Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : jurnal syntax admiration

Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan Yudhi Ongkowijaya; Helvis Helvis; Markoni Markoni
Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v2i11.347

Abstract

Advokat merupakan salah satu pihak pelapor terkait dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pada tindak pidana pencucian uang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan Advokat untuk melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang, dalam perkara klien yang sedang ditanganinya. Berkaitan dengan hal ini, penulis akan mengkaji lebih dalam perihal Advokat sebagai pihak pelapor sehubungan dengan adanya dugaan transaksi mencurigakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dikaitkan dengan kewajiban Advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dari klien. Bila ditinjau berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kewajiban Advokat sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang terkait penanganan perkara klien, ternyata bersinggungan dengan ketentuan Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia, yang mewajibkan Advokat harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kliennya. Bahwa Advokat dapat mengesampingkan kewajiban dan etika profesinya dalam menjaga rahasia informasi dari klien, apabila sudah menyangkut kepentingan negara dan masyarakat yang jauh lebih luas, terutama yang berhubungan dengan adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pada tindak pidana pencucian uang. Agar tercipta kepastian hukum, sebaiknya dilakukan judicial review terkait ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut atau dilakukan revisi Undang-Undang Advokat agar lebih mengakomodir kedudukan Advokat dalam menjalankan kewajibannya menjaga kerahasiaan informasi sekaligus ikut berperan mencegah terjadinya transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang.
Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Porman Hutabarat; Markoni Markoni
Jurnal Syntax Admiration Vol. 3 No. 12 (2022): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v3i12.522

Abstract

Investment is one of the important factors in the development of a country. The state is required to regulate as well as possible so that investment grows and has a positive impact on society. The investment licensing process, which should be quick and easy, turns out to be convoluted, ineffective and inefficient both in terms of time and high costs. The government is trying to attract foreign investment by reforming the ease of doing business by revamping regulations that are considered to make it difficult for investors to attend. The Job Creation Law is one of the legal breakthroughs to simplify various laws. Using the Omnibus Law method, 78 laws have been revised to become one Job Creation Law which regulates multi-sectors which are divided into 11 clusters, namely: simplification of permits, investment requirements, employment, land acquisition, ease of doing business, research and innovation support, government administration , imposition of sanctions, facilitating the empowerment and protection of MSMEs, investment and government projects, and economic zones. The Job Creation Law is useful for improving the investment climate and realizing legal protection in encouraging investment to accelerate economic transformation, align central and regional policies, provide ease of doing business, overcome overlapping regulatory problems and eliminate sectoral egos. This research is a descriptive analysis carried out using a normative juridical approach, the research material is literature or document studies carried out on statutory regulations. Based on the research results, it is known that the Job Creation Law and its implementing regulations create synchronization and collaboration with simplified regulations to facilitate the investment process. Investors receive legal protection and investment realization grows positively.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Adel Chandra Annisa Fitria Anthony, Peter Ardiansah Astika Ulfah Izzati Bagio Kadaryanto, Bagio Ban Hin, Siaw Binsar M. Gultom Budi Asri, Dyah Permata Budi Lestari Budi Setiawan Budi Setiawan Dasuki Santoso Dekky Tiara Pra Setia Ediyanto Edward Fernando Siregar Elawati, Tuti Elvinus Engel, Justi Elwis Tunendra Erwin Putra Pratama Eugenia, Edith Griselda Fauzan Ferdian Togi Sinurat Frianka Anindea Gautama, Maria Patricia Gistia Helty Gojali, Akhmad Gultom, Brian Daven Kyher Hamdani Handy Heilynn Helvis, Helvis Hero Samudra Holidah, Indah Nur Horadin Saragih Hulain Hulain I Made Kanthika I Made Kantika I Made Kantikha intan permata kasih Iswantoro Jaya, Alfin Firman Joko Widarto Kantikha, I Made kartini, kartini Kurniawan, Alan Lidya Anggraeni Malemna Sura Anabertha Malemna Sura Anabertha Sembiring Maria Ulfa Arifia Mellisa Agustina Sinaga Miskiyah, Neneng Muhamad Bahtiar Muharam, Irsan Nardiman Nardiman Nardiman Nardiman Nelly Dharma Nursaban Rommy Nurul Ittaqullah Parman. Bm. Nainggolan Peter Anthony Porman Hutabarat Prihati Puspita, Veny Putra, Ichwan Fuad Chaerul Raditya Pratomo Randi Fryandika Revi Revi Roman Destian Pahrori Rosalia Herlina Sutanti Rudi Fahrudi Setiaji Wibowo Sherry Arisanti Sihombing, Jasalmon Siregar, Pascal Raja Ilham Solihat, Ihat Sukarman Tia Shabrina Tri Wahyu Pranoto Tulus Widodo Tuti Elawati venti, fikrialhadi99@gmail.com Wasis Susetio Wasis Susetio Yohanes Lado Jera Yudhi Ongkowijaya Zulfikar Zulfikar Judge Zulfikar Judge