Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

ANALISIS HUKUM TERORISME TERHADAP KASUS KERUSUHAN DI MAKO BRIMOB Daya Nur Pratama; Rakhbir Singh; Slamet Tri Wahyudi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.7132

Abstract

Kasus kerusuhan di Mako Brimob, Depok, pada tahun 2018 merupakan salah satu peristiwa penting dalam konteks penanganan terorisme di Indonesia. Kerusuhan ini melibatkan narapidana teroris yang menimbulkan korban jiwa dan mengancam stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terorisme yang diterapkan dalam penanganan kasus tersebut, termasuk regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 (yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kerusuhan di Mako Brimob memanfaatkan pendekatan hukum terorisme untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan pemberantasan ekstremisme. Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan dalam implementasi hukum terorisme, termasuk koordinasi antarlembaga dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam kebijakan penanggulangan terorisme, termasuk optimalisasi pencegahan dan rehabilitasi narapidana teroris untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
Criminal Policy on Prevention of Child Exploitation in the Form of Donation Requests through the TikTok Platform Larasati, Ayu; Wahyudi, Slamet Tri
Law Development Journal Vol 6, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.4.503-513

Abstract

The development of digital technology, especially the TikTok social media platform, has created new loopholes for child exploitation, one of which is through the practice of requesting donations involving orphanage children. This study aims to analyze the causal factors of child exploitation on TikTok Media. Using a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach, this study analyzes various legal instruments related to child protection and examines preventive efforts outside the realm of criminal law. The results of the study indicate that although criminal law instruments are available through Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, it is necessary to strengthen non-penal policies through multi-party collaboration between the government, social media platforms, and the community to create a more comprehensive child protection system in the digital era.
Legal Protection For Advocates Who Are Considered Not In Good Faith For Alleged Obstruction Of Justice In Corruption Cases Erwan Budi Herianto; Handoyo Prasetyo; Slamet Tri Wahyudi
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v2i3.336

Abstract

Advocates as one of the professions in the field of law in their duty to defend clients both inside and outside the trial are equipped with privileges in the form of legal protection (immunity), but often these privileges are abused by advocates by obstruction of justice especially in cases of corruption crimes that aim to prevent clients from being investigated by Police Investigators, the Prosecutor's Office or the KPK. There are differences in the parameters of the assessment of good or bad ethics by an Advocate carried out by the Investigator so that it is considered to be an obstruction of justice so that there is a conflict between the legal norms contained in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the reality that occurs in the field. The problem that causes advocates to be considered not to be good at obstructing justice in corruption cases is due to the absence of assessment parameters of advocates who are not in good faith and the absence of legal protection for advocates who are suspected of obstruction of justice, especially in corruption cases. The method used in this study is normative - empirical legal research, using a case approach, a legislative approach (statue approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). This study aims to examine the assessment parameters of advocates who do not have good faith against the suspicion of obstruction of justice by investigators and to find out the analysis of legal protection (immunity rights) owned by advocates who are considered to have no good faith by committing obstruction of justice, especially in cases of corruption. The results of this study are that the criteria for Advocates who are considered not in good faith are violations of the code of ethics, laws and regulations, oath or promise of Advocates as well as the value of feasibility and propriety. In addition, in order to create legal protection and certainty, a special institution such as the Advocate Honorary Council is needed which aims to determine whether the actions of the Advocate who are considered not to be in good faith are contrary to the etic code or laws and regulations or not.
Memanusiakan Hak Asasi Manusia: Ethnic Profiling & Counter Terrorism di Palestina Elkristi Ferdinan Manuel; Dita Rosalia Arini; Ahmad Iqbal; Prameswara Winriadirahman; Faqih Zuhdi Rahman; Wendy Budiati Rakhmi; Ema Nurkhaerani; Dwi Najah Tsirwiyati; Slamet Tri Wahyudi; Irsyaf Marsal
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v6i2.2400

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pandangan non-populer terhadap genosida yang terjadi di Palestina, serta memberikan sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan tersebut, yaitu menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam konflik tersebut adalah masyarakat masih memandang konflik Palestina dengan subjektifitas dan keberpihakan. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terbuka dan diskusi interaktif yang diikuti oleh 20 peserta dari masyarakat seni dan kedokteran di T-Space Bintaro. Kesimpulan dari pengabdian untuk para peserta adalah pentingnya menganalisa kasus internasional, menggunakan sudut pandang kemanusiaan dan universalisme dalam konsep Hak Asasi Manusia serta menggeser paradigma tersebut menjadi keberpihakan terhadap kehidupan dan keberlangsungan umat manusia
Devil’s Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia) Ferdinan Manuel, Elkristi; Arini, Dita Rosalia; Iqbal, Ahmad; Winriadirahman, Prameswara; Rahman, Faqih Zuhdi; Rakhmi, Wendy Budiati; Nurkhaerani, Ema; Tsirwiyati, Dwi Najah; Wahyudi, Slamet Tri; Marsal, Irsyaf; Nasution, Ali Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6021

