Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.445
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pariwisata Pesona Geoplanning : Journal of Geomatics and Planning Jurnal Ilmiah Peuradeun Journal of Government and Civil Society Forest and Society BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Jurnal Supremasi Jurnal Tunas Agraria Widya Bhumi Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)
M. Nazir Salim
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kesiapan Masyarakat Dalam Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Putri, Bahar Trianindha; Salim, M. Nazir; Pujiriyani, Dwi Wulan
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.479

Abstract

The implementation of the Agrarian Reform Access Arrangement (PARA) program often faces a variety of responses from the community, ranging from support to rejection. The success of this program depends on the readiness of the community as the main subject in the implementation of the program. The purpose of this research is to analyze the level of community readiness in the implementation of the PARA program in Krikilan Village, Kalijambe District, Sragen Regency. The method used is a mixed-methods approach with the Community Readiness Model, which measures community readiness through five dimensions: community knowledge, leadership, community attitudes, community understanding, and local resources. The results of the study indicate that the leadership dimension has the highest score of 4.2, which is classified as a high level of ownership. Meanwhile, the community knowledge dimension has a score of 3.4, which is classified as a low level of awareness and falls into the lowest score category. The role and support of leaders in implementing the PARA program play an important role in increasing community readiness. The factors hindering community readiness in Krikilan Village include the fact that the community has not fully participated in the series of activities organized. This indicates that the level of community readiness in Krikilan Village has not yet reached its full potential.   Implementasi program Penataan Akses Reforma Agraria seringkali dihadapkan pada beragamnya respons masyarakat, mulai dari dukungan hingga penolakan. Keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan masyarakat sebagai subjek utama dalam pelaksanaan program. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan program PARA di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan Community Readiness Model, yang mengukur kesiapan masyarakat melalui lima dimensi yaitu pengetahuan masyarakat, kepemimpinan, sikap masyarakat, pemahaman masyarakat dan sumber daya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kepemimpinan memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,2 yang termasuk pada tingkat rasa kepemilikan yang tinggi. Sementara dimensi pengetahuan masyarakat memiliki skor 3,4 yang termasuk pada tingkat tidak ada kesadaran dan termasuk dalam kategori skor terendah. Peran dan dukungan pemimpin dalam melaksanakan program PARA memiliki peran penting untuk meningkatkan kesiapan masyarakat. Adapun faktor yang menghambat kesiapan masyarakat Desa Krikilan yakni masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam rangkaian kegiatan yang diadakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan masyarakat Desa Krikilan belum maksimal.
Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat Putri Shenia, Aurellia; Salim, M. Nazir; Mujiburohman, Dian Aries
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.98

Abstract

The expansion of Domine Eduard Osok (DEO) Airport forced the Kokoda tribe community in Sorong City, West Papua, to relocate to Maibo Village. However, community control over plots of land in the village is unclear because it is an area with former cultivation rights. This study aims to clarify and resolve the issue of control of the Kokoda Tribe community over former HGU areas within the framework of the redistribution of former HGU land belonging to indigenous communities. The study employs a historical method and a qualitative descriptive approach. The research results reveal two distinct perspectives on the treatment and control of the former HGU land in Maibo Village, slated for designation as a land reform object. According to the land office, the land has returned to state land, and according to the local indigenous community, the land has returned to customary land. The land office successfully resolved the land control issue and redistributed the land to the Kokoda Tribe, despite differences in the treatment of former HGU land in Maibo Village. This research concludes that the national land law system still applies partially, especially to areas where there are traditional communities and very strong customary law. Ideally, the state should consider general arrangements to ensure appropriate and mutually beneficial protection for indigenous peoples. Masyarakat adat Suku Kokoda di Kota Sorong, Papua Barat, tergusur ke Kampung Maibo akibat pelebaran Bandara Domine Eduard Osok (DEO). Namun demikian, penguasaan masyarakat atas bidang-bidang tanah di Kampung Maibo hanya sebatas penguasaan fisik dan belum secara yuridis karena merupakan wilayah bekas Hak Guna Usaha (HGU). Studi ini bertujuan untuk memperjelas dan mendudukkan persoalan penguasaan masyarakat Suku Kokoda atas bidang-bidang tanah dalam wilayah bekas HGU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua persepsi terhadap perlakuan penguasaan tanah bekas HGU di Kampung Maibo yang akan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria. Menurut kantor pertanahan, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dan menurut masyarakat adat setempat, tanah tersebut kembali menjadi tanah adat. Meskipun terdapat dua perbedaan perlakuan terhadap tanah bekas HGU di Kampung Maibo, namun persoalan penguasaan tanah tersebut mampu diselesaikan oleh kantor pertanahan dan telah diredistribusikan kepada masyarakat Suku Kokoda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum tanah nasional masih berlaku parsial, terutama terhadap wilayah-wilayah yang memiliki ikatan masyarakat adat dan hukum adat yang sangat kuat. Idealnya, negara memikirkan pengaturan secara umum agar perlindungan terhadap masyarakat adat dapat diwujudkan secara tepat dan saling menguntungkan.
Pengadaan Tanah dalam Hutan Konservasi: Pengalaman Pembebasan Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kawasan Taman Hutan Raya Ilmadianti, Ilmadianti; Salim, M Nazir
Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i1.226

