Articles
<![CDATA[AKIBAT HUKUM LEWATNYA JANGKA WAKTU PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERBASIS ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Ponik]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.682 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah yang berjudul Akibat Hukum Lewatnya Jangka Waktu Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik, memiliki latar belakang bahwa pendaftaran jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No.42 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perbuatan akta jaminan fidusia. Berdasarkan peraturan pemerintah, tidak ada ketentuan pasal yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pemohon jika permohonan pendaftaran lewat dari batas waktu yang ditentukan yaitu lewat dari 30 hari. Karena tidak adanya kepastian hukum, perlu diketahui keabsahan dari ketentuan tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan, apakah pendaftaran jaminan fidusia lewat jangka waktu 30 hari dapat dikatakan sah dan masih bisa dilanjutkan proses pendaftarannya atau pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan dan harus melakukan pendaftaran ulang. Tujuan dibuat karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apa akibat yang terjadi jika lewatnya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dengan didukung bahan perpustakaan. Hasil analisa, pendaftaran fidusia lewat jangka waktu 30 hari tidak dapat didaftarkan dan harus melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, pemohon dapat melakukan pendaftaran ulang agar memperoleh hak preferen. Saran untuk pemerintah lebih baik melakukan perubahan pada peraturan pemerintah tersebut agar tidak terdapat norma kabur dalam proses pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik. Kata kunci : Jangka Waktu, Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Elektronik]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI DALAM HUKUM KEPERDATAAN ]]>
<![CDATA[I Gede Hery Yoga Sastrawan]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa L.]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.448 KB)
<![CDATA[Coverage is an agreement by which committed them selves to the insured to receive a premium, to providere imbursement to him for the loss, damage or loss of expected benefits that maybe suffered as a result of a evenemen. has the objective of identifying and providing information to the community about the validity of the insurance agreement is particularly concerned about a particular case where an object is governed by Article 1320 Book of the Civil Law Act is uncertain, where as the validity of aparticular insurance arrangement agreemen to the object to be definite The research method in this paper uses normative legal research, where to find the ingredients the nassessed using the legislation as well as the use of literature reading. Inconclusion described in the Book of the Law and Commercial Law Number. 2 of 1992 on Insurance Business objects are arranged is certain and clear, With the basics of the insurance agreement is said validin terms of particular agreements.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN APABILA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN ]]>
<![CDATA[Yulia Dewitasari]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (34.348 KB)
<![CDATA[This paper shall be titled as "The Legal Consequences of Cancellation ofAgreement towards the Parties in the Agreement". Cancellation of agreementrecognized by the Indonesian Civil Code and it has to qualify the terms of cancellations.Cancellation of the agreement, which results no agreement has ever been considered atall, brings new legal consequences for the parties in the agreement. The aims of thispaper are to understand about the cancellation terms and legal consequences thatcaused by the cancellation of the agreement. This paper applied normative analysismethod combined with statutory approach in its composition. Terms of cancellation ofthe agreement are non-fulfillment of agreement, the agreement must be a mutualagreement, and the cancellation is through the judge's decision. Agreement may becanceled if it not qualifies the terms of the agreement. Legal consequence towards theparties in the agreement is to recover just like the original state before the agreementhappened.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Putu Latisa Mayang Prabaswari]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.402 KB)
<![CDATA[Potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di beberapa wilayah Provinsi Bali merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang memiliki peranan penting dalam memenuhi keperluan hidup manusia, oleh sebab itu diperlukan pengelolaan secara optimal. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji serta mengetahui bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta bagaimana sinkronisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2012. Metode penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yakni penelitian yang fokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini DPRD Provinsi Bali memiliki peran dalam mengawasi berjalannya Peraturan Daerah, baik pengawasan secara aktif maupun pengawasan pasif. Kata Kunci : pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, pertambangan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM WARGA ROHINGYA TERKAIT DENGAN KONFLIK DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Sintya Dewi]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.264 KB)
<![CDATA[Seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali kasus-kasus kejahatan kemanusian yang terjadi didunia ini. Katakan saja konflik terhadap etnis Rohingya. Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh Negara Myanmar dan tidak memperoleh kewarganegaraan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982). Penulisan skripsi ini menggunakan metodelogi penelitian normatif dengan pendekatan kasus (the case approach), pendekatan perundang-undangan (statutes approach), dan pendekatan fakta (the fact approach). Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa peranan UNHCR dalam menangani kasus Rohingya telah diamanatkan oleh lembaga PBB. Dimana pada tanggal 14 desember 1950 Statuta UNHCR metetapkan fungsi UNHCR yakni memberikan perlindungan internasional dibawah naungan PBB kepada para pengungsi yang berada dalam ruang lingkup statuta tersebut. Terdapat 4 peranan khusus UNHCR dalam menangani kasus etnis Rohingya yaitu: peranan UNHCR sebagai inisiator, fasiliator, konsiliator dan determination. Dimana dalam keempat peranan tersebut pada dasarnya adalah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh etnis Rohingya, memberikan sebuah perlindungan, keamanan, dan memfasilitaskan bantuan-bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi Rohingya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konflik, Rohingya.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG ]]>
