Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.08
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Mimbar Keadilan Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Jurnal Hukum Prasada Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Ilmiah Raad Kertha Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Aktual Justice RIO LAW JURNAL Jurnal Yustitia ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai BHAKTI PERSADA Jurnal Aplikasi IPTEKS (Journal of Applied Sciences and Technology) Jurnal Lemhannas RI Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains Vyavahara Duta Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Jurnal SUTASOMA
Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri
Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SISTEM HUKUM DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.977

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum perkawinan campuran danhukum yang digunakan dalam perjanjian perkawinan. Perkawinan campuran adalahperkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kewarganegaraan. Akibathukum perkawinan campuran ini akan terletak pada bidang harta kekayaan, misalnyahak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, jenis PT dansebagainya. Solusi dari hal ini adalah akad nikah untuk memisahkan harta. Sistem hukumyang digunakan adalah sistem hukum Indonesia selama perkawinan berlangsung diIndonesia
Pendampingan Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) melalui Teknik Fermentasi pada UD Kelapa Sari Desa Sulang Klungkung Bali I Made Sumartana; Ida Ayu Putu Sri Widnyani; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Ida Bagus Gede Indramanik
Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS Vol. 9 No. 1 (2023): Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah, P3M, Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31940/bp.v9i1.26-32

Abstract

Desa Sulang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kawan Kabupaten Klungkung. Secara tofografi Desa Sulang berstruktur perbukitan, banyak tumbuh tanaman kelapa. Secara historis buah kelapa di Desa Sulang diproses untuk membuat minyak kelapa tradisional (lengis tanusan). UD Kelapa Sari merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membuat minyak kelapa tradisional (lengis tanusan). Jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 10 orang di luar pemilik. Masalah UD Kelapa Sari, belum berpengalaman membuat Virgin Coconut Oil (VCO). Agar hasil produksi UD Kelapa Sari memiliki nilai jual lebih mahal, selanjutkan dilakukan pendampingan pembuatan  VCO. Pembuatan VCO diproses menggunakan teknik fermentasi atau tanpa pemanasan menggunakan api. Metode pelaksanaan pelatihan yaitu ceramah dan edukasi. Solusi yang ditawarkan, pemilik dan tenaga kerja diberikan pelatihan teknis pembuatan VCO dari mentor yang sudah berpengalaman. Hasil dari kegiatan ini adalah mitra telah berhasil membuat VCO walaupun masih dalam jumlah terbatas. Hasil VCO ini akan memberikan peluang yang lebih baik untuk perkembangan ekonomi di Desa Sulang apabila dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah dan instansi terkait, memperbaiki sistem pembukuan, labelisasi, dibuatkan ijin produksi dan dapat dipasarkan secara online.
Efektivitas atas Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem Sang Made Suartama; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v1i2.1952

Abstract

In the effort of good governance implementation an Indonesia, where the elimination corruption, collusion, and nepotism be priority agenda, Government publish to Presidential Regulation Number 16, 2018 about government procurement goods and service. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. The scope of this thesis measured on the Effectiveness good governance principles in goods and service Procurement Regency of Karangasem. Purpose: Purpose of this thesis is to descriptions about Implementation good governance principles in goods and service Procurement Regency of Karangasem, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle. Methodology: This thesis using a certain research method is empirical juridic approach, with the research specification including analytic descriptive. Type of data used is secondary data in form of narration and documentation, collecting by library studi and documentatary study, and then be normative analyzed. Results: Implementation good governance principles in goods and service Procurement Regency of Karangasem can’t be optimally, because lack of human resources quality, infrastructure and tools not support for application good government procurement. In the effort of implementation in good government procurement, Karangasem regency doing a few programs, that is marking up the quality of human resources, measuring goods and service procurement by performance standard, marking up infrastructure and tools of procurement.
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KEGIATAN WISATA BERISIKO TINGGI Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v12i2.166

Abstract

Pembangunan kegiatan wisata berisiko tinggi wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas kini semakin berkembang. Wisatawan datang berbagai daerah untuk menguji adrenalin pada kegiatan berwisata mereka. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko atas keamanan dan keselamatan dari wisatawan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah mengatur hak, kewajiban dan sanksi apabila terjadi kecelakaan pada wisatawan. Dalam penelitian ini akan dibahas dua hal yakni wisatawan sebagai konsumen dan tanggung jawab pengusaha pariwisata atas keamanan dan keselamatan wisatawan. Dalam memenuhi hak wisatawan akan keamanan dan keselamatan pada objek wisata berisiko tinggi, maka pengusaha pariwisata wajib menyediakan infrastruktur untuk menjamin keamanan dan keselematan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN MORAL DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 12 No 1 (2018): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v12i1.170

Abstract

Hak cipta adalah hak eksklusif yang memberikan penghargaan bagi penciptanya berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta yang pada dasarnya dilakukan untuk menghormati kreativitas pencipta dengan mencantumkan namanya dalam hasil karya cipta. Kemudahan akses informasi dan teknologi sering kali memberikan kesempatan bagi warganet untuk mengakses karya cipta tanpa mencantumkan nama penciptanya. Dalam penelitian ini ada dua permasalahan yang diteliti yakni hak moral dalam sistem perlindungan hak cipta dan penyelesaian sengketa hak moral dalam karya cipta. Hak moral terdiri dari hak bagi pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Untuk melindungi hak moral Pencipta dapat memilikiinformasi manajemen Hak Cipta; dan/atau informasi elektronik Hak Cipta.Penyelesaian sengketa pelanggaran hak moral dalam karya cipta dapat dilakukan melalui. penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengadilan niaga.
PENGIKATAN JAMINAN KEBENDAAN DENGAN FIDUSIA Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v13i1.265

