Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Pandecta Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Dimensi JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Penelitian Hukum De Jure Hasanuddin Law Review Undang: Jurnal Hukum Jambura Law Review Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Indonesian Journal of International Law Jurnal Media Akademik (JMA) JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
I Made Budi Arsika
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA Jacklyn Fiorentina; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.096 KB)

Abstract

Hak penangkapan ikan secara tradisional yang diatur dalam Konvensi BangsaBangsamengenai Hukum Laut Internasional (The United Nations Convention onthe Law of the Sea /UNCLOS 1982), ternyata belum memberi kepastian hukumdalam praktiknya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukummengenai nelayan tradisional dalam Hukum Laut Internasional serta upaya hukumyang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindunganterhadap nelayan tradisional. Tulisan ini merupakan penelitian Hukum normatifyang menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus,pendekatan historis, dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwapengaturan hukum terkait keberadaan nelayan tradisional belum didefinisikansecara baik di dalam pengaturan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982maupun hukum nasional Indonesia. Adapun upaya hukum yang perlu dilakukanpemerintah Indonesia dengan membuat perjanjian bilateral Indonesia mengenaiisu nelayan tradisional dengan Negara tetangga.
PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (ICONOCLAST) SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Made Panji Wilimantara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.205 KB)

Abstract

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya  serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa International Criminal Court memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.
PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (ICONOCLAST) SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Made Panji Wilimantara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.205 KB)

Abstract

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya  serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa International Criminal Court memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 Ni Made Ayu Tresnasanti; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.792 KB)

Abstract

This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin the Local Election pursuant to Law No. 32 Year 2004. It shall apply normativelegal research method. As characterized within the typology of a democratic country,the existence of general election shall be prerequisite. Local parliament as therepresentative of a region shall execute its supervising role. As its function to beexecuted, the local parliament shall be assigned to conduct supervision and requestreport to Local General Election Commission (hereinafter shall be “KPUD”) towardsthe conduct and procedure of the head of region. Problem raised within the paper shallbe the source of authority delegated to local parliament to supervise KPUD. Conclusiondrawn shall identify the source of authority is derived from Article 66 (3) of Law No. 32Year 2004 indirectly during the supervision.
LEGALITAS PENGANCAMAN DAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR OLEH NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL Dani Budi Satria; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Senjata nuklir merupakan alat peledak yang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat. Sejumlah instrumen hukum internasional mengenai pembatasan penggunaan senjata nuklir memang telah dibuat, akan tetapi tetap saja terdapat kemungkinan digunakannya senjata nuklir sebagai alat untuk mengancam negara lain. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis sanksi hukum internasional yang dapat dikenakan terhadap negara yang menjadikan senjata nuklir sebagai ancaman kepada negara lain. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perjanjian internasional yang relevan, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir pada umumnya tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. Bagi negara yang menggunakan senjata nuklir sebagai ancaman dapat dikenakan sanksi diplomatik, ekonomi ataupun militer berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
IMPLEMENTASI YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM MENGATASI DAN MENGADILI KELOMPOK ABU SAYYAF BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL I Gusti Ayu Julia Tungga Dewi; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.399 KB)

Abstract

Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai kewajiban internasional Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menanggulangi kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Serta bagaimana implementasi yurisdiksi universal dalam mengatasi dan mengadili kelompok Abu Sayyaf berdasarkan hukum internasional. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian instrumen hukum internasional yang relevan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki beberapa kewajiban internasional yang sama dalam penanggulangan kasus pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf, sebagaimana tertuang di dalam UN Charter, UNCLOS 1982, resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Maritime Organization yang terkait, serta 3 (tiga) perjanjian kerja sama trilateral yang dibuat untuk menanggulangi kasus pembajakan dan perampokan bersenjata di perairan perbatasan negara mereka. Jika melihat instrumen hukum internasional yang ada, pelaksanaan yurisdiksi universal terhadap kasus pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf hanya dapat dilakukan oleh negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO). Akan tetapi, jika melihat hukum kebiasaan internasional, kejahatan pembajakan kapal itu sendiri telah diakui sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (hostis humani generis) sehingga dapat diadili oleh negara mana pun. Kata Kunci: Kelompok Abu Sayyaf, pembajakan kapal, perampokan bersenjata terhadap kapal, perairan perbatasan, kewajiban internasional, yurisdiksi universal.
PELAKSANAAN INTERVENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI DARFUR Elinia Reja Purba; I Gede Pasek Eka Wisanajaya; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.592 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pelaksanaan Intervensi hak asasi manusia (HAM) dalam konflik bersenjata non Internasional di Darfur berdasarkan Hukum Internasional serta untuk menganalisis yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam mengadili kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi pada konflik tersebut. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan instrumental, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Dapat disimpulkan bahwa legalitas pelaksanaan Intervensi HAM didasarkan pada Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 Tahun 2007. Dalam konflik ini, ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili kasus pelanggaran berat HAM dalam konflik bersenjata non internasional di Darfur yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sebagaimana diatur di dalam Pasal 5,6,7, dan 8 Statuta Roma.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN PENGGUNAAN SENJATA AGENT ORANGE DALAM PERANG VIETNAM Risa Sandhi Surya; I Dewa Gede Palguna; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.13 KB)

