Articles
<![CDATA[PERAN DESA ADAT SANGEH DALAM PENGEMBANGAN WISATA SPIRITUAL DI DAYA TARIK WISATA PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL ]]>
<![CDATA[Anak Agung Mayun Widiastiti Utami]]>;
<![CDATA[Nyoman Andika Kerta]]>;
<![CDATA[Putu Milla Permatasari]]>;
<![CDATA[Komang Dita Kusuma Anthara]]>;
<![CDATA[I Made Krisnan Wijaya Putra]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Dumaria simanjuntak]]>;
<![CDATA[Made Anggia Paramesthi Fajar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 1 (2024): JHS MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v6i1.8815
<![CDATA[Bali adalah pariwisata berdasarkan pariwisata budaya Bali yang berlandaskan atas ajaran-ajaran Agama Hindu. Belum adanya regulasi lengkap dan komprehensif dalam mengatur wisata spiritual di bali yang dapat memberikan perlindungan terhadap objek-objek wisata spiritual menempatkan Desa Adat di Bali dan Hukum Adat Bali sebagai garda terdepan dalam perlindungan pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama, dan lingkungan desa adat setempat. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan untuk memecah permasalahan pada penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (The statue approach), Pendekatan Budaya(The Culture Approach), dan Pendekatan Konseptual (The Conceptual Approach). Peran Desa Adat Sangeh adalah sebagai main character dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata pancoran solas taman mumbul sehingga perannya sangat strategis untuk mempromosikan dan menata kelola objek wisata tersebut guna untuk meningkatkan perekonomian desa, disamping itu desa adat sangeh juga harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama disamping. Sedangkan, peran hukum adat dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul adalah sebagai pengendali arus pariwisata. hukum adat yang dijawantahkan dalam bentuk awig-awig desa adat dan pararem memberikan rasa kepastian hukum dalam bersikap dan bertindak, disamping itu juga dapat untuk melestarikan kesakralan dan kelestarian budaya dan alam tempat wisata spiritual.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kerahasiaan Bagi Karyawan Pengelola Data Pribadi Perusahaan ]]>
<![CDATA[Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri]]>;
<![CDATA[Rudin, Denny]]>;
<![CDATA[Tungga, Benyamin]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 46 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2024.v46.i02.p02
<![CDATA[In a confidentiality agreement, the owner of personal data must maintain the security of the data by taking appropriate actions. This means that each step includes standards of reasonableness, feasibility, and propriety. The employee-employer relationship in possession of a trade secret is usually associated with maintaining the secret. The purpose of this research is to examine Company secrets rather than protecting personal data and discuss protecting Company secrets through confidentiality agreements. This normative legal study looks at statutory regulations and uses a problem approach by looking at literary sources and previous concepts of norms. The findings of this study show that employee personal data is a company secret, and there can be misuse of personal data by the company because leaking of it can be done by the company or not by the company. It is not impossible that there are parties who are not from companies who deliberately steal personal data to make a profit. Confidentiality agreements safeguard the interests of parties involved in business relationships or transactions within the company when the sharing of sensitive and personal information must be restricted from third-party access. This is a form of protection of company secrets which includes company data and employee personal data through a confidentiality agreement agreed by the superior and the employee. Confidential information is the essence of every confidentiality agreement.]]>
<![CDATA[Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Dewi Bunga]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Kadek Ary Purnama Dewi]]>
<![CDATA[ Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2022): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/sevanam.v1i1.9
<![CDATA[Social media provides facilities for citizens to exchange information, upload photos, videos and their daily activities. The activity of sharing personal information is too often referred to as oversharing. Psychological oversharing is a human need for attention and social support. But indirectly, this activity actually endangers the uploader. This study will discuss two problems, namely 1) the context of privacy and protection of personal data and its vulnerabilities and 2) digital literacy for the citizen community to overcome oversharing behavior. The concept of privacy basically provides an option for everyone to sort out private and public spaces for themselves. Personal data is transformed into public data when the owner shares the personal data in cyberspace. Digital literacy is needed to protect netizens from threats in cyberspace such as cyberbullying, intimidation, and even direct crimes such as robbery due to the behavior of netizens who show off their wealth on social media. Digital literacy will increase the social intelligence of netizens to determine what can and should be uploaded on social media. Key words: digital literacy, oversharing, social media.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Sidharta, Ridwan]]>;
