Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.454
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum MLJ Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Widya Yuridika WAJAH HUKUM Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Yustisiabel LEGAL BRIEF jurnal hukum das sollen Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Keadilan Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial Jurnal Hukum Malahayati MAQASIDI IBLAM Law Review Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Innovation Research and Knowledge Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JURNAL RETENTUM Influence: International Journal of Science Review Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Activa Yuris: Jurnal Hukum Keadilan ENDLESS : International Journal of Future Studies SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi PESHUM Journal of Health Education Law Information and Humanities Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Journal of Law and Nation
Erlina B.
Universitas Bandar Lampung
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 124 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 124 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Implementation of Article 114 Paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 in Drug Abuse Criminal Cases (A Study of Decision Number: 51/Pid.Sus/2025/PN. Tjk) Bachri, Erlina; Gumintang, Soca Ahmad
The Future of Education Journal Vol 4 No 7 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i7.855

Abstract

The problem of drug abuse in Indonesia has become a serious threat that disrupts social order, damages the younger generation, and burdens the national legal system. This crime not only targets individuals, but also has the potential to weaken the resilience of the state. This study was conducted to examine the legal application of Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in judicial practice, specifically in Decision Number: 51/Pid.Sus/2025/PN. Tjk, which is the main object of study. The problems in this study include how the law is applied Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 in cases of narcotics abuse crimes, and the inhibiting factors in the application of the law to these cases. This study specifically examines the decision of the Tanjungkarang District Court Number: 51/Pid.Sus/2025/PN. The research method used in this study is through a normative legal approach and empirical legal approach using secondary and primary data collected through library and field studies. The analysis was conducted in a qualitative legal manner. The results of the study indicate that the application of Article 114 paragraph (1) is appropriate and in accordance with the elements of the crime proven in court. In the case studied, the defendant acted as an intermediary in a transaction for the sale and purchase of Class I narcotics, including methamphetamine, and was sentenced to seven years in prison and a fine of one billion rupiah. Law enforcement for this crime also refers to Article 112 concerning possession of narcotics, as an alternative charge in the legal process. However, the implementation of the law against narcotics crimes is not free from various obstacles. Several inhibiting factors identified include low public awareness of the dangers of narcotics, lack of outreach by law enforcement officers, limited personnel, weak cooperation between the community and legal institutions, and the suboptimal role of families and schools in drug prevention education. These conditions complicate the process of eradicating drug distribution and abuse in the field. As a recommendation, there is a need to strengthen the synergy between law enforcement officers, educational institutions, the community, and families in preventing and eradicating narcotics. In addition to a repressive approach, the government also needs to increase educational and preventive efforts through outreach on the dangers of narcotics and rehabilitation for users. Reform of the narcotics criminal law system must consider justice, humanity, and the effectiveness of deterrence in order to safeguard the future of the nation's generations.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Eliza Kana Riwu, Keren Mawar; Bachri, Erlina
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5214

Abstract

Perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara pekerja/serikat kerja atauserikat-serikat pekerja yang terdaftar pada departemen ketanagakerjaan dengan pengusaha atauorganisasi perngusaha berbadan hukum yang secara general memuat ketentuan-ketentuan kerjayang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian kerja sama. Metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan datasekunder dan primer. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan danimplementasi perjanjian kerja sama berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian kerja telah diatur dalamundang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan kitab undang-undang hukumperdata, serta implementasi perjanjian kerja sama telah dibuat secara tertulis, meskipun saat inimasih sering ditemui beberapa perusahaan yang masih melakukan poin-poin perjanjian yangbertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan, biasanya poin-poin tersebut membahasmengenai hak-hak pekerja yang menjadi objek perusahaan untuk dieksploitasi sebagai salah satuunsur dalam sistem ekonomi kapitalisme yang bertujuan menguntungkan sebelah pihakkhususnya pengusaha/perusahaan.
Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Tanah Namira, Rizki; B, Erlina
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5987

Abstract

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peran penting dalam pembuatan akta tanah, yang berfungsi sebagai bukti autentik untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan. Sebagai pejabat yang diakui oleh negara, mereka diharuskan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Jabatan PPAT. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa proses pembuatan akta tanah melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk menjamin keabsahan dokumen. Notaris PPAT bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas para pihak, memeriksa status hukum tanah, serta memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya mulai dari penyusunan, pembacaan hingga penandatanganan, peran Notaris dan PPAT sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dalam transaksi pertanahan.
Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Peralihan Hak Milik (Studi Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2024/PN Tjk) Yuda, Arya Dwi; B, Erlina; Anggalana, Anggalana
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5430

