Claim Missing Document
Check
Articles

COLLATERAL DAMAGE: PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF DEEP ECOLOGY Kharismawan, Gede Khrisna; I Made Budi Arsika
Veritas et Justitia Vol. 8 No. 2 (2022): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v8i2.5171

Abstract

International humanitarian law that applies in armed conflict tends to prioritize human interests. The emergence of deep ecology manifests as a critique of the anthropocentrism of war which harms the natural environment. This development implies the need for environmental protection and emphasizes responsibility for environmental damage resulting from armed conflict. This article discusses international legal frameworks that offer protection to the environment in times of armed conflict and presents an analysis of legal protection from a deep ecology perspective. This paper is a normative legal research that applies statutory, case, and conceptual approaches. The study's results suggested that several international treaties have adopted international customs in regulating the protection of the environment during armed conflict and forms of responsibility in case a violation occurs. However, those international legal instruments have yet to be optimal in protecting the environment regarding damage standards, coverage of environmental conditions, and the implementation of responsibility for violations.
TOWARDS A RECOGNISED RIGHT TO A SHARED CULTURE AT THE REGIONAL LEVEL: How Will ASEAN Address Diversity? Arsika, I Made Budi; Suyatna, I Nyoman; Purwani, Sagung Putri M.E
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i1.27149

Abstract

ASEAN documents have officially upheld the principle of unity in diversity and agreed on the spirit of one identity and community. However, there is a pronounced tendency for ASEAN countries to struggle with each other with several differences, including cultural tensions. This paper aims to analyse the possibility of recognising a regionally shared culture as jointly claimed collective cultural rights by taking the example of Intangible Cultural Heritage ICH. It is designed as legal research applying statutory, historical, conceptual, and comparative approaches. This research collects norms and principles covering the issues of ICH and cultural rights and conducts a literature study, suggesting that cultural rights, which represent the intersecting of cultural and human rights aspects, have yet to be fully understood as collective cultural rights. ICH is an example of how ASEAN countries are sometimes heated up in non-harmony relations. The possibility of recognising a regionally shared culture in the context of collective cultural rights then, more or less, relies on the ongoing development of the Narrative of ASEAN Identity, the routine convening of human rights dialogues, and the initiation of the ASEAN Cultural Heritage List. These findings are then expected to be considered by ASEAN policymakers. Dokumen-dokumen ASEAN mencatumkan iktikad untuk menjunjung tinggi prinsip persatuan dalam keberagaman dan menyepakati semangat satu identitas dan komunitas. Dalam kenyatannya, negara-negara anggota ASEAN justru bergelut dengan sejumlah persoalan antara negara yang satu dengan negara lainnya, termasuk mengenai ketegangan budaya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan mengakui budaya bersama secara regional sebagai hak budaya kolektif yang diklaim bersama dengan mengambil contoh warisan budaya tak benda (WBTB). Artikel ini dirancang sebagai penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konsep, dan perbandingan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur isu WBTB dan hak budaya serta melakukan studi literatur. Artikel ini menyimpulkan bahwa hak budaya, yang mewakili persilangan antara aspek budaya dan hak asasi manusia (HAM), belum sepenuhnya dipahami sebagai hak budaya kolektif. WBTB menjadi contoh bagaimana negara-negara ASEAN terkadang berada dalam hubungan yang tidak harmonis antara satu dengan lainnya. Adapun kemungkinan untuk mengakui budaya bersama secara regional dalam konteks hak budaya kolektif dapat disandarkan pada pengembangan Narasi Identitas ASEAN, penyelenggaraan dialog HAM secara rutin, dan upaya pembentukan Daftar Warisan Budaya ASEAN. Temuan-temuan ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan di ASEAN.
PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN DAN PROPORSIONALITAS DALAM PERANG SIBER: STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA RUSIA–UKRAINA Michelle Golda Meir; I Made Budi Arsika
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/t0fgv245

