Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.454
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum MLJ Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Widya Yuridika WAJAH HUKUM Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Yustisiabel LEGAL BRIEF jurnal hukum das sollen Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Keadilan Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial Jurnal Hukum Malahayati MAQASIDI IBLAM Law Review Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Innovation Research and Knowledge Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JURNAL RETENTUM Influence: International Journal of Science Review Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Activa Yuris: Jurnal Hukum Keadilan ENDLESS : International Journal of Future Studies SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi PESHUM Journal of Health Education Law Information and Humanities Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Journal of Law and Nation
Erlina B.
Universitas Bandar Lampung
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 124 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 124 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Analisis Peran Polsatwa K-9 Dalam Pidana Narkoba Berdasarkan Perpol 14 Tahun 2018 Cahyani, Erika; Marpaung, Lintje Anna; B, Erlina
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1037

Abstract

Sniffer dogs as police partners can ease the task of investigators because of the expertise of dogs. Dogs have special abilities in their sense of smell, which include being able to detect indications that someone is carrying explosives or narcotics. The research method used in this study is a normative juridical approach so that it only examines the contents of the Indonesian National Police Regulation No. 14 of 2018 concerning changes to the Regulation of the Republic of Indonesia National Police No. 22 of 2010 concerning the organizational structure and work procedures of the regional police, and sources, namely secondary data sources, primary data and tertiary data. In this study, the technique of collecting data obtained from library research and field studies was carried out by means of observation and interviews. The results of this study explain that the role of the K-9 Animal Police Unit in Drug Crimes Based on the Regulation of the Indonesian National Police No. 14 of 2018, sniffer dogs in investigations have a very large role, because they are very helpful for investigating officials to uncover criminal events, but dogs Drug trackers owned by the Ditsamapta Police Unit of the Lampung Police are very limited. The lack of sniffer dogs and handler personnel makes the role of the animal police unit less effective.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBAWA SENJATA API ATAU BENDA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN. TJK) B, Erlina; Lembasi, Krisnanda Meycel Buay
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.34655

Abstract

Perkembangan anak pada usia prasekolah sangat penting karena anak akan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam, Belakangan ini kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dillakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Permasalahan pada kasus ini apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana anak dibawah umur yang membawa senjata api atau benda tajam dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Yang Membawa Senjata Api atau Benda Tajam berdasarkan Studi Putusan Nomor : 17/Pid-Sus-Anak/2023/Pn TJK. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS SERTIFIKAT TANAH DAN BANGUNAN RUMAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 43/PDT.G/2024/PN TJK) Bachri , Erlina; Anggalana, Anggalana; Jivara , Cinta
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.41533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa hak atas sertifikat tanah dan bangunan rumah yang tercermin dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tjk. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, khususnya terkait peralihan hak atas sertifikat tanah yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat setelah transaksi jual beli pada tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, sementara pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain mencakup sahnya perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, bukti pembayaran yang lengkap, dan penguasaan fisik atas tanah dan bangunan oleh Penggugat selama lebih dari dua dekade. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menandatangani dokumen administrasi balik nama sertifikat, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses peralihan hak, hal ini dinilai sebagai bentuk wanprestasi oleh Tergugat, sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut, serta berhak melakukan balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan.
Implementation Of Legal Protections Of Geographical Indications Of Lampung Robusta Coffee In Improving The Economy Of West Lampung Coffee Farmers Erlina B
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2322

