Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Daulat Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Veteran Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Esensi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Interpretasi Hukum Journal Evidence Of Law Bacarita Law Journal Jurnal Hukum dan Peradilan Journal of Creative Student Research Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Jurnal Kajian Ilmu Hukum International Journal of Sociology and Law International Journal of Social Science and Humanity Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik International Journal of Society and Law Jurnal Cendekia Ilmiah International Journal of Social Welfare and Family Law Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Slamet Tri Wahyudi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PROBLEMS OF THE SETTLEMENT OF STATE LOOTED GOODS IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING AT PT ASURANSI JIWASRAYA Yully Lestari Tasdikin; Slamet Tri Wahyudi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 1 No. 10 (2022): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.931 KB) | DOI: 10.55324/ijoms.v1i10.186

Abstract

The Indonesian criminal law system has not been optimal in making the recovery of assets resulting from crimes that are not the target/focus of criminal law material because the current criminal law related to the recovery of assets resulting from crimes is only symbolic in its implementation so that the consequences for the interests of recovering the impact of crimes are regulated indirectly. and is abstract. The purpose of this study was to determine, analyze and describe the application of the authority of the Asset Recovery Center (PPA) in the settlement of state confiscations in the corruption and money laundering cases of PT Asuransi Jiwasraya (Persero). This thesis research is included in the type of normative juridical research. Normative juridical research is research in which the law is conceptualized as what is written in the legislation (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The results of the Asset Recovery Center can receive and carry out asset recovery requests from other Ministries/Agencies with the approval of the Attorney General. Therefore, the Asset Recovery Center supports the execution of state booty in the corruption and money laundering cases of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak Angelie Angelie; Slamet Tri Wahyudi
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.6976

Abstract

Tujuan penelitian ialah untuk mengkaji penggunaan modus operandi uang sirih pinang dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dengan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah acuan. Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi dengan tindak pidana perdagangan orang paling tinggi serta daerah utama asal korban karena dimanfaatkan oleh para calo pekerja migran ilegal untuk merekrut masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri dengan iming-iming kemudahan proses bekerja hingga penggunaan uang sirih pinang sebagai modus operandi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kebaruan pada penelitian yakni dalam mengkaji modus operandi uang sirih pinang yang digunakan para pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di Nusa Tenggara Timur menggunakan tradisi sirih pinang sehingga perlu pembatasan antara budaya yang ada dengan hukum yang berlaku. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa maraknya penggunaan uang sirih pinang sebagai modus operandi perdagangan orang terhadap anak di Nusa Tenggara Timur tidak lepas dari belum maksimalnya peran aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan luar biasa ini baik dari segi peraturan yang belum mengakomodasi permasalahan yang ada, kurangnya SDM dalam pengawasan dokumen migrasi serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait bahaya modus operandi uang sirih pinang dan batasan budaya yang harus dilestarikan.
Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme Ratri, Adinda Kusumanig; Wahyudi, Slamet Tri
Bacarita Law Journal Vol 5 No 1 (2024): Agustus (2024) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i1.12973

Abstract

This research aims to examine the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as a facilitator in providing compensation for victims of terrorism and to analyze the implementation of compensation for victims of terrorism. This research is motivated by the fact that LPSK has not been optimal in exercising its authority as a facilitator in providing compensation to victims of terrorism. The research method used is normative juridical through statute approach, namely Terrorism Law and Victim Witness Protection Law and conceptual approach. The novelty in this research is to complement the studies conducted in previous studies that analyzed using Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of the Crime of Theorism, in this study comparing the Terrorism Law with Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. As well as examining the provision of compensation to Victims of Past Terrorism (KTML). Based on the results of the research, it is concluded that LPSK has not been optimal in exercising its authority as a facilitator of compensation for victims of terrorism. However, LPSK has a breakthrough mechanism.
Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn Veronica Agustina Darida; Slamet Tri Wahyudi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8502.889-902

