Claim Missing Document
Check
Articles

MENYOAL PEMENUHAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA Paputungan, Merdiansa; Bakhri, Syaiful
Al-Qisth Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.2.274-300

Abstract

AbstrakPembentukan undang-undang Ibu Kota Negara yang hanya dibahas dalam waktu 42 hari, melahirkan pertanyaan mendasar tentang pemenuhan partisipasi masyarakat dalam pengertian yang sungguh-sungguh atau bermakna. Penelitian ini secara khusus hendak menelitian pemenuhan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang Ibu Kota Negara dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak memenuhi aspek partisipasi masyarakat yang bermakna atau sungguh-sungguh, karena partisipasi hanya dilakukan secara formalitas, yakni sebatas memenuhi hak untuk didengar dan mengenyampingkan hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk diberi penjelasan.Kata Kunci: Pembentukan, Undang-Undang, Partisipasi Yang Bermakna, Ibu Kota Negara AbstractThe formation of the National Capital Law, which was only discussed within 42 days, raises fundamental questions about the fulfillment of public participation in a real or meaningful sense. This research specifically aims to examine the fulfillment of public participation in the formation of the National Capital Law by using normative juridical research methods. From the results of the research, it is found that the formation of the National Capital City Law does not fulfill the aspects of meaningful or serious public participation, because participation is only carried out in a formality, which is limited to fulfilling the right to be heard and excluding the right to be considered and the right to be given an explanation.Keywords: Formation, Law, Meaningful Participation, National Capital City
The Influence of System Quality, Information and Services of the Merdeka Mengajar Platform on User Satisfaction in Elementary School Sari, Adnin Purnama; Bakhri, Syaiful
Research Journal on Teacher Professional Development Vol. 2 No. 1 (2024): Author's geography: Indonesia and Malaysia
Publisher : FITK UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/rjtpd.v2i1.20268

Abstract

This study aims to determine the effect of system quality, information and services from the Merdeka Mengajar Platform on user satisfaction at SDN Tambakaji 04 and SDN Ngaliyan 01 Semarang. This study used quantitative research methods with a population of 50 teachers. Making a questionnaire prepared usingscale likertscale 1-5. The results of the analysis of hypothesis testing (t test): 1) system quality obtained a sig value of 0.842 > 0.05, which means that the quality of the independent Merdeka Mengajar Platform (PMM) system has no significant effect on user satisfaction at SDN Ngaliyan 01 and SDN Tambakaji 04 Semarang, 2) results of the t-test for the quality of information obtained sig 000 <0.05, meaning that the quality of independent Merdeka Merdeka platform (PMM) information has a significant effect on user satisfaction at SDN Ngaliyan 01 and SDN Tambakaji 04 Semarang, and 3) results of the t-test for quality service obtained a value of 000 <0.05, meaning that service quality has a significant effect on user satisfaction at SDN Ngaliyan 01 and SDN Tambakaji 04 Semarang.
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KINERJA KARYAWAN: PERAN PERILAKU KEWARGANEGARAAN DAN KOMITMEN ORGANISASI Bakhri, Syaiful; Ardi, Rudi Prasetyo; Daryono, Daryono
SEGMEN: Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 21, No 1 (2025): SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis
Publisher : FE Program Studi Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/sjmb.v21i1.9135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada CV. NJA Truss Maju Perkasa Lampung Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di CV. NJA Truss Maju Perkasa Lampung Timur yang berjumlah 50 orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh/sensus. Prosedur analisis data yang digunakan untuk analisis statistik antara lain uji t, uji F, koefisien determinasi (R2), dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Organizational Citizenship Behavior (OCB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, (2) Organizational Commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (4) Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Organizational Commitment. secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.Kata Kunci : Perilaku kewarganegaraan, komitmen organisasi, kinerja karyawan.
ANALISA LOCUS OF CONTROL DAN NEED FOR ARCHIEVEMENT PADA PENGELOLA AGROWISATA Ardi, Rudi Prasetyo; Bakhri, Syaiful; Puspitasari, Intan
SEGMEN: Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 20, No 2 (2024): SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis
Publisher : FE Program Studi Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/sjmb.v20i2.9133