Abstract

Perkembangan perang siber sebagai domain peperangan modern menghadirkan tantangan signifikan bagi kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penerapan prinsip-prinsip fundamental HHI, khususnya prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Dalam konteks operasi siber pada konflik bersenjata Rusia–Ukraina. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Temuan utama menunjukkan bahwa karakteristik unik perang siber, seperti sifat infrastruktur berfungsi ganda dan efek serangan yang berjenjang, secara fundamental mengaburkan batasan antara objek militer dan objek sipil. Hal ini menyebabkan kesulitan substansial dalam mengimplementasikan prinsip pembedaan secara efektif. Selain itu, kalkulasi proporsionalitas menjadi sangat kompleks karena sulitnya mengukur kerusakan non-fisik dan memprediksi dampak insidentil yang berlebihan terhadap penduduk sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun HHI tetap berlaku, terdapat kesenjangan implementasi yang mendesak. Diperlukan klarifikasi dan penguatan kerangka hukum HHI agar tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan efektif bagi warga sipil di era peperangan digital.
Mengarustamakan Pendekatan HAM Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Asia Tenggara: Bagaimana AICHR Memainkan Peran? I Made Budi Arsika; Dian Islamiati Utami Ningsih
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3845

Abstract

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) telah mengadakan Pertemuan ke-36 dan ke-37 pada tahun 2023 dalam membahas permasalahan lingkungan hidup di kawasan ASEAN dengan upaya pembentukan ASEAN Environmental Rights Working Group (AER WG) yang berpijak pada Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37  ASEAN Human Rights Declaration (AHRD). Sejatinya, ASEAN belum memiliki suatu institusi khusus untuk penanganan isu lingkungan hidup. Oleh karena itu, ASEAN berkomitmen untuk mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) secara utuh dengan mengimplementasikan juga Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/76/300 dan Resolusi Dewan HAM PBB No. 48/13. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual hukum, dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini adalah HAM dan perlindungan lingkungan hidup memiliki sinergisitas dengan adanya hak dan kewajiban yang diatur di dalam suatu hukum. Sehubungan dengan itu, terdapat perubahan paradigma akibat perubahan iklim yang masif terhadap perluasan makna dan pengakuan dari hak lingkungan yang bersih menjadi hak lingkungan hidup yang aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan. Perubahan tersebut juga mendorong ASEAN untuk mengimplementasikan AHRD secara maksimal. Akan tetapi, pada faktanya ASEAN belum optimal melaksanakan karena masih ada peraturan yang belum terkoordinir di dalam AHRD. Oleh sebab itu, ASEAN melalui AICHR telah memetakan Five Year Work Plan (FYWP) 2021 – 2025 yang berisi pendekatan HAM berbasis lingkungan hidup. Kondisi saat ini, AICHR telah mencoba untuk memaksimalkan aktualisasi hak atas lingkungan hidup meskipun masih di tahap awal melalui AER WG. Adapun kesimpulan penulisan ini  adalah AER WG menjadi salah satu alat AICHR mengarustamakan pendekatan HAM terhadap perlindungan lingkungan hidup.
Urgensi Pemberian Paspor Diplomatik Bagi Anggota Parlemen I Made Budi Arsika; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20 No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.315-334

Abstract

Wacana pemberian paspor diplomatik kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan kembali publik pada perdebatan politik dan akademik yang pernah terjadi sebelumnya. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi instrumen hukum internasional dan praktik internasional dalam memberikan legitimasi terhadap penggunaan paspor diplomatik oleh pejabat negara yang tugas utamanya tidak melaksanakan fungsi diplomatik, termasuk di antaranya anggota Parlemen. Selain itu, artikel ini bermaksud menyajikan analisis dalam konteks Indonesia mengenai landasan hukum pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR RI. Artikel ini merefleksikan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, fakta, dan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian paspor diplomatik bagi anggota parlemen suatu negara tidaklah diatur secara spesifik dalam instrumen-instrumen internasional di bidang hubungan diplomatik karena cenderung merupakan ranah domestik masing-masing negara. Praktik internasional juga mengindikasikan bahwa paspor diplomatik dianggap hanya menunjukkan posisi khusus yang dimiliki oleh pemegangnya karena tidak secara otomatis memberikan imunitas diplomatik. Dalam perspektif hukum Indonesia, pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR RI belum sepenuhnya memiliki landasan hukum yang kuat. Adapun pengaturan paling eksplisit justru tertuang di dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Dengan demikian, pihak eksekutif (pemerintah) tidaklah memiliki kewajiban untuk memenuhi usulan tersebut.