Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
18.618
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum MLJ Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Widya Yuridika WAJAH HUKUM Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Yustisiabel LEGAL BRIEF jurnal hukum das sollen Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Keadilan Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial Jurnal Hukum Malahayati Law Development Journal MAQASIDI IBLAM Law Review Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Innovation Research and Knowledge Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JURNAL RETENTUM Influence: International Journal of Science Review Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan ENDLESS : International Journal of Future Studies SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial PESHUM Journal of Health Education Law Information and Humanities Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Sipakatau Journal of Law and Nation Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Erlina B
Universitas Bandar Lampung
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 133 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 133 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonanan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional: Studi Putusan Nomor : 362 PK/PDT/2025 Mahardika, Ananda Putra; Erlina Bachri; Anggalana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4430

Abstract

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperbaiki putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Penelitian ini mengkaji tentang Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional Berdasarkan Putusan Nomor: 362 PK/PDT/2025. Tujuan penelitian pada kasus ini ialah untuk mengetahui apakah Faktor Penyebab Terjadinya Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional dan Bagaimakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional Berdasarkan Putusan Nomor : 362 PK/PDT/2025. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Dengan menggunakan pengumpulan data melalui penelitian kepustakan (Library Research) dan penelitian lapangan (Filed Research). Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahap wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF (STUDI PADA DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DAN BANK INDONESIA Muhammad Ade Rafli; Erlina Bachri; Suta Ramadan
Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4497

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas dan solusi kepada para pelaku Ekonomi Kreatif, untuk mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu karya dari hasil Kekayaan Intelektualnya yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan bank maupun non bank, serta diharapkan dapat mengatasi problematika pembiayaan bagi para pelakunya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang. Dasar pertimbangan dari Kekayaan Intelektual dijadikan jaminan utang yaitu nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, penggunaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual digunakan untuk pengajuan utang bagi para pelakunya. Terdapat beberapa hambatan atau rintangan dalam penerapan PP Ekraf, hal itu dikarenakan skema pembiayaan yang diatur dalam PP Ekraf bisa dikatakan belum jelas dan konkret sehingga dikhawatirkan regulasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, menurut OJK masih ada beberapa halangan yang perlu di perhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan pelaku Ekraf dan perkembangan ekonomi bangsa melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga perbankan maupun non bank dalam PP tersebut.
IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN HUTANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 (Studi Pada Bank BRI Kantor Wilayah Bandar Lampung) Erland Maulana; Erlina Bachri; Zainudin Hasan
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy has been issued by the government in order to provide facilities and solutions to Creative Economy actors, to maintain economic rights to a work from their Intellectual Property results that can be used as collateral for debt to bank or non-bank financial institutions, and is expected to overcome financing problems for the actors. The purpose of this writing is to find out the requirements and implementation of the Intellectual Property-based financing scheme that can be used as collateral for debt. The method used in this study is normative juridical, namely legal research by inventorying and reviewing laws and regulations, legal documents, and other written works and their application to legal events related to Intellectual Property and the Creative Economy. The data analysis used is qualitative juridical, namely by providing an understanding of the data in question according to the facts obtained in the field, which are arranged in the form of descriptive sentences so that they are truly answers to the existing problem. The problem in this study is the requirements and implementation of Intellectual Property Rights as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy at Bank BRI Bandar Lampung Regional Office. The results of this study indicate that in the submission of Intellectual Property-Based Financing, in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, the requirements for submitting loan collateral with Intellectual Property collateral are clearly stated. The implementation of Intellectual Property-Based Financing in Indonesia, despite being stated in the regulations, there are still many obstacles in the objective conditions in the field that must be faced by Creative Economy Actors, such as the role of the government in maximizing or realizing things that are already in the regulations related to the Creative Economy, and the awareness of the Creative Economy Actors themselves in developing Creative Economy businesses.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  (Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2024/PN Met) Muhammad Ronald Dzaky Al Zabbar; Erlina Bachri
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the causal factors of the occurrence of criminal acts of assault while intoxicated resulting in serious injuries based on decision No: 41/Pid.B/2024/PN Met and the Judge's considerations in issuing a verdict on the criminal act of Assault While Intoxicated Resulting in Serious Injuries based on decision No: 41/Pid.B/2024/PN Met. The research method used is normative juridical using an Empirical Approach. Data collection techniques with literature studies, legal principles and applicable laws and regulations, observation and interviews. The results of the study indicate that the causal factors of the occurrence of criminal acts of assault while intoxicated resulting in serious injuries based on decision No: 41/Pid.B/2024/PN Met are: elements that cause the occurrence of criminal acts of assault under the influence of alcohol resulting in material losses, as stated in Decision No. 41/Pid.B/2024/PN Met. The abuse occurred because the defendant and the victim were drunk, there was an argument, loss of self-control and intense emotions which resulted in abuse in the form of stabbing using a sharp weapon which caused the stab to hit the victim's body. Furthermore, the discussion of the research on the Judge's considerations in passing a verdict on the crime of Abuse While Drunk Resulting in Serious Injuries based on decision No: 41 / Pid.B / 2024 / PN Met, namely: The judge's considerations in determining the defendant's criminal liability are based on the facts found during the trial and applicable criminal norms, taking into account the factors of culpa and mens rea involved in the actions of the defendant who was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of abuse resulting in very large losses.
Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Wanprestasi Atas Uang Jaminan Deposito Ibadah Umrah: Studi Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2025/PN. Tjk Siti Rusdiana; Erlina Bachri; Anggalana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6690

