and One-Stop Integrated Service and the Gunung Ciremai National Park Office. It is because Kuningan Regency has an area included in the National Park zone, so the licensing process should directly go to the Ministry of Environment and Forestry. Preventive law enforcement efforts have been carried out by law enforcement officers, including drafting legal opinions, holding meetings, as well as avoiding violations during the licensing process. Thus, it can be concluded that the policy and the implementation of law enforcement in the licensing and spatial planning for tourism development in Kuningan Regency are carried out well by the Regional Government and law enforcement officers. Yet, a renewal on Kuningan Regency Regional Regulation on a Detailed Spatial Planning as a basis for determining licenses is needed.
Humanitarian Intervention Solusi Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya dan Myanmar Iman Jalaludin Rifai; Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 14 No 01 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v14i01.7434

Abstract

Humanitarian Intervention dalam dunia Internasional masih menjadi perdebatan, karena satu sisi hukum Internasional menjamin hak suatu negara mengintervensi negara dalam pencegahan pelanggaran HAM, sedangkan disisi lain humanitarian intervention bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara akan tetapi setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh negaranya termasuk tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) yang berdampak pada hilangnya status kewarganegaraan serta diskriminasi beragama. Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) sebagai wujud langkah mencegah atau menghentikan kejahatan HAM berat dengan unsur-unsur tertentu (diploatic and military) dalam suatu negara. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normative dengan sumber utama prosedur pengumpulan data ialah bahan hukum yang berisi aturan hukum yang bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum Internasional terkait Humanitarian Intervention penting diselenggarakkan dan diatur dalam Piagam PBB serta berbagai konvensi tentang pencegahan dan Hukuman bagi Tindak Kejahatan Genosida 1948, dan perjanjian internasional terkait lainnya.. Sedangkan Peran office of high Commissioner for human Right (OHCHR) atau Komisi Hak Aassi Manusia yang melindungi etnis rohingya dengan menekan pemerintah untuk bertanggung jawab.
The Regulation of Legal Responsibility: Illegal Logging Perpetrators in Indonesia and Nigeria Suwari Akhmaddhian; Ugo Chuks Okolie; Sarip Hidayat; Yani Andriyani; Intan Tiaranita
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i2.8001

Abstract

The study aims to analyze the offenders of illegal logging in Indonesia and Nigeria from its legal liability regulations. The study employed an socio-legal approach involving literary analyses on legal materials used─the statutory regulations, scientific journals and other pertinent documents. The results shows that legal responsibility for illegal logging perpetrators  in Indonesia are under the Law on Forestry, the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction, and the Law on Cipta Kerja. In Nigeria, it is governed by several states, such as the Edo State Forestry (Amendment) Law 2002; Cross River State Forestry Commission Law 2010; and Taraba State Forestry Law 2010. Finally, the legal responsibility for illegal logging has been established in both countries.  Accordingly, the indonesian government is suggested to disseminate the latest laws and regulations, so that the public and corporations are aware of them. Meanwhile, Nigerian government is expected to immediately issue nationwide legislation on illegal logging, so that law enforcement is not relied solely on the requirements of each state
Effectiveness Of Village Fund Budget Management On Development To Realize Sustainable Development During The Covid-19 Pandemic Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga; Triatna Kurniawan, Titan
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i1.9382

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Mengkaji faktor-faktor apa saja yang menghambat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu melalui observasi atau terjun langsung kelapangan, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan kajian dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bahwa dalam hal pembangunan tersebut memang desa di kabupaten kuningan sudah sangat baik dan insfatruktur fasilitas desa sudah sangat baik. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Penghambat berjalannya pembangunan desa untuk tahun 2020-2021 ini adalah Covid-19 sehingga tertundanya visi misi yang telah dibuat desa untuk pembangunan, baik dari segi perbaikan jalan atau pun fasilitas desa lainnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN Hidayat, Sarip; Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari
TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v20i2.7015

Abstract

Prisoner carry on age own condition physical and mental already No as good as prisoners who are still young, so institution correctional must give treatment special in fulfillment rights as a prisoner elderly. A phenomenon discovered by researchers at Correctional Institutions Class IIA Kuningan that is disturbed health prisoner elderly, not yet exists block special prisoner elderly, and less maximum coaching to prisoner elderly. Research methods nature descriptive-exploratory with approach juridical empirical. Results and Discussion study  that arrangement protection law right prisoner carry on age in Correctional Institutions Class IIA Kuningan that is Constitution Number 22 of 2022 Article 7, article 9 and article 10 paragraphs (1,2,3 and 4) concerning Correctional that right prisoner covers worship, care or health, education and teaching (coaching), proper food, delivery complaint, follows media broadcasts, visits family , wages and allowances, remission, assimilation, liberation conditional, and leave approaching free; implementation protection to right prisoner carry on age in Correctional Institutions Class IIA Kuningan Already done but Still not enough effective, special in matter right maintenance or health as well as right education and teaching (coaching). Maintenance rights or health Not yet effective Because No exists doctor special whereas right education and teaching (coaching) not yet effective Because lack of ability prisoner in understand material presented​ in coaching . Apart from that, not yet exists block special prisoner carry on age so that the education and teaching (coaching) process is lacking walk with maximum. Keywords: protection, prisoners, continue​ age.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank terkait Risiko yang Timbul Akibat Pandemi Covid-19 Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari; Dialog, Bias Lintang; Anugrah, Dikha; Fernanda, Adam Banyu
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i1.1328

