Articles
<![CDATA[PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SURIAH DI UNI EROPA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Sagung Mahandhani Krisna]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.596 KB)
<![CDATA[Abstrak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui praktik pemberian suaka (asylum) kepada orang-orang yang lari dari persekusi, atau bahaya di negara sendiri. Pengungsi Suriah sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan harus lari ke negara-negara terdekat salah satunya ialah Jerman, dan Yunani yang merupakan anggota Uni Eropa. Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), diperlukan demi memberikan perlindungan, dan solusi jangka panjang yang efektif bagi pengungsi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini menemukan dua masalah yakni bagaimanakah kebijakan penanganan pengungsi Suriah di Uni Eropa, dan bagaimana peranan UNHCR dalam penanganan pengungsi Suriah di wilayah negara-negara Uni Eropa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah kebijakan penanganan pengungsi di Uni Eropa dikeluarkan dalam bentuk Common European Asylum System (CEAS), pernanan UNHCR dalam penanganan pengungsi terwujud dengan kerjasama langsung dengan negara-negara anggota Uni Eropa seperti Jerman, Yunani dan Hungaria. Kata Kunci: Pengungsi Suriah, UNHCR, Uni Eropa, Negara-negara Eropa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Darious Mahendra N.]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Eka Wisanjaya]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.197 KB)
<![CDATA[Kejahatan perdagangan manusia terhadap anak-anak akhir-akhir ini muncul sebagai isu besar yang menarik perhatian regional serta global dan sudah menjadi suatu kejahatan transnasional. Dalam perdagangan manusia, perempuan dan anak-anak merupakan yang paling banyak menjadi korban pada posisi yang sangat beresiko dalam bidang kesehatan, baik fisik maupun mental. Korban kejahatan ini sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang. ILO (International Labour Organization) yang merupakan organisasi PBB memberikan perhatian khusus untuk pekerja anak korban perdagangan manusia dengan mengeluarkan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999. Sehingga negara-negara anggota memiliki dasar hukum internasional untuk turut serta menanggulangi dan melindungi pekerja anak korban perdagangan manusia. Indonesia sebagai negara anggota ILO meratifikasi konvensi ini dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Dalam hal melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia dan eksploitasi anak, pemerintah Indonesia mengatur perlindungan hukum tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[PENGATURAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS DAN ASAS PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA CELAH TIMOR ANTARA INDONESIA, AUSTRALIA DAN TIMOR LESTE ]]>
<![CDATA[Stephanie Maarty K Satyarini]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.449 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan membahas pengaturan asas Rebus Sic Stantibus dan asas PactaTertiis Nec Nocent Nec Prosunt dalam penyelesaian sengketa Celah Timor yang melibatkanIndonesia, Australia, dan Timor Leste. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatifdengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Tulisan inimenyimpulkan bahwa asas Rebus Sic Stantibus mengakibatkan Perjanjian Celah Timor antaraIndonesia dan Australia menjadi berakhir sebagai konsekuensi atas kemerdekaan Timor-Timur.Hal ini mengakibatkan objek dari Perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatanIndonesia, namun sepenuhnya menjadi hak Timor Leste sebagai akibat dari adanya Asas PactaTertiis Nec Nocent Nec Prosunt.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PENGANCAMAN DAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR OLEH NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Dani Budi Satria]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (36.458 KB)
<![CDATA[Senjata nuklir merupakan alat peledak yang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat. Sejumlah instrumen hukum internasional mengenai pembatasan penggunaan senjata nuklir memang telah dibuat, akan tetapi tetap saja terdapat kemungkinan digunakannya senjata nuklir sebagai alat untuk mengancam negara lain. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis sanksi hukum internasional yang dapat dikenakan terhadap negara yang menjadikan senjata nuklir sebagai ancaman kepada negara lain. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perjanjian internasional yang relevan, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir pada umumnya tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. Bagi negara yang menggunakan senjata nuklir sebagai ancaman dapat dikenakan sanksi diplomatik, ekonomi ataupun militer berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN DI KAWASAN TUMPANG TINDIH LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENEMBAKAN SEORANG NELAYAN BERKEBANGSAAN TIONGKOK OLEH MILITER FILIPINA DI KEPULAUAN SPRATLY) ]]>
<![CDATA[Rina Kusuma Dewi]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.28 KB)