Abstract

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi pihak kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur melalui kewajiban peletakan jaminan. Pengikatan jaminan kebendaan dilakukan dengan jaminan fidusia. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai objek jaminan fidusia, kedudukan kreditur penerima fidusia dan hapusnya fidusia. Obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. Pengikatan jaminan dengan fidusia memberikan kedudukan preferen kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Penghapusan jaminan fidusia disebabkan karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DAN IMPLIKASINYA Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v13i2.395

Abstract

Trademark is one type of intellectual property rights that are regulated in laws and regulations in Indonesia. Trademark registration is very important in trademark protection. This study discusses the trademark protection system and the implications of trademark registration. The trademark protection system uses the first to file system as regulated in Article 3 of the Trademark Law. The provision states that the right to a Mark is an exclusive right granted by the State to the owner of the Mark that is registered in the General Register of Marks for a certain period of time using the Mark himself or giving permission to other parties to use it. The implication of this trademark registration is that the trademark owner gets both preventive and respectful protection for the product being registered.
TANGGUNG JAWAB ATAS WANPRESTASI PADA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PANDEMI COVID-19 Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 14 No 1 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v14i1.484

Abstract

COVID-19 is a global pandemic that has implications for the sustainability of the construction business. The construction service provider cannot complete the construction project due to a policy of limiting community activities. This condition causes delays in the distribution of building materials. As a result, the period of completion of development projects has been delayed. The decision to determine COVID-19 as a force majeure or not is still a legal debate. Based on the force majeure theory, the delay in project completion due to the COVID-19 pandemic is a relative force majeure ie the project completion obligation is still possible, but it is too late. This condition can be a reason for construction service providers not to pay fines for the delay.
COMPULSORY LICENSING PADA PATEN OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v14i2.490

Abstract

Deklarasi Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat yang diadopsi pada 14 November 2001 adalah instrumen hukum internasional yang menghapus hak paten untuk obat HIV / AIDS. Penelitian ini akan membahas tentang keberadaan Doha Declaration dalam ketentuan paten dan implementasi Doha Declaration dalam perundang-undangan Indonesia. Deklarasi Doha dalam ketentuan paten disahkan dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana hak paten untuk obat HIV / AIDS dibuat berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan Doha Declaration dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penggunaan Paten oleh Pemerintah terkait Obat Antiviral dan Antiretroviral.
ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v15i1.698

Abstract

Abstract The research on the legal aspects of freedom of opinion and expression aims to analyze the conception of freedom of opinion and expression within the framework of a democratic country, freedom of opinion and expression as human rights, and to find restrictions on freedom of opinion and expression. Freedom of opinion and expression is a human right that characterizes a democracy. This right is regulated in international legal instruments and national legal instruments. However, freedom of opinion and expression cannot be enforced automatically. The exercise of freedom of opinion and expression must take into account the human rights and legal interests of others. Irresponsible freedom of opinion and expression can lead to legal problems such as defamation, insult, to slander and insulting (libel). Keywords: freedom of opinion, expression, human rights, democracy. Abstrak Penelitian tentang aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi bertujuan untuk menganalisis konsepsi kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kerangka negara demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia, serta menemukan batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. . Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia yang menjadi ciri demokrasi. Hak ini diatur dalam perangkat hukum internasional dan perangkat hukum nasional. Namun, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat ditegakkan secara otomatis. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan hukum orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, hingga fitnah dan penghinaan (fitnah). Kata kunci: kebebasan berpendapat, berekspresi, hak asasi manusia, demokrasi.
Co-Authors ., Karyoto Anak Agung Gde Raka Anak Agung Gede Triyatna Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Mayun Widiastiti Utami Anbiya Resti Cendani Baskara, Rinaldy Restayuda Benjamin D Tungga Benyamin Tungga Cita, Ni Putu Wulan Cintana Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi, Kadek Ary Purnama Dharma, Ida Bagus Wirya Dumaria simanjuntak Dwijayanthi, Putri Triari Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi Fanny Priscyllia Gede Dewangga Prahasta Dyatmika I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih I Gusti Bagus Rai Utama I Made Krisnan Wijaya Putra I Made Sudarma I Made Sumartana I Nyoman Dwija Putra I Putu Nuriyanto I Wayan Eka Wijaya I Wayan Putu Sucana Aryana I Wayan Putu Sucana Aryana, I Wayan Putu Sucana I Wayan Putu Sucaya Aryana I Wayan Sucana Aryana i wayan, ariyarta Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ida Bagus Gede Indramanik Indah Damayanti Indah Damayanti, Indah Indramanik, Ida Bagus Gede Jerry Prima Jimmi Pesta Sirait Kadek Yuli Arini karyoto karyoto KARYOTO, KARYOTO Komang Dita Kusuma Anthara Luh Nila Winarni Luh Nila Winarni Lukas Sambiono Made Anggia Paramesthi Fajar Mukaromah, Dwi Asri Ni Luh Nila Winarni Ni Putu Tirka Widanti Novan Syahputra Nyoman Andika Kerta P. Karo, Rizky Pratama Pemayun, Cokorde Trisna Dewi Permatasari, Putu Milla Pradnyana, I Wayan Amerta Nur Pretama, I Wayan Gde Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Putu Milla Permatasari Reni Desnita Purba Rimbawa, I Made Artha Roni Eko Susanto Rudin, Denny Sang Made Suartama Semirayasa, I Nyoman Sidharta, Ridwan Sucana Aryana, I Wayan Putu Sumartana, I Made Suparyana, I Gde Oka Susanto, Roni Eko Trisna, Ida Ayu Putu Tungga, Benyamin Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary Wijaya, Komang Adi Y. Edo Budi Prasetyo Yasir Yoga, I Komang Gede Bisma Candra