Abstract

In the era of modern economic life, banking institutions in Indonesia have a very crucial role in the national financial system. Services provided by the bank to the public are money transfer services, collection services, savings and loan services and others. The condition of the banking world in Indonesia has undergone many changes from time to time. This study aims to find out how to regulate legal protection for bank customers and how to form legal protection for customers in credit agreements related to risks arising from the covid-19 pandemic. This study uses a juridical-normative research method. The results of the study show that the regulation of legal protection for customers during the Covid-19 disaster is the Civil Code, Bank Indonesia Regulations, Consumer Protection Laws and Financial Services Authority Regulations. The implementation of legal protection for customers against the COVID-19 pandemic is quite good. This is indicated by the Bank's compliance with all forms of regulations made by regulators including the government. The conclusion from this research is that the policy and implementation of law enforcement in legal protection for customers in a state of the Covid-19 pandemic disaster is carried out quite well by the Bank. The suggestion from the author is that there should be more detailed regulations regarding customers when experiencing a disaster or pandemic and it is hoped that banking institutions carry out the mandate of the Financial Services Authority Regulation.
Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Hidayat, Taupik; Suwari Akhmaddian; Diding Rahmat; Sarip Hidayat
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.16

Abstract

Judicial Review of Arresting Terrorist Based on Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, by Taupik Hidayat, 2014142039, Department of Law Science, Faculty of Law, University of Kuningan.  This research is based on how organizing Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist’s suspect on Regulation of Counter Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist’s suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested  by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist’s suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism’s suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.   Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Oleh Taupik Hidayat, 2014142039, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2017. Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia.  maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.  
ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA Jalaludin Rifa'i, Iman; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Hidayat, Sarip
Jurnal Legal Reasoning Vol 7 No 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.6843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal,artikel,buku, dan sebagainya. Hasil pembahasan nya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.
Co-Authors Abi Wisnu Rahmatullah Ade Ramli Adzkari, Feby Agus Susanto Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ahmad Jalaludin Arrodli Ahmad Rayhan Aini, Zahro Qurrotul Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alfi, Muhamad Alif Faisal Abdilah Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andri Hendriawan Andri Hendriawan Andri Hendriawan Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Ardiansah, Ardiansah Arief Rahman Asri Agustiwi Asri Apriliani Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Bakrie Mandela Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilal Abdurrahman Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Cucun Cundaya Fitria Sari Dadan Hermansyah Dede Suhendar Dede Yusuf Dela Agustin Dela Agustin Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Setiawati Diding Rahmat Dikha Anugrah Dikri Alpan Fadilah Diky Hikmatul Fittra Dila Nabila Ega Fahril Fadilah Ela Nurlaela Elvany, Virgin Enggartiasto Adipradana Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fajar Octavian Nugraha Fathanudien, Anthon Fauzan Alkautsar Feby Adzkari Fera Ardilawati Fernanda, Adam Banyu Fitria Sari, Cucun Cundaya Frisca Meilan Dwi Lestary Furqon, Eki Ganjar Sapta Bayu Perkasa Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gladystia Nirwana Mulyaputri Gumilar , Doni Cakra Gustianitami, Azmy Sabila Haris Budiman Harjadi, Dikdik Hendriawan, Andri Heri Ramdani Hermansyah, Dadan Hidayat, Sarip Holillah Romdhona Idit Vikriandi Ikbal Maolana Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Indah Permata Sari Indah Tri Utami Ine Tustinaningsih Intan Fandini Intan Tiaranita Ira Ghina Salsabila Irfan Mochammad Firmansyah ISMAIL, AGUS YADI Jalaludin Rifa'i, Iman Karolina Maulida Kayla Vania Gita Putri Kiki Rizki Febrian Komm Pechinthorn Krisna Monita Sari Kusumah, Fathan Arya Wijaya Lam Thanh Danh Lilis Supriatin Lintang Dialog, Bias M Hanifan Bagus P M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Mochamad Riski Maulana Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Muhamad Alfi Muhamad Rizal Muhammad Beben Bahtiar Muhammad Hatta Muhammad Luthfi Saputra Muhammad Raihan Pratama Nabila, Dila Nadia Fauziah Anugrah Nirma Sri Asyfa Novia Andini Nur Aisyah Sintawati Nurpajar, Shefiyana Okolie, Ugo Chuks Pani Maulana Peny Hanipah Pina, Pina Pipin Apriani Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Ramadhan, Mahendra Utama Cahya Ramliki, Ramliki Ratna Sayyida Ratu Sheebakayla Ressa Siti Nurhasanah Rhejan Gema Mahardika Bilhaq Ria Virigianti Rian Juliansyah Pratama Rifai, Iman Jalaludin Rifky Sunandi Rina Susanti Rivan Maulana Roehan Akbar Roni Nursyamsu Royvaldo Royvaldo, Royvaldo Sari Aprilianti Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Shinta Putri Sanjaya Simanjorang, Ruben Sopia Rahma Sri Ayu Andayani Sukron Aminudin Sundari, Pipi Supartono, Toto Susi Anjas Astuti Susi Sopiani Taupik Hidayat, Taupik Tedi Setiadi Teten Tendiyanto Teti Mardiani Tiaranita, Intan Titan Triatna Kurniawan Triatna Kurniawan, Titan Ugo Chuks Okolie Veggy Juniwati Vinda Agustina Virgin Elvany Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wawan Setiawan Wina Puspasari Wisnu Gita Prapanca Wulan Cahyaningsih Yani Andriyani Yogeta, Yogeta Yudhistira, Donny Yudistira, Dony Yuhandra, Erga