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan dasar untuk mengetahui factor penyebab dari terjadinya perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak milik berdasarkan putusan Nomor ; 57/Pdt.G/2024/PN Tjk dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak berdasarkan putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tjk. Penelitian ini mengguanakn Metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasrkan penelitian bahwa faktor terjadinya perbuatan melawan hukum dalam Peralihan hak milik yaitu dalam  sengekta Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tjk terjadi oleh tergugat I sampai  tergugat III adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPer “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Akibat perbuatan Tergugat I sampai tergugat III pihak penggugat mengalami kerugian berupa tidak adanya Kepastian Hukum berupa bukti otentik SHM. Faktor penyebabnya adalah dalam peralihan hak tidak terpenuhinya syarat formil. Dengan demikian saran, Demi kepastian hukum bahwa setiap melakukan hubungan hukum baik melalui perjanjian atau jual beli harus melalui alat bukti tulis surat ontentik sehingga bersifat eksekutorial sepanjang yang dituturkaan dalam akta memiliki memiliki hubungan langsung dengan pokok isi akta sehingga sama dengan putusan pengadilan.
Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/Pn Bta) B, Erlina; Ainita, Okta; Aini, Nurul
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 1 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17454

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujun untuk mengetahui faktor penyebab peralihan hak atas tanah waris yang dikuasai oleh mantan istri dari salah satu ahli waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta) dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta). Karena penggugat yang telah menjadi mantan istri dari almarhum Saiman Kesuma Dharma masih merasa mempunyai hak atas ahli waris tanah dan tergugat selaku saudara kandung dari almarhum Saiman Kesuma Indra berdalih kepemilikan atas tanah tersebut masih menjadi milik penggugat karena penggugat dan almarhum telah bercerai saat hidup didasari dengan Putusan Pengadilan Agama OKU Timur No.748/Pdt.G/2020/PA/Mpr. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran Innstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan tersebut maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah (masa tunggu), maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinanya telah putus. Pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Karena gugatan pengugugat mengalami obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (oduidelijk), formulasi gugatan yang tidak jelas.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras ke Dalam Kemasan Merek Lain (Studi Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PN.TJK) Bachri, Erlina; Putra, Lucky Arijano Augusta
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5273

Abstract

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam  kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/ PN.Tjk). dan Pertangungjawaban hukum pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam  kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain didorong oleh dua faktor utama yakni faktor internal yang dimana Pelaku usaha ingin mendapatakan keuntungan besar dengan modal sedikit dan Faktor external yakni adanya celah di peratura terkait dengan pengoplosan beras sebagaimana tertuang dalam SNI 6128:2015, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET). Dan Pertangungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam  Kemasan Merek Lain Berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). yang dilakuan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari. Adapun Untuk Pelaku usaha beras agar berpilaku jujur dan bertanggungjawab dalam melaksaankan kegiatan usahnya jangan melakukan tindakan yang meyalahi aturan guna mendapatakan keuntungan pribadi semata sehingga mengabaikan hak-hak kosumen. Dan Untuk pemerintah agar dapat memberi terobosan yang moderen dan invovasi mengenai  Penangana terhdapa Tindak Pidana Pangan khusunya beras yang mana banyak sekali cela-cela hukum dalam peraturan yang dapat di manfaatkan oleh oknum-oknum Pengusahan agar mendapatkan keuntungan.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN.Liw) Bachri, Erlina; Vira, Rihelda Lovita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8771

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan dianggap sebagai pemotong cerahnya masa depan seorang remaja, sebagai seorang korban pemerkosaan harus punya masa depan yang cerah. Namun kembali lagi, hukumlah yang paling banyak menentukan saat kejadian kriminal sudah terjadi, yaitu menjerat pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku juga menjadi tiang pembatas agar pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan kejahatan atau mengulanginya lagi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur? Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN.Liw. metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian tentang faktor penyebabna ialah dorongan dan minat seksual pelaku untuk memuaskan hawa nafsu dan hasratnya sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan kondisi tempat dilakukannya tindak pidana. pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, berdasarkan fakta persidangan pelaku terbukti bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh tahun) dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan denda.
Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung Yusuf, Ahmad Sadriansyah; Bachri, Erlina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8772

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Satuan Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung. Unjuk rasa seringkali menjadi bentuk ekspresi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, namun penanganannya memerlukan pemahaman dan koordinasi yang baik dari aparat kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai petugas kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan unjuk rasa, serta menganalisis kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam konteks ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan unjuk rasa di Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Penanganan dimulai dari perencanaan pengamanan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi pasca-unjuk rasa. Penelitian ini juga mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan, termasuk komunikasi yang efisien, pemahaman terhadap hak dan kewajiban demonstran, serta upaya untuk meminimalkan potensi konflik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai proses penanganan unjuk rasa di tingkat satuan kepolisian, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan kualitas penanganan unjuk rasa di masa depan.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Obscuur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT.G/2023/PN.TJK) B, Erlina; Seftiniara, Intan Nurina; Adinda, Salsabilla
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9057