<![CDATA[Airlangga Wisnu Darma Putra]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.676 KB)
<![CDATA[Serangan udara dari pesawat militer koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam perang di Yaman yang menghancurkan sebagian kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Yaman pada tanggal 20 April 2015 lalu ternyata menjadi isu menarik di ranah hukum internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum internasional mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas gangguan terhadap perwakilan diplomatik negara pengirim di wilayah perang. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik di wilayah perang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang dimana perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan dan serangan. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab adalah negara penerima dan pelaku penyerangan baik individu dan atau negara.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUSIRAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) OLEH PEMERINTAH MALAYSIA TERKAIT KELENGKAPAN KEIMIGRASIAN ]]>
<![CDATA[Catherine Vania Suardhana]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.341 KB)
<![CDATA[Pemerintah Malaysia telah mengusir cukup banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak memiliki dokumen keimigrasian (Paspor). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia terkait kelengkapan keimigrasian ditinjau dari Hukum Internasional serta menganalisis upaya pemerintah untuk mencegah pengiriman TKI ilegal. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan serta pendekatan fakta. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Internasional, Pengusiran TKI Oleh Pemerintah Malaysia dalam isu ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab Indonesia. Selanjutnya, ada sejumlah upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah untuk mencegah TKI ilegal, yaitu perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan penyuluhan untuk mengenalkan dokumen keimigrasian bagi para calon TKI.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.613 KB)
<![CDATA[Banyaknya kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luarnegeri menimbulkan pertanyaan mengenai peran misi diplomatik Indonesia di luarnegeri dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Artikel ini bertujuan untukmenganalisis tanggung jawab perwakilan diplomatik terhadap tenaga kerjaIndonesia (TKI) di luar negeri serta untuk menganalisis faktor-faktor penyebabbelum optimalnya perlindungan terhadap TKI di luar negeri oleh perwakilandiplomatik. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakanpendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisisinstrumen hukum internasional dan nasional yang relevan dengan isu yangdibahas serta pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa tanggung jawabperwakilan diplomatik di luar negeri telah diatur baik di dalam Konvensi Wina1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang HubunganKonsuler, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan LuarNegeri. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yangmenyebabkan belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia diluar negeri oleh perwakilan diplomatik. Faktor pertama adalah belum padunyakoordinasi di antara instansi pemerintah yang bergerak di bidang perlindunganTKI, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Perwakilan Diplomatikserta faktor belum optimalnya law enforcement di dalam negeri sehingga tidakmenimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangandalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PENGANCAMAN DAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR OLEH NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Dani Budi Satria]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Senjata nuklir merupakan alat peledak yang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat. Sejumlah instrumen hukum internasional mengenai pembatasan penggunaan senjata nuklir memang telah dibuat, akan tetapi tetap saja terdapat kemungkinan digunakannya senjata nuklir sebagai alat untuk mengancam negara lain. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis sanksi hukum internasional yang dapat dikenakan terhadap negara yang menjadikan senjata nuklir sebagai ancaman kepada negara lain. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perjanjian internasional yang relevan, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir pada umumnya tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. Bagi negara yang menggunakan senjata nuklir sebagai ancaman dapat dikenakan sanksi diplomatik, ekonomi ataupun militer berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNGJAWAB TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI WILAYAH TUMPANG TINDIH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA YANG TERLETAK DI PERAIRAN SELAT MALAKA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Intan Purnami]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.717 KB)
<![CDATA[Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wilayah tumpang tindih zona ekonomi eksklusif dan padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di Selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahnya minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal tersebut menimbulkan tanggungjawab dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah tumpang tindih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa landasan hukum mengenai penyelesaian batas wilayah (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka telah memadai dan diatur sedemikian rupa dalam peraturan internasional dan nasional masing-masing Indonesia dan Malaysia. Sehingga cara penyelesaian yang diutamakan adalah dengan mengadakan perjanjian. Sedangkan untuk masalah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak dari tabtrakan kapal di wilayah tumpang tindih Selat Malaka maka, pertanggungjawabannya ditujukan kepada negara, pemilik kapal, orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang berada dalam yurisdiksi negara, yang berperan sebagai nahkoda ataupun operator kapal. Dengan adanya asas kepentingan umum juga maka Indonesia dan Malaysia dapat meminta tanggungjawab dan ganti rugi karena kepentingan bersama kedua negara untuk mengurangi, mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dilanggar. Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Laut; Tanggungjawab; Tumpang Tindih; ZEE; Selat Malaka]]>