Abstract

Penelitian ini dimotivasi oleh meningkatnya tuntutan hukum dalam pelaksanaan ibadah umrah, khususnya terkait pengelolaan dana jaminan berupa deposito yang berujung pada tindakan wanprestasi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kasus dalam Keputusan Nomor: 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk. di mana Tergugat gagal mengembalikan uang jaminan deposito untuk ibadah Umrah Penggugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bentuk wanprestasi yang terjadi dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bentuk wanprestasi apa yang terjadi dalam perkara gugatan atas uang jaminan deposito untuk ibadah Umrah dan juga dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi atas uang jaminan deposito untuk ibadah Umrah berdasarkan Keputusan Nomor: 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan praktisi hukum terkait. Data primer diperoleh dari bukti konferensi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari studi dokumen hukum.
Implementasi Perjanjian Kerja Narapidana Dalam Program Pembinaan Kemandirian Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi) Muhammad Rafi Alfath; Erlina B; Tami Rusli
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8781

Abstract

Program pembinaan kemandirian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kesiapan mereka dalam menghadapi kehidupan setelah bebas. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu mendukung proses reintegrasi sosial narapidana sekaligus memberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan kerja yang bermanfaat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait kepastian hukum dalam hubungan kerja antara narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, narapidana dilibatkan dalam berbagai kegiatan kerja produktif yang menghasilkan nilai ekonomi, tetapi belum terdapat perjanjian kerja tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memperoleh gambaran kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan produktif, seperti budidaya ikan, menjahit, laundry, barber shop, pertanian, dan usaha makanan. Narapidana memperoleh bagian hasil sebesar 10% dari keuntungan kegiatan kerja. Namun, pelaksanaan hubungan kerja tersebut belum dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja tertulis sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, sumber daya manusia pembina, partisipasi narapidana, serta pengawasan dan evaluasi program. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan kemandirian telah berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan, tetapi perlindungan hukum dalam hubungan kerja narapidana masih perlu ditingkatkan melalui penyusunan perjanjian kerja tertulis, penguatan regulasi teknis, dan optimalisasi pengawasan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model perlindungan hukum narapidana yang lebih efektif pada berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Analisis Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 2016 Tentang Hak dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS (Studi UIN Raden Intan Lampung) Naura Nisrina P; Lintje Anna Marpaung; Erlina B
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3345