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Locus of Control dan Need for Archievement terhadap kinerja individu pengelola agrowisata di Jawa Tengah. Populasi penelitian ini adalah pegawai yang berada di agrowisata Jawa Tengah dengan sebaran agrowisata sendiri sebanyak 29 agrowisata dengan jumlah sampel sebanyak 145 orang. Statistik deskriptif seperti deviasi standar rata-rata telah digunakan untuk mempelajari distribusi data dan alat statistic inferensial dengan analisis data menggunakan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan pengaruh locus of control dan need for achievement terhadap kinerja individu kinerja individu pengelola agrowisata di jawa tengah. Penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa struktur organisasi dan kebutuhan akan pencapaian adalah dua hal yang penting dan peningkatan komitmen individu merupakan hasil penting dari partisipasi tersebut. Apabila individu dapat mengendalikan diri dan mempunyai keyakinan bahwa kemampuan pada dirinya yang dominan atas nasibnya, maka dapat memberikan reaksi positif terhadap perubahantersebut.
Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dalam Menyokong Kemajuan Pendidikan Islam Bakhri, Syaiful; Isrohmawati, Isrohmawati; Sukarman, Sukarman
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Islam, sebagai pilar utama pengembangan umat Islam, harus terus ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan ini dalam situasi ini, Manajemen Mutu Terpadu (MMT) menawarkan pendekatan sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dalam menyokong kemajuan pendidikan Islam yang mencakup prinsip-prinsip MMT, konsep dan komponen utama MMT dalam pendidikan, manfaat penerapan MMT di institusi pendidikan, dan implementasi MMT dalam Pendidikan. Penelitian ini melakukan penelitian literatur dan analisis kasus pada beberapa lembaga pendidikan Islam yang menerapkan Mutu Terpadu (MMT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa MMT dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam dalam beberapa hal, seperti meningkatkan kepuasan stakeholder (siswa, orang tua, guru, dan masyarakat), memperbaiki proses pembelajaran, mengembangkan sumber daya manusia, dan memperkuat budaya mutakhir. Namun pelaksanaan MMT di institusi pendidikan Islam menghadapi beberapa tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya dukungan manajemen, dan kurangnya sumber daya. Penelitian ini menyarankan beberapa cara untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti melibatkan semua stakeholder dalam proses perubahan, memberikan pelatihan yang memadai, dan membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang efisien.
Peningkatan Literasi Komunikasi Efektif bagi Mahasiswa Melalui Kegiatan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata Syaiful Bakhri; Sugiono; Eka Pariyanti; Sefia Febriyanti; Eliviana Ayu Asih
SOCIRCLE : Journal Of Social Community Services Vol. 2 No. 3 (2023): SOCIRCLE: Journal Of Social Community Services
Publisher : PT. Berkah Digital Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58468/socircle.v2i3.11

Abstract

Communication literacy skills are one of the competencies that students should have. Especially for students who want to enter society in the Community Service Program (KKN). However, in reality there are still many students who stutter in communicating, especially with the public. Intensive assistance to students, especially students who will be involved in KKN locations, is one solution to overcome existing problems. The aim of this community service activity is to provide training to students so they can understand tips on how to communicate effectively with the community. Packaged in the form of counseling and mentoring, the activity was attended by 71 semester 7 (seven) students of the Sekolah tinggi ilmu ekonomi Lampung Timur. The results of the activity show that students are able to understand how to communicate effectively in society. ABSTRAK Kemampuan literasi berkomunikasi merupakan salah satu kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa. Apalagi bagi mahasiswa yang hendak terjun ke masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namun, kenyataannya masih banyak dijumpai mahasiswa gagap dalam berkomunikasi khususnya dengan masyarakat. Pendampingan secara intensif terhadap mahasiswa terutama pada mahasiswa yang akan terjun di lokasi KKN merupakan salah satu solusi dalam mengatasi persoalan yang ada. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada para mahasiswa agar dapat memahami kiat-kiat bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat. Dikemas dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan, kegiatan diikuti oleh mahasiswa semester 7 (tujuh) Sekolah tinggi ilmu ekonomi Lampung Timur yang berjumlah 71 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memahami bagaimana kiat-kiat berkomunikasi secara efektif di masyarakat.
Judicial Reform and Democratic Consolidation in Indonesia Chandranegara, Ibnu Sina; Bakhri, Syaiful; Ali, Muhammad
Jurnal Cita Hukum Vol. 7 No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i3.12228