Abstract

The existence of the land acquisition object for the construction of the Balikpapan-Samarinda toll road, which has the status of the Bukit Soeharto Grand Forest Park (Tahura) area, raises problems, namely being forced to change the spatial layout and provide compensation to the community because at the Tahura location there is land control by the community. This research aims to explain the mechanism for changing the designation of some conservation forest areas to Allocation for Other Uses (APL), look at the consequences of changing the designation of forest areas, and explain the process of compensation to communities that control APL in the "former" Tahura area. The research method used is a socio-legal method with a document study and field study approach. The results of the research show that the change in the designation of some forest areas to APL is carried out through a mechanism for changing the designation of forest areas for provincial areas, the status of APL land in former forest areas is state land, and the provision of compensation for communities that control APL in former forest areas only covers objects that are above the ground. Changing conservation forests to APL is a compromise effort, even though the solution seems forced. The compensation is considered unfair because the government relies more on normative arguments that do not benefit the community.   Keberadaan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang berstatus Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto menimbulkan persoalan, yakni terpaksa merubah tata ruang dan ganti rugi kepada masyarakat, karena di lokasi Tahura terdapat penguasaan tanah oleh masyarakat. Penelitian ini ingin menjelaskan mekanisme perubahan peruntukan sebagian kawasan hutan konservasi menjadi Alokasi Penggunaan Lain (APL), melihat konsekuensi perubahan peruntukan kawasan hutan, dan menjelaskan proses ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai APL pada “bekas” kawasan Tahura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosio-legal dengan pendekatan studi dokumen dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perubahan peruntukan sebagian kawasan hutan menjadi APL dilakukan melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi, status tanah APL bekas kawasan hutan adalah Tanah Negara, dan pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang menguasai APL bekas kawasan hutan hanya meliputi benda-benda yang berada di atas tanah. Perubahan hutan konservasi menjadi APL adalah upaya kompromi yang dilakukan sekalipun jalan keluarnya terkesan dipaksakan, ganti rugi yang dianggap tidak adil, karena pemerintah lebih bersandar pada argumen normatif yang tidak menguntungkan masyarakat.
Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya Tsaurah, Zahra Ats; Fuad, Fokky; Salim, M. Nazir
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.243

Abstract

This research focuses on the importance of BMN certification in recording land assets in an orderly manner, using land certificates as proof of title. Data from SIMAN DJKN shows that there are still 53,293 plots of land that have not been certified, including those that have been certified but not the names of current BMN users. The research uses legal research methods by analyzing legal regulations and conducting interviews with regulatory implementers. The research results show that the management of BMN assets is regulated in PP 27 of 2014. Other certified land plots are usually obtained from BMN transfers through sales, exchanges, grants, or government capital. Land registration regulations are based on the UUCK and UUPA and their implementing regulations. Other certified land parcels originating from individual or legal entity certificates need to relinquish rights first, while those originating from government agency certificates that are not current BMN users do not need to relinquish rights. Other certified land parcels whose physical data have not changed do not require re-measurement, except for Measurement Letters issued before the enactment of PP 24 of 1997, which need to be validated. However, other certified land plots whose physical data have changed need to be re-measured.   Penelitian ini fokus pada pentingnya sertifikasi BMN dalam mencatat aset tanah secara tertib menggunakan sertipikat tanah sebagai bukti hak. Data dari SIMAN DJKN menunjukkan bahwa masih ada 53.293 bidang tanah yang belum bersertipikat, termasuk yang telah bersertipikat bukan atas nama Pengguna BMN saat ini. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan menganalisis peraturan hukum dan wawancara dengan pelaksana peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset BMN diatur dalam PP 27 Tahun 2014. Bidang tanah bersertipikat lainnya biasanya diperoleh dari pemindahtangan BMN melalui penjualan, pertukaran, hibah, atau sebagai modal pemerintah. Peraturan pendaftaran tanah didasarkan pada UUCK dan UUPA serta aturan pelaksananya. Bidang tanah bersertipikat lainnya yang berasal dari sertipikat perorangan atau badan hukum perlu melepaskan hak terlebih dahulu, sementara yang berasal dari sertipikat instansi pemerintah yang bukan Pengguna BMN saat ini tidak perlu melepaskan hak. Bidang tanah bersertipikat lainnya yang data fisiknya tidak berubah tidak memerlukan pengukuran ulang, kecuali Surat Ukur yang diterbitkan sebelum berlakunya PP 24 Tahun 1997 perlu divalidasi. Namun, bidang tanah bersertipikat lainnya yang data fisiknya berubah perlu melakukan pengukuran ulang.
Improving Quality of Land Data Towards Modern Land Administration in The Administrative City of West Jakarta Suprojo, Baskara; Salim, M Nazir; Wicaksono, Arditya; Prihatin, Septina Marryanti; Purbawa, Yudha; Prayoga, Reza Amarta; Alamsyah, Purnama; Hakim, Fatwa Nurul; Wijaya, Gustaf; Wahyono, Eko
Journal of Government and Civil Society Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i2.11104