Abstract

AbstrakSalah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS pada Perguruan Tinggi yaitu memperoleh tunjangan profesi atau sertifikasi dosen. Belum terpenuhinya hak tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 serta apakah faktor penghambat implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian membahas implementasi hak dan kewajiban dosen tetap bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 sudah dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat salah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS tidak tepenuhi, yaitu pemberian tunjangan profesi atau serdos. Ada 6 (enam) faktor penghambat dari implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016, yaitu anggaran, SK Inpassing, belum tersedianya kuota bagi Dosen Tetap Bukan PNS untuk mengikuti sertifikasi dosen hingga saat ini, tidak adan aturan yang tegas mengenai sanksi atau lainnya yang mengharuskan (memaksa) agar pemberian hak Dosen Tetap Bukan PNS yaitu tunjangan profesi atau serdos, status kepegawaian bagi Dosen Tetap Bukan PNS di Perguruan Tinggi Negeri, dan kebijakan atau kewenagan pimpinan. Saran yang dapat diberikan antara lain kepada Pimpinan UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya hendaknya perlu diperhatikan mengenai kesejahteraan bagi Dosen Tetap Bukan PNS. Kepada Biro Kepegawaian diharapkan akan ada pengaturan mengenai pemberian tunjangan profesi bagi dosen tetap Bukan PNS. Kepada Kepala Bagian Kepegawaian diharapkan Dosen Tetap Bukan PNS bisa diikutsertakan atau bahkan menjadi “prioritas” untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK, sehingga status mereka pada Perguruan Tinggi Negeri lebih jelas dan bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai.Kata Kunci: Implementasi, Hak dan Kewajiban, Dosen Tetap Bukan PNS UIN Raden Intan Lampung AbstractOne of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants in Universities is to obtain professional allowances or lecturer certification. The non-fulfillment of this right is an act that is contrary to the interests of the law. The problem of this research is: how to implement the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 and whether the inhibiting factors for the implementation of the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016. Research methods are juridically normative and empirical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The results of the study discussed the implementation of the rights and obligations of permanent lecturers who are not civil servants based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 has been implemented but has not been implemented optimally because there is one of the rights of Non-Civil Servant Permanent Lecturers is not fulfilled, namely the provision of professional allowances or serdos. There are 6 (six) inhibiting factors from the implementation of Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016, namely the budget, the Inpassing Decree, the unavailability of quotas for Non-Civil Servant Permanent Lecturers to follow lecturer certification until now, there are no strict rules regarding sanctions or others that require (forcing) the granting of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants, namely professional allowances or serdos,  employment status for Permanent Lecturers Not Civil Servants in State Universities, and the policy or authority of the leadership. Suggestions that can be given, among others, to the Head of UIN Raden Intan Lampung and his staff should need to be considered regarding welfare for Permanent Lecturers Not Civil Servants. To the Bureau of Personnel, it is hoped that there will be arrangements regarding the provision of professional allowances for permanent lecturers Not civil servants. To the Head of the Civil Service Section, it is hoped that Permanent Lecturers Not Civil Servants can be included or even become a "priority" to take part in the selection of civil servants or PPPK, so that their status at State Universities is clearer and can get their rights accordingly.Keywords: Implementation, Rights and Obligations, Permanent Lecturers Are Not Civil Servants UIN Raden Intan Lampung
Pertimbangan Hakim dalam Perkara PMH oleh Prumnas Way Halim Akibat Kelalaian Pembuatan Sertifikat Tanah Ferdi Irawan; Erlina B; Melisa Safitri
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3657