Abstract

This writing aims to discuss the legality of the use of ‘Agent Orange’ weapon during the Vietnam War and the legal protection of children who are victims of the use of such weapon in Vietnam. This paper is a normative legal research that uses statute, case, and historical approaches. It describes and analyzes the chronology of events and legal protection that can be provided to victims of Agent Orange, especially children. This article concluded that the legal protection that can be given to children affected by Agent Orange weapon is not sufficiently provided.
PERWUJUDAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Made Andika Satria Putra; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.967 KB)

Abstract

Civil servant as public authorities shall be considered as integrated part of Indonesian civil society which entails the assurance of its freedom to assembly pursuant to the stipulation of Article 28 of 1945 Constitution. One of the fundamental rights to enter into assembly is the freedom to enter into a political party, however the involvement of civil servant in political party shall serves into another debatable plane during the New Order Era where civil servant is utilized as political instrument whichleads to the preference of civil servant and disrupt the productivity and service of civil servant to State. Problems raised shall be upon the existence and effort of civil servant in maintaining neutrality from the political party membership and organizational structure of Indonesia political parties. In this writing, normative legal research shall be applied in elucidating neutrality of civil servant in the board of political party byenacting Governmental Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Disciplinary Act, Governmental Regulation No. 12 of 1999 concerning Civil Servant which Serves as Political Party Members and Governmental Regulation No. 37 of 2004concerning the Prohibition of Civil Servant to be Political Party Member in the spirit of maintaining neutrality.
PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (ICONOCLAST) SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Made Panji Wilimantara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.205 KB)

Abstract

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya  serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa International Criminal Court memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.
Co-Authors Amalia Kurniawan Amalia Yustika Febriani Anak Agung Alvian Prasetya Putera Angel Purwanti Ayu Krishna Putri Paramita Chyntya Dewi Negara Dani Budi Satria Elinia Reja Purba Gita Wanandi I Dewa Gede Palguna I Gede Adhi Supradnyana I Gede Bagus Ananda Pratama I Gede Panca Sudiarta I Gede Pasek Eka Wisanajaya I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gusti Ayu Agung Siddhamahandari Surya Hadi Sugriwa I Gusti Ayu Julia Tungga Dewi I Gusti Ayu Khanaya Manohara I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Made Hadi Kusuma I Made Juli Untung Pratama I Made Pasek Diantha I Made Sena Darmasetiyawan I Nyoman Suyatna I Wayan Gede Harry Japmika Ida Ayu Ima Purnama Sari Ida Bagus Surya Dharma Jaya Ida Bagus Surya Dharma Jaya Irene Svinarky Ivan Donald Girsang Jacklyn Fiorentina Janardana Putri Kharismawan, Gede Khrisna Komang Ayu Nuriasih Made Andika Satria Putra Made Arik Tamaja Made Panji Wilimantara Michelle Golda Meir Miga Sari Ganda Kusuma Nadirsyah Hosen Nandia Amitaria Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Made Ayu Tresnasanti Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Tuni Cakabawa Landra Rengganis Dita Ragiliana Risa Sandhi Surya Sagung Putri M E Purwani Sagung Putri M. E. Purwani Sakti Prasetiya Dharmapati Shara, Made Cinthya Puspita Ukas Ukas Utami Ningsih, Dian Islamiati