Abstract

Land data quality plays a pivotal role in advancing modern land administration, impacting both national economic growth and Indonesia’s competitive position in the global property index, where it currently ranks 106th in Ease of Doing Business. This research focuses on the need for systematic quality improvements in both physical (spatial) and juridical (textual) land data within the West Jakarta City Administration to address existing data deficiencies. Applying the Driver-Pressures-States-Impacts-Responses (DPSIR) framework, this study investigates key challenges, causal factors, and strategic interventions aimed at enhancing land data quality. In-depth interviews with stakeholders were conducted to elucidate these dynamics and inform the proposed strategies. The findings highlight the successful digitization and validation of 94.52% of 423,189 Land Book records, 69.03% of 494,071 Ownership Rights Plans/Measurement Letters, and the spatial data of 94.68% across 427,569 land parcels, thereby improving the Data Quality Classification (KW) across categories 4–6. This study underscores the critical importance of robust data validation processes in modernizing Indonesia’s Land Administration System (LAS), offering valuable insights for enhancing the efficiency, transparency, and reliability of land data, thereby supporting economic development and improving Indonesia’s standing in the global property market.Kualitas data pertanahan memainkan peran penting dalam memajukan administrasi pertanahan modern, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan posisi kompetitif Indonesia dalam indeks properti global, di mana saat ini menduduki peringkat ke-106 dalam kemudahan berbisnis. Penelitian ini berfokus pada kebutuhan peningkatan kualitas data secara sistematis, baik fisik (spasial) maupun yuridis (tekstual), di Administrasi Kota Jakarta Barat untuk mengatasi kekurangan data yang ada. Dengan menerapkan kerangka Driver-Pressures-States-Impacts-Responses (DPSIR), studi ini menginvestigasi tantangan utama, faktor penyebab, dan intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas data pertanahan. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk menguraikan dinamika ini dan mendukung strategi yang diusulkan. Temuan menunjukkan keberhasilan digitalisasi dan validasi 94,52% dari 423.189 dokumen Buku Tanah, 69,03% dari 494.071 dokumen Rencana Hak Milik/Surat Ukur, serta data spasial dari 94,68% di 427.569 bidang tanah, sehingga meningkatkan Klasifikasi Kualitas Data (KW) di kategori 4–6. Penelitian ini menekankan pentingnya proses validasi data yang kuat dalam memodernisasi Sistem Administrasi Pertanahan (LAS) Indonesia, menawarkan wawasan berharga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keandalan data pertanahan yang mendukung pembangunan ekonomi dan memperbaiki posisi Indonesia di pasar properti global.
Resistance of Pesanggaran Village Residents to the Release of Forest Areas for Land Redistribution Activities in Banyuwangi Regency Alvian, Fitra; Salim, M. Nazir; Mujiati, Mujiati
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 5 No. 2 (2026): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v5i2.191