Abstract

AbstrakSertifikat merupakan surat tanda bukti hak milik atas suatu benda, seperti misalnya tanah, bangunan, dan lain-lain. Permasalahan dalam penelitian ini faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum oleh prumnas way halim akibat kelalaian pembuatan sertifikat hak atas tanah dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh prumnas way halim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh prumnas way halim dikabulkan sebagian dan yang menjadi dasar pertimbangan tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Penggugat disebabkan tindakan Tergugat yang tidak memiliki arsip dokumen atas tanah objek sengketa yang diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti-bukti surat dalam persidangan maka tuntutan kerugian adalah patut dan wajar, dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Perumnas Way Halim, Developer perumahan dan Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan perumahan untuk senantiasa mentaati segala undang-undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia serta harus beritikad baik dalam menjalankan aktivitas usahanya.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, PMH, Sertifikat Tanah. AbstractA certificate is a letter of proof of property rights to an object, such as land, buildings, and others. The problem in this study is the factor causing the occurrence of unlawful acts by prumnas way halim due to negligence in making land rights certificates and what is considered by the judge in cases of unlawful acts by prumnas way halim. The research methods used in this thesis research are normative juridical approaches and empirical approaches. Data collection is based on literature studies and field studies. The resource person in this study was a Judge at the Tanjung Karang District Court. The basis for the judge's consideration in passing the judgment of the case of unlawful acts by prumnas way halim is partially granted and which is the basis for consideration of the actions of the Defendant who has committed an unlawful act which results in the occurrence of losses against the Plaintiff due to the actions of the Defendant who does not have a document archive on the land of the object of dispute which is strengthened by the testimony of witnesses and evidence of letters in the trial, the claim for loss is appropriate and it is reasonable, and it is reasonable for the law to be granted. Perumnas Way Halim, a housing developer and company engaged in housing procurement to always comply with all applicable laws and regulations in Indonesia and must have good faith in carrying out their business activities.Keywords: Judge Considerations, PMH, Land Certificates.
Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaptar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns) Erlina B; Melisa Safitri; Adinda Salsabila
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3734

Abstract

AbstrakBeredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus dilindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkomsumsi barang/jasa. Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar adalah pada Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns. Pada penelitian ini penulis mengunakan Penelitian yuridis normative dengan mengumpulankan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteiti dan melakukan wawancara. Faktor penyebab pelaku tindak pidana. adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal, selain itu faktor lainnya adalah sifat tamak pelaku sehingga melakukan tindakan di luar ketentuan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap peredaran di pasaran oleh pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pupuk Kompos, Tidak Terdaftar. AbstractThe circulation of fertilizers with fake labels is closely related to the legal protection of consumers Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which is in accordance with article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely there are consumers who must be protected by their rights, namely the right to comfort, security, and safety in wearing or consuming goods/services. One of the forms of criminal acts of fertilizer circulation that is not registered is in Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns. In this study, the author uses normative juridical research by collecting data by reading legal books, studying books related to the case that are available in literature that has something to do with this research, besides that the author also uses a website that has a relationship with the problem that the author took, so that the data is collected concretely and accurately and the author also uses an empirical approach, which is carried out by looking at the objects being determined and conducting interviews. Factors causing the perpetrator of the criminal act. is a factor to seek the greatest profit with minimal capital, besides that another factor is the covetous nature of the perpetrator so that he takes actions outside the provisions of the law and the lack of supervision of circulation in the market by fertilizers that are not registered with the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. The application of criminal sanctions against criminals producing compost under the Aneka Mitra Sejahtera (AMS) brand that is not registered based on Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns is with imprisonment for 1 (one) year and a fine of RP700,000.00 (seven hundred thousand rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.Keywords: Criminal Act, Compost, Unregistered.
Criminal Sanctions for Online Gambling Offenders Ryo Martin Sopian; Erlina B; Zulfi Diane Zaini
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2024
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v2i2.630