Abstract

Tanah mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia dan menjadi kebutuhan primer sebagai lahan permukiman. Konsep kepemilikan Hak atas tanah dan sertifikat tanah di Indonesia yaitu, hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya. Selain itu, sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Sengketa tanah yang sering terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Setiap jual beli tanah maupun bangunan, ketika transaksinya sudah selesai pasti akan mengurus terkait sertifikat. Dalam studi kasus putusan disini yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat tanah. Yang mana didalam kasus tersebut ada pihak yang bersepakat untuk membentuk suatu perikatan melalui jual beli tanah. Tetapi dalam faktanya, jual beli tanah tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan salah satu pihak melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi suatu prestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah gugatan penggugat tidak diterima karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah akibatnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 2.425.000. Serta faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli tanah harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu Pertama, harus ada perbuatan. Kedua, perbuatan itu harus melawan hukum. Ketiga, adanya kerugian. Dan Keempat, Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Jual-Beli Tanah
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN PADA ORANG LAIN UNTUK MENGANGKUT MENJUAL BATU BARA Yunanda, Shopi; B, Erlina; Baharudin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.07 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i3.25

Abstract

The company must have a Mining Business Permit,a Special Mining Business Permit (IUPK),and Business Permit to Transport and Sell Coal.One of the decisions regarding the criminal act of abusing mining business permits is in the decision Number:550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.The problems in this study are what are the factors causing and how judges consider criminal acts to provide opportunities for other people to use Mining Business Permits (IUP),IUPK and Business Permits to transport and sell coal.Decision Study Number:550/Pid.B/LH /2020/PN.Tjk).This study using secondary data sources and primary data.Factors causing the crime to provide opportunities for other people to use IUP,IUPK,and Business Permits to transport and sell coal were carried out by the Defendant because the Defendant was a worker who was ordered by his superior named Limanto to submit documents on behalf of PT.Prisma Jaya to the truck driver for transport and deliver coal.The judge's consideration of criminal act provides an opportunity for other people to use the IUP,IUPK and business permits to transport and sell coal where the Judge gives a verdict that the defendant is subject to imprisonment for 10 months and the Defendant remains detained and determines that the Defendant is burdened with paying court fees in amount of Rp.5,000.00
Co-Authors Adinda Salsabila Adinda, Salsabilla Aditia Arief Firmanto Adnan, Alinda Julietha Agustine, Saniyya Fadhilah Agustuti Handayani Aini Nurul Akbar Sigratama Aldo Kurniawan AMINAH Andhika Rizky Javier andri akasi akasi Anggalana Anggalana, Anggalana angra adinda lara kasih Anita Fitriyani Antoni Barra Renaldi Anugrah, Erwin C Aprinisa Arrahman, Dhifa Asmelinda, Nadia Asti Amalia Suci Azzura, Salsabilla Nur Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin , Baharudin Baharudin Baharudin Bambang Hartono Cahyani, Erika Chandra Muliawan Dharmawan Triantoro Santoso Difa, Muhammad Anta Dilla Nandya Oksitania Ditta Aulina Bakara Dwi Y, Annisa Eddy S Wirabhumi Elin Novita Eliza Kana Riwu, Keren Mawar Erina Pane Erland Maulana Fadel Wildinata, Muhammad Ilham Fahrurozi Saputra Fayola Fayola Febrianda, Jennyza Ferdi Irawan Firdaus, Febby Cantika Fissabilla Novita Gumintang, Soca Ahmad Halimahtus Sadiah Hendra Gunawan Hendri Dunan Heru Juli Ardie I Made Wisnu Adi Jaya Intan Nurina Seftiniara Irawan, Ferdi Jivara , Cinta Kasidi, Bintang Khairudin Kurnianto, Agung Lanando Azhari, Muhammad Larakasih, Angra Adinda Lembasi, Krisnanda Meycel Buay Lintje Anna Marpaung Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Ardiansyah M. Ardiansyah Maharani, Dewi Maharani, Ledina Mahardika, Ananda Putra Masir, Shahira Fatiha Melisa Safitri Melisa Safitri Melisa Safitri Mila Selvia Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Guntur, Muhammad Muhammad Ilham Muhammad Ronald Dzaky Al Zabbar Muhammad Ryan Ridwa Murthadho, Nauval Nabila Fakhirah Herlian Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Namira, Rizki Naura Nisrina P Nisrina P, Naura Nita Yolanda Nurina, Intan Nurul Aini Octanelsha, Berlian Cikka Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Panjaitan, Zaen Evendy Putra, Lucky Arijano Augusta Putra, M Farhan Frans Ramadan, Suta Ramadhan, Bintang Giri Ramadhan, Riyan Wahyu Recca Ayu Hapsari Rendi Yusuf Rendi Yusuf Rian Haky Pratama Risti Dwi Ramasari Riyan Saputra, Riyan Rizky Ananda Rosella Setya Cipta Phourtuna S Endang Prasetyawati Salsabila, Adinda Sanjaya, Islan Sianturi, Roberto Aprin Gunawan Siti Rusdiana Sopian, Ryo Martin Sukma, Masayu Nirmala Sukoco SP Suta Ramadan Syifa Mustika Tami Rusli Tenny Julia Ali Utami, Adelya Putri Vira, Rihelda Lovita Wayguna, Candra Wijaya, Bagas Satria Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Yunanda, Shopi Yunandar, Shopi Yusuf, Ahmad Sadriansyah Zainab Ompu Jainah Zainab Ompu Zainah Zainudin Hasan Zainudin Hassan Zulfi Diane Zaini