Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.395
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan UNEJ e-Proceeding Jurnal Konstitusi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL RECHTENS Syntax Idea Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Action Research Literate (ARL) Jurnal Konstitusi Journal of Economic & Business Law Review Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Ilmu Kenotariatan Jurnal Magister Hukum Perspektif Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary ANDREW Law Journal IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Journal of Innovative and Creativity SASI Jurnal Cendekia Ilmiah Fairness and Justice Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Rechtenstudent Journal
Firman Floranta Adonara
Faculty Of Law, University Of Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS NORMATIF PERJANJIAN DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN DAN PERTANAHAN DI INDONESIA: KEWENANGAN, BATASAN, DAN IMPLIKASI HUKUM Adam Surya Putra; Ivan Christian Wijaya; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.91

Abstract

Penelitian ini mengkaji kewenangan, batasan, dan implikasi hukum perjanjian dalam praktik kenotariatan dan pertanahan di Indonesia, dengan fokus pada fenomena perjanjian nominee yang melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara normatif pembagian kewenangan antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), risiko konflik hukum, serta konsekuensi perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta sampel purposive dari peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dibatasi secara ketat oleh hukum materiil dan pembagian fungsi dengan PPAT, serta perjanjian nominee meskipun sering diformalkan dalam akta autentik, secara substansi tidak sah dan menimbulkan konsekuensi hukum berlapis. Kesimpulan menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan literasi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan integritas profesi di bidang pertanahan
PERLINDUNGAN HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DAN KESELARASAN ASAS-ASAS PERJANJIAN DI DALAMNYA Muh Fanny Chamdani; Ilham Maulana; Fendi Setiawan; Firman Floranta Adonara
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.93

Abstract

Pinjaman peer-to-peer Fintech telah mengubah transaksi pinjaman tradisional menjadi platform digital, tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang perjanjian elektronik dan aturan kontraktual. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi pinjaman daring dan prinsip-prinsip hukum kontraktualnya. Penelitian ini bersifat normatif-empiris dan deskriptif-analitis. Semua undang-undang perjanjian elektronik dan pinjaman daring Indonesia dan buku-buku ilmiah menjadi populasi penelitian. UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11 tahun 2008, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 digunakan untuk pengambilan sampel secara purposif. Studi pustaka dan dokumen deskriptif-analitis kualitatif merupakan instrumen penelitian. Menurut penelitian, perjanjian pinjaman daring yang terintegrasi secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilindungi oleh POJK 77/2016, dan sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pinjaman daring mempunyai kekuatan hukum mengikat dan perlindungan pihak yang berimbang karena didasarkan pada kebebasan berkontrak, suara bulat, itikad baik, kepercayaan, kekuatan mengikat, dan kepastian hukum.
PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK Doni Rian Ardiansyah; Muhammad Hafidz Ridho; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.94

Abstract

Hukum perjanjian di Indonesia berperan krusial dalam mengatur hubungan antar individu maupun badan hukum, terutama pada sektor bisnis dan ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat seiring globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, dengan fokus pada asas kebebasan berkontrak dan perlindungan para pihak, sambil mengevaluasi secara kritis penerapan asas ini beserta penetapan batasan-batasan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dalam perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menghadapi tantangan dalam perjanjian baku dan transaksi digital yang ditandai oleh ketidakseimbangan posisi tawar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sangat penting sebagai jaminan hukum bagi pihak yang dirugikan, sebagaimana dibuktikan oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang adanya klausul eksonerasi, dengan pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan kontrak.
Analisis Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Berdasarkan KUHperdata Naufal Pasya Lingga Ariaza; Ashfia Rosyalina Lailannaja; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5000

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perjanjian dalam transaksi jual beli online berdasarkan KUHPerdata, dengan fokus pada kepatuhan syarat sah perjanjian serta perlindungan hukum konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan metode studi kepustakaan. Populasi dan sampel penelitian adalah peraturan perundang-undangan terkait dan literatur akademik yang relevan. Instrumen yang digunakan berupa analisis isi dokumen dan regulasi. Teknik analisis data bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online harus memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan bebas, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Perlindungan hukum konsumen diatur dalam KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen dengan perlakuan khusus terhadap wanprestasi dan cacat tersembunyi barang. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang komprehensif demi mendukung perkembangan transaksi digital yang adil dan aman. Rekomendasi mencakup peningkatan regulasi dan edukasi hukum kepada konsumen.
Analisis Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Secara Online berdasarkan KUHperdata Naufal Pasya Lingga Ariaza; Ashfia Rosyalina Ariaza; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5129