<![CDATA[Sucana Aryana, I Wayan Putu]]>;
<![CDATA[Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1102
<![CDATA[Pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karna kelalaian Notaris pada saat memasukan data/atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada Notaris. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang pada awalnya dilakukan secara offline ataupun manual menjadi sistem elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik didasarkan pada tanggung jawab Notaris yang dilakukannya merupakan akibat pelaksanaan dari tugas dan jabatannya]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Dari Keberadaan Pasar Modern di Kabupaten Jembrana ]]>
<![CDATA[Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi]]>;
<![CDATA[Dharma, Ida Bagus Wirya]]>
<![CDATA[ Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 1 No 2 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tabanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58878/sutasoma.v1i2.220
<![CDATA[Jembrana Regency has 26 modern shopping centers spread across five districts. The rapid development of the trading business in the form of modern shops has created new problems for small traders and traders in traditional markets. This study examines how the existence of traditional markets amid the rise of modern markets in Jembrana district, and how legal protection efforts are provided by the Jembrana district government for traditional markets. The legal research method used in this paper is empirical legal research, which focuses on phenomena in people's lives. The results of the study found that there were more modern markets than traditional markets, based on this the Jembrana Regency Government issued Regional Regulation of Jembrana Regency Number 8 of 2010 concerning Arrangement and Empowerment of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Shops. This Regency Regional Regulation aims that economic development between traditional markets and modern markets can jointly develop the Jembrana Regency economy in a balanced manner.]]>
<![CDATA[PERAN DESA ADAT SANGEH DALAM PENGEMBANGAN WISATA SPIRITUAL DI DAYA TARIK WISATA PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL ]]>
<![CDATA[Anak Agung Mayun Widiastiti Utami]]>;
<![CDATA[Nyoman Andika Kerta]]>;
<![CDATA[Putu Milla Permatasari]]>;
<![CDATA[Komang Dita Kusuma Anthara]]>;
<![CDATA[I Made Krisnan Wijaya Putra]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Dumaria simanjuntak]]>;
<![CDATA[Made Anggia Paramesthi Fajar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 2 (2024): JHS SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Spiritual tourism is one proof that tourism developed in Bali is tourism based on Balinese cultural tourism which is based on the teachings of the Hindu religion. The absence of complete and comprehensive regulations in regulating spiritual tourism in Bali that can provide protection for spiritual tourism objects places Traditional Villages in Bali and Balinese Customary Law as the front guard in protecting the preservation of cultural values, customs, religion and the village environment. local customs. The research used is an empirical legal research method. The approaches used to solve the problems in this research are the statutory approach (The statue approach), the Cultural Approach (The Culture Approach), and the Conceptual Approach (The Conceptual Approach). The role of the Sangeh Traditional Village is as the main character in developing spiritual tourism at the Pancoran Solas Taman Mumbul tourist attraction so its role is very strategic in promoting and managing the tourist attraction in order to improve the village economy, besides that the Sangeh Traditional Village must also play an active role in maintaining its sustainability. cultural values, customs and religion besides. Meanwhile, the role of customary law in developing spiritual tourism at the Pancoran Solas Taman Mumbul tourist attraction is as a controller of tourism flows. Customary law which is embodied in the form of traditional village awig-awig and pararem provides a sense of legal certainty in attitudes and actions, besides that it can also preserve the sacredness and preservation of the culture and nature of spiritual tourist attractions]]>
<![CDATA[Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Diuar Pengadilan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Permatasari, Putu Milla]]>;
<![CDATA[Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1575
