Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.028
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Mimbar Keadilan Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Hukum Prasada Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Ilmiah Raad Kertha Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Aktual Justice RIO LAW JURNAL Jurnal Yustitia ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai BHAKTI PERSADA Jurnal Aplikasi IPTEKS (Journal of Applied Sciences and Technology) Jurnal Lemhannas RI Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Vyavahara Duta Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Jurnal SUTASOMA
Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri
Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v15i1.698

Abstract

Abstract The research on the legal aspects of freedom of opinion and expression aims to analyze the conception of freedom of opinion and expression within the framework of a democratic country, freedom of opinion and expression as human rights, and to find restrictions on freedom of opinion and expression. Freedom of opinion and expression is a human right that characterizes a democracy. This right is regulated in international legal instruments and national legal instruments. However, freedom of opinion and expression cannot be enforced automatically. The exercise of freedom of opinion and expression must take into account the human rights and legal interests of others. Irresponsible freedom of opinion and expression can lead to legal problems such as defamation, insult, to slander and insulting (libel). Keywords: freedom of opinion, expression, human rights, democracy. Abstrak Penelitian tentang aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi bertujuan untuk menganalisis konsepsi kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kerangka negara demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia, serta menemukan batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. . Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia yang menjadi ciri demokrasi. Hak ini diatur dalam perangkat hukum internasional dan perangkat hukum nasional. Namun, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat ditegakkan secara otomatis. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan hukum orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, hingga fitnah dan penghinaan (fitnah). Kata kunci: kebebasan berpendapat, berekspresi, hak asasi manusia, demokrasi.
Kebijakan Karantina Terhadap Wisatawan di Era New Normal Covid-19 Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v15i2.808

Abstract

Wabah Covid-19 saat ini sudah menjadi masalah yang sangat serius hampir diseluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi covid-19. Untuk melakukan pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia mulai membuka jalur-jalur perbatasan dan memberikan ijin kepada wisatawan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi untuk melakukan wisata di Indonesia, pemerintah membuat aturan karantina kepada wisatawan. Permasalahan yang timbul adalah 1) Bagaimana dampak dari kebijakan karantina wisatawan? dan 2) bagaimana kebiajakan penyelamatan pariwisata yang dilakukan pemerintah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dampak kebijakan karantina wisatawan yang masuk ke Indonesia adalah berdampak pada berkurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, dari dampak tersebut pemerintah melakukan upaya penyelamatan pariwisata dengan membuat aturan-aturan hukum yang dampat membantu penyelamatan wisata.
KARYA MURAL: KEBEBASAN BEREKSPRESI SENIMAN JALANAN YANG DILINDUNGI HAK CIPTA Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.896

Abstract

Mural merupakan media komunikasi yang dilakukan dengan lukisan di dinding. Seni mural kini menjadi salah satu bentuk perlawanan populer terhadap kebijakan pemerintah, kritik kepada penguasa dan reaksi terhadap permasalahan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak secara tegas memasukkan mural sebagai objek perlindungan hak cipta. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Mural Sebagai Suatu Ciptaan dan perlindungan hak cipta atas mural. Mural merupakan karya intelektual di bidang seni yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, mural dapat diintepretasikan sebagai ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral.
Juridical Analysis of the Regulations on the Use of Cannabis for Medical Purposes in Indonesia (A Comparative Study with Thailand) Anak Agung Gede Triyatna; Putu Eka Trisna Dewi; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Hukum Prasada Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.11.1.2024.31-36

Abstract

Narcotics are substances whose use is prohibited. They have both negative and positive effects on health. Indonesian law regulates narcotics in Law Number 35 of 2009 on Narcotics, which classifies them into two categories: plant-based and non-plant-based. Cannabis, a plant-based narcotic, is an example of a substance prohibited for use in the health sector in Indonesia. However, some countries permit the use of narcotics, such as Thailand, which allows the use of cannabis for public health benefits. This research is normative research, also known as doctrinal legal research, which involves examining existing legal rules using secondary data from library legal research. The study shows that there are differences in the rule of law between Indonesia and Thailand. The Indonesian Narcotics Act expressly prohibits the use of cannabis narcotics in the medical field, while in Thailand, the use of narcotics is allowed for medical purposes under government-determined conditions. In Indonesia, the use of cannabis narcotics is subject to clear criminal sanctions as specified in the governing law. However, in the Netherlands, the government has legalized the use of cannabis for medical purposes.
Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Terkait Tingkat Daya Pembeda Merek Dagang Terdaftar Lukas Sambiono; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p09