Abstract

Pornografi balas dendam atau revenge porn sedang marak terjadi, dan banyak anak dibawah umur sebagai korbannya. Revenge porn adalah tindak pidana pornografi motif balas dendam pelaku kepada korban dengan menyebarluaskan konten asusilanya di sosial media. Optimalisasi perlindungan hukum kepada anak korban revenge porn sangat diperlukan mengingat anak adalah sosok yang lemah, dan dampak negatif yang ditimbulkan akan sangat menggangu kesehatan fisik seperti rasa lelah dan tegang otot akibat cemas berlebih, serta terganggunya psikologis anak yang menimbulkan stress berlebih dan trauma berat. Revenge porn pada anak akan mengganggu kelanjutan hidup anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai korban revenge porn dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU TPKS. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dikaji menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini diketahui, terdapat beberapa tantangan dalam ketentuan UU TPKS yang dapar menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Diperlukan pelaksanaan politik criminal untuk mengoptimalisasikan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn, terutama anak. Politik kriminal terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Dengan mengimplementasikan setiap ketentuan hukum yang mengatur revenge porn, disertai dengan pelaksanaan dari politik kriminal merupakan bentuk pencegahan terjadinya revenge porn, dan sebagai bentuk optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban revenge porn, terutama pada anak dibawah umur.
Problematika Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dan Kompensasi Terhadap Narapidana Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Maulidah, Ayi Safitri; Wahyudi, Slamet Tri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.372

Abstract

Abstrak Adanya kelalaian dalam proses penegakan hukum di Indonesia menyebabkan seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak asasi pada diri narapidana korban salah tangkap. Dalam hal mengembalikan hak-hak tersebut, Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dengan cara memberikan kebijakan rehabilitasi dan kompensasi kepada narapidana korban salah tangkap yang diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP dan PP RI No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 92 Tahun 2015. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan undang-undang serta pendekatan konsep. Pembahasan ini menghasilkan analisis tentang praktik pemberian kebijakan rehabilitasi dan kompensasi, dimana Negara masih belum dapat merealisasikannya dengan maksimal, karena memiliki proses yang sulit dan memakan waktu yang lama. Sehingga hak asasi narapidana korban salah tangkap belum bisa terpenuhi secara menyeluruh meskipun peraturan perundang-undangan tersebut sudah bagus dan jelas mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab negara atas kegagalan hukum yang disebabkan oleh kelalaian oknum penegak hukum. Dalam pemberian kebijakan kompensasi, Indonesia dapat mencontoh kebijakan di Negara Belanda berupa transparansi hukum terkait kasus salah tangkap dan kinerja aparat penegak hukum, serta terkait jangka waktu permohonan pengajuan kompensasi. Kemudian Indonesia juga dapat mencontoh Jepang dalam hal proses pencairan dana kompensasi secara cepat, tunai, dan langsung. Kata kunci: Narapidana korban salah tangkap, Rehabilitasi, Kompensasi, Hak Asasi Manusia. Abstract Negligence in the process of law enforcement in Indonesia causes an innocent person to be guilty, resulting in the loss of human rights to the convicted victim of wrongful arrest. In the event of restoring these rights, the State has an obligation to be responsible by providing rehabilitation and compensation policies to inmates of mis-arrest victims stipulated in Article 95 to Article 97 of the Criminal Code and PP RI No. 27 of 1983 as amended by PP RI No. 92 of 2015. This paper used normative juridical law research methods with literature studies and legal approaches as well as concept approaches. This discussion resulted in an analysis of the practice of providing rehabilitation and compensation policies, which the State still could not realize to the maximum, because it has a difficult and time-consuming process. So that the human rights of prisoners wrongfully arrested victims can not be met thoroughly even though the legislation is good and clearly reflects the values of Human Rights made as a form of state rights of prisoners wrongfully arrested victims can not be met thoroughly even though the legislation is good and clearly reflects the values of Human Rights made as a form of state responsibility for legal failures caused by negligence of law enforcement personnel. In granting the compensation policy, Indonesia can follow The Netherlands in the form of legal transparency related to cases of misapproanation and the performance of law enforcement officers, as well as related to the period of application for compensation. Then Indonesia can also follow Japan in terms of the process of disbursement of compensation funds quickly, cash, and directly. Keywords: an Innocent Peson, Rehabilitation, Compensation, Human Rights
PENGOPTIMALAN PERAN PENGGIAT MEDIA SOSIAL DALAM MANANGKAL RADIKALISME DI DUNIA MAYA Wahyudi, Slamet Tri; Hadi, Syamsul
Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.101