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan: “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-litigasi) di Indonesia; kedua, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-nitigasi) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyediakan cara penyelesaian senketa di luar pengadilan yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase; kedua, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia lebih banyak menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase dibanding penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui pengadilan (litigasi). Dari mediasi, konsiliasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa jasa konstruksi di Indonesia”.]]>
<![CDATA[KESETERAAN GENDER DALAM BUDAYA PATRIARKI PADA MASYARAKAT HINDU BALI ]]>
<![CDATA[i wayan, ariyarta]]>;
<![CDATA[I Wayan Putu Sucaya Aryana]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.3841
<![CDATA[The issue of gender equality remains a classic problem in society, as concepts of gender equality struggle seem to dissipate under the strong influence of patriarchal culture. Bali, as one of the regions with customary law society adhering to patriarchal culture, reflects patriarchy through the concept of Purusa in the kinship system of Hindu Balinese society. The Purusa concept is one of the roots of the difficulty in achieving gender equality in Hindu society. The purpose of this article is to understand the influence of patriarchal culture on the development of gender equality in modern society today. The method used in writing this article is normative writing method using literature study approach. The strong phenomenon of patriarchy in Balinese Hindu society is almost undeniable, resulting in Balinese women still occupying a lower position than men. This research is expected to provide insights into the strength of patriarchal culture in Balinese Hindu society, which impacts the disadvantaged position of Balinese women in household environments, employment, and social settings. Moreover, patriarchy also contributes to high levels of violence, including physical, psychological, and sexual violence.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAPANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Semirayasa, I Nyoman]]>;
<![CDATA[Trisna Dewi, Putu Eka]]>;
<![CDATA[Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v8i1.1267
<![CDATA[Children are the next generation of the nation, who will be given responsibility for the development of this nation in the future. However, in today's era, many children's rights are not fulfilled optimally so that children feel they are experiencing injustice in their lives. The emergence of things like this also causes children to fall into free association. From free association that cannot be sorted by children, this association leads to negative things, so that children will easily commit acts of juvenile delinquency. This must be a special concern so that future generations become pioneers in the progress of a country. The importance of protection for children and the fulfillment of children's rights. The approach method used in this legal research is normative juridical. This research is expected to be able to answer the form of legal protection for children in conflict with the law and the obstacles that occur in the process of law enforcement and protection of children.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Village-Based Foreigner Supervision at the Class I Special TPI Ngurah Rai Immigration Office ]]>
<![CDATA[Reni Desnita Purba]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Putu Eka Trisna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 1 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63309/dialektika.v23i1.439
<![CDATA[The Ngurah Rai Immigration Office on November 4, 2022 launched the policy of Integration of Supervision and Services for Foreign Citizens Based on Villages (I Wayan Wisesa). This policy is a strategic step to increase community participation in supervising the presence and activities of foreigners. This policy embraces the Head of the Environment, however, in 2 years of its implementation, this policy has not been effective as indicated by the low number of complaints. This preventive effort has not been able to stem the rampant viral news of naughty behavior by foreign tourists in Bali. Normative Juridical Research with a sociological juridical approach resulted in the following conclusions: a) The ineffectiveness of the implementation of I Wayan Wisesa is due to the very high acceptance of Balinese people towards foreign tourists; a strong stigma in society that monitoring the presence and activities of foreigners is the responsibility of Immigration officers; and Security officers in the village environment do not yet have adequate competence, sectoral egos, lack of socialization, and low legal awareness of the Community; b) Strategic steps that can be taken are as follows: improving the quality of cross-agency coordination; increasing the intensity and effectiveness of socialization and education on the importance of supervising foreigners; allocate a budget for supervision for Community and Head of Environment involvement; Wayan Wisesa's workflow needs to be arranged.]]>