Abstract

The aim of this research was to analyze the juridical review of similarities in essence or in their entirety regarding the differentiating provisions of registered trademarks. The research method used is a normative research method. The research results show that the regulation of brands follows the constitutive principle (registration) and the first-to-file principle. This means that a trademark can only be protected if it is registered. If there are goods or services that use a trademark but are not registered, the brand will lose legal protection. Furthermore, based on this, an analysis of the similarities in essence or overall regarding the level of distinguishing power of registered trademarks shows that the Trademark Law has provided legal protection for registered trademarks at the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. Registered trademark owners who have good intentions should receive legal protection in accordance with statutory provisions, and parties who violate registered trademarks will be subject to strict sanctions in accordance with applicable regulations, both criminal and administrative. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan tinjauan yuridis terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait ketentuan pembeda merek dagang terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan atas merek mengikuti prinsip konstitutif (pendaftaran) dan prinsip first-to-file. Artinya merek dagang hanya dapat dilindungi jika didaftarkan. Apabila terdapat produk barang atau jasa yang menggunakan merek dagang tetapi tidak didaftarkan, maka merek tersebut akan kehilangan perlindungan hukum. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian analisis persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang terdaftar bahwa Undang-Undang Merek telah memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemilik merek yang terdaftar dan beriktikad baik agar mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar dikenai sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku baik itu pidana maupun administrasi.
Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia Indah Damayanti; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Karyoto Karyoto
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i6.1372

Abstract

Latar Belakang: Eksploitasi anak merupakan isu global yang serius dengan konsekuensi yang devastating bagi anak-anak yang mengalaminya. Eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kerja anak dan perdagangan manusia. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mencegah eksploitasi anak. Hukum dapat digunakan untuk melarang dan menghukum eksploitasi anak, melindungi hak-hak anak-anak, mendukung korban eksploitasi anak, dan mencegah eksploitasi anak di masa depan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menegakkan hukum untuk mencegah eksploitasi anak. Kesimpulan: Tantangan tersebut antara lain kurangnya kesadaran tentang hukum yang terkait dengan eksploitasi anak, serta  kurangnya penegakan hukum yang efektif.  
Juridical Analysis of Divorce Annulment Norms Reviewed from Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration (Comparative Study with Australia) Roni Eko Susanto; I Wayan Putu Sucana Aryana; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1188

Abstract

Marriage is a physically and mentally binding agreement based on faith, so marriage is living with a man and a woman by fulfilling certain conditions. There are times when disputes are involved in a marriage between husband and wife, which, if not managed properly, can cause divorce. It is regulated regarding the annulment of divorce as contained in Law Number 23 of 2006. However, the mechanism for the annulment of divorce is not further regulated in Indonesian law, so it is necessary to discuss the current arrangement and its comparison with Australia and analyze the existence of divorce annulment arrangements in Indonesia. This type of research is normative research using primary, secondary, and tertiary legal materials, a statutory approach, and a comparative study comparing with other countries, namely Australia, using a conceptual approach and a case approach. Nothing related to the mechanism for annulment of divorce was found in Indonesia except in the KHI, while in Australia, it can be found in the Family Law Act 1975. Therefore, in Indonesia, further arrangements are needed in the form of legislation.
Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.204

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari sebuah perbuatan hukum. Manusia sebagai subjek hukum sering melakukan pengikatan diri dengan orang lain, yang salah satunya bisa saja dengan sebuah transaksi. Pengikatan diri dalam sebuah transaksi ini merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi antara para pihak di dalam sebuah perjanjian untuk dapat mencapai tujuan tertentu, yang disebut dengan perjanjian. Tapi pada umumnya masyarakat luas tidak terlalu paham akan arti pentingnya sebuah perjanjian. Perjanjian sangat penting adanya dalam sebuah transaksi apapun, dimana dalam pembuatan sebuah perjanjian tersebut perlu juga diperhatikan akan syarat-syarat bagaimana sahnya sebuah perjanjian.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Transportasi Udara (Studi Komparasi dengan Negara Uni Eropa) Suparyana, I Gde Oka; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian
VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 1 (2024): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3487