Abstract

West Lampung Regency is one of the Robusta coffee producing areas. Lampung Robusta Coffee is registered by obtaining a Geographical Indication Certificate Number: ID G 000000026 dated May 13, 2014. The problems in this study are a) How is the implementation of legal protection for Lampung Robusta coffee geographical indications in improving the economy of West Lampung coffee farmers and b) What are the factors What are the obstacles in implementing legal protection for Lampung Robusta coffee geographical indications in improving the economy of West Lampung coffee farmers? The research method used is juridical normative and juridical empirical. The conclusion of this study is the implementation of legal protection for Lampung Robusta coffee geographical indications in improving the economy of West Lampung coffee farmers is to provide preventive and repressive forms of protection with reference to the theory of Intellectual Property Rights Robert M. Sherwood. The constraining factors in the implementation of legal protection for Lampung Robusta coffee geographical indications in improving the economy of West Lampung coffee farmers are the low level of public education, the lack of awareness of coffee farmers in West Lampung Regency in including West Lampung Robusta Coffee Geographical Indications in product design, the absence of regulations at the level The Government of West Lampung Regency in implementing the inclusion of Geographical Indications for West Lampung Robusta Coffee and the weak legal awareness of the community towards the importance of Geographical Indications
Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris Dalam Pinjam-Meminjam Uang yang Akan Digunakan Untuk Investasi Penitipan dan Bisnis Beras (Studi Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN TJK) Bachri, Erlina; Seftiniara, Intan Nurina; Agustine, Saniyya Fadhilah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6789

Abstract

Lending and borrowing can be done through an agreement between the borrower and the lender in the form of an agreement. The loan agreement can be in the form of money or goods with an agreement to replace the amount of the same value as the loan. However, many violate this agreement, resulting in losses for one of the parties. This loss is the basis for the cause of Unlawful Acts. Factors Causing Unlawful Acts in Loan Agreements Based on Decision Number: 222/Pdt.G/2022/PN TJK are: First, the existence of bad intentions or bad faith from one of the parties; Second, negligence (culpa) or deliberate action (dolus) by Iwan Palera Rindas; and Third, the trust factor where the Plaintiff was willing to lend such a large amount of money because of his personal relationship with the late Iwan Palera Rindas, whom he trusted like family. The Judge's Consideration of the Unlawful Acts in the Loan Agreement Based on Decision Number 222/Pdt.G/2022/PN TJK was correct and proper because it considered three legal aspects: first, Juridical Consideration, in this case Article 1100 of the Civil Code and Article 1365 of the Civil Code as the legal basis for the lawsuit; second, Philosophical Consideration, which considered the Plaintiff's ability to prove a legal relationship between the Plaintiff and the heirs of the late Iwan Palera Rindas, who were entrusted with money for the rice business; and third, Sociological Consideration, namely that the Defendants had not fulfilled their obligations as heirs of the late Iwan Palera Rindas by failing to return the Plaintiff's money amounting to Rp2,496,000,000.00 (two billion four hundred ninety-six million Rupiah).
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Oku Timur (Studi Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025) B, Erlina; Maharani, Ledina
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6892

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan yang melibatkan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan mengedepankan keadilan restoratif sebagai solusi pemulihan sosial dan keadilan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 memberikan solusi yang efektif dan manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Proses ini telah berhasil mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu kesepakatan damai, memenuhi kebutuhan korban, menumbuhkan tanggung jawab pada pelaku, serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam upaya penerapan restorative justice ini mencakup kendala yuridis, resistensi dari korban, kurangnya pemahaman dari pelaku, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan masyarakat. Kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas institusi kejaksaan, memperluas penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum lainnya.
Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk) B, Erlina; Sianturi, Roberto Aprin Gunawan; Ramadhan, Bintang Giri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7015

Abstract

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupam masyarakat, seperti halnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, serta diolah melalui teknik klasifikasi, editing dan sistematika data. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk antara lain faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, lingkungan pergaulan, dan norma keagamaan (rendahnya tingkat keimanan). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana hal ini cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.
The Implementation of Good Corporate Governance on Business Contracts of Companies in Way Kanan Region (A Study of PT Waykanan Makmur) Bachri, Erlina; Arrahman, Dhifa
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1607

Abstract

Perseroda, as a Regional State-Owned Enterprise, has a specific nature as it conducts business operations for profit-making purposes. However, its assets are derived from separated regional finances, so all corporate legal actions, especially in the preparation and execution of business contracts, must be carried out professionally, transparently, and accountably in accordance with the applicable legal regulations. The research method used in this study is a combination of normative legal and empirical legal approaches. The issues discussed in this research include the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in the execution of commercial contracts by PT Way Kanan Makmur and the relationship between contract law principles, particularly the principle of pacta sunt servanda. The findings indicate that the implementation of Good Corporate Governance in the execution of business contracts by PT Way Kanan Makmur has not been fully optimized and has not been fully implemented based on the values of transparency, accountability, and caution. As a result, this may lead to legal risks and company deficits. This study concludes that the implementation of contract law principles must align with the practice of Good Corporate Governance to prevent future regulatory challenges.
Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan PP No. 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk) Panjaitan, Zaen Evendy; B, Erlina
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7933