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah pola transaksi ekonomi, termasuk mekanisme jual beli yang tidak lagi terbatas pada tatap muka melainkan melalui platform daring. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum perjanjian jual beli online berdasarkan KUHPerdata dan keterkaitannya dengan regulasi lain yang relevan. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis doktrinal yang berfokus pada studi literatur, teks hukum, dan jurnal akademik periode 2021-2025. Populasi penelitian meliputi sumber hukum primer dan sekunder terkait perjanjian jual beli online. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan hubungan kausal dan konseptual antar norma hukum dan praktik bisnis. Hasil penelitian menunjukkan transaksi jual beli online harus memenuhi empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang sah. Perlindungan hukum konsumen diperkuat oleh undang-undang perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce. Kesimpulan menekankan perlunya penguatan regulasi dan edukasi hukum untuk menjamin transaksi daring yang aman dan adil. Temuan ini menjadi dasar untuk meningkatkan kepastian hukum pada sektor e-commerce Indonesia yang berkembang pesat.
Tanggung Jawab Pribadi Direksi Atas Wanprestasi Perusahaan : Analisa Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Perusahaan Terbatas Dalam Konteks Pinjaman Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Layanan Keuangan Digital Non- Bank (Fintech) Faran Tatika; Anis Khafifah; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.4471

Abstract

Penelitian ini didorong oleh perubahan-perubahan hukum yang muncul dari interaksi hukum antara dua pihak, yaitu antara sebuah perusahaan yang berperan sebagai debitur dan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (Fintech) yang berperan sebagai kreditur. Dalam pelaksanaannya, terdapat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Situasi ini bisa terjadi akibat dugaan ketidak hati-hatian atau kesalahan dalam manajemen dana oleh pihak Direksi dan dewan Komisaris. Secara hukum, wewenang dan kewajiban perusahaan menjadi berbeda dari Direksi. Namun, dalam hal ini diatur bahwa anggota Direksi bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang perusahaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 3 UU 40 Tahun 2007. "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada ayat (2). " Selain itu, Pasal 114 ayat 3 UU 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Setiap anggota Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (2)."Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya penyelidikan yang lebih mendalam tentang cara penegakan hukum terhadap pengelola perusahaan. Di samping itu, memahami batasan serta kriteria yang perlu dipenuhi agar tanggung jawab individu ini dapat dilaksanakan dengan fair dan sesuai proporsi juga sangatlah penting. Kata kunci: Perjanjian, Pinjam-meminjam, Wanprestasi, Perseroan Terbatas.
PROSEDUR HUKUM ATAS KETIDAKHADIRAN SALAH SATU PIHAK DIHAPADAPAN NOTARIS SAAT PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN Fahad Abd. Aziz; M. Kaisario H. Falah; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Tulisan ini menguraikan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam proses pembuatan akta di hadapan Notaris apabila salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung di hadapan pejabat umum tersebut. Dalam praktik pembuatan akta otentik, kerap terjadi keadaan di mana salah satu penghadap berhalangan hadir karena alasan tertentu. Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan studi kepustakaan untuk menelaah serta menemukan solusi mengenai prosedur yang dapat ditempuh para pihak dalam pembuatan akta perjanjian. Artikel ini menekankan bahwa proses pembuatan akta harus berlandaskan asas itikad baik sehingga ketidakhadiran salah satu pihak tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa mekanisme yang dapat diambil apabila salah satu pihak berhalangan, antara lain memberikan surat kuasa atau meminta Notaris untuk datang ke pihak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan tertentu.
Tinjauan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/Pn.Yyk) Jeaneta Cahyaningsih; Yunita Pramesti Ardi Nurva; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3027

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of legal protection for customers against unilateral account blocking by banks based on the perspective of prudence and to determine the legal consequences of agreements between banks and customers regarding such legal actions. This type of research uses a normative juridical approach, which means that it examines and analyzes the relationship between one law and another by considering the starting point of the research analysis of laws and regulations, using a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection for customers can be achieved through transparency and credibility of information, implementation of the principle of bank secrecy, and optimization of the role of the Deposit Insurance Corporation (LPS), as stated in the Banking Law. In addition, banks must adhere to the implementation of the principle of prudence so that the implementation of legal protection for customers is realized properly, thereby maintaining customer trust. The legal consequence of this action is that the bank's actions fall under the category of unlawful acts, thereby obligating the bank to compensate the customer
Shifting Meaning of State Losses in BUMN Based on the Business Judgment Rule Principle Fona Kartika Listiyapuji; Dyah Ochtorina Susanti; Firman Floranta Adonara
Rechtenstudent Vol. 6 No. 2 (2025): Rechtenstudent August 2025
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v6i2.361