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan paradigma baru dalam memandang genosida yang terjadi bagi warga Palestina. Prinsip keadilan sejati nyatanya tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Paliestina. Prinsip ini menjadikan keadilan berubah makna menjadi devil’s justice yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hawa nafsu menuyelimuti jiwa manusia terhadap manusia lainnya. Keadilan model seperti ini tidak mencerminkan keadilan sejati bila dikaitkan dengan pendekatan keselamatan bagi manusia dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman secara holistik terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi dan bagaimana pemberian sudut pandang ini merubah paradigma bagi peserta yang hadir di T-Space, Bintaro, Tangerang Selatan dari keadilan dalam sebuah peperangan dan kejahatan manusia yang terjadi berubah menjadi tumbahnya rasa hormat kepada martabat manusia yang dikesampingkan dalam peristiwa kejahatan. Salin itu, dengan pengabdian kepada masyarakat ini turut memberikan pemahaman bagaimana kekerasan secara keilmuan bukan hanya kekerasan personal saja, lebih jauh dari itu kekerasan struktural melalui tatanan sosial, dan kekerasan kultural yang lebih kompleks telah terjadi, sehingga dalam menganalisa genosida yang terjadi di Palestina, seluruh peserta mendapatkan pandangan yang menyeluruh dan holistik tersebut.
When Favoritism Becomes a Crime: A Comparative Analysis of Nepotism in Anti-Corruption Enforcement Priyambodo, Muhammad Bagus; Wahyudi, Slamet Tri
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i2.44941

Abstract

Nepotism, as a form of favoritism, continues to pose a significant threat to public sector integrity, particularly in Indonesia where familial ties often influence appointments and resource allocation. This study aims to critically analyze the legal treatment of nepotism in Indonesia under Act No. 28 of 1999 and compare it with Australia’s approach through the common law and statutory offence of Misconduct in Public Office (MIPO). Using a normative legal research method, the study examines statutory texts, judicial precedents, and institutional practices in both countries. It highlights significant legal and institutional shortcomings in Indonesia’s framework, including vague definitions of key terms, lack of enforcement mechanisms, and the exclusion of nepotism cases from the jurisdiction of the Corruption Eradication Commission (KPK). The novelty of this research lies in its comparative analysis, extending beyond domestic critique by systematically contrasting Indonesia’s narrow and fragmented legal approach with Australia’s broader, enforceable, and institutionally supported anti-nepotism framework. The findings reveal that while Indonesia limits nepotism to material harm in public appointments and procurement, Australia criminalizes a wider range of misconduct through clearly defined laws enforced by independent anti-corruption commissions. This contrast underscores the need for Indonesia to reform its legal definitions, expand enforcement authority, and integrate anti-nepotism measures with broader governance reforms. The study concludes that strengthening Indonesia’s legal and institutional capacity, informed by Australia’s model, is essential to addressing nepotism as both a legal and governance challenge.
Forced Marriage as a Form of Sexual Violence Against Child Victims of Rape from a Human Rights Perspective Syabilal Ali; Slamet Tri Wahyudi; Handoyo Prasetyo; Handar Subhandi Bakhtiar; Irwan Triadi
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 2 (2025): May : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i2.605

Abstract

Forced marriage of child victims of rape is a phenomenon that places children in a position of double victimization, both as victims of sexual crimes and as subjects who lose their human rights to determine their future freely and with dignity. This research aims to examine forced marriage in the framework of sexual violence against children from the perspective of criminal law and human rights. In its approach, this research uses a normative juridical method with a statutory approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach. The results show that forced marriage not only violates children's rights to protection from sexual violence as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, but also violates the principles of non-discrimination, the best interests of the child, and the right to physical and psychological integrity as guaranteed in the Convention on the Rights of the Child (CRC) and other international human rights instruments. This research emphasizes the importance of legal recognition of forced marriage as a form of sexual violence and the need for a comprehensive policy in the handling and recovery of child victims.
Optimization of the Death Penalty in National Criminal Law Dino Rizka Afdhali; Yanto Yanto; Slamet Tri Wahyudi
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 2 (2025): May : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i2.643