Abstract

Dengan perkembangan teknologi saat ini yang mempercepat arus informasi menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan radikalisme dan terorisme di dunia maya. Media sosial membuat penyebaran radikalisme semakin cepat dan mudah untuk dapat diakses oleh setiap orang. Maraknya penyebaran radikalisme di dunia maya haruslah disikapi secara tegas oleh pemerintah, karena hal ini sangat berbahaya terhadap stabilitas kemanan bangsa Indonesia. Dari data statistik menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia tertinggi nomer tiga dunia. Tinggi nya pengguna media social harus dipandang menjadi potensi yang dapat digerakkan pada hal positif, salah satunya adalah menggerakkan penggiat media sosial untuk dapat berkontribusi dalam upaya menangkal radikalisme di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting penggiat media social dalam upaya menangkal faham radikal yang bertentangan dengan Pancasila khususnya di dunia maya. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan untuk diakamodirnya penggiat media social ke dalam suatu UU atau peraturan lainnya guna menegaskan kedudukan dan peran penggiat media social dalam upayanya menangkal radikalisme di dunia maya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai peran penggiat media social dalam upaya menangkal radikalisme. Menyadari tentang pentingnya peran penggiat media sosial dalam upaya pencegahan radikalisme di dunia maya. Untuk itu, dibutuhkan perhatian pemerintah untuk merangkul dan mengakomodir kepentingan penggiat media sosial agar tetap solid dalam mencegah radikalisme melalui upaya kontra radikalisasi terhadap konten-konten yang bermuatan radikalisme di dunia maya.
Law Enforcement Regarding The Involvement of Indonesian Citizens Affiliated with Global Terrorism Organizations Pakpahan, David Roger Julius; Wahyudi, Slamet Tri; Prasetyo, Handoyo
MSJ : Majority Science Journal Vol. 2 No. 2 (2024): MSJ-May
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/msj.v2i2.184

Abstract

Indonesia has become one of the top priorities for global terrorist groups. The criminal act of terrorism that occurred in Indonesia is a severe crime and endangers state ideology, state security, state sovereignty, human values ​​, and various aspects of social life. To improve law enforcement against the involvement of Indonesian citizens in global terrorist organizations, cooperation between multiple institutions and related stakeholders is very important. This research aims to determine the obstacles law enforcement faces regarding global terrorist organizations. This research uses normative research methods and primary, secondary, and tertiary legal material sources. Law enforcement related to global terrorist organizations faces several complex obstacles. The complexity of terrorist networks makes it challenging to identify members and collect sufficient evidence. The use of digital technology and covert communications by terrorist organizations makes monitoring and gathering evidence difficult. Jurisdictional limitations and barriers to international cooperation hinder the exchange of information and the extradition of terrorist perpetrators. To overcome these obstacles, inter-agency cooperation, increased technical capacity, effective exchange of information, and strong international cooperation are key factors in law enforcement efforts against global terrorist organizations.
Reform Regulations And Responsibilities Of Beneficial Ownership In Limited Companies In Connection With The Crime Of Money Laundering Saputra, Dhimas; Prasetyo, Handoyo; Wahyudi, Slamet Tri
MSJ : Majority Science Journal Vol. 2 No. 2 (2024): MSJ-May
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/msj.v2i2.185

Abstract

In this case, a Limited Liability Company (LLC) can be used to conceal beneficial ownership, which can be a method to cover up money laundering activities. This research aims to explore the role of beneficial ownership in limited liability companies. The research methodology is juridical-normative, employing statutory and conceptual approaches. Secondary data obtained from literature studies is utilized. The position of the beneficial owner (BO) in a limited liability company is not yet specifically regulated within the Indonesian national legal framework. Presidential Regulation Number 13 of 2018 regarding the Implementation of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Money Laundering and Terrorism Financing Crimes introduces the definition of a BO as an individual who is the ultimate beneficiary or holds the highest level of authority with complete control over the company. The BO's position in the company is based on their rights as outlined in Article 4 Paragraph (1) of Presidential Regulation Number 13 of 2018, which equates them to a Major Shareholder. A BO holds shares, voting rights, and profit rights exceeding 25%, which surpasses the minimum shareholding requirement for major shareholders of at least 20% in the company.
Local Wisdom in The Process of Criminal Law Enforcement in Papua (Case Study Of Handling Criminal Actions Preceded by Traditional Fine in Wamena, Jayawijaya District) Arsensius, Ricarda; Prasetyo, Handoyo; Wahyudi, Slamet Tri
MSJ : Majority Science Journal Vol. 2 No. 2 (2024): MSJ-May
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/msj.v2i2.186