Abstract

State-owned enterprise faces complex business dynamics, including the risk of state losses due to managerial decisions. The Business Judgment Rule (BJR) principle serves as the basis for legal protection for the direction to make business decisions with professional freedom, as long as the decisions are made in good faith, with caution, and without conflict of interest. However, the application of this principle in Indonesia is still inconsistent, as seen from cases such as Pertamina and Merpati Nusantara Airlines which show heterogeneity in the assessment of the legal responsibility of directors. The focus of this study is: first, to find the meaning of state losses in the context of State-owned enterprise based on the BJR principle; and to formulate a concept so that the BJR doctrine is not misused. The study uses a normative juridical method (research law) with a doctrinal approach to examine changes in the meaning of state losses in State-owned enterprise based on the Business Judgement Rule.
Shaping Green Investment Pathways to Accelerate Sustainable Development Goals (SDGs) Achievement in Indonesia Nurul Hasanah; Moh. Bahrul Ulum; Firman Floranta Adonara; Khoidin Khoidin
Rechtenstudent Vol. 7 No. 1 (2026): Rechtenstudent April 2026
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v7i1.412

Abstract

The transformation toward sustainable development requires the renewal of the investment law system so that it aligns with environmental, social, and economic principles as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs). This study analyzes the direction of green investment law formation in Indonesia through three main focuses: the existing regulatory framework, juridical barriers in its implementation, and the ideal normative model to strengthen the legal resilience of sustainable investment. The results show that green investment regulations remain sectoral and fragmented across various laws, such as the Investment Law, the Environmental Protection Law, and technical policies like the OJK Green Taxonomy. This fragmentation creates legal uncertainty, overlapping authorities, and gaps between technocratic policies and formal legal norms. These obstacles are exacerbated by weak institutional coordination, the absence of a legal definition of green investment, and the lack of binding incentive and supervision mechanisms. This study recommends the establishment of a lex specialis on green investment, strengthening the legal status of the Green Taxonomy, creating an integrated green licensing system, and reinforcing ecological protection obligations as a mechanism for intergenerational justice. Therefore, the formation of a comprehensive and integrated green investment legal framework is necessary to create legal certainty, enhance the attractiveness of sustainable investment, and strengthen Indonesia’s commitment to achieving the SDGs.
Co-Authors Adam Surya Putra Afifah Nur Azizah Angelin, Elmi Nada Anis Khafifah Ashfia Rosyalina Ariaza Ashfia Rosyalina Lailannaja Auliya Safira Putri Ayu Citra Santyaningtyas Azizah, Afifah Nur Bakhouya Driss, Bakhouya Chusnah, Syarifah Deny Akbar Santoso Doni Rian Ardiansyah Dyah Ochtorina Susanti Edi Wahjuni Effendi, A'an Emaniar, Melly Yunandita Erlita, Ita Ermanto Fahamsyah Etik Kurniawati Fahad Abd. Aziz Faran Tatika Fendi Setiawan Fendi Setyawan Fendi Setyawan Fendi Setyawan Fendy Setiawan Firza Nada Salsabila Fona Kartika Listiyapuji Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Gayatri, Annisa Zerlina Cindy Habib Adjie I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa Ido Gustiawan Putra Ilham Maulana Ivan Christian Wijaya Iwan Rachmad Soetijono, Iwan Rachmad Soetijono, Jeaneta Cahyaningsih Karin Jihananda Deriyanti Khoidin Khoidin Khoidin, Khoidin Kiswah, Maftuha Kumalasari, Nuzulia M. Arief Amrullah M. Kaisario H. Falah M.Virjohn Siyasi M.Virjohn Siyasi Maulida, Fidia Mikhael Putra Kartodiprodjo Moh. Bahrul Ulum Muh Fanny Chamdani Muhammad Hafidz Ridho Muthiurrohman, Achmad Naufal Pasya Lingga Ariaza Niswatu Filmadina Nurholis Majid, Nurholis Nurul Hasanah Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Okta, Enggita Anggraeni Permatasari, Intan Permatasari Prakoso, Bhim Prakoso, Chrisdrianto Aji Prasetiyo, Rio Wibowo Agung Putra, Ido Gustiawan Putra, Ramadhani Hidayat Priyono Putri, Auliya Safira Rahmadi Indra Tektoka Rahmadi Indra Tektona Rita Bayu Astuti Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Samuel Saut Martua Samosir Shilvya, LIke Olivia Soetijono, Iwan Rachmad Sonia Wijaya Putra Suhayati, Kurniyah Sunardi, Arwin Ardianto Tasya Monica Tektoka, Rahmadi Indra Wahjuni, Edi Wahjuni, Edi Wibowo, Ihsan Ariyanto Wijaya, Ersalmaika Aprilian Yanwar Triya Nurjanah Yunita Pramesti Ardi Nurva Yusuf Adiwibowo, Yusuf