Abstract

AbstractConstitutional Reform after fall of Soeharto’s New Order bring favorable direction for judiciary. Constitutional guarantee of judicial independence as regulated in Art 24 (1) of the 1945 Constitution, closing dark memories in the past. In addition, in Art 24 (2) of the 1945 Constitution decide the Judiciary is held by the Supreme Court and the judicial bodies below and a Constitutional Court. Such a strict direction of regulation plus the transformation of the political system in a democratic direction should bring about the implementation of the independent and autonomous judiciary. But in reality, even though in a democratic political system and constitutional arrangement affirms the guarantee of independence, but it doesn’t represent the actual situation. There some problem which still remains, such as (i) the absence of a permanent format regarding the institutional relationship between the Supreme Court, the Constitutional Court and Judicial Commission, and (ii) still many efforts to weaken judiciary through many ways such criminalization of judge. Referring to the problem above, then there are gaps between what “is” and what “ought”, among others, First, by changes political configuration that tend to be more democratic, the judiciary should be more autonomous. But in reality, various problems arise such as (i) disharmony in regulating the pattern of relations between judicial power actors, (ii) various attempts to criminalize judges over their decisions, (iii) judicial corruption. Second, by the constitutional guarantee of the independence of the judiciary, there will be no legislation which reduced constitutional guarantee. But in reality, many legislation or regulations that still not in line with a constitutional guarantee concerning judicial independence. This paper reviews and describes in-depth about how to implement constitutional guarantees of judicial independence under democratic consolidation after fall of new order and conceptualize its order to strengthening rule of law in IndonesiaKeyword: Judicial Reform, Judicial Independence, Judicial Accountability, Democratic Consolidation AbstrakPerubahan UUD 1945 membawa arah yang menguntungkan bagi cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penjaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 (1) UUD 1945 seperti menutup ingatan kelam di masa lalu. Selain itu, dalam Pasal 24 (2) UUD 1945 yang menentukan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya  dan Mahkamah Konstitusi. Dengan dasar ini, tidak ada landasan hukum sedikitpun bagi Presiden atau DPR untuk mengintervensi cabang kekuasaan kehakiman. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun dalam sistem politik yang demokratis dan pengaturan konstitusional menegaskan jaminan kemerdekaan namun kenyataannya tidak mewakili situasi aktual. Terdapat beberapa masalah yang masih tersisa, seperti (i) tidak adanya format permanen mengenai hubungan kelembagaan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, (ii) masih banyak upaya untuk melemahkan peradilan melalui banyak cara kriminalisasi hakim. Mengacu pada masalah di atas, maka ada kesenjangan antara apa yang senyatanya dan apa yang seharusnya antara lain, Pertama, perubahan konfigurasi politik yang cenderung lebih demokratis, kekuasaan kehakiman harus lebih otonom. Namun dalam kenyataannya, berbagai masalah muncul seperti (i) ketidakharmonisan dalam mengatur pola hubungan antara aktor kekuasaan Kehakiman, (ii) berbagai upaya untuk mengkriminalkan hakim atas keputusan mereka, (iii) berkembangnya praktek mafia peradilan. Kedua, dengan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, seharusnya tidak akan ada undang-undang yang mengurangi jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Namun pada kenyataannya, banyak peraturan perundang-undangan yang masih belum sejalan dengan jaminan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Makalah ini bermaksud menguraikan secara mendalam tentang bagaimana menerapkan jaminan konstitusional atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam masa konsolidasi demokrasi pasca jatuhnya orde baru dan mengkonseptualisasikan agenda reformasi peradilan untuk memperkuat supremasi hukum di IndonesiaKeyword: Reformasi peradilan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, reformasi peradilan, konsolidasi reformasi АннотацияКонституционная реформа после падения Нового Порядка (New Order) Сухарто дала благоприятное направление для судебной власти. Конституционная гарантия на независимость судебной власти, регулируемая статьей 24 (1) Конституции 1945 года, позволяет оставить мрачные воспоминания в прошлом. Кроме того, в статье 24 (2) Конституции 1945 года определено, что судебная власть находится в ведении Верховного Суда, нижестоящих судебных органов и Конституционного Суда. Такие строгие нормативные директивы в сочетании с трансформацией политической системы в демократическом направлении должны привести к созданию независимой и автономной судебной власти. Но на самом деле, хотя в демократической политической системе и конституционных механизмах закрепляется гарантия независимости, онa не отражает реальную ситуацию. Существует ряд нерешенных вопросов, таких как (i) отсутствие постоянного формата об институциональных отношениях между Верховным Судом, Конституционным Судом и Судебной Комиссией, и (ii) по-прежнему предпринимаются многочисленные попытки ослабить судебную власть многими средствами, такими как криминализация судей. Ссылаясь на вышеупомянутую проблему, существует разрыв между тем, что «есть» и что «должно быть», среди прочего: во-первых, изменяя политические конфигурации, которые имеют тенденцию быть более демократичными, судебная власть должна быть более автономной. Во-вторых, с конституционной гарантией на независимость судебной власти не будет закона, который ограничивал бы конституционные гарантии. В этой статье рассматривается и подробно объясняется, как реализовать конституционные гарантии независимости судебной власти после политического преобразования и концептуализировать его порядок для укрепления верховенства закона в Индонезии.Ключевые слова: независимость судебной власти, судебная ответственность, судебная реформа
Antecedent of Organizational Citizenship Behavior (OCB): Leadership, Organizational Commitment and Organizational Culture Bakhri, Syaiful
Journal of Business Innovation and Research Vol. 2 No. 2 (2023): JOURNAL OF BUSINESS INNOVATION AND RESEARCH
Publisher : UPN Veteran Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jubir.v2i2.9942

