Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Perceived ease of use, usefulness, and task interdependence: impacts on employee performance in higher education Inayati Mandayuni; Kiagus Muhammad Sobri; Alfitri Alfitri; Andries Lionardo
TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) Vol 23, No 4: August 2025
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/telkomnika.v23i4.26699

Abstract

This research aimed to investigate the relationship between perceived ease of use (PEU), perceived usefulness (PU), and task interdependence (TASKINT) on employees’ work performance. Technology acceptance model (TAM) was used as a theoretical perspective to explore technology adoption in the context of employees in higher education using electronic asset management (EAM). Moreover, a quantitative method was used to explain the causality of the relationship between the variables, and a total of 380 respondents were determined as the sample. The results showed that PEU and usefulness had a significant effect on TASKINT. Even though PEU and TASKINT had a significant effect on employees’ work performance, PU did not have a significant effect. In addition, the results showed TASKINT significantly mediated the relationship between perceived ease of use, usefulness, and employees’ work performance. These findings imply that enhancing the ease of use and fostering TASKINT can lead to improved employee performance when adopting new technologies. For higher education institutions (HEI), focusing on user-friendly systems and promoting collaborative tasks can maximize the benefits of technology implementation on work performance.
Strategi Pendampingan Inovasi Produk Olahan Kopi di Desa Palak Tanah, Muara Enim Abdul Kholek; Muhammad Izzudin; Alfitri Alfitri; Dyah Hapsari
Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2022): Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agrokreatif.8.3.329-338

Abstract

Coffee is one of the leading commodities in Muara Enim Regency, South Sumatra Province. The coffee commodity is the backbone of the village community's economy, especially in the highlands of South Sumatra. One of them is Palak Tanah Village, Muara Enim Regency. The coffee commodity has been processed by farmers from generation to generation with an economic chain that still relies on tokeh (local collectors). Selling coffee beans that are still raw and unprocessed has no added value to the community's economic well-being. This condition because the rural community does not undertake product innovation for coffee commodities. Regarding this circumstance, our team tries to serve and empower through Coffee Processed Product Innovation Assistance in Tanah Palak Village, Muara Enim, South Sumatra. The aim of the assistance from the university is to encourage the successful realization of one product innovation per village for the village community. The method used was PLA (Participatory Learning and Action), divided into two stages involvement in initial mapping and mentoring activities to produce village innovation products. This empowerment activity was carried out for 40 days by Sriwijaya University students and lecture. The main products of this assistance were processed village superior coffee. There are dodol (taffy made) and kemplang (crisp) coffee. The empowerment was done by a team in Palak Tanah Village for 40 days and evaluating whether the village community was able to understand and apply innovations for processed coffee products. The key to the success of this empowerment program is repackaging, branding, and online marketing. In the last week's evaluation, the companion team made sure that the village community was able to market their own products through the online shop.
Kolaborasi Pentahelix pada Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Maluku: Studi pada Enam Desa Prioritas di Kabupaten Seram Bagian Timur Rusmiati Mahu; Alfitri Alfitri; Katriza Imania
ARISTO Vol 14 No 1 (2026): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v14i1.11907

Abstract

Extreme poverty is a multidimensional issue that demands a collaborative, cross-sectoral approach. Through the One OPD, One Fostered Village program, the Maluku Provincial Government aims to facilitate the involvement of five key pentahelix actors—government, private sector, academia, community, and mass media—to accelerate poverty alleviation in priority villages. This study investigates the dynamics of collaboration, the forms of collaborative actions, and the impacts of the pentahelix model in the implementation of the program. Employing a qualitative approach with a focused case study in six priority villages in East Seram Regency, data were gathered through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. Thematic analysis was conducted using the collaboration framework developed. The study offers practical recommendations, including strengthening cross-sectoral coordination, expanding the roles of collaborative actors, developing a sustainability roadmap, and improving policy frameworks to enhance the program’s long-term effectiveness and sustainability. Keyword: Pentahelix Collaboration; Extreme Poverty; Alleviation; One Opd One Fostered Village, Maluku;
Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin Aka Kurniawan; Alfitri Alfitri; Sriati Sriati; Andries Lionardo
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2025): STRUKTURASI: JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK, SEPTEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/strukturasi.v7i2.6607

