Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

18.618

P-Index

This Author published in this journals

All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum MLJ Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Widya Yuridika WAJAH HUKUM Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Yustisiabel LEGAL BRIEF jurnal hukum das sollen Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Keadilan Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial Jurnal Hukum Malahayati Law Development Journal MAQASIDI IBLAM Law Review Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Innovation Research and Knowledge Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JURNAL RETENTUM Influence: International Journal of Science Review Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan ENDLESS : International Journal of Future Studies SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial PESHUM Journal of Health Education Law Information and Humanities Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Sipakatau Journal of Law and Nation Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah

Erlina B

Universitas Bandar Lampung

Author-ID : 2374043

Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 133 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

10 11 12 13 14

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor : 969/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Erlina Bachri; Agung Kurnianto
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4540

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang mencolok adalah maraknya penyebaran konten yang mengandung muatan perjudian secara daring. Kejahatan berbasis teknologi ini tidak mengenal batas wilayah dan waktu, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan perlindungan moral masyarakat dan stabilitas hukum nasional. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: Apa faktor-faktor yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor: 969/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ditempuh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat atau memahami kasus secara langsung guna memperoleh gambaran faktual terkait penerapan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena motif ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan dari mempromosikan situs judi online melalui media sosial tanpa izin. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan publik serta melanggar norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronikyang memiliki muatan perjudian, sebagaiman dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat untuk memahami bahaya dan dampak dari penyebaran konten bermuatan perjudian, serta perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan siber dengan pendekatan yang lebih progresif dan berbasis teknologi.

Pemenuhan Hak Atas Makanan Bagi Warga Binaan Sebagai Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 Erlina B.; Jennyza Febrianda
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 2 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Februari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i2.5639

This study analyzes the fulfillment of the right to food for inmates as a human right in the Class IIB Gunung Sugih Correctional Institution based on the Regulation of the Minister of Immigration and Corrections Number 1 of 2025. The research method used is normative and empirical legal research. Through a legislative and conceptual approach and direct phenomena in the field. The results of the study indicate that although there is a strong constitutional guarantee for the provision of food for inmates based on the Regulation of the Minister of Immigration and Corrections Number 1 of 2025 concerning food standards for inmates, its implementation still faces gaps with field practices. The structural challenges identified include the problem of overcapacity of correctional institutions, disharmony in implementing regulations, limited human resources, and weak legal protection. This study recommends the need for regulatory harmonization, optimization of alternative sentencing, increasing the capacity of correctional officers, strengthening the monitoring system based on civil society participation and independent institutions to realize a just correctional system that respects human rights in accordance with the mandate of the constitution and international standards.

Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris Dalam Pinjam-Meminjam Uang yang Akan Digunakan Untuk Investasi Penitipan dan Bisnis Beras (Studi Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN TJK) Erlina Bachri; Intan Nurina Seftiniara; Saniyya Fadhilah Agustine
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6789

Lending and borrowing can be done through an agreement between the borrower and the lender in the form of an agreement. The loan agreement can be in the form of money or goods with an agreement to replace the amount of the same value as the loan. However, many violate this agreement, resulting in losses for one of the parties. This loss is the basis for the cause of Unlawful Acts. Factors Causing Unlawful Acts in Loan Agreements Based on Decision Number: 222/Pdt.G/2022/PN TJK are: First, the existence of bad intentions or bad faith from one of the parties; Second, negligence (culpa) or deliberate action (dolus) by Iwan Palera Rindas; and Third, the trust factor where the Plaintiff was willing to lend such a large amount of money because of his personal relationship with the late Iwan Palera Rindas, whom he trusted like family. The Judge's Consideration of the Unlawful Acts in the Loan Agreement Based on Decision Number 222/Pdt.G/2022/PN TJK was correct and proper because it considered three legal aspects: first, Juridical Consideration, in this case Article 1100 of the Civil Code and Article 1365 of the Civil Code as the legal basis for the lawsuit; second, Philosophical Consideration, which considered the Plaintiff's ability to prove a legal relationship between the Plaintiff and the heirs of the late Iwan Palera Rindas, who were entrusted with money for the rice business; and third, Sociological Consideration, namely that the Defendants had not fulfilled their obligations as heirs of the late Iwan Palera Rindas by failing to return the Plaintiff's money amounting to Rp2,496,000,000.00 (two billion four hundred ninety-six million Rupiah).

Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Oku Timur (Studi Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025) Erlina B; Ledina Maharani
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6892

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan yang melibatkan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan mengedepankan keadilan restoratif sebagai solusi pemulihan sosial dan keadilan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 memberikan solusi yang efektif dan manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Proses ini telah berhasil mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu kesepakatan damai, memenuhi kebutuhan korban, menumbuhkan tanggung jawab pada pelaku, serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam upaya penerapan restorative justice ini mencakup kendala yuridis, resistensi dari korban, kurangnya pemahaman dari pelaku, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan masyarakat. Kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas institusi kejaksaan, memperluas penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum lainnya.

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk) Erlina B; Roberto Aprin Gunawan Sianturi; Bintang Giri Ramadhan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7015

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupam masyarakat, seperti halnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, serta diolah melalui teknik klasifikasi, editing dan sistematika data. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk antara lain faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, lingkungan pergaulan, dan norma keagamaan (rendahnya tingkat keimanan). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana hal ini cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pelaku Penipuan Melalui Penggunaan Cek Kosong dalam Transaksi Jual Beli Tepung Tapioka (Studi Putusan Nomor: 1159/PID.B/2025/PN TJK): Penelitian Erlina Bachri; Anggalana; Aldi Wiratama
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.475

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli tepung tapioka melalui penggunaan cek kosong, serta untuk mengkaji proses pengambilan keputusan hakim dalam menentukan vonis sesuai dengan Keputusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK. Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan penyidik dari Kepolisian Bandar Lampung. Studi pustaka juga dilakukan. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi pelaku, penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan bisnis, niat, penggunaan cek sebagai alat untuk memperoleh keuntungan haram, serangkaian kebohongan, penipuan, dan tidak adanya itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran, mempengaruhi efektivitas kecurangan melalui penggunaan cek kosong, menurut temuan penelitian. Keputusan hakim untuk memberikan vonis dipengaruhi oleh faktor filosofis, sosiologis, dan hukum. Seluruh unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terbukti secara sah melalui bukti yang valid. Pertimbangan sosiologis dan filosofis difokuskan pada perlindungan korban, kepastian hukum transaksi bisnis, dan tujuan hukuman pidana yang memprioritaskan keadilan, efisiensi, dan efek jera. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FUNCTIONS OF PROBATION OFFICERS IN CONDITIONAL SENTENCES UNDER THE FORMER CRIMINAL CODE AND SUPERVISION AND COMMUNITY SERVICE SENTENCES UNDER THE NATIONAL CRIMINAL CODE Fahrurozi Saputra; Erlina Bachri
Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs) Vol 19 No 1 - May (2026): JOURNAL OF MANAGEMENT (Special Issue) - Correctional System Management
Publisher : Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of sentencing policy in Indonesia reflects a paradigm shift from imprisonment-oriented punishment toward supervision-based and social reintegration–oriented sanctions. This shift is evident in the comparison between conditional sentences under the former Indonesian Criminal Code (KUHP) and supervision and community service sentences under the National Criminal Code, which has significant implications for the functions of Community Counselors. This study aims to analyze and compare the functions of Community Counselors in the implementation of conditional sentences under the former KUHP with their roles in supervision and community service sentences under the National Criminal Code, with a case study conducted at the Class I Probation Office of Bandar Lampung. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by empirical data obtained through interviews and document analysis. The findings indicate that under the former KUHP, the role of Community Counselors was largely administrative, focusing on monitoring compliance with sentencing conditions with limited scope for social guidance. In contrast, the National Criminal Code expands the role of Community Counselors to include guidance, supervision, mentoring, and evaluation in the implementation of supervision and community service sentences. This expanded role positions Community Counselors as key actors in the success of non-custodial sanctions aimed at rehabilitation and social reintegration. The study concludes that the sentencing reform under the National Criminal Code necessitates the strengthening of institutional capacity and human resources of Community Counselors to ensure the effective realization of humane and restorative sentencing objectives. Keywords: Community Counselors; Conditional Sentences; Supervision Sentences; Community Service Sentences; Former Criminal Code; National Criminal Code

Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Atas Uang Jaminan Deposito Ibadah Umrah Siti Rusdiana; Erlina Bachri; Anggalana Anggalana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 8.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is motivated the rise of legal disputes in the implementation of Umrah pilgrimage, especially related to the management of guarantee funds in the form of deposits which often lead to acts of default. The main focus of this research is to analyze the case in Decision Number : 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk.Where the Defendant failed to return the deposit guarantee money for the Plaintiff's Umrah pilgrimage. The purpose of this research is to determine the form of default that occurred and the basis for the judge's consideration in deciding the case. The problem in this research is What is the form of default that occurred in the lawsuit case over the deposit guarantee money for the Umrah pilgrimage and also What is the basis for the judge's consideration in deciding the case of default on the deposit guarantee money for the Umrah pilgrimage based on Decision Number: 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk. The research method used in this research is normative juridical and empirical juridical with a library approach and field research through interviews with Judges of the Tanjung Karang District Court and related legal practitioners. Primary data was obtained from trial evidence and interviews, while secondary data came from a study of legal documents.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGENDARAI MOBIL KARENA KELALAIANNYA DAPAT MENYEBABKAN KEMATIAN DAN KERUSAKAN PADA KENDARAAN ATAU BARANG LAIN (Studi Putusan Nomor : 8/ Pid-Sus /2022/ PN-Met) M. Faisol Rizka; Dwi Doni Prasetiyo; Erlina B; Zainab Ompu Jainah
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 8 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Agustus 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i8.473

A traffic accident is an unexpected and unwanted event that is difficult to predict when and where it occurs in road traffic. involves the use of a vehicle by a person with or without other road users which causes injury, trauma, disability or death to the person driving it. Many factors, including a lack of public awareness about motorized vehicle drivers, are responsible for the high rate of traffic accidents. Analysis of the liability of criminals driving cars because their negligence can cause death (Decision Study Number 8/ Pid-Sus /2022/ PN-Met), is the problem of this research. This research uses both normative and empirical juridical approaches. The research results show that perpetrators who drive motorized vehicles are responsible for their mistakes which cause traffic accidents with fatalities and damage to vehicles or goods. Decision Number 8/Pid.Sus/2022/PN Met claims that the defendant Irzun Ramadhani Bin Ujang Niat has been legally and convincingly proven guilty of committing the offense and charges the defendant above with a prison sentence of one year; determines that the time of detention and detention of the defendant has been deducted from the sentence imposed; decided that the defendant must remain in detention, and required the defendant to pay court costs of Rp. 2,000.00.

Formulating Lampung Customary Inheritance Law Based on Substantive Justice: A Progressive Law Approach within the National Legal Pluralism System Edo Saputra Wijaya; Erlina B; Tami Rusli; Zainab Ompu Jainah
Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2026): Juni
Publisher : PT. Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/sipakatau.v3i4.1028