Abstract

The advancement of digital technology has significantly impacted various forms of crime, including increasingly complex online gambling facilitated through trading and investment platforms. The case of Doni Salmanan, who promoted the Quotex platform via social media, resulting in victim losses of IDR 24.3 billion, illustrates how binary option trading platforms can be misused as covert gambling tools in the digital era. This study examines two primary issues: the factors driving offenders to engage in online gambling crimes and the judicial considerations in imposing criminal sanctions, based on Court Decision No. 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Understanding these issues is crucial for analyzing the role of law enforcement in addressing online gambling cases disguised as investments. This research employs normative and empirical juridical approaches, utilizing literature reviews and interviews with district and high court judges. A qualitative juridical analysis was conducted on relevant regulations, particularly Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. The findings indicate that offenders are motivated by easy internet access and profit opportunities as affiliates, exacerbated by weak regulation of binary option platforms. The court sentenced the defendant to four years in prison and fined IDR 1 billion for disseminating false information harmful to consumers but did not classify Quotex as an online gambling platform due to the absence of clear regulations. The study recommends strengthening regulations for binary option platforms, enhancing inter-agency coordination in law enforcement, and educating the public on the risks of illegal investments as potential gambling channels.
Co-Authors Adinda Salsabila Adinda, Salsabilla Aditia Arief Firmanto Adnan, Alinda Julietha Agung Kurnianto Aini Nurul Akbar Sigratama Aldi Wiratama Aldo Kurniawan AMINAH Andhika Rizky Javier andri akasi akasi Anggalana angra adinda lara kasih Anita Fitriyani Antoni Barra Renaldi Anugrah, Erwin C Aprinisa Arrahman, Dhifa Asmelinda, Nadia Asti Amalia Suci Azzura, Salsabilla Nur Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin Bambang Hartono Bintang Giri Ramadhan Cahyani, Erika Chandra Muliawan Dharmawan Triantoro Santoso Difa, Muhammad Anta Dilla Nandya Oksitania Ditta Aulina Bakara Dwi Doni Prasetiyo Dwi Y, Annisa Eddy S Wirabhumi Edo Saputra Wijaya Elin Novita Eliza Kana Riwu, Keren Mawar Erina Pane Erland Maulana Fadel Wildinata, Muhammad Ilham Fahrurozi Saputra Fayola Fayola Ferdi Irawan Firdaus, Febby Cantika Fissabilla Novita Gumintang, Soca Ahmad Halimahtus Sadiah Handayani, Agustuti Hendra Gunawan Heru Juli Ardie I Made Wisnu Adi Jaya Intan Nurina Seftiniara Jennyza Febrianda Jivara , Cinta Kasidi, Bintang Khairudin Lanando Azhari, Muhammad Larakasih, Angra Adinda Ledina Maharani Lembasi, Krisnanda Meycel Buay Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Ardiansyah M. Faisol Rizka Maharani, Dewi Mahardika, Ananda Putra Masir, Shahira Fatiha Melisa Safitri Mila Selvia Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Ardiansyah Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Guntur, Muhammad Muhammad Ilham Muhammad Rafi Alfath Muhammad Ronald Dzaky Al Zabbar Muhammad Ryan Ridwa Murthadho, Nauval Nabila Fakhirah Herlian Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Namira, Rizki Naura Nisrina P Nita Yolanda Nurul Aini Octanelsha, Berlian Cikka Okta Ainita Panjaitan, Zaen Evendy Putra, Lucky Arijano Augusta Putra, M Farhan Frans Ramadhan, Riyan Wahyu Recca Ayu Hapsari Rendi Yusuf Rendi Yusuf Rian Haky Pratama Risti Dwi Ramasari Riyan Saputra, Riyan Rizky Ananda Roberto Aprin Gunawan Sianturi Rosella Setya Cipta Phourtuna Ryo Martin Sopian S. Endang Prasetyawati Saniyya Fadhilah Agustine Sanjaya, Islan Siti Rusdiana Siti Rusdiana Sukma, Masayu Nirmala Sukoco SP Suta Ramadan Syifa Mustika Tami Rusli Tami Rusli Tenny Julia Ali Utami, Adelya Putri Vira, Rihelda Lovita Wayguna, Candra Wijaya, Bagas Satria Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Yunanda, Shopi Yunandar, Shopi Yusuf, Ahmad Sadriansyah Zainab Ompu Jainah Zainab Ompu Zainah Zainudin Hassan Zulfi Diane Zaini