<![CDATA[Laut Cina Selatan merupakan kawasan tumpang tindih yang diklaim olehsejumlah negara, termasuk Tiongkok dan Filipina. Pada Bulan Mei 2013 terjadipenembakan di salah satu gugusan Laut Cina Selatan yaitu di Kepulauan Spratly ketikamiliter Filipina menembak nelayan berkebangsaan Tiongkok hingga tewas. Tulisan inibertujuan untuk membahas mengenai pengaturan tanggung jawab negara di kawasantumpang tindih dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap insidenpenembakan ini. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatankasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketamengenai tumpang tindih wilayah, setiap negara harus memperhatikan cara-carapenyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional, yaitu secara damai melaluijalur politik atau diplomatik dan jalur hukum maupun menggunakan cara kekerasanbaik non perang maupun perang dengan syarat yang telah ditentukan oleh DewanKeamanan PBB. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa kasus ini menimbulkantanggung jawab negara khususnya Filipina, sehingga Republik Rakyat Tiongkok dapatmengajukan kasus ini ke International Court of Justice (ICJ) dan International Tribunalfor the Law of the Sea (ITLOS) atau dengan merujuk pada ILC Draft Articles onResponsibility of States for Internationally Wrongfull Acts.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KORBAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Nyoman Mas Gita Sawitri]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Eka Wisanjaya]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.172 KB)
<![CDATA[The current development of medical science brings major advancements to world health today. These advancements can raise life expectancy of the patient. One of the advancement is in the field of organ transplantation. From a legal standpoint, organ transplantation and cells of the body are seen as something should be appreciated because it becomes action which helps the health of other people. The problem about the victim of illegal organ transplantation is actually not a new problem. That problem arose because several certain things that have been less attention or even ignored. The emergence of the term human rights is something related to a product of history. The term of human rights was originally a human desire and determination to be recognized and protected. Therefore, in this paper the protection to the victims of the illegal transplantation is discussed from the perspective of international human rights law. It also discusses the obstacles encountered in the protection of organ transplantation victims related to human rights.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF KONVENSI ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) NOMOR 105 DAN NOMOR 182 ]]>
<![CDATA[Maria Seraphine Kartika Dewi]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Eka Wisanjaya]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.307 KB)
<![CDATA[A number of cases indicate abuse that received by workers at their workplace inIndonesia. It is certainly ironic because Indonesia has ratified the ILO Conventionnumber 105 and ILO Convention number 182 that provide protection both legally andpsychologically. Legal protection for labor actually invovles national regulationsbecause these conventions oblige the States to take immediate effective action onprotection and prohibition. This paper is a normative legal research that addresses theissue of legal protection for workers in Indonesia from the perspective of theconventions in concern and any kind obstacles for its implementation.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH KONFLIK STUDI KASUS KERUSAKAN GEDUNG DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA DI YAMAN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Artayadi]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.911 KB)
<![CDATA[Perkembangan masyarakat internasional yang semakin maju memberikan sudut pandang yang baru sehingga muncul hubungan internasional, dimana negara tidak bisa bekerja individu sehingga negara harus memiliki hubungan dengan negara lain untuk melakukan suatu hubungan kerja. Penulisan ini menggunakan pendekatan sejarah, peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Negara merupakan subyek hukum internasional yang memiliki peran penting untuk melakukan suatu hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan negara lainnya. Oleh sebab itu interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan dari negara lain. Salah satu kasus mengenai gangguan terhadap perwakilan diplomatik di wilayah konflik bersenjata adalah serangan udara dari pesawat militer koalisi Negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi yang berdampak pada kerusakan/hancurnya kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman. Serangan tersebut terjadi di kota Sanaa, Yaman.]]>
<![CDATA[PENGATURAN MENGENAI PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PENERIMA (STUDI KASUS PENOLAKAN DUTA BESAR INDONESIA UNTUK BRASIL) ]]>
<![CDATA[Aisyah Putri]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (69.953 KB)