Abstract

Penelitian ini membahas model tata kelola kolaboratif dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Musi Banyuasin, Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembebasan lahan, dampak sosial-ekonomi, serta potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Melalui pendekatan tata kelola kolaboratif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan proyek strategis agar lebih efisien dan tepat waktu. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Musi Banyuasin, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terkait implementasi proyek PSN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Kesimpulannya, model kolaboratif ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan proyek strategis di Indonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DERADIKALISASI DALAM IDENTIFIKASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI WILAYAH SUMATERA SELATAN I WAYAN BAYUNA; Alfitri Alfitri; Raniasa Putra
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sp.v19i1.85405

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pengulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan mantan narapidana terorisme (eks napiter) dan masih adanya eks napiter yang masih radikal di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dirumuskan kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi mantan narapidana terorisme di Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana menganalisis implementasi dan faktor-faktor apa saja yang berperan dalam implementasi kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi mantan narapidana. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Idensos Satgaswil Sumsel telah melaksanakan kepatuhan dan terdapat kelancaran rutinitas dalam kegiatan database, wawancara dan pengamatan, analisis, sementara dampak yang diinginkan belum komprehensif. UIN Raden Fatah dan Ponpes Muqimus Sunnah telah melakukan kepatuhan, kelancaran rutinitas serta dampak yang dinginkan sudah ada. Sementara Kesbangpol, MUI dan PWNU belum melakukan kepatuhan, kelancaran rutinitas dan belum ada dampak yang diinginkan. Terdapat faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan yaitu jarak, sarana dan prasarana, situasi kepribadian eks napiter, kerjasama dan belum ada peraturan mengenai turunan aturan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE). Saran yang perlu dikakukan diantaranya: Idensos Satgaswil Sumsel Densus 88 AT Polri agar melakukan penilaian secara berkala yaitu 6 (enam) bulan sekali, Polda Sumsel agar meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, Pemerintahan Provinsi Sumsel, Organisasi Keagaamaan dan MUI dalam melakukan identifikasi eks napiter agar bekerjasama dengan Densus 88 AT Polri, Pemerintahan Provinsi Sumsel agar membuat peraturan turunan tentang RAN PE. Lembaga pendidikan lainnya agar berperan aktif dalam memberikan dukungan pelaksanaan identifikasi eks napiter. 
Model Akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Bukti untuk Peningkatan Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Palembang Wawan Setiawan; Andries Lionardo; Slamet Widodo; Alfitri Alfitri
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP) Vol 5, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP) - February
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiaap.v5i1.6877

Abstract

Accountability is a fundamental principle in the provision of public services, including in the law enforcement sector. The management of evidence is not merely a technical-administrative function, but has direct implications for legal certainty, procedural justice, and public trust. This study aims to analyze the dynamics of accountability in evidence management at the Palembang District Attorney’s Office, identify its supporting and inhibiting factors, and formulate an accountability model to improve the quality of public services. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed interactively using the framework of public accountability theory, the New Public Service paradigm, and principles of good governance. The findings indicate that accountability in evidence management has been implemented formally and administratively, but has not yet fully manifested as substantive accountability oriented toward public service. Accountability practices remain dominated by internal responsibility and procedural compliance, while transparency and access to information for litigants are still limited. This study proposes a public service–based accountability model for evidence management that is adaptive and collaborative in order to strengthen service quality and institutional legitimacy of the prosecution service.
Model Collaborative Governance Gugatan Ganti Rugi KUHAP dalam Mewujudkan Keadilan Korban Penipuan Jual Beli Online Budi Herman; Alfitri Alfitri; Abdul Nadjib; Sriati Sriati
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.3000

Abstract

The rapid growth of online buying and selling has increased the incidence of fraud, resulting in significant losses for victims. Although Articles 98–101 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) provide a legal mechanism for combining compensation claims with criminal proceedings, its implementation remains ineffective in practice. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in compensation claims under Articles 98–101 KUHAP and to develop a collaborative model oriented toward justice for victims of online transaction fraud. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, the research was conducted at the Bengkulu High Prosecutor’s Office through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that compensation claims have not been treated as a collaborative process, as reflected in weak initial collaboration conditions, the absence of cross-institutional governance design, and informal, unsustained coordination among law enforcement agencies. This study proposes a collaborative governance model emphasizing strengthened initial conditions, collaborative institutional design, facilitative leadership of the prosecution service as a lead institution, and deliberative inter-agency processes. The proposed model is expected to integrate compensation claims more effectively into the criminal justice system and contribute to the realization of substantive justice for victims.