The existence of customary law is constitutionally guaranteed under Article 18B, paragraph (2), of the 1945 Constitution. However, within the normative framework of customary inheritance, Lampung practices remain entangled in the rigidity of a discriminatory patrilineal system. This system leads to the absolute centralization of hereditary estates to the eldest son (anak tuha), creating a normative antinomy to the constitutional principle of equality. This study employs a doctrinal approach to analyze the constitutional and structural defects within Lampung customary inheritance law, dissect the normative factors driving gender inequality, and formulate a new theoretical framework for asset distribution based on substantive justice. Employing statutory, conceptual, and philosophical approaches, this study analyzes regional customary codifications in light of national constitutional mandates. The results indicate a profound normative disharmony between the constitutional ideal of equality and the rigid unwritten norms of male primogeniture. To resolve this conflict, this study offers a theoretical breakthrough by normatively reinterpreting the life philosophy of Piil Pesenggiri. This philosophy is reconstructed through Satjipto Rahardjo’s progressive law paradigm as an inclusive moral-legal norm to protect material rights, rather than a textual tool to legitimize the centralization of wealth. As a conceptual output, this formulation produces a dynamic “rights-dichotomy model” and proposes a normative institutional framework for a Customary Mediation Body. This proposed model harmonizes Lampung customary inheritance within the national legal pluralism system, offering a structured conceptual recommendation that ensures legal protection for both daughters and non-successor sons.

Co-Authors Adinda Salsabila Adinda, Salsabilla Aditia Arief Firmanto Adnan, Alinda Julietha Agung Kurnianto Aini Nurul Akbar Sigratama Aldi Wiratama Aldo Kurniawan AMINAH Andhika Rizky Javier andri akasi akasi Anggalana angra adinda lara kasih Anita Fitriyani Antoni Barra Renaldi Anugrah, Erwin C Aprinisa Arrahman, Dhifa Asmelinda, Nadia Asti Amalia Suci Azzura, Salsabilla Nur Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin Bambang Hartono Bintang Giri Ramadhan Cahyani, Erika Chandra Muliawan Dharmawan Triantoro Santoso Difa, Muhammad Anta Dilla Nandya Oksitania Ditta Aulina Bakara Dwi Doni Prasetiyo Dwi Y, Annisa Eddy S Wirabhumi Edo Saputra Wijaya Elin Novita Eliza Kana Riwu, Keren Mawar Erina Pane Erland Maulana Fadel Wildinata, Muhammad Ilham Fahrurozi Saputra Fayola Fayola Ferdi Irawan Firdaus, Febby Cantika Fissabilla Novita Gumintang, Soca Ahmad Halimahtus Sadiah Handayani, Agustuti Hendra Gunawan Heru Juli Ardie I Made Wisnu Adi Jaya Intan Nurina Seftiniara Jennyza Febrianda Jivara , Cinta Kasidi, Bintang Khairudin Lanando Azhari, Muhammad Larakasih, Angra Adinda Ledina Maharani Lembasi, Krisnanda Meycel Buay Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Ardiansyah M. Faisol Rizka Maharani, Dewi Mahardika, Ananda Putra Masir, Shahira Fatiha Melisa Safitri Mila Selvia Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Ardiansyah Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Guntur, Muhammad Muhammad Ilham Muhammad Rafi Alfath Muhammad Ronald Dzaky Al Zabbar Muhammad Ryan Ridwa Murthadho, Nauval Nabila Fakhirah Herlian Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Namira, Rizki Naura Nisrina P Nita Yolanda Nurul Aini Octanelsha, Berlian Cikka Okta Ainita Panjaitan, Zaen Evendy Putra, Lucky Arijano Augusta Putra, M Farhan Frans Ramadhan, Riyan Wahyu Recca Ayu Hapsari Rendi Yusuf Rendi Yusuf Rian Haky Pratama Risti Dwi Ramasari Riyan Saputra, Riyan Rizky Ananda Roberto Aprin Gunawan Sianturi Rosella Setya Cipta Phourtuna Ryo Martin Sopian S. Endang Prasetyawati Saniyya Fadhilah Agustine Sanjaya, Islan Siti Rusdiana Siti Rusdiana Sukma, Masayu Nirmala Sukoco SP Suta Ramadan Syifa Mustika Tami Rusli Tami Rusli Tenny Julia Ali Utami, Adelya Putri Vira, Rihelda Lovita Wayguna, Candra Wijaya, Bagas Satria Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Yunanda, Shopi Yunandar, Shopi Yusuf, Ahmad Sadriansyah Zainab Ompu Jainah Zainab Ompu Zainah Zainudin Hassan Zulfi Diane Zaini

Title

Found 133 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 133 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 133 Documents
Search