Abstract

The current dynamics of the work need flexibility from human resource who are not only able to carry out tasks according to their job descriptions but also other additional positive behavior. This study aims to analyze the factors that influence the emergence of organizational citizenship behavior (OCB). This research uses a qualitative method, namely library research through searching for references that are in accordance with the variables reviewed using an electronic database in the 2018-2022 period which is contained in Google Scholar. The results showed that the variables of leadership, organizational commitment, and organizational culture were the antecedents of organizational citizenship behavior.Keywords : Leadership, organizational commitment, organizational culture, organizational citizenship behaviorJEL Code: O15
STRATEGI PROMOSI SEKOLAH MELALUI MEDIA SOSIAL DI SD HJ ISRIATI BAITURRAHMAN 2 SEMARANG Ma`ruf, M. Anang; Bakhri, Syaiful
An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman Vol 3 No 1 (2024): An-Nahdliyyah : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70502/ajsk.v3i1.113

Abstract

This research provides an overview of school promotion through social media at SD Hj Isriati Baiturrahman 2 Semarang. The aim is to find out about: 1.) School promotion strategies through social media at SD Hj Isriati Baiturrahman 2 Semarang. 2.) Supporting factors and inhibiting factors for school promotion through social media at SD Hj Isriati Baiturrahman 2 Semarang. The strategy carried out is using the 4p product, price, place, promotion strategy of course by applying the theory of management functions, namely planning, implementation and evaluation. The supporting factor related to social media-based marketing management at SD Hj Isriati Baiturrahman 2 is the school's awareness of the importance of social media as a medium of information, the active role of the school principal, sufficient infrastructure and budget for the inhibiting factors, namely the lack of involvement of the school community, negative responses, and changing algorithms.
Strategi Pemasaran Produk Pendidikan Zaman, Fajar Badruz; Bakhri, Syaiful
Jawda: Journal of Islamic Education Management Volume 4 Number 1 April 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jawda.v0i0.0.20068

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi pemerintah memudahkan perijinan dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan baru menjadikan persaingan antara lembaga pendidikan semakin ketat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Semua data dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi data.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Perencanaan strategi pemasaran produk pendidikan di MTs Al Islam Rowosari diawali dengan rapat bersama untuk membentuk panitia PPDB, kemudian menyusun perencanaan pemasaran pendidikan yang meliputi, penetapan tujuan, identifikasi pemasaran, produk yang ditawarkan, metode pemasaran dan anggaran pemasaran. 2) Pelaksanaan strategi pemasaran produk pendidikan di MTs Al Islam Rowosari dilakukan dengan memberikan produk pendidikan yang terbaik, melakukan pelaksanaan pemasaran, strategi khusus dan penanggung jawab 3) Evaluasi strategi pemasaran produk pendidikan di MTs Al Islam Rowosari dilakukan setiap akhir tahun pelajaran. Hasil pemasaran produk pendidikan menyatakan bahwa MTs Al Islam Rowosari terdapat peningkatan peserta didik pada tahun ini mereka mengetahui informasi tersebut melalui tokoh masyarakat. Upaya strategi pemasaran untuk ke depannya yaitu akan terus meningkatkan kepercayaannya yang tidak hanya pemasaran melalui digital dan konvensional, akan tetapi bisa menggunakan media yang lebih bagus efektif dan efisien.