<![CDATA[Penolakan terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto oleh pemerintahBrasil pada saat proses penyampaian surat kepercayaan ternyata menimbulkan masalahdiplomatik antar kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturanmengenai penolakan surat kepercayaan oleh negara penerima dan menganalisis tindakanhukum atas ditolaknya surat kepercayaan oleh negara penerima khususnya dalam kasuspenolakan Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Tulisan ini merupakan penelitian hukumnormatifyang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penolakan surat kepercayaandiatur dalam Pasal 4 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yangmenyebutkan bahwa negara pengirim harus memperoleh kepastian bahwa persetujuandari negara penerima telah diberikan pada orang yang telah diberikan bagi orang yangdiusulkan untuk diakreditasikan sebagai kepala perwakilan negara tersebut.SelanjutnyaPasal 9 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 menyebutkan negarapenerima tidak diharuskan untuk memberikan alasan kepada negara pengirim jikamenolak persetujuan. Tindakan hukum yang dapat dilakukanIndonesia sebagai negarapengirim yaitu tindakan resiprositas, embargo, penurunan tingkat keterwakilan, dan penarikan duta besar.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ASING YANG BERACARA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT ]]>
<![CDATA[Putu Ngurah Bagus Robin Cahaya Putra]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.891 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i02.p01
<![CDATA[Advocate profession has an important role for law enforcement in the State Indonesia. Advocate profession is currently being confused by their international agreements MEA and GATS in the State Indonesia with other ASEAN countries, one of which regulates the profession of advocate, who make arrangements in Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates become unclear, especially to Article 23 of Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates stipulates that foreign lawyers are prohibited in court proceedings, practice andor open a legal services office or representative in Indonesia. Based on these two issues can be raised is how the setting of norms on foreign lawyers who want to proceedings in Indonesia in relation with the MEA and how preparedness advocates Indonesia in the era of globalization and asean economic community. Types of Research in this paper is a normative legal research conducted through an analysis of the norms of the legislation. The results of this study can be explained procedural authority of a foreign advocate in the State Indonesia obstructed by Article 23 of Law No. 18 Year 2003 is causing confusion when they see their International agreements that have been agreed State Indonesia on MEA and GATS governing trade in services within international scope. The setting of an ideal advocate for the State of Indonesia as not to be confused with the International agreement both GATS and the MEA is the revision of Law No.18 of 2003 concerning Advocates, in particular on Article 23 in order to be able to advocate foreign proceedings in Indonesia is on condition and stages which must be passed so that later obtained the minutes of the oath from the high court and a member's card PERADI advocate of advocate organizations. As for the readiness advocates in Indonesia in the face of this MEA has readiness much when compared with foreign advocates for excess advocates Indonesia is knowing the legal regulations in Indonesia and the Indonesian communications were good compared to foreign lawyers who want proceedings in Indonesia. Profesi advokat mempunyai peranan penting bagi penegakan hukum di Negara Indonesia. Profesi advokat saat ini sedang dibingungkan oleh adanya kesepakatan internasional MEA dan GATS di Negara Indonesia dengan Negara Asean lainya yang salah satunya mengatur tentang profesi advokat, yang membuat pengaturan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi rancu, khususnya pada Pasal 23 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan bahwa advokat asing dilarang beracara di pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat diangkat dua permasalahan yaitu bagaimana pengaturan norma tentang advokat asing yang ingin beracara di Indonesia dalam kaitannya dengan MEA dan bagaimana kesiapan advokat Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan masyarakat ekonomi asean. Jenis Penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan kewenangan beracara dari advokat asing di Negara Indonesia dihalangi oleh Pasal 23 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut sehingga menimbulkan kerancuan bila melihat adanya kesepakatan Internasional yang telah disepakati Negara Indonesia tentang MEA dan GATS yang mengatur tentang perdagangan jasa dalam ruang lingkup internasional. Pengaturan tentang advokat yang ideal untuk Negara Indonesia karena agar tidak rancu dengan perjanjian internasional baik GATS maupun MEA adalah dengan merevisi Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya pada Pasal 23 agar advokat Asing agar dapat beracara di Indonesia tentunya dengan syarat dan tahapan yang harus dilalui sehingga nantinya memperoleh berita acara sumpah dari pengadilan tinggi dan memiliki kartu anggota advokat dari organisasi advokat PERADI. Sedangkan untuk kesiapan advokat di Indonesia dalam menghadapi MEA ini memiliki kesiapan yang jauh jika dibandingkan dengan advokat asing karena kelebihan advokat Indonesia adalah mengetahui regulasi hukum di Indonesia dan komunikasi bahasa Indonesia yang baik dibandingkan dengan advokat asing yang hendak beracara di Indonesia.]]>