Abstract

Under Law No. 1 of 2023 or the New Criminal Code, capital punishment is regulated as a punishment that involves the deprivation of the defendant's life for serious crimes committed, with its implementation following the procedural rules for capital punishment in Indonesia. The provisions outlined in Article 67 of the New Criminal Code specify the application of capital punishment in Indonesia, stating that it is no longer the primary punishment but rather the last resort after a ten-year probationary period. This study uses a normative legal method with legal sources such as primary legal materials, namely laws regulating capital punishment, as well as secondary legal materials, which explain and clarify the primary laws. The debate on capital punishment involves two main schools of thought, namely those who support the application of capital punishment for serious crimes and those who reject the application of capital punishment due to the human rights perspective adopted by the Indonesian state. Criticism of the death penalty includes issues of the right to life and the legal treatment that should be given by the government to defendants for extraordinary crimes, especially in cases of corruption, premeditated murder, and narcotics. In this study, it was found that (1) the optimal form of regulation of the death penalty for extraordinary crimes has actually been implemented quite well, but the execution of the death penalty is still considered weak by the author because the execution must be preceded by a waiting period of several years in prison for the condemned prisoner (2) that the death penalty is not contrary to human rights, whether viewed from a legal, religious, or international perspective. (3) The new Criminal Code can balance the retributive and rehabilitative aspects as the ideal concept for the implementation of the death penalty. However, in some provisions, it is hoped that the death penalty can be used as a Premium Remedium in certain cases.
Reconstruction of Public Participation in The AMDAL Licensing Process in Indonesia Muhammad Yusuf Muda Azka; Irwan Triadi; Slamet Tri Wahyudi
International Journal of Social Science and Humanity Vol. 2 No. 2 (2025): June : International Journal of Social Science and Humanity
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijss.v2i2.376

Abstract

The Environmental Impact Assessment (AMDAL) licensing process in Indonesia faces significant challenges regarding meaningful public participation, particularly following the implementation of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja). Objective: This research analyzes the urgency for reconstructing public participation mechanisms in AMDAL formation and proposes ideal regulatory frameworks for enhanced community involvement in environmental decision-making processes. This normative legal research employs conceptual and statutory approaches, utilizing qualitative descriptive analysis of legal materials including primary sources (legislation and court decisions) and secondary sources (legal literature and scholarly articles). The study reveals that post-Job Creation Law implementation has significantly restricted public participation scope, limiting involvement to only directly affected communities while excluding environmental advocates and civil society organizations from AMDAL processes. The transition from AMDAL Assessment Commission to Environmental Feasibility Assessment Team has further centralized decision-making authority and reduced community representation. Reconstruction of public participation mechanisms is urgently needed to restore meaningful community involvement, implement good environmental governance principles, and ensure transparency, accountability, and inclusive stakeholder engagement in environmental impact assessment processes.
Problems with the Authority of Institutions Handling Corruption Crimes: Challenges and Obstacles in Realizing Peace, Justice, and Strong Institutions in Indonesia Putra, Samudra Farasi; Wahyudi, Slamet Tri
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.995

Abstract

The handling of corruption crimes has become a scourge in Indonesia's law enforcement system. Corruption crimes are extraordinary crimes that must be dealt with through special procedures in separate legal proceedings. In 2002, the government established the Corruption Eradication Commission through Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. However, over time, other institutions such as the Attorney General's Office and the Police also gained authority in prosecuting corruption. This has led to legal uncertainty in the prosecution of corruption crimes and has the potential to create overlapping authorities. Meanwhile, Point 16 of the SDGs states that there should be strong state institutions in terms of law enforcement. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results and discussion show that the a quo condition of corruption enforcement institutions is still held by three institutions, namely the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Indonesian National Police. All three have their own legal basis through Law No. 19 of 2019 concerning Amendments to Law No. 30 of 2002, Law No. 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office and its amendments, and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and its amendments, all of which grant authority to prosecute criminal acts of corruption. Therefore, the solution to this problem is to abolish the KPK and strengthen the authority of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia because the essential function of the KPK's establishment has been carried out until now, namely as a trigger in the enforcement of criminal acts of corruption in Indonesia, so that its existence is considered irrelevant at this time. This is also in line with point 16 of the SDGs, which requires the strengthening of law enforcement agencies to support the enforcement of the SDGs in Indonesia.