Abstract

The Agrarian Reform policy in Indonesia aims to address land tenure inequality and alleviate poverty. This study examines the phenomenon of resistance among the residents of Pesanggaran Village, Banyuwangi Regency, to the Land Tenure Settlement Program for Forest Area Arrangement (PPTPKH), which was first implemented in Java. Using descriptive qualitative methods, data collection was conducted through observation, interviews, and document studies. The findings indicate that the main cause of resistance was community dissatisfaction because the forest area release policy only covered residential land (house sites) and did not accommodate their agricultural land. In addition, resistance was triggered by indications of local political interests, misunderstandings of information from Community Groups (Pokmas), and residents' concerns about land diversion for mining activities. Despite the resistance, the Agrarian Reform Task Force (GTRA) successfully resolved the conflict through a persuasive approach, allowing the land redistribution program to continue. Following the resistance, the implementation of land redistribution in Banyuwangi Regency recorded achievements as a national model in the use of electronic certificates. A total of 10,323 electronic certificates were issued, covering 470 plots of land in Pesanggaran Village. This success was supported by the political will of stakeholders, including the regional government's policy of exempting Land and Building Acquisition Tax (BPHTB) for program participants. This study concluded that active community participation and transparent communication were key to the successful acceleration of agrarian reform in forest areas.
Land Registration Policy and the Absence of Gender Justice in North Sumatra Salim, M. Nazir; Rineksi, Trisnanti Widi; Junarto, Rohmat; Pujiriyani, Dwi Wulan; Utami, Westi; Vilanova, Rosye C.; Mujiburohman , Dian Aries; Kusmiarto, Kusmiarto; Mujiati, Mujiati; Narendra, Tatag Bagus; Aisyah, Annisa Nur; Fuadina, Lutfia Nursetya; Sarjita, Sarjita; Ramadhana, Millennia Duta; Putri, Berlian Imani
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 5 No. 2 (2026): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v5i2.199

Abstract

Gender inequality in formal land ownership remains evident, particularly within indigenous communities, even though land rights are legally guaranteed equally for all citizens. This study evaluates the distribution of land ownership based on gender and to analyze the effectiveness of land registration programs, particularly the Complete Systematic Land Registration program, in North Sumatra Province. Using a mixed-methods approach, the research combines legal ethnography with quantitative analysis. Data were collected through field observations, focus group discussions, interviews with relevant stakeholders, and a literature review. Geographic Information Systems (GIS) were used to visualize the spatial distribution of land ownership. legal ethnography examined tenure systems and legal-cultural practices in the study sites. The research was conducted in two locations representing different socio-spatial contexts: Samosir Regency (rural-traditional) and Deli Serdang Regency (sub-urban). The findings reveal gender inequality in land ownership. Spatial analysis indicates that men dominate land ownership with 50.52%, while women account for 38.76%, and the remaining 10.72% of the data lack gender identification. The legal ethnographic analysis further shows that the patrilineal system and administrative barriers in land registration—such as the absence of gender-disaggregated data—continue to sustain the marginalization of women in obtaining equal land rights. The study concludes that regional transitions from rural to sub-urban settings provides greater opportunities for women to access land ownership. However, current government programs remain gender-neutral in design, which may inadvertently reinforce existing inequalities.
Co-Authors Abdul Haris Farid Agung Anugra Putra Dempo Agung Dini Riyadi Ahmad Nashih Luthfi Aisyah, Annisa Nur Alvian, Fitra Andari, Dwi Titik Wulan Anggriawan, Rosi Pramula Arditya Wicaksono Baskara Suprojo Bunga Mareta Dwijananti Dewi, Asih Retno Diah Retno Wulan Dian Aries Mujiburohman Diffa Alifia Nabila Dwi Wulan Pujiriyani Eko Wahyono, Eko Farida Khasanah, Nor Fatimaharani Annisa Septiya Ningrum Fatwa Nurul Hakim, Fatwa Nurul Fitria Nur Faizah Ekawati Fokky Fuad Fuadina, Lutfia Nursetya Harvini Wulansari Ihsan, Arif Ilmadianti, Ilmadianti Kholfa Anisa Kistie Lendra Octora Kusmiarto, Kusmiarto Luthfi Adela Saraswati Mohammad Fajar Hidayat Mr Padjo Mujiati Mujiati Mujiati Mujiati Mujiati Mujiati Mujiburohman , Dian Aries Mujiburohman, DianAries Narendra, Tatag Bagus Nashih Luthfi, Ahmad Nirwana, Latansa Kunta Prihatin, Septina Marryanti Purbawa, Yudha Purnama Alamsyah Putri Shenia, Aurellia Putri, Bahar Trianindha Putri, Berlian Imani R. Deden Dani Saleh Rahmanto, Nur Ramadhana, Millennia Duta Retno Dewi, Asih Reza Amarta Prayoga Rezky Dellah R. Rezky Zamzani Rineksi, Trisnanti Widi Rochmat Martanto Rofiq laksamana Rohmat Junarto Rohmat Junarto Sarjita, Sarjita Soinbala, Maya Rahelia Sukmo Pinuji Suprojo, Baskara Surung Suranyate Manik Sutaryono Tsaurah, Zahra Ats Vilanova, Rosye C. Wasyilatul Jannah Westi Utami Wijaya, Gustaf Wulan, Diah Retno Wulansari, Harvini