Abstract

Dalam hal kepastian hukum, subjek hukum baik itu orang maupun badan hukum menggunakan Sertifikat Hak atas tanah sebagai bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Namun, bukti otentik sebagaimana sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dapat menjadi objek gugatan untuk membuktikan sebaliknya bahwa bukti otentik tersebut tidak berlaku sebagaimana dalam perkara a quo . Dalam hal ini, sengketa hak atas tanah timbul karena masing masing pihak memiliki bukti surat atas objek tanah. Permasalahan hukum yang timbul disebabkan oleh pendaftaran tanah tersebut salah satunya seperti pada Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/PN Tjk. Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat I atas nama Subagio dan Penggugat II atas nama Esi Sukaisy. Dalam gugatan penggugat mendalilkan tanah dengan luasan 17.239 M2 yang beralamat di Kelurahan Sumur Batu, Kec.Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, merupakan hak dari penggugat. Hal itu didasari oleh surat keterangan kepemilikan tertanggal 26 Desember 1950 yang ditandatangani oleh kepala kampung Sumur Batu saat itu yaitu Djamsari. Selain itu, proses peralihan hak atas Tanah tidak luput dari masalah-masalah hukum, hal itu disebabkan dari proses yang belum jelas, atau pihak yang melakukan proses peralihan yang sudah meninggal dunia dan hanya berdasarkan lisan yang sulit dibuktikan, selain itu tergugat yang memiliki surat yang dikeluarkan oleh BPN tidak luput dari gugatan atas keabsahan surat tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa hak milik atas tanah berdasarkan putusan nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk dan Bagaimana kekuatan hukum sertifikat Hak Milik Atas Tanah berdasarkan putusan nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian, disebut data sekunder. Data primer berasal dari penelitian di lapangan, yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terdiri dari data sekunder. Faktor penyebab dari terjadinya sengketa hak milik atas tanah dalam perkara a quo dibagi menjadi 2 kelompok yakni, faktor internal dan faktor external yaitu; pertama, perbedaan alas hak. Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat yang ditanda tangani oleh kepala Kampung Sumur Batu yang bernama Djamsari dan Camat Teluk Betung Tertanggal 26 Desember. Sedangkan Tergugat Memiliki Sertifikat hak Pakai Nomor. 40/SB tertanggal 22 Februari 1994 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1491, hal ini menjadi faktor terjadinya sengketa hak milik. Kedua, Sebagaimana didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat memiliki objek tanah a quo, seharusnya orang tua mendaftarkan tanah kepada BPN sehingga tidak mengakibatkan sengketa hak milik disebabkan perbedaan alas hak. Ketiga, tanah yang ditelantarkan. Faktor external terjadinya sengketa hak atas tanah adalah pertama Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pendaftran tanah tidak berjalan maksimal hal itu disebabkan oleh maraknya sengketa hak milik atas tanah. Selain dari pada itu,kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah dalam perkara ini adalah pertama, Sertifikat hak milik tergugat 2 dan sertifikat hak pakai milik tergugat 1 memiliki kekuatan hukum yang kuat hal ini di dasari oleh keabsahan surat hal ini dikarenakan melalui proses formil pendaftaran sertifikat hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasioanl. Kedua, Kekuatan sertifikat hak milik dan hak pakai sebagaimana menjadi alas hak tergugat 1 dan tergugat 2 selain, tidak hanya menjadi data yuridis dan data fisik, selain dari pada itu para pihak juga menguasai secara fisik hal ini menjadi alasan kekuatan hukum kedua surat tersebut adalah kuat.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut di Bidang Jasa dan Angkutan pada PT. Korpri Jaya (Studi Putusan Nomor 463/Pid B/2022/PN Tjk) Sanjaya, Islan; B, Erlina
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7942