Abstract

Papua has vital ethnic, cultural and local wisdom. Indigenous communities in Papua have a legal system and social institutions that have been passed down from generation to generation, including resolving conflicts or violations through the mechanism of customary fines (compensation) imposed by customary institutions. In some cases, customary fines imposed by customary institutions for acts categorized as criminal acts in national law are a consideration for law enforcement officials in handling these cases. This shows the integration between customary law and national criminal law in the law enforcement process in Papua. This research aims to determine the impact and contribution of local wisdom in law enforcement in Papua, especially in handling criminal acts involving customary fines. This local wisdom-based approach allows for a more peaceful resolution, focuses on togetherness, and is considered fairer by all parties involved. Traditional heads and traditional institutions play an essential role in mediating and determining the appropriate amount of fines, with deliberation being the key to reaching a fair agreement.
Local Wisdom in The Process of Criminal Law Enforcement in Papua (Case Study Of Handling Criminal Actions Preceded By Traditional Fine In Wamena, Jayawijaya District) Arsensius, Ricarda; Prasetyo, Handoyo; Wahyudi, Slamet Tri
MSJ : Majority Science Journal Vol. 2 No. 3 (2024): MSJ-AUGUST
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/msj.v2i3.188

Abstract

This study explores the integration of local wisdom into the criminal justice system in Papua, focusing on the handling of criminal actions in Wamena, Jayawijaya District. Papua's unique cultural context necessitates a nuanced approach to law enforcement, where traditional practices coexist with formal legal mechanisms. The research investigates how traditional fines, a form of customary penalty, are applied in conjunction with or as an alternative to state-imposed sanctions. The study employs a qualitative methodology, utilizing interviews, field observations, and analysis of legal documents to examine the procedural and cultural dynamics involved in these cases. It highlights the role of local wisdom in shaping legal outcomes and the impact of traditional practices on community perceptions of justice. Findings indicate that traditional fines, while sometimes seen as less formal or less effective than state penalties, play a crucial role in maintaining social harmony and resolving conflicts within the community. The research reveals that integrating these practices with formal legal procedures can enhance the effectiveness of the criminal justice system by ensuring that sanctions are culturally relevant and accepted by local populations. The study concludes that acknowledging and incorporating local wisdom into criminal law enforcement in Papua can lead to more culturally sensitive and effective justice practices. Recommendations include fostering greater collaboration between traditional leaders and formal legal institutions to create a more cohesive and culturally attuned legal framework.
Co-Authors Adinda Kusumaning Ratri Adityarahman, Dimas Afdhali, Dino Rizka Afifah, Rifdah Agustanti, Rosalia Dika Agustia, Yefiza Nahri Ahmad Iqbal Aji Lukman Ibrahim Ali Imran Nasution Amalina Hasyyati Ananta, Muhammad Daffa Angelie Angelie Anjar Kartika Wening Annazali, Ahmad Haqqi Arofah, Muhammad Nouval Arsensius, Ricarda Ayu Larasati Azelia Rizki Sarwono Bambang Waluyo Barlean, Sereno Khalfan Budiman, Jodhy Farrel Cheryl Michaelia Ongkowiguno Daya Nur Pratama Dino Rizka Afdhali Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Erwan Budi Herianto Fadhel Halilintar Faqih Zuhdi Rahman Firmansyah, Aldi Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hanna Wijaya Hanna Wijaya Ilma Azzahra Kurniawan intan permata sari Iqbal, Ahmad Irsyaf Marsal Irwan Triadi Ishma Safira Justicia Salsabila Malik, Karima Syahda Maulidah, Ayi Safitri Michelle Angelika S Muhammad Yusuf Muda Azka Nasir, Tomi Khoyron Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Nursafitri, Tika Pakpahan, David Roger Julius Priambodo, Rio Prima Kania, Yohanna Putri Priyambodo, Muhammad Bagus Putra, Samudra Farasi Raihani, Siti Rifqa Rakhbir Singh Rakhmi, Wendy Budiati Ramadhani, Salma Ratri, Adinda Kusumanig Rega Revo Siregar Reviana Mutiara Indah Salsabila Salsabila Saputra, Dhimas Senajaya, Sacvio Fath Sinaga, Anna Shania de Zeta Supardi Supardi Syabilal Ali Syamsul Hadi Syamsul Hadi Tasya Gita Irwanda Umam, Fathya Chalida Veronica Agustina Darida Wijaya, Hanna Winriadirahman, Prameswara Witasya Aurelia Sulaeman Wulandari, Vidia Ayu Yana Sylvana Yanto Yanto Yanuartha, Damar Yohanes Firmansyah Yully Lestari Tasdikin