Abstract

Airline companies that do not carry out their obligations properly and correctly can be said to have committed a "default". Defaults that are carried out because airlines do not fulfill their obligations to passengers will of course give rise to legal problems, especially those related to issues of responsibility. Default is a condition where the debtor (debtor) does not carry out the performance properly to the creditor in accordance with what has been agreed upon by the airline or carrier for passengers and owners of goods both as parties to the transportation agreement and as consumers, in addition to other problems for consumers is the delay in the implementation of air transportation which sometimes exceeds the tolerance limit. There is a need for legal remedies that can be taken against the above problems. The research method used in this research is a type of normative research using library research and using a comparative study approach.
Pertanggungjawaban Yayasan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Audit Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik Pemayun, Cokorde Trisna Dewi; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian
Belom Bahadat Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v14i1.1187

Abstract

The legal body of the educational foundation is a private legal body. Foundation wealth management and financial reporting must be done through appropriate strategies, considering applicable provisions and using information technology to support openness. An audit of the foundation's financial statements must be carried out to ensure that the financial report is prepared in a reasonable and correct manner and has sufficient evidence as a basis for its preparation. This study is a normative jurisprudential study that examines the liability of the foundation for non-execution of the obligation of auditing financial statements by the public accountant. Failure to carry out the audit of public accountants on the financial report of the educational foundation that meets the criteria as referred to in the Law of the Republic of Indonesia No. 28 Year 2004 On Amendments to the Law No. 16 Year 2001 On the Foundation entails legal consequences in the form of inspection of the Foundation. If the annual report documents are found to be incorrect and misleading, then the foundation's administrator and supervisor shall be liable to the injured party.
Co-Authors ., Karyoto Ahmad, Karyoto Anak Agung Gde Raka Anak Agung Gede Triyatna Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Mayun Widiastiti Utami Anbiya Resti Cendani Baskara, Rinaldy Restayuda Benjamin D Tungga Benyamin Tungga Brata, I Made Arya Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi, Kadek Ary Purnama Dharma, Ida Bagus Wirya Dumaria simanjuntak Dwijayanthi, Putri Triari Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi Gede Dewangga Prahasta Dyatmika I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih I Gusti Bagus Rai Utama I Made Krisnan Wijaya Putra I Made Sudarma I Made Sumartana I Nyoman Dwija Putra I Putu Nuriyanto I Wayan Eka Wijaya I Wayan Putu Sucana Aryana I Wayan Putu Sucana Aryana, I Wayan Putu Sucana I Wayan Putu Sucaya Aryana I Wayan Sucana Aryana i wayan, ariyarta Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ida Bagus Gede Indramanik Indah Damayanti Indah Damayanti, Indah Indramanik, Ida Bagus Gede Jerry Prima Jimmi Pesta Sirait Kadek Ary Purnama Dewi Kadek Yuli Arini karyoto karyoto KARYOTO, KARYOTO Komang Dita Kusuma Anthara Luh Nila Winarni Luh Nila Winarni Lukas Sambiono Made Anggia Paramesthi Fajar Mukaromah, Dwi Asri Ni Luh Nila Winarni Ni Putu Tirka Widanti Novan Syahputra Nyoman Andika Kerta P. Karo, Rizky Pratama Pemayun, Cokorde Trisna Dewi Permatasari, Putu Milla Pradnyana, I Wayan Amerta Nur PRISCYLLIA, FANNY - Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Putu Milla Permatasari Reni Desnita Purba Rimbawa, I Made Artha Roni Eko Susanto Rudin, Denny Sang Made Suartama Semirayasa, I Nyoman Sidharta, Ridwan Sucana Aryana, I Wayan Putu Sumartana, I Made Suparyana, I Gde Oka Susanto, Roni Eko Trisna, Ida Ayu Putu Tungga, Benyamin Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary Wijaya, Komang Adi Y. Edo Budi Prasetyo Yasir Yoga, I Komang Gede Bisma Candra