Abstract

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan dan merusak kepercayaan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama tindak pidana penggelapan oleh terdakwa adalah adanya kesempatan dari kepercayaan perusahaan, dorongan ekonomi, serta lemahnya integritas dan kesadaran hukum pelaku. Perbuatan terdakwa dipahami melalui Teori Diferensial Asosiasi Sutherland, di mana pelaku memanfaatkan posisi dan informasi yang dimiliki untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan sesuai teori kehendak (wilstheorie) Moeljatno, terbukti dengan niat dan tujuan menguasai barang milik perusahaan secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Majelis Hakim memutuskan pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Saran penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta perusahaan memperkuat sistem pengawasan internal, manajemen inventaris, dan penanaman nilai integritas serta kesadaran hukum bagi karyawan. Dengan upaya bersama, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat diminimalkan secara efektif.
Co-Authors Adinda Salsabila Adinda, Salsabilla Aditia Arief Firmanto Adnan, Alinda Julietha Agustine, Saniyya Fadhilah Agustuti Handayani Aini Nurul Akbar Sigratama Aldo Kurniawan AMINAH Andhika Rizky Javier andri akasi akasi Anggalana Anggalana, Anggalana angra adinda lara kasih Anita Fitriyani Antoni Barra Renaldi Anugrah, Erwin C Aprinisa Arrahman, Dhifa Asmelinda, Nadia Asti Amalia Suci Azzura, Salsabilla Nur Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin , Baharudin Baharudin Baharudin Bambang Hartono Cahyani, Erika Chandra Muliawan Dharmawan Triantoro Santoso Difa, Muhammad Anta Dilla Nandya Oksitania Ditta Aulina Bakara Dwi Y, Annisa Eddy S Wirabhumi Elin Novita Eliza Kana Riwu, Keren Mawar Erina Pane Erland Maulana Fadel Wildinata, Muhammad Ilham Fahrurozi Saputra Fayola Fayola Febrianda, Jennyza Ferdi Irawan Firdaus, Febby Cantika Fissabilla Novita Gumintang, Soca Ahmad Halimahtus Sadiah Hendra Gunawan Hendri Dunan Heru Juli Ardie I Made Wisnu Adi Jaya Intan Nurina Seftiniara Irawan, Ferdi Jivara , Cinta Kasidi, Bintang Khairudin Kurnianto, Agung Lanando Azhari, Muhammad Larakasih, Angra Adinda Lembasi, Krisnanda Meycel Buay Lintje Anna Marpaung Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Ardiansyah M. Ardiansyah Maharani, Dewi Maharani, Ledina Mahardika, Ananda Putra Masir, Shahira Fatiha Melisa Safitri Melisa Safitri Melisa Safitri Mila Selvia Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Guntur, Muhammad Muhammad Ilham Muhammad Ronald Dzaky Al Zabbar Muhammad Ryan Ridwa Murthadho, Nauval Nabila Fakhirah Herlian Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Namira, Rizki Naura Nisrina P Nisrina P, Naura Nita Yolanda Nurina, Intan Nurul Aini Octanelsha, Berlian Cikka Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Panjaitan, Zaen Evendy Putra, Lucky Arijano Augusta Putra, M Farhan Frans Ramadan, Suta Ramadhan, Bintang Giri Ramadhan, Riyan Wahyu Recca Ayu Hapsari Rendi Yusuf Rendi Yusuf Rian Haky Pratama Risti Dwi Ramasari Riyan Saputra, Riyan Rizky Ananda Rosella Setya Cipta Phourtuna S Endang Prasetyawati Salsabila, Adinda Sanjaya, Islan Sianturi, Roberto Aprin Gunawan Siti Rusdiana Sopian, Ryo Martin Sukma, Masayu Nirmala Sukoco SP Suta Ramadan Syifa Mustika Tami Rusli Tenny Julia Ali Utami, Adelya Putri Vira, Rihelda Lovita Wayguna, Candra Wijaya, Bagas Satria Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Yunanda, Shopi Yunandar, Shopi Yusuf, Ahmad Sadriansyah Zainab Ompu Jainah Zainab Ompu Zainah Zainudin Hasan Zainudin Hassan Zulfi Diane Zaini