Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN PENGUNGSI SURIAH KORBAN GERAKAN NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH DI NEGARA-NEGARA EROPA ]]>
<![CDATA[Nandia Amitaria]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.952 KB)
<![CDATA[Kebijakan penolakan kehadiran pengungsi Suriah ke sejumlah negara Eropa yang sesungguhnya negara pihak dari Konvensi tentang Pengungsi 1951 ternyata menyulut kontroversi. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban UNHCR dalam melindungi pengungsi Suriah di negara-negara Eropa dan menganalisis konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa yang telah meratifikasi konvensi tersebut namun justru tidak menerima pengungsi Suriah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban UNHCR dilakukan dalam bentuk laporan di hadapan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, artikel ini juga menyimpulkan bahwa konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa tersebut dapat berupa sanksi yang diputuskan oleh European Court of Human Rights.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-HEZBOLLAH ]]>
<![CDATA[Ayu Krishna Putri Paramita]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.379 KB)
<![CDATA[In 2006, there was an armed conflict between Israel and Hezbollah known as the ‘2006 Lebanon War’. There have been a number of violations of international humanitarian law during the hostilities. This paper hence is aimed to analyze the appropriate forms of sanctions that can be imposed for parties that violated international humanitarian law in the 2006 Lebanon War.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN ASAS-ASAS HUKUM HUMANITER DALAM SENGKETA BERSENJATA DI PALESTINA ]]>
<![CDATA[Chyntya Dewi Negara]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.982 KB)
<![CDATA[Sengketa bersenjata antara Israel dan Palestina selama ini dipandang sebagaipermasalahan klasik dalam hubungan internasional. Masalah serius dalamsengketa bersenjata tersebut adalah terjadinya sejumlah serangan yang justrumengakibatkan jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil. Tulisan inimenganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di Gazaterkait pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniterkhususnya prinsip proporsionalitas. Selanjutnya, akan dianalisis pula sanksiterhadap pelanggaran prinsip tersebut dalam sengketa bersenjata yang terjadi diGaza.Tulisan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yangmenggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah,pendekatan fakta, dan pendekatan kasus.]]>
<![CDATA[PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS ROHINGYA OLEH MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Gita Wanandi]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.969 KB)
<![CDATA[Perlakuan diskriminasi selama ini dialami oleh etnis minoritas Rohingya di Myanmar akibat kebijakan dan tindakan dari Pemerintah Myanmar. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengetahui pengaturan terhadap perlakuan diskriminatif terhadap suatu etnik tertentu dalam hukum internasional. Secara lebih spesifik, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi hukum internasional kepada Myanmar atas perlakuan diskriminatif tersebut. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan fakta.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNAL SURIAH ]]>
<![CDATA[I Wayan Gede Harry Japmika]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.06 KB)
<![CDATA[The leadership of Syrian President, Bashar al-Assad was underpressure from Syrian people who performed demonstrations demanding him to retreat from the power. The reaction of the Syrian government ordered its military forces to execute repressive measures against the demonstrators has turned out the demonstrations into an armed conflict between the government and belligerent. This paper will reveal the constraints of the humanitarian law enforcement on the internal armed conflict occurred in Syria and will also analyze the kinds of sanctions that may be imposed on the parties to the dispute in the conflict. This paper is a normative legal research that uses several approaches namely statutory approach, facts approach, analytical-legal conceptual approach, and historical approach.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIM ATAS PERLAKUAN DISKRIMINATIF DI UNI EROPA ]]>
<![CDATA[Miga Sari Ganda Kusuma]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.543 KB)
<![CDATA[Muslims as a part of minorities in European Union are potentially being discriminated, that this matter shall caught our attention because each EU member state basically recognize and respect the human rights, and certainly enacting their national law as well regulating the protection against discrimination. The analysis of this writings is based on the implementation of EU laws, protection against discrimination given by each EU government and the possible remedies for discriminated Muslims. In principle, the European Union has been applying certain rule regarding discrimination presented as EU Directive which should be implemented by all EU member states. As a form of human rights protection, EU provides four optional settlements on discrimination through international agencies, regional court, EU body and EU Court and also national courts.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PENGANCAMAN DAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR OLEH NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Dani Budi Satria]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (36.458 KB)
<![CDATA[Senjata nuklir merupakan alat peledak yang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat. Sejumlah instrumen hukum internasional mengenai pembatasan penggunaan senjata nuklir memang telah dibuat, akan tetapi tetap saja terdapat kemungkinan digunakannya senjata nuklir sebagai alat untuk mengancam negara lain. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis sanksi hukum internasional yang dapat dikenakan terhadap negara yang menjadikan senjata nuklir sebagai ancaman kepada negara lain. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perjanjian internasional yang relevan, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir pada umumnya tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. Bagi negara yang menggunakan senjata nuklir sebagai ancaman dapat dikenakan sanksi diplomatik, ekonomi ataupun militer berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM HUMANITER MENGENAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PERSONIL MILITER YANG MENJADI TAWANAN PERANG ]]>
<![CDATA[Ivan Donald Girsang]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.824 KB)
<![CDATA[Military personnel are someone who is armed and prepared to do battle or war-fighting within the framework of the defense and security of the State. In times of war or the armed conflict International has a status of military personnel, among others, as a prisoner of war when the military personnel had arrested by an enemy state. During the military personnel became prisoners of war there is protection afforded by Own Country, State retaining / enemies, Protecting Power, the UN and the ICRC.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN SUDAN SELATAN SEBAGAI NEGARA MERDEKA BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Sakti Prasetiya Dharmapati]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Palguna]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (35.07 KB)
<![CDATA[Kelahiran negara baru Sudan Selatan yang memisahkan diri dari Republik Sudanpada tahun 2011 masih menyisakan sejumlah permasalahan hukum. Tulisan inibertujuan untuk menganalisis keabsahan Sudan Selatan sebagai negara baru dilihatdari perspektif Hukum Internasional serta untuk menganalisis penyelesaian hukumterhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi pada masa perjuangankemerdekaan Sudan Selatan. Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, tulisan inimeneliti dan menganalisis sejumlah bahan hukum dengan menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan terhadap instrumen hukum internasional yang relevan,pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa Sudan Selatantelah memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi sebuah negara merdeka baruberdasarkan hukum internasional. Selanjutnya, dapat juga disimpulkan bahwa telahada upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hukum internasional terjadi padamasa perjuangan kemerdekaan Sudan Selatan melalui Mahkamah PidanaInternasional.]]>
<![CDATA[POLA KOMUNIKASI PERKAWINAN MENGGUNAKAN SURAT TAUKIL DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky]]>;
<![CDATA[Angel Purwanti]]>;
<![CDATA[Ukas Ukas]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ JURNAL DIMENSI Vol 11, No 1 (2022): JURNAL DIMENSI (MARET 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau Kepulauan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum tanpa adanya komunikasi yang baik tidak akan berjalan, sebaliknya komunikasi tanpa adanya hukum yang mengatur maka dapat saja keluar dari jalur yang telah ditetapkan, karena di Indonesia semua kegiatan selalu terkait dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Di Indonesia hukum berlaku beberapa hukum yang mengatur mengenai perkawinan, seperti hukum adat, hukum islam dan hukum negara. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Wali hakim juga dapat menikahkan mepelai laki-laki dan mempelai wanita. Hal ini terdapat di dalam Buku I KHI. Namun perkawinan dapat diwakil wali oleh Wali Hakim apabila telah mendapatkan Surat Taukil yang berjudul (Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah). Dalam surat itu dimana dibutuhkan persiapan untuk memahami tahapan-tahapan dari persiapan perkawinan. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan penerapan pola komunikasi yang digunakan dalam perkawinan di dalam agama islam. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian normatif hukum islam yang mana norma-norma dalam hukum islam dijadikan sebagai objek penelitian. Hasil Penelitian Dan Pembahasannya dapat di uraikan berikut ini : Mengenai Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah merupakan surat yang digunakan oleh calon pengantin perempuan yang akan menikah jika wali nikah tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut. Surat ini tidak tidak terlalu dikenal di masyarakat, namun dalam prakteknya surat tersebut